Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Selaraskan Pusat dan Daerah, Pemerintah Siapkan Sistem Perizinan Terintegrasi
Palembang, Sumselprov.go.id -- September tahun lalu, peringkat daya saing Indonesia naik ke posisi 36 berdasarkan laporan World Economic Forum. Dalam laporan yang bertajuk Global Competitiveness Index 2017-2018 tersebut, daya saing Indonesia melejit 5 peringkat dari posisi ke-41. Hal tersebut tentu saja disambut positif berbagai pihak termasuk Presiden Joko Widodo. Namun, dirinya mencermati faktor utama pendongkrak peringkat Indonesia dalam laporan tersebut. "Kalau kita bedah lebih dalam, satu faktor yang mendongkrak peringkat kita adalah ukuran pasar kita yang besar. Kalau kita keluarkan faktor ukuran pasar dari indeks daya saing, peringkat kita langsung kelihatan masuk ke kisaran 50-an," ungkap Presiden kepada para gubernur dalam rapat kerja pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2018. Presiden mengakui bahwa pasar Indonesia yang sangat besar menjadi penentu dalam kenaikan peringkat itu. Hal itu berarti bahwa baik pusat maupun daerah harus menjaga agar pasar Indonesia tetap besar dalam satu kesatuan dan tidak terfragmentasi ke dalam pasar-pasar yang lebih kecil. "Seluruh provinsi, kabupaten, dan kota kalau masing-masing mengeluarkan aturan, standar, dan prosedur sendiri-sendiri tanpa koordinasi, yang terjadi adalah fragmentasi," ucapnya mengingatkan. Kesatuan tunggal dari pasar Indonesia ini erat kaitannya dengan regulasi yang berkesinambungan antara pusat dan daerah maupun daerah satu dengan yang lainnya. Maka itu, ia mengingatkan agar regulasi yang ada di daerah selaras dengan kebijakan yang ada di tingkat pusat. "Begitu mereka mengurus di pusat kemudian dilanjutkan ke daerah, itu seperti masuk ke wilayah lain. Kenapa tidak bisa segaris? Mestinya kan sama, kita kan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kok mendadak kayak masuk negara lain? Ini yang berbahaya kalau persepsi itu muncul," ujarnya. Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah beberapa waktu belakangan sedang menyiapkan sistem perizinan terintegrasi _(single submission)._ Tujuan dari adanya sistem tersebut ialah untuk menyederhanakan proses perizinan mulai dari pusat hingga ke daerah dan membuatnya lebih akuntabel. "Sebentar lagi kita ingin membangun sebuah _single submission_ dengan didahului membentuk satuan tugas, terutama nanti di pusat, biar tersambung dengan daerah sehingga kita semua bisa satu bahasa dalam menyelesaikan masalah," tuturnya. Dengan adanya sistem perizinan terintegrasi ini, Presiden Joko Widodo berharap agar pemerintah pusat dan daerah dapat saling berkoordinasi dalam menentukan kebijakan dan peraturan baik di pusat maupun daerah. "Solusinya dengan _single submission_. Kita duduk bersama nanti untuk berkoordinasi sehingga menyatukan pasar besar kita dalam satu kesatuan investasi nasional dengan aturan main, perizinan, undang-undang, dan perda yang _inline_ satu garis," ucapnya (Bey Machmudin/Setneg.co.id) MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Jokowi: Renovasi Pertahankan Cagar Budaya Istora Senayan
Jakarta, Sumselprov.go.id -- Presiden Joko Widodo mengaku terkejut dengan perubahan wajah Istora. Ia mengatakan renovasi besar Istora ini telah mengembalikan Istora kepada bentuk bangunan awal pada tahun 60-an. "Ini merupakan renovasi besar yang betul-betul merubah Istora Senayan Saya harap bisa digunakan untuk acara olahraga dan berbagai kegiatan lainnya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, renovasi Istora saya resmikan," kata Presiden Jokowi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (24/1/2018). Selain itu, Venue olahraga ini merupakan yang keenam yang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi dari 14 venue yang direnovasi oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya. Istora telah mendapatkan sertifikasi kualitas lapangan berstandar internasional dari Badminton World Federation (BWF). Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam laporannya mengatakan, Istora Senayan telah direnovasi sejak September 2016 dan selesai pada Desember 2017. Venue ini saat Asian Games 18 nanti akan digunakan sebagai ajang pertandingan bulutangkis dan basket. Selepas Asian Games diharapkan juga bisa menjadi tempat berbagai kegiatan seni dan kultural, seperti live music. Renovasi Istora memadukan gaya masa kini dan masa lampau dengan tetap menjaga keaslian bangunan yang memiliki nilai historis. "Pembangunannya tetap menjaga unsur heritage, dimana beberapa bangku lama tetap dipertahankan, agar kita tetap bisa melihat elemen sejarah dari gedung ini," kata Menteri Basuki. Ditambahkannya dengan diadakannya test event ini bermanfaat untuk mengetahui hal-hal yang perlu disempurnakan sebelum digunakan pada Asian Games XVIII 2018 bulan Agustus mendatang.(wartaekonomi.co.id) MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
OJK Optimis Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen
Bandung, Sumselprov.go.id -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimis sektor jasa keuangan mampu mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,4 persen. Hal ini didukung oleh solidnya indikator sektor jasa keuangan baik dari sisi pemodalan dan likuiditas, maupun tingkat risiko yang terkendali. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida menjelaskan Berdasarkan capaian 2017 dan dengan target pertumbuhan ekonomi 5,4% yang ditetapkan Pemerintah Pusat pada 2018, OJK memperkirakan kredit dan Dana Pihak Ketiga perbankan berpotensi untuk tumbuh di kisaran 10%-12%. "Kondisi ini memberikan landasan yang kuat bagi sektor jasa keuangan untuk lebih proaktif dalam menyediakan sumber pendanaan untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian domestik," katanya usai mengikuti Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2018 di Bandung, Selasa (23/1/2018). Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri jasa keuangan, OJK akan mendorong sinergi bank dan lembaga keuangan lainnya dalam pembiayaan proyek infrastruktur dan mengintensifkan penerapan teknologi dalam pengembangan produk dan layanannya. "Saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi makroekonomi dan sektor jasa keuangan yang kondusif," jelas Nurhaida. Berkenaan dengan arah kebijakan OJK pada 2018 ini, Nurhaida menjelaskan pihaknya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia juga menekankan pada 2018 OJK akan memprioritaskan pertumbuhan infrastruktur; percepatan program industrialisasi; pemerataan kesejahteraan masyarakat, seperti melalui peningkatan literasi dan akses pembiayaan masyarakat, serta optimalisasi potensi ekonomi syariah; dan inklusi keuangan. “Untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan masyarakat, program-programnya sudah kita susun,” ucap Nurhaida. Menyikapi perkembangan teknologi yang begitu pesat, OJK mendukung inovasi produk teknologi di sektor jasa keuangan (Fintech) selama produk tersebut bermanfaat bagi masyarakat namun tetap dalam koridor tata kelola yang baik berdasarkan asas TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness) agar aspek perlindungan masyarakat terpenuhi. Saat ini, terdapat 30 perusahaan FinTech P2P Lending yang terdaftar/berizin di OJK dan 36 perusahaan dalam proses pendaftaran. Total pembiayaan bisnis FinTech ini telah mencapai Rp2,6 Triliun dengan 259.635 peminjam. Dia menambahkan OJK mengarahkan lembaga jasa keuangan agar meningkatkan sinergi dengan perusahaan Fintech ataupun mendirikan lini usaha Fintech. . "Sedangkan menyikapi perkembangan cryptocurrency, OJK melarang lembaga jasa keuangan untuk menggunakan dan memasarkan produk yang tidak memiliki legalitas izin dari otoritas terkait,” pungkasnya (wartaekonomi.co.id) MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Alex Noerdin : Peluang Investasi, Sumsel Komitmen Permudah Perizinan
Palembang, Sumselprov.go.id -- Iklim investasi diwilayah Provinsi Sumsel punya potensi besar, Gubernur Sumsel Alex Noerdin menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel sendiri berkomitmen terus meningkatkan investasi dengan berbagai trobosan seperti mempermudah proses perizinan investor dan memaksimalkan pelayanan perizinan satu pintu. Sumatera Selatan memiliki beberapa peluang investasi yang diprioritaskan mulai dari Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, Jalan Toll, Kereta Api, dan berbagai peluang investasi lainnya. Sebenarnya tidak ada kekhawatiran dari para investor jika ingin menanamkan modal di Sumatera Selatan kerena segala kemudahan diberikan bagi investor mulai dari perizinan hingga pengurangan pajak,” ungkapnya saat menghadiri rapat kerja pemerintah di Istana Negara Jakarta yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Selasa (23/1). Lanjut Alex mengatakan, berbagai event internasional yang dilaksanakan tujuannya untuk menarik investasi, daerah yang sudah bisa menyelenggarakan event internasional berarti daerah itu kondusif, Sumsel tidak pernah terjadi kerusuhan antar etnis maupun antar umat beragama itu menjadi syarat untuk investasi. "Selain daerah yang kondusif, agar investor tertarik berinvestasi harus ada kepastian hukum. Kelemahan Sumsel saat ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) oleh karena itu kami programkan pendidikan dan kesehatan gratis," ujarnya. Berkenaan soal dengan lamanya waktu dalam proses perizinan, Alex mengatakan, saat ini bukan masalah waktu dalam hal pengurusan perizinan tetapi kesungguhan dari daerah."Kami dengan segala kekurangan juga banyak kelebihan kami akan mengantisipasi masalah investasi," terangnya.[rel/rik/Rmol.com] MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Gubernur Alex Noerdin Hadiri Rapat Kerja Pemerintah
Jakarta, Sumselprov.go.id -- Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin bersama Ketua DPRD Provinsi Sumsel HM. Giri Ramanda mengikuti rapat kerja pemerintah dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Negara Jakarta, Selasa (23/1). Rapat kerja ini membahas percepatan pelaksanaan berusaha di daerah. Selain dihadiri para Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia, tampak hadir Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembang, dan sejumlah pejabat negara lainnya. Presiden mengharapkan para kepala daerah dapat memanfaatkan momentum kondisi makro nasional yang lebih baik dari masa sebelumnya. Jokowi menyebutkan beberapa dukungan yang dapat mendorong investasi, seperti meningkatnya kemudahaan berusaha di tanah air. Menurut Presiden,kepercayaan investor kepada Indonesia semakin membaik. Peringkat kemudahan berusaha ease of doing business (EoDB), Indonesia lompat dari posisi 142 pada 2014 menjadi 72 di 2017. Lembaga Pemeringkat Fitch Ratings dan Moody's memberikan Investment Grade pada Indonesia. Ini adalah momentum tepat bagi Indonesia untuk menarik investor. “Saat ini memiliki momentum sangat baik dengan kepercayaan dari dunia internasional, lembaga rating internasional berikan nilai baik. Kunci ekonomi akan baik salah satunya yakni investasi,” kata Presiden Jokowi. Presiden juga menyampaikan problem yang saat ini dihadapi adalah masalah perizinan. Untuk itu, siang ini Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi dikumpulkan agar bisa satu visi dalam menyelesaikan permasalahan. Jokowi memberikan contoh di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bahwa saat ini proses perizinan dapat dipercepat. Presiden menyampaikan bahwa masalah izin bukan hanya di BKPM namun juga ada di instansi lain dan daerah. “Masalah utama sekarang ini yakni regulasi yang menyebabkan kesulitan dalam hal investasi. Presiden sampaikan jika memang memperlambat kemudahan berusaha, perda hendaknya bisa direvisi dan ke depan tidak membuat Perda yang baru,” ungkap Jokowi Lanjut Jokowi, kendala proses perizinan yang paling lama di daerah yakni pembangkit listrik, pertanian, pariwisata, dan industri. Presiden ingin adanya harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Presiden ingatkan hubungan antara Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten adalah satu garis dengan bingkai Negara Kesatuan. Untuk itu, Presiden minta provinsi dan kota/kabupaten tidak membuat aturan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi, tujuannya ingin menyatukan pasar yang besar ini dengan Perda yang inline satu garis dari pusat hingga daerah. Menurut Jokowi, yang penting kualitas aturan, bukan kuantitasnya. Terlalu banyak aturan menimbulkan kerumitan. "Salah satu indeks yang harus diperhatikan indeks kompetitif kita yang dikompilasi oleh World Economic Forum setiap tahun. Kalau dibedah, satu faktor yang mendongkrak adalah ukuran pasar nasional yang besar. Jadi kalau daerah punya prosedur dan standar sendiri-sendiri, tanpa koordinasi tanpa harmonisasi, yang terjadi adalah fragmentasi. Kita tidak jadi pasar tunggal, tapi pasar kerdil-kerdil. Dan itu bukan menjadi kekuatan kita. Kekuatan kita adalah pasar tunggal besar nasional," tegasnya. Sementara itu, terkait iklim investasi diwilayah Provinsi Sumsel, Gubernur Sumsel Alex Noerdin menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel sendiri berkomitmen terus meningkatkan investasi dengan berbagai trobosan seperti mempermudah proses perizinan investor dan memaksimalkan pelayanan perizinan satu pintu. “Sumatera Selatan memiliki beberapa peluang investasi yang diprioritaskan mulai dari Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, Jalan Toll, Kereta Api, dan berbagai peluang investasi lainnya. Sebenarnya tidak ada kekhawatiran dari para investor jika ingin menanamkan modal di Sumatera Selatan kerena segala kemudahan diberikan bagi investor mulai dari perizinan hingga pengurangan pajak,” ungkapnya Lanjut Alex mengatakan, berbagai event internasional yang dilaksanakan tujuannya untuk menarik investasi, daerah yang sudah bisa menyelenggarakan event internasional berarti daerah itu kondusif, Sumsel tidak pernah terjadi kerusuhan antar etnis maupun antar umat beragama itu menjadi syarat untuk investasi. "Selain daerah yang kondusif, agar investor tertarik berinvestasi harus ada kepastian hukum. Kelemahan Sumsel saat ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) oleh karena itu kami programkan pendidikan dan kesehatan gratis," ujarnya. Berkenaan soal dengan lamanya waktu dalam proses perizinan, Alex mengatakan, saat ini bukan masalah waktu dalam hal pengurusan perizinan tetapi kesungguhan dari daerah."Kami dengan segala kekurangan juga banyak kelebihan kami akan mengantisipasi masalah investasi," terangnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CLeY
Sumsel
Bulog Bagikan 51.000 Ton Beras Gratis di Seluruh Sumsel Ini Syarat Mendapatkannya
Palembang, Sumselprov.go.id -- Dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga beras, Perum Bulog divre Sumsel dan Babel Kucurkan 51.000 ton beras lewat Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra). acara tersebut telah diresmiskan kemarin, (17/1). yang dihadiri perwakilan Gubernur Sumatra Selatan. “Dalam seminggu ini isunya mengenai tentang harga beras naik dimana-mana, maka dari itu perum bulog bersama dengan pemerintah bergerak cepat meluncurkan Bansos Rastra hari ini. Yang akan di distribusikan di seluruh Sumsel ,”ujar H. Bakhtiar, Kepala Perum Bulog drive Sumsel. Saat di temui di GBB Sukamaju, Palembang. Sementara itu, Gubernur Sumatra Selatan melalui bidang asisten perekonomi. Drs Yohannes HT mengatakan menyambut baik atas inisiatif Bulog "Gubernur sangat mengapresiasi atas ide besar bulog sumsel meluncurkan Bansos Rastra ini. Untuk menstabilkan harga beras yang lagi naik saat ini,"ujarnya. Untuk Bantuan Sosial Beras Sejahterah (Bansos Rastra) sendiri, Perum bulog Sumsel telah menyiapkan 4.200 ton beras per bulan atau sebanyak 51.000 ton beras selama program berlangsung. Program Bansos berlangsung sampai Desember 2018. Dalam peluncuran Bansos Rastra kemarin, telah dilakukan pengiriman tahap pertama sebanyak 48.134 Kg beras yang akan didistribusikan di kabupaten Ogan ilir dan Banyuasi. Dan selanjutnya akan di distribusikan ke daerah-daerah Sumsel lainnya. Jumlak penerima Bansos Rastra sekitar 4.250 KPM perbulan. dan bantuannya untuk tahun ini berbeda dengan tahun lalu. "Kalau dahulu masyarakat membayar 1.600 per kilo dengan jatah 15 kg. Sekarang masyarakat mendapatkan beras 10 kg secara gratis,"lanjut bakhtiar. dalam penerapannya masyarakat Sumsel akan mendapatkan beras 10 Kg per bulan seperti dikutif dari Sripoku.com. Nantinya setelah Bansos Rastra telah berjalan 2 bulan, akan berubah menjadi Bantuan Pakan Non Tunai(BPNT). Mekanismenya, seluruh sumsel masyarakat akan menerima kartu merah putih. Dan kartu tesebut dapat digunakan untuk menukarkan/menggeseknya diwarung. secara langsung masyarakat akan mendapatkan beras sebanyak 10 Kg. Bakhtiar mengharapakan dalam tiga sampai empat bulan ini, beras yang di distribusikan oleh perum bulog baik Bansos Rastra maupun BPNT bisa mencukupi kebutuhan masyarakat sumsel sampai akhir februari atau awal maret. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Jadi Pembicara dalam Diskusi GovPay, Alex Noerdin Ungkap Kunci Keberhasilan Sumsel
Jakarta, Sumselprov.go.id - - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Alex Noerdin menghadiri kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh GovPay di Hotel Mulia Senayan Jakarta, Selasa (23/01). Pada diskusi ini Gubernur Sumsel menjadi pembicara dengan Topik Diskusi “tentang Keberhasilan Pembangunan Provinsi terutama dalam mendorong terwujudnya Smart Cities, antara lain melalui Penerapan Sistem Digital, Sistem Pembayaran Elektronik dan Teknologi Perkotaan lainnya”. Pada kesempatan tersebut Gubernur Sumsel menjadi pembicara bersama Gubernur Kalimantan Utara Lambrie dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Pada diskusi ini semua Gubernur memaparkan bagaimana keberhasilan pembangunan Provinsinya masing-masing. Sumatera Selatan dipilih sebagai salah satu narasumber karena melihat kemajuan Sumatera Selatan dalam membangun provinsinya. Terlebih Sumsel akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018 bersama dengan Jakarta. Dua periode kepemimpinan Alex Noerdin dinilai telah membawa nama Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi yang diperhitungkan di Indonesia dan di mata dunia untuk menarik investasi. Masing masing provinsi memaparkan hasil kemajuan. Saat paparan Gubernur Sulawesi Selatan menonjolkan pembangunan nya dalam bidang sains dan pertanian. Sedangkan Kalimantan Utara sebagai provinsi baru membuktikan bahwa mereka mampu mengejar ketertinggalannya dalam bidang birokrasi dan pembangunan daerahnya. Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan, banyak memaparkan bagaimana kunci melakukan Pembangunan suatu daerah dengan dana yang terbatas dari pemerintah. Dijelaskan Alex caranya pemerintah daerah harus ada dana investasi dari luar. Maka dari itu Sumatera Selatan memperkenalkan dirinya dengan event olahraga nasional dan internasional. Sampai akhir 2017 ada puluhan event internasional diadakan di Jakabaring Sport City, satu-satunya komplek olahraga terpadu di dunia ada Sumsel. Yang lebih membanggakan adalah penggunaan Hydrogen car saat Asian Games 2018 mengalahkan Tokyo yang baru akan realisasi pada tahun 2020. Dengan adanya Asian Games dan event olahraga seperti ini menurut Alex tentu memacu dana pusat untuk membangun infrastruktur di Sumsrl, sehingga ikut menarik investasi ke Bumi Sriwijaya. "Tujuan utama Sumsel adalah Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api dan pelabuhan laut dalam Tanjung Carat, yang akan menjadi alat untuk mensejaterahkan rakyat Sumsel," ujar Alex. Sementara itu Ketua Gubernur seluruh Indonesia Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa beberapa Gubernur dari provinsi lain sempat bertanya kepadanya. Kenapa selalu Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan yang diundang dan kenapa selalu di Jakarta, padahal di daerah lain juga banyak yang bagus. Hal itu menurutnya memang tak lain karena keberhasilan yang sudah dilakukan masing-masing gubernur di Sumsel dan Sulsel. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
KEK Sumsel Terintegrasi Dengan Pelabuhan Samudera
Palembang, Sumselprov.go.id -- Kawasan Ekonomi Khusus Sumatera Selatan terintegrasi dengan pelabuhan samudera Tanjung Carat, Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin. "Kawasan tersebut merupakan satu kesatuan dan itu sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas di Jakarta beberapa waktu lalu," kata Sekda Sumsel Nasrun Umar di Palembang, Selasa. Oleh karena itu, pembangunan kedua proyek nasional itu tidak dapat dipisahkan, keduanya saling mendukung. Dia mengatakan, KEK antara lain untuk mengelola hasil produk unggulan Sumsel. Sementara pelabuhan samudera untuk mengirim barang daerah ini termasuk hasil KEK ke luar negeri. "Untuk KEK saat ini sedang dimaksimalkan pembebasan lahan agar kawasan tersebut cepat berkembang," ujarnya. Memang, lanjut sekda, lahan yang sudah dibebaskan sekitar 66,14 hektare menggunakan dana pemerintah. Namun untuk pembebasan selanjutnya telah diserahkan pada BUMD yakni PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS). "Perusahaan daerah itulah yang ditugaskan mengembangkan kawasan ekonomi khusus dan pelabuhan samudera," kata sekda seperti dikutif dari Antaranews. Menurutnya, yang jelas kawasan itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga harus secepatnya terwujud. Sementara Dirut PT SMS IGB Surya Negara mengatakan, dalam mengembangkan kawasan itu pihaknya bekerja sama dengan PT Tanjung Carat. "Untuk pelabuhan samudera sendiri sedang proses reklamasi," kata dia. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Kunjungan Delegasi BNPB Bersama Kalaksa BPBD Provinsi Sumsel, Riau, Kalbar, Ke Pertemuan EMA Australia
Australia, Sumselprov.go.id -- Bersama-Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan H. Iriansyah dari Australia mengabarkan bahwa hasil pertemuan dengan Emergency Management Australia (EMA)–BNPB nya Australia sangat positif. “Kami mendapatkan banyak pelajaran dan berbagi pengalaman khususnya dalam sektor informasi data dan informasi dini penanganan kebencanaan,” kata H. Iriansyah kepada berazam melalui percakapan WhatsApp, Selasa (23/1). H. Iriansyah besama kepala BNPB Willem Rampangilei beserta beberapa Kalaksa yang sejak tanggal 20 Januari berada di Australia mengaku banyak menimba ilmu khususnya cara mencegah serta menanggulangi asap. “Banyak ilmu yang kita dapat untuk diterapkan di Indonesia dan mereka juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan Indonesia didalam penanganan bencana selama ini, khususnya bencana kabut asap yang sangat menggangu negara tetangga. Dan Alhamdulillah dalam 2 tahun ini kita sudah berhasil mengatasinya,” ujar H. Iriansyah sebagaimana disampaikan Kaban BNPB Willem Rampangilei. Menurut H. Iriansyah, topografi Provinsi Sumsel yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga sudah bekerja keras selama beberapa tahun ini agar bisa bebas dari bencana asap. Alhamdulillah dua tahun ini sudah berhasil mewujudkannya. “Kaban BNPB mengucapkan terima kasih atas sambutan dan respon yang diberikan pihak EMA Australia dalam kerjasama ini. Kedepan BNPB dan EMA akan miningkatkan kerjasamanya dibidang Pusdalops dengan pihak EMA Australia,” terang H. Iriansyah. Kunjungan delegasi RI (DERLI) ke negeri Kangguru yang dipimpin oleh kaban BNPB Willem Rampangilei merupakan kunjungan yang baru kali pertama sejak berdirinya BNPB. “Bagi kami para Kalaksa BPBD kunjungan ini sangat bermanfaat sekali dan baru kali ini dilakukan sejak berdirinya BNPB. Dukungan yang telah diberikan oleh Kepala BNPB dan Gubernur Sumsel Bapak H. Alex Noerdin selama ini kepada BPBD Provinsi Sumsel akan kami jadikan spirit untuk bekerja lebih baik lagi dimasa mendatang. Semoga ilmu yang kami dapat ini bisa kami terapkan dalam menjalankan tugas-tugas kami didalam menangani kebencanaan di daerah,” H. Iriansyah bangga dan semangat dalam menjalani tugas yang diberikan. Rombongan dipimpin langsung Kepala BNPB Wiliem Rampangilei didampingi Sestama BNPB Dody Ruswandi, Irtama Bintang dan direktur Kedaruratan dan Direktur Hubungan Luar Negeri BNPB serta tiga kalaksa BPBD Provinsi: Riau, Sumsel dan Kalbar. Sebelumnya dipublish media ini, rombongan Delegasi RI (DELRI) bertolak ke Sydney, Australia, Sabtu (20/01/2018) sore guna berbagi pengalaman dalam penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Setibanya di Canbera, rombongan Delegasi BNPB Indonesia diterima secara resmi oleh Dubes RI di Canbera Chiristiarto Legowo di Wisma Indonesia di Canbera. Rombongan DELRI dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Willem Rampangilei. Turut ikut mendampingi dalam rombongan Pejabat eselon 1 BNPB yaitu Sestama BNPB Dody Ruswandi, Irtama BNPB Bintang dan PLT Deputy Kedaruratan BNPB serta beberapa Direktur BNPB. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumsel H. Iriansyah juga turut serta di antara rombongan DELRI tersebut. Selain itu, rombongan berikut memboyong Kepala Badan BPBD Provinsi Riau dan Kalimantan Barat. H. Iriansyah menyebutkan, Dubes sangat apresiasi dengan keberhasilan Indonesia dalam penanggulan Karhutla, khususnya BNPB yang selalu memberikan Supporting kepada daerah-daerah yang rawan bencana Karhutla. “Dubes sangat apresiasi dengan keberhasilan Indonesia dalam penanggulan Karhutla, khususnya di Provinsi Sumsel yang selama ini menjadi topik internasional khususnya Singapura dan Malaysia,” ujar Kepala BPBD Provinsi Sumsel, H. Iriansyah melalui pesan whatsapp yang dikirim ke media ini, Minggu (21/01/2018). H. Iriansyah menyampaikan, pada kesempatan itu Dubes juga mengatakan bahwa Provinsi Sumsel yang selama ini menjadi topik internasional khususnya Singapura dan Malaysia dalam tahyn 2016 dan 2017 telah berhasil menjadikan Sumsel bebas asap. Sementara itu, kata H. Iriansyah, Pimpinan delegasi rombongan Williem Rapangilei mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang sangat baik dari pihak KBRI di Canbera. “Kerjasama yang baik ini terjadi tentu berkat komunikasi yang baik antara BNPB dengan Pihak Kedutaan RI di Canbera,” ucap Williem. H. Iriansyah mengatakan, kunjungan ini berlangsung 20 hingga 25 Januari 2018. Kunjungan ini dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM dan peralatan baik Sarana dan Prasarana (Sarpra) memadai dalam mencegah kebakaran hutan. “BNPB mengunjungi beberapa lokasi yakni Emergency Management Australia (EMA), Department Foreign Affairs and Trade (DFAT), dan New South Wales Fire Services,” sebut H. Iriansyah.*** MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY