Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Program PKT Untuk Memperkuat Peredaran Uang Di Desa
Palembang, Sumselprov.go.id -- Dalam Kunjungan Kerja (Kunker)-nya ke Palembang, Presdien Jokowi mengecek program Padat Karya Tunai (PKT) yang dikerjakan di Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumsel, Senin (22/01/2018). "Ini (PKT) akan dikerjakan kurang lebih 50 hari, dan yang bekerja saat ini berjumlah 125 orang dengan gaji Rp90 ribu perminggu," ujar Presiden Jokowi, dilansir setkab.go.id, Selasa (23/01/2018). Nantinya, tambah Presiden, akan dikucurkan anggaran sebesar Rp41 miliar untuk 180 program PKT dan Swakelola. Harapannya, dengan dilakukannya pemeliharaan dan perbaikan terhadap irigasi, maka dapat meningkatkan produksi di daerah tersebut. Presiden juga menjelaskan, bahwa program PKT dan Swakelola tersebut, dikerjakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan diawasi atau dikontrol oleh balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Kita harapkan dengan gajian setiap minggu, peredaran uang di daerah atau desa, akan semakin meningkat. Begitu juga konsumsi daya beli, diharapkan akan semakin meningkat, sambil menunggu sawah seluas 230.000 hektar yang akhir Februari ini mulai panen raya," ungkap Presiden. Program Padat karya ini, menurut Kepala Negara, dikerjakan di semua provinsi dalam rangka memperkuat peredaran uang yang ada di daerah dan mendorong peningkatan daya beli konsumsi di masyarakat desa serta perbaikan infrastruktur pengairan agar menjadi lebih baik. Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mensos Idrus Marham, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko, dan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin (Globalplanet.news) MC Diskominfo Pov.Sumsel/CleY
Sumsel
Sumsel Butuh Regulasi Lahan Gambut
Palembang, Sumselprov.go.id -- Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Ishak Mekki mengakui kalau perlu adanya regulasi yang mengatur lahan gambut di provinsi Sumsel. “Perlu ada peraturan supaya tidak terbakar lagi khan , kalau terbakar lihat beberapa tahun ini jadi bencana nasional dan sangat mengganggu, kalau itu sudah ada perda , ada kepastian hukum , saya rasa ini berdampak positip, setelah disahkan kedepan,” katanya usai rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (22/1). Menurutnya, dalam aturan ini baik perorangan dan korporasi juga diatur agar lahan gambut kedepan tidak terbakar oleh perorangan dan korporasi. Apalagi dia melihat, raperda tentang lahan gambut perlu dibuat karena selama ini lahan gambut di Sumsel banyak terbakar apalagi lahan gambut ini di Sumsel banyak di daerah terutama di OKI, Banyuasin, Muba. Sebelumnya, DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui badan pembentukan peraturan daerah (BP3) DPRD Sumsel mengajukan dua usulan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif DPRD Sumsel dalam rapat paripurna XXXIX DPRD Sumsel, Senin (22/1). Rapat paripurna sendiri di pimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel M Yansuri dan di damping jajaran Wakil Ketua DPRD Sumsel lainnya dan dihadiri Wakil Gubernur Sumsel H Ishak Mekki dan jajaran. Menurut pelapor badan pembentukan badan pembentukan peraturan daerah (BP3) DPRD Sumsel HAskweni Spd mengatakan, berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD. Pada kesempatan ini DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengajukan 2 (dua) Raperda Inisiatif untuk dilakukan pembahasan. Dua Rancangan Peraturan Daerah tersebut adalah Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Mengenai Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menurutnya, provinsi Sumatera Selatan memiliki lahan gambut terluas kedua di Pulau Sumatera setelah Provinsi Riau. Luasnya meliputi 16,3 0/0 (enam belas koma tiga persen) dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kawasan gambut tersebut tersebar di 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas 768.501 ha, Musi Banyuasin dengan luas gambut 340.604,48 ha, Banyuasin dengan luas 252.706,52 ha, Musi Rawas seluas 34.126,00 ha dan Muara Enim seluas 24.104,00 ha. Selain itu, kawasan gambut di Provinsi Sumatera Selatan memiliki ketebalan yang bervariasi yakni antara 50-400 cm yang termasuk pada kategori dangkal hingga dalam. Selanjutnya 98,6% termasuk kategori gambut dangkal hingga sedang dan 3,2°/o atau 45.009 ha merupakan gambut dalam yang terdapat di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Muara Enim. Menurutnya, lahan gambut merupakan ekosistem yang mudah rusak dan apabila telah rusak, sulit untuk dapat kembali seperti kondisi semula (memiliki sifat irreversible). Kerusakan ekosistem gambut berdampak besar terhadap lingkungan setempat (in situ) maupun lingkungan sekelilingnya (ex situ). “Kejadian banjir di hilir Daerah Aliran Sungai merupakan salah satu dampak dari rusaknya ekosistem gambut. Secara fungsional, hutan rawa gambut merupakan sumber daya aIam yang bersifat multifungsi. Hutan rawa gambut juga bersifat unik karena menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna termasuk jenis-jenis endemik yang hanya ditemukan dan sangat bergantung pada hutan rawa gambut,” katanya. Di Provinsi Sumatera Selatan menurutnya, pemanfaatan lahan gambut juga terjadi, dan saat ini lahan gambut tersebut makin terancam keberadaannya karena berbagai aktivitas manusia. Aktivitas manusia tersebut terutama disebabkan dari kegiatan alih guna lahan, penebangan hutan, perambahan, dan kebakaran hutan. dan lahan. Akibat tekanan ini, lahan gambut di Provinsi Sumatera Selatan telah mengalami alih fungsi atau deforestasi sebesar 2.318.2 ha per tahun sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005. “Menyadari pentingnya peran dan fungsi lahan gambut, sebagai salah satu jenis lahan basah, maka pengelolaan lahan gambut perlu dilakukan secara tepat guna dan terpadu. Agar pernanfaatan lahan gambut di masa mandatang tidak menyebabkan kerusakan yang lebih parah, maka diperlukan pengaturan mengenai perlindungan dan pengadaan ekosistem gambut,” katanya. Selain itu, tujuan dari Raperda ini yaitu memberikan legitimasi kepada Pemerintah daerah untuk segera bergerak secara aktif dan responsif untuk menanggulangi bencana kebakaran lahan dan hutan terutama di lahan gambut dengan cara merestorasi gambut dan dengan adanya Peraturan Daerah mengenal Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dirasakan penting, perlu, dan mendesak untuk meiindungi ekosistem dan spesies yang ada di lahan gambut Sumatera Selatan. #osk/BP MC Diskominfo Prov. Sumsel/CleY
Sumsel
Presiden Minta Pembangunan LRT Segera Dirampungkan
Palembang, Sumselprov.go.id -- Presiden Jokowi, memberikan apresiasi terharap persiapan Palembang dalam mengahadapi perhelatan Asian Games 2018. Salah satunya, persiapan venue di Palembang yang dinilai sudah rampung semuanya. Kendati demikian, Presiden Jokowi memiliki satu permintaan terkait persiapan Kota Palembang sebagai tuan rumah Asian Games 2018, yakni harus merampungkan LRT sebagai akses transportasi dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SBM) II, menuju Jakabaring Sport City (JSC). "Tidak ada masalah, semuanya sudah rampung. Tinggal transportasi dari bandara ke Jakabaring saja yang harus dirampungkan, itu saja," kata Presiden Jokowi, usai membuka Kongres Nasional ke 30 dan Mejelis Permusyawaratan Anggota ke 29 PMKRI di Gedung Olahraga Dempo, Komplek Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Senin (22/01/2018). Usai membuka Kongres Nasional ke 30 dan Majelis Permusyawaratan Anggota ke 29 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Presiden Jokowi langsung melanjutkan Kunkernya ke Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin untuk menghadiri acara Padat Karya PUPR.(GLOBALPLANET.news) MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Tinjau Padat Karya, Jokowi Harapkan Ada Peningkatan Perekonomian
Banyuasin, Sumselprov.go.id - - Usai menghadiri Peresmian Pembukaan Kongres XXX dan MPA XXIX Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Senin (22/1) di Jakabaring, Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Sumsel Alex Noerdin meninjau pelaksanaan program padat karya tunai yang berada di Desa Urip Kabupaten Banyuasin. Selain untuk meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ditargetkan pada akhir Januari 2018 akan panen raya sebanyak 230.000 ribu hektar. Padat karya tunai ini akan dikerjakan diseluruh di Indonesia dan diharapkan dapat meningkatkan daya beli yang ada di wilayah masing-masing. "Dalam jangka waktu 50 hari ini dikelola oleh perkumpulan petani pakai air yang diawasi oleh balai Kementerian PU. Saat ini ada 180 titik yang ada di Sumsel dengan total anggaran 41 miliar dipakai untuk padat karya tunai dan swakelola diharapkan dengan pemeliharaan irigasi dan perbaikan irigrasi dan dapat ditingkatkan, semuanya akan dikelola seperti ini juga nantinya,"ujar Jokowi. Menurut Jokowi dengan upah 90.000 per orang diharapkan para pekerja ini dapat gaji per minggu dan dapat menjadi perputaran ekonomi di wilayah ini sehingga nantinya dapat meningkatkan baik itu dalam segi infrastruktur ataupun dari segi perekonomian. "Dengan adanya pendapatan dan yang pasti akan ada peredaran uang sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dengan adanya peningkatan daya beli dan konsumsi di masyarakat yang ada di pedesaan wilayah ini, dan nantinya tentu akan diberlakukan di suruh Indonesia," ungkap jokowi Sebelumnya, Kepala Negara terlebih dahulu membagikan bantuan sosial berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat Kota Palembang dan sekitarnya di SMA Negeri 1. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Sekda Hadiri Pembukaan Orientasi CPNS Kanwil Kemenkumham Sumsel 2018
Palembang, Sumselprov.go.id - - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Nasrun Umar menghadiri acara Pembukaan orientasi CPNS Kanwil Kemenkumham Sumsel 2018, di Griya Agung, Senin (22/1). Dalam kesempatan itu Nasrun berpesan kepada mereka yang terpilih benar-benar mendedikasikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara. Nasrun Umar juga mengucapkan selwmat atas kelulusan 610 orang CPNS yang akan segera bertugas di Sumsel. Mereka ini terdiri dari S1 49 orang sementara sisanya merupakan lulusan SMA sisanya. "Kalian patut bersyukur telah terpilih. Setelah disumpah dedikasikanlah diri kalian untuk kepentingan bangsa dan nrgara," jelasnya. Dikatakan Sekda menyandang status CPNS dan PNS adalah hal yang tidak mudah. Perlu loyalitas dan menjaga pribadi agar tidak tercela. Paling tidak butuh waktu satu tahun untuk meningkatkan status dari CPNS menjadi PNS. Sekda juga meyakini dengan rekrutmen yang transoaran dan akuntabel tanpa dipungut biaya seperti yang sudah rilakukan akan menghasilkan SDM yang terbaik. "Harapan kita satu tahun, dididik dalam prajabnas, kemudian dievaluasi maka akan menghasilkan PNS-PNS yang berkulitas. Dengan PNs yang berkualitas maka visi misi negara ini akan tercapai," ujarnya. Sementara itu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dalam teleconfrence mengatakan, di Indonesia ada 17.526 CPNS yang dapat menjadi energi baru di Kemenkumhan. Diapun meminta semua yang terpilih untuk mendarmabaktikan diri bagi nusa dan bangsa. Seeta selalu menjaga sikap kejujuran dan kerja keras dan menjadi SDM yang memiliki dedikasi tinggi. Lebih jauh Yasonna meminta seluruh CPNS yang baru ini dapat melaksanakan dan mampu bekerja profesional, akuntabel, bertanggungjawab serta inovatif. Dia juga berpesan agar mereka yang terpilih inkli bisa menjadi bagian dari anak bangsa yang memberikan informasi terbaik bagi bangsa. Caranya dengan mengikuti tahapan-tahapan pendidikan. Selain Sekda Provinsi Sumsel, pembukaan acara ini juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian dan HAM, H Sudirman D Hury. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Jokowi Bingung di Sumsel Ada Ikan Betok Dan Minta Alex Kirimi
Palembang, Sumselprov.go.id -- Presiden RI Jokowi mendadak minta dikirimi ikan betok oleh Gubernur Sumsel Alex Noerdin saat menghadiri Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat dalam rangka Kunkernya di PSCC Palembang, Senin (22/1). Sontak permintaan yang tak biasa itupun langsung disambut gelak tawa ribuan warga yang memenuhi gedung PSCC. Permintaan aneh itu diungkapkan Jokowi, usai ia kebingungan mendengarkan jawaban dari seorang ibu-ibu yang maju ke panggung untuk memperebutkan hadiah sepeda darinya. "Ayo coba ibu sebutkan tujuh nama ikan yang ada di Indonesia." ujarnya. Dengan polos ibu-ibu berhijab hitam dan berkacamata asal Muaraenim itupun menjawab spontan nama-nama ikan yang dihapalnya seperti ikan patin, ikan gabus, ikan toman dan ikan betok. Saat mendengar nama ikan betok itulah Jokowi langsung mengernyitkan dahinya. Ekspresinya yang khas itulah yang membuat warga akhirnya kembali tertawa riuh. "Memang ada ya ikan betok? kok saya baru denger. Ikan apa ini? besar atau kecil ikannya. Coba pak gubernur nanti tolong saya dikirimi ikan betok ya? ujarnya sambil tertawa. Selain memberikan sejumlah pertanyaan, Presiden Jokowi memberikan wanti-wanti kepada ribuan warga yang telah menerima sertifikat. Salah satunya adalah warga diminta hati-hati saat akan "menyekolahkan" sertifikat ke bank atau lembaga keuangan lainnya. " Saya titip setelah pegang sertifikat ini biasanya disekolahkan. Betul tidak? saya titip kalau mau diagunkan di bank tolong di kalkulasi betul. Tolong dihitung bisa angsur dan bisa cicil atau tidak, jangan dipaksakan. Kalau sudah dapat pinjaman ke bank jangan dipakai dengan untuk kesenangan pribadi tapi nabung dan investasi," ujarnya. Dikatakan Jokowi saat ini pemerintah menargetkan akan segera mensertifikasi semua lahan yang belum bersertifikat di semua provinsi. Termasuk lahan trmpat ibadah seperti masjid, gereja kelentang dan vihara. " Di Indonesia harusnya sertifikat yang dipegang masyarakat itu ada 126 juta. Tapi sampai 2015 baru 46 juta yang bisa diberikan pada masyarakat. Jadi ada 80 juta sertifikat yang jadi PR pemerintah untuk diberikan pada masyarakat," jelasnya. Untuk merealisasikan rencananya itu, Jokowi mengatakan sudah mengingatkan kepada menterinya agar hati-hati. "Tahun lalu saya berikan target 5 juta sertifikat harus selesai dan Alhamdulillah selesai. Tahun ini 7 juta harus keluar dari kantor-kantor BPN. Biar semua pegawai kantor BPN tidak tidur, tahun depan 9 juta. Nanti 2025 harus rampung semua ga tau jurusnya apa Menteri sama BPN. Kalau target gak ketemu, saya bilang bapak hati-hati bisa gak jadi menteri lagi," tegasnya. Menurutnya masalah sertifikat ini sangat mendesak karena setiap kunjungan ke desa, atau kampung dia selalu mendengar keluhan sengekta lahan baik di Jawa, Kalimantan, Sulawesi semua sama. Dengan adanya sertifikat ini masyarakat katanya sudah memiliki tanda bukti hak hukum atas tanah. Mengingat masalah sengketa tidak hanya melibatkan indvidu dan individu tapi individu dan perusahaan, BUMN, maupun pemerintah. "Kalau sudah pegang sertifikat ini, sudah enak dari sisi hukum," ujar Jokowi. Selain eoal sertifikat Jokowi juga berpesan, agar masyarakat Indonesia tetap menjaga kerukunan menjelang Pilkada yang akan digelar tahun ini, baik pilkada kabupaten kota, maupun provinsi dan pemilihan presiden. "Tahun ini akan ada 171 pilkada di Indonesia. Di Sumsel juga ada 5 kabupaten dan 4 kota. Ini proses demokrasi 5 tahunan. Pilihlah pemimpin yang paling baik. Dan jangan sampai pilihan berbeda antar tetangga dan kampung jadi tidak rukun," ujarnya. Sementara itu Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan A Djalil menjelaskan, pada kesempatan kali ini pihaknya menyerahkan sebanyak 5534 sertifikat kepada rakyat. Dari jumlah tersebut ada sekitar 4000 orang yang hadir menerima langsung sertifikat yang diberikan secara cuma-cuma tersebut. Ribuan sertifikat tersebut diantaranya diberikan pada 1200 orang dari Palembang, 1346 orang dari Banyuasin, Kemudian 1000 orang dari OKI, Muaraenim 200 penerima, Prabumulih 100 penerima, OKUS 27 orang, Lubuklinggau 40 orang, Empatlawang 10 penerima, Musiraws 60 orang dan beberapa kabupaten kota lainnya. "Tahun ini ada 230.000 bidang tanah yang disertifikat di Sumsel. Tahun depan kita akan lakukan dengan jumlah yang sama. Ada juga sertifikat untuk rumah ibadah. Sertifikat rumah ibadah ini dimulai di Sumsel jumlah yabg hadir 505 penerima sertifikat dari penerima wakaf bagian agama dan lainnya," jelasnya Sofyan. Dalam acara penyerahan sertifikat tersebut, Presiden Jokowi memberikan sertifikat secara simbolis kepada 12 orang perwakilan. Masing-masing penerima berasal dari kalangan beragam mulai dari ibu rumah tangga, buruh, petani hingga pedagang. Acara penyerahan itu sendiri dimulai sekitar pukul 09.39 Wib. Sejumlah pejabat hadir termasuk Kapolri dan Menteri Perhubungan yang merupakan orang asli Palembang. Usai menyerahkan sertifikat dan bagi-bagi sepeda, sebelum meninggalkan lokasi, Presiden Jokowi juga membagi-bagikan souvenir saputangan batik dan kaos di depan gedung PSCC. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Jokowi Ingatkan Dana KIP Bukan untuk Pulsa dan Rokok
Palembang, Sumselprov.go.id -- Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH), di lapangan SMAN 1 Palembang. Kedatangan orang nomor satu di negeri ini membawa kabar gembira untuk masyarakat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) karena dalam waktu dekat penyaluran bantuan PKH 2018 Tahap I direncanakan akan cair pada bulan Februari mendatang Senin (22/01). Meski cuaca masih lembab usai hujan, tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia (RI). Jokowi hadir ditengah- tengah masyarakat Sumsel didampingi oleh Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan orang nomor satu di Provinsi Sumsel Alex Noerdin Presiden RI Joko Widodo mengingatkan masyarakat agar dana KIP dan PKH hanya diperbolehkan betul-betul untuk pendidikan dan gizi dalam mencerdaskan dan menyehatkan anak-anak bangsa. Ia berpesan dana tersebut jangan sampai dipakai untuk beli pulsa maupun rokok. "Saya titip anak-anak semua, dana ini digunakan untuk pendidikan atau yang berkaitan dengan sekolah. Kalau ada yang ketahuan beli pulsa kartunya dicabut. Kalau anak-anak sehat, anak-anak pinter masa depan anak akan baik akan cerah. Pendidikan itu penting untuk negara agar bisa bersaing dengan negara lain," pesannya. Sementara Menteri Sosial Idrus Marham dalam laporannya menuturkan, untuk tahun 2018, Program Keluarga Harapan (PKH) di Sumatera Selatan menjangkau sebanyak 353.481 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total bantuan senilai Rp668 miliar. Sedangkan, di Kota Palembang untuk tahun 2018 ini saja menjangkau sebanyak 7.895 KPM, dengan bantuan senilai Rp 149 Miliar. "Kami mengundang 1000 KPM, yang hadir 994 KPM dari 14 kecamatan yang ada di Kota Palembang. Rencana penyaluran bantuan sosial tahap pertama tahun 2018 akan cair di bulan Februari," tuturnya disambut tepuk tangan hadirin. "Untuk KIP, jumlah penerima di Kota Palembang mencapai 104.280 siswa. Sementara yang dihadirkan pada acara sebanyak 1.700 siswa (SD 615 siswa, SMP 402 siswa, SMA 286 siswa, SMK 255 siswa, Kesetaraan Paket A 134 siswa, Paket B 24 siswa, dan Paket C 14 siswa," tambahnya Sama halnya setiap kunjungan Presiden Jokowi selalu menyempatkan untuk masyarakat menjawab pertanyaan. Presiden bertanya 7 nama ikan dan menyebutkan Pancasila. Tak lupa Presdien memberikan hadiah sepeda bagi masyarakat yang berhasil menjawab pertanyaan. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Jokowi Buka Kongres PMKRI se-Indonesia
Palembang, Sumselprov.go.id -- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membukaan kongres XXX dan sidang mahasiswa permusyawaratan anggota XXIX dengan tema "Membumikan Pancasila Menuju Indonesia Berdaulat" diselenggarakan Perhimpunan Mahasiswa Khatolik Republik Indonesia (PMKRI). Pembukaan kongres ditandai pemukulan Gong oleh Presiden Joko widodo di GOR Dempo Jakabaring Sport City Palembang, Senin (22/1). Kongres dihadiri ribuan peserta yang berasal dari PMKRI se-Indonesia. Hadir pula Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sosial Idrus Marham, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, hingga Ketua Presidium PP PMKRI Angelo Wake Kako. Di kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan peserta kongres tentang keragaman bangsa Indonesia yang terdiri dari 714 suku. Keragaman tersebut harus dijaga bersama karena Indonesia adalah negara besar perlu kita bangun bersama sama secara bergotong royong. "Ketika tumbuh benih konflik harus segera dengan cepat-cepat diselesaikan,baik itu benih konflik antar suku maupun antar umat beragama," tegas Jokowi di hadapan peserta kongres. Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga mempresentasikan pembangunan di berbagai perbatasan negara dan memaparkan tentang betapa pentingnya pembangunan infrastruktur besar-besaran yang dilakukan Pemerintah. "Kenapa kita bangun infrastruktur, karena dengan infrastruktur inilah pemerintah ingin menyatukan bangsa yang besar ini," ujarnya. Selain itu, Jokowi juga berpesan kepada seluruh peserta kongres untuk bijak menyikapi tahun politik 2018, agar semua pihak bersama menjaga kondusifitas wilayah masing-masing selama pelaksanaan pilkada. "Total ada 171 Pilkada di seluruh tanah air Indonesia, untuk itu saya mengajak para mahasiswa menjadi mahasiswa yang penuh kasih dan berani mengaktualkan Pancasila," terangnya. Sementara itu, Gubernur Sumsel Alex Noerdin dalam sambutanya menyampaikan tentang kondusifitas wilayah Sumsel yang selalu terjaga hingga Sumsel dikenal dan diakui sebagai daerah Zero konflik. "Saat ini sedang di bangun 5 rumah ibadah dari 5 agama berdampingan di Jakabaring, semua peserta kongres nanti silahkan lihat Jakabaring ini, komplek olahraga berstandar internasional, hanya satu di Indonesia," pungkasnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Presiden Jokowi Gegerkan Pengunjung PS Mal
Palembang, Sumselprov.go.id -- Kehadiran orang nomor satu Indonesia di PS Mal membuat riuh pengunjung. Joko Widodo yang ditemani Menteri PU dan Gubernur Alex Noerdin, Minggu (21/1/2018) malam. Joko Widodo yang memakai kemeja putih lengan panjang, terus menyapa pengunjung sejak turun dari mobil kepresidenan. Bahkan ketatnya penjagaan Paspamres, tak membuat warga kesulitan bertegur sapa hingga meminta foto bareng. Tak ayal warga pun menyerbu sosok Presiden yang dikenal dekat dengan warganya itu. Jokowi pun berinteraksi dengan pegawai tenan, dirinya bertanya bagaimana penjualan dan kondisi saat ini. Ketatnya penjagaan, juga membuat akses mendekati Presiden sangat sulit. Bahkan area PS mal terlihat dipadati pengunjung.(TRIBUNSUMSEL.COM/SIEMEN MARTIN) MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY