Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Sekda Edward Candra Tekankan Pentingnya Data IDI untuk Demokrasi Sumsel
Palembang. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Edward Candra, membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Selatan di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, pada Selasa (27/5/2025).Dalam sambutannya, Sekda Edward Candra menyampaikan bahwa pengukuran IDI merupakan agenda nasional yang sangat strategis dan krusial. Menurutnya, IDI adalah indikator penting untuk mengukur sejauh mana praktik demokrasi telah berjalan di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk di Sumatera Selatan."Melalui IDI, kita dapat memotret kondisi demokrasi dari tiga dimensi utama: kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi," ujar Sekda.Dimensi kebebasan sipil mencakup kebebasan berpendapat dan berkumpul, dimensi hak-hak politik meliputi partisipasi masyarakat dan representasi politik, sementara dimensi lembaga demokrasi mencakup fungsi DPRD, peran partai politik, dan penyelenggara pemilu."Mengacu pada hasil pengukuran IDI tahun 2023, Sumatera Selatan meraih skor 78,18, yang menempatkan Sumsel dalam kategori "sedang" dengan tren peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 2022 dengan skor 74,92," Jelasnya.Lebih lanjut, Sekda Edward Candra merinci bahwa dimensi kebebasan sipil mencatatkan skor tinggi (80,94), sementara dimensi hak-hak politik berada di angka 82,14 yang masih memerlukan perhatian, terutama terkait partisipasi perempuan dan pemilih pemula. Dimensi lembaga demokrasi mencatatkan skor 70,68, yang mengindikasikan perlunya penguatan fungsi DPRD dan independensi penyelenggara pemilu.Sekda juga menyoroti Pemilu 2024, di mana tingkat partisipasi pemilih di beberapa daerah menurun dan muncul tantangan seperti hoaks politik, polarisasi digital, serta pragmatisme elektoral."FGD IDI tahun 2025 ini, sangat relevan untuk mendapatkan data yang akurat dan komprehensif sebagai landasan perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, identifikasi area perbaikan, dan penguatan capaian demokrasi, " Ujarnya.Dalam kesempatan tersebut, Sekda Edward Candra menyampaikan pesan penting dari Gubernur Sumatera Selatan terkait komitmen Pemprov dalam memperkuat demokrasi."Peningkatan kualitas demokrasi adalah tugas kolektif kita semua. Dengan data IDI yang akurat, kita memiliki peta jalan untuk mendorong penguatan demokrasi di Sumatera Selatan," tegasnya.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Selatan, Dr. H. M. Alfajri Zabidi, MM., M.Pd.I., turut hadir dalam acara tersebut. IDI sendiri merupakan alat ukur untuk mengukur tingkat demokrasi di provinsi-provinsi di Indonesia, mencakup aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.Diharapkan, FGD ini dapat menghasilkan gambaran komprehensif mengenai capaian dan tantangan demokrasi di Sumatera Selatan, yang akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemprov Sumsel dalam merumuskan program dan kebijakan yang lebih responsif.
Sumsel
TP PKK Sumsel Hadiri Kegiatan Peduli Lingkungan di Bank Sampah KGS
Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj. Feby HD bersama Staf Ahli TP PKK Sumsel, Lidyawati Cik Ujang, menghadiri kegiatan peduli lingkungan bertajuk “Penanganan Sampah, Edukasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, dan Pemberian Bantuan Tanaman Keras bagi Rumah Tangga” yang berlangsung di Bank Sampah KGS, Jalan Sersan Sani, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, Senin (26/5/2025).Feby menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini dan menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pengelolaan sampah secara berkelanjutan.“Kegiatan hari ini luar biasa. Saya sangat peduli terhadap pengelolaan sampah. Pemerintah pusat maupun daerah harus bahu-membahu memerangi persoalan sampah agar tidak menumpuk dan bisa terurai dengan baik,” ujarnya.Feby mengimbau agar kegiatan serupa dapat diinisiasi secara berkelompok oleh PKK maupun organisasi lainnya melalui pembentukan bank sampah di lingkungan masing-masing.
Sumsel
Herman Deru Gandeng BPW PAI Sumatera Selatan Dorong Penguatan Literasi Hukum Masyarakat
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menghadiri pelantikan Badan Pimpinan Wilayah (BPW) Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI) Sumatera Selatan periode 2025-2030 dilantik langsung oleh Ketua Umum PAI Dr. Sultan Djunaidi, S.Sy., M.H. diselenggarakan di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Senin (26/5/2025).Dalam sambutannya, Herman Deru menyampaikan apresiasinya terhadap PAI dan para pengurus yang baru saja dilantik. Ia menyebut bahwa para anggota PAI memiliki rekam jejak yang baik di bidang hukum dan diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Sumsel.“Saya senang karena yang dilantik adalah orang-orang dengan track record yang sangat baik. Harapan kita, PAI dapat membantu pemerintah dalam memberikan literasi hukum, karena kita ketahui banyak masyarakat kita yang masih awam soal hukum,” ujar HD.HD juga menyoroti pentingnya program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang menurutnya harus terus digalakkan di berbagai level pemerintahan dan masyarakat, baik di pedesaan maupun perkotaan.“Karena lemahnya kesadaran hukum, banyak tindakan melanggar hukum dilakukan tanpa disadari. Saya harap PAI bisa membantu minimal agar masyarakat tahu akan hak dan kewajiban mereka di bidang hukum,” tegas HD.Gubernur Herman Deru juga menyampaikan dukungannya kepada PAI dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat kecil dan meminta Ketua PAI Sumsel, Rano Karno, S.H.I., M.H yang baru saja dilantik untuk segera membentuk kepengurusan di seluruh kabupaten/kota.“Harapan saya kepada adinda Rano Karno, agar segera membentuk kepengurusan di kabupaten/kota se-Sumsel, agar masyarakat memiliki tempat untuk berkonsultasi terkait hukum,” Ucap HD.Sementara itu, Ketua Umum PAI Dr. Sultan Djunaidi, S.Sy., M.H. menyampaikan bahwa PAI berkomitmen menegakkan hukum dan keadilan dengan menjunjung tinggi etika dan norma adat setempat.“Kami melarang keras anggota melakukan tindakan tidak etis atau bertentangan dengan norma adat. Jika terbukti, akan kami tindak tegas, bahkan diberhentikan,” ungkap Sultan.Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada laporan mengenai pelanggaran norma adat oleh anggota PAI dan berharap kehadiran PAI Sumsel dapat memberikan nuansa positif dalam penegakan hukum di daerah ini.“Kami terbuka terhadap masukan dan kritik dari siapa pun. Harapan kami, masyarakat dan aparat penegak hukum bisa bersinergi dengan anggota PAI dalam menegakkan hukum yang sebenar-benarnya,” pungkasnya.Turut hadir Sekretaris Jenderal PAI, Pablo Putra Benua, B.M.P., S.H, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Selatan.
Sumsel
Wagub Cik Ujang: Muslimat NU Contoh Organisasi Wanita Tangguh dan Mandiri
Palembang. Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, menghadiri Peringatan Hari Lahir Muslimat NU ke-79 dan Halal Bihalal 1446 H yang bertema "Merawat Tradisi Sehat Mandiri Harmoni dan Berperadaban: Muslimat NU Sumsel Berkontribusi". Acara ini diselenggarakan di Kantor NU Sumsel, Senin, (26/5/2025).Dalam sambutannya, Wagub Cik Ujang mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini, yang menurutnya menunjukkan soliditas organisasi Muslimat NU. Menurutnya, kegiatan ini merupakan perwujudan ekspresi rasa syukur atas keberadaan Muslimat NU Sumsel hingga menginjak usia ke-79 tahun."Dengan melewati sejarah yang panjang, organisasi ini dapat dijadikan contoh bagi organisasi wanita lainnya di Indonesia," Jelasnya.Cik Ujang berpesan kepada seluruh pengurus dan anggota Muslimat NU untuk terus menjaga eksistensinya. Ia menekankan pentingnya kaderisasi yang berkelanjutan serta pelaksanaan kegiatan yang bermanfaat dan produktif yang menyentuh langsung masyarakat."Sebagai organisasi yang bersifat kewanitaan dan religius, tentunya para pengurus Muslimat NU Sumsel dapat memberikan pencerahan dalam melakukan kegiatan positif serta membentuk wanita-wanita tangguh, beriman, dan mandiri," tegasnya.Lebih lanjut, Cik Ujang mengajak pengurus Muslimat NU untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan visi "Sumsel Maju Terus Untuk Semua" dan menjaga "Sumsel Zero Konflik."Sementara itu, Pimpinan NU Sumsel, Dra. Hj. Choiriyah A. Malik Tajuddin, M.Hum., mengungkapkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai ajang silaturahmi yang bermakna untuk menghangatkan yang dingin, mendekatkan yang jauh, dan mencairkan yang beku."Semoga kegiatan ini mempererat persaudaraan kita, dan merekatkan NU kepada pemerintah dan seluruh rakyat. Semoga momentum ini meningkatkan kerja sama antar organisasi wanita yang ada di Provinsi Sumsel," pungkasnya.
Sumsel
Pemprov Sumsel Hibahkan Lahan Strategis untuk Pembangunan Rumah Sakit Kejati Sumsel
Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) memperkuat sinergitas pembangunan di wilayah dengan melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dan berita acara serah terima tanah milik Pemprov Sumsel. Acara berlangsung pada Senin (26/05/2025).Adapun lahan yang dihibahkan berlokasi strategis, meliputi tanah seluas 2.955 meter persegi di Jalan Srijaya I KM 5.5 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, serta lahan seluas 16.933 meter persegi di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.Gubernur Sumsel H. Herman Deru merasa haru dan bangga atas inisiatif Kejati Sumsel untuk membangun rumah sakit. Menurutnya, hibah lahan ini merupakan wujud dukungan Pemprov Sumsel terhadap upaya peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat."Saya merasakan sangat terharu, hibah lahan ini tidak sebanding dengan niat Kejati Sumsel membangun Rumah Sakit. Dengan begini, kita bangga Sumsel punya rumah sakit lagi," ujar Gubernur HD saat menyerahkan naskah hibah kepada Kejati Sumsel.Gubernur menambahkan bahwa keinginan Kejati Sumsel ini sejalan dengan program Sumsel Healthy Tourism, yang bertujuan menjadikan Sumatera Selatan sebagai destinasi wisata kesehatan pilihan. Dengan bertambahnya fasilitas kesehatan berkualitas, masyarakat akan memiliki lebih banyak opsi untuk berobat di wilayah sendiri."Terima kasih Kejati Sumsel memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat, ini membantu Pemprov Sumsel untuk Sumsel Healthy Tourism. Kita berharap bisa berkembang sehingga menjadi layanan penyakit kanker," imbuhnya.Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Selatan Dr. Yulianto, S.H., M.H, menjelaskan bahwa lahan seluas 16.933 meter persegi di Jalan Pangeran Ratu akan digunakan untuk pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Sumsel Tipe D. Rumah sakit ini nantinya akan melayani masyarakat umum, tidak hanya pegawai kejaksaan."Rumah sakit ini nanti melayani masyarakat umum. Sekarang lagi progres lahan dan jalan, sehingga membantu akses lebih mudah bagi masyarakat," ungkap Kajati Yulianto.Sebagai bagian dari acara, Gubernur Herman Deru bersama Kepala Kejati Sumsel Yulianto, S.H.,M.H, melakukan peninjauan langsung ke lokasi lahan yang akan dibangun rumah sakit, yang terletak di belakang Kantor Kejati Sumsel. Langkah ini menunjukkan keseriusan kedua belah pihak dalam merealisasikan pembangunan fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat.Hibah lahan strategis ini diharapkan menjadi langkah awal yang baik dalam mewujudkan rumah sakit Adhyaksa Kejati Sumsel, yang akan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan.Turut hadir Wakajati Sumsel Pipuk Firman Priyadi , S.H., M.H, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Umaryadi ., S.H., M.H dan OPD lainnya.
Sumsel
Gubernur Sumsel Apresiasi PLN Mobile Color Run 2025
Palembang – Ribuan peserta memadati kawasan Benteng Kuto Besak (BKB), Minggu pagi (25/5), dalam ajang PLN Mobile Color Run 2025 yang digelar PT PLN (Persero) UID S2JB. Tak hanya mengusung semangat hidup sehat, kegiatan ini juga menggairahkan sektor ekonomi kreatif dengan melibatkan pelaku UMKM lokal.Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru yang turut hadir memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya event tersebut. Ia menilai kegiatan ini memberikan dampak positif yang luas, mulai dari hiburan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat."Ini luar biasa. Masyarakat tidak hanya diajak berolahraga, tetapi juga diberi hiburan dan peluang ekonomi lewat kehadiran UMKM. Ini bukti nyata bahwa PLN hadir dan dekat dengan rakyat," ujar Herman Deru di sela-sela kegiatan.Ia berharap, Color Run tidak hanya menjadi acara seremonial tahunan, tetapi terus dikembangkan menjadi agenda rutin yang dinantikan masyarakat."Antusiasme masyarakat ini adalah bentuk terima kasih kepada PLN. Harapan saya, kegiatan semacam ini bisa terus digelar, karena manfaatnya luar biasa bagi kesehatan dan ekonomi," tambahnya.Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Edward Candra juga menyampaikan apresiasi. Menurutnya, PLN Mobile Color Run merupakan bentuk sinergi antara gaya hidup sehat, kepedulian sosial, dan penguatan ekonomi lokal."Ini bukan sekadar ajang lari biasa, tapi bentuk kepedulian PLN terhadap masyarakat. Semoga PLN terus berinovasi dan memberi manfaat luas bagi masyarakat Sumsel," ucap Edward.Sementara itu, General Manager PLN UID S2JB Adhi Herlambang mengungkapkan, Palembang menjadi kota pertama di luar Pulau Jawa yang dipercaya sebagai tuan rumah PLN Mobile Color Run. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga bagian dari kampanye energi bersih dan pelayanan digital PLN melalui aplikasi PLN Mobile."Melalui PLN Mobile, kami ingin lebih dekat dengan masyarakat dan memberikan layanan terbaik. Color Run ini juga jadi sarana kampanye energi bersih dan hidup sehat yang menyenangkan," jelas Adhi.Tak hanya lari bersama, rangkaian kegiatan PLN Mobile Color Run juga mencakup aksi bersih lingkungan dan donor darah. Puluhan stan UMKM pun turut memeriahkan acara, memberikan warna tersendiri di tengah kemeriahan warga.Adapun Rute Color Run Dimulai dari BKB, peserta melintasi Kantor Wali Kota Palembang, Masjid Agung, Jembatan Ampera, lalu putar balik di bawah Flyover Jakabaring, melewati RS AK Gani dan kembali finish di BKB.PLN Mobile Color Run 2025 menjadi momentum sinergi antara hiburan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Membuktikan bahwa energi positif bisa membawa perubahan nyata bagi masyarakat.Turut hadir Para Kepala OPD Prov. Sumsel dan Para Runner di Sumatera Selatan.
Sumsel
Herman Deru Dampingi Menteri LHK Tinjau TPA Sukawinatan
Palembang – Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, mendampingi Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, dalam peninjauan langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukawinatan, Palembang, Sabtu, (24/5/2025).Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan.Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Herman Deru dan Menteri Lingkungan Hidup secara langsung mengamati operasional TPA Sukawinatan, berdialog dengan para petugas, dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan.Kunjungan ini menjadi kesempatan penting untuk mengevaluasi kondisi terkini TPA dan merumuskan arahan lebih lanjut demi peningkatan sistem pengelolaan sampah di Palembang.Diharapkan, peninjauan ini akan menghasilkan langkah-langkah konkret dan inovatif untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik dan ramah lingkungan di Sumatera Selatan, sejalan dengan visi Sumsel Maju Terus.
Sumsel
Gubernur Herman Deru dan Menteri LHK Konsolidasikan Kesiapsiagaan Karhutla di Sumsel
Palembang. Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Hanif Faisol Nurofiq, memimpin Konsolidasi Personil dan Peralatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Hotel Aryaduta Palembang (Sabtu, 24/5/2025).Menteri Hanif menegaskan bahwa pemerintah akan bersikap tegas terhadap para pemegang konsesi dan pengusaha sawit yang tidak menunjukkan keseriusan dalam pencegahan karhutla.“Jika dalam dua minggu tidak ada laporan kesiapan penanganan—baik SDM, peralatan, maupun pendanaan—kami akan kenakan sanksi administratif, bahkan pidana, sesuai UU No. 32 Tahun 2009,” ujarnya.Ia mengingatkan bahwa Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua sebagai penyumbang kabut asap global. Hal ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga citra internasional Indonesia terkait komitmen penurunan emisi gas rumah kaca.Meski begitu, Menteri Hanif memberikan apresiasi kepada Sumsel atas keberhasilannya menekan jumlah titik panas. Hingga Mei 2025, Sumsel hanya mencatat sekitar 5 hektare lahan terbakar—terendah di antara lima provinsi rawan karhutla lainnya.“Terima kasih kepada Pak Gubernur, Bupati, dan semua pihak. Ini capaian luar biasa,” kata Hanif.Sementara itu, Gubernur Herman Deru menyoroti perubahan kesadaran masyarakat yang kini mulai meninggalkan tradisi membakar lahan. Namun ia mengingatkan bahwa edukasi saja tidak cukup. Pemerintah daerah juga harus menyediakan solusi berupa alat pembuka lahan tanpa bakar seperti ekskavator dan traktor.“Penyediaan alsintan murah melalui sistem sewa sudah mulai kami lakukan, khususnya di wilayah rawan,” jelasnya.Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar kebakaran terjadi di lahan-lahan terbengkalai akibat izin yang tak diperpanjang atau HGU yang tidak produktif. Karena itu, ia berharap dukungan regulasi dari pemerintah pusat tidak hanya dalam bentuk sanksi, tapi juga pembinaan dan solusi jangka panjang.“Masalah lingkungan di Sumsel bukan cuma karhutla. Kami juga dihadapkan pada dampak dari aktivitas tambang dan eksplorasi gas. Kami siap bekerjasama dengan KLHK untuk mencari solusi berkelanjutan,” tegas HD.Turut hadiri Wakil Ketua Umum II GAPKI Susanto, Para Bupati dan Walikota se-Sumsel, dan Para kepala OPD Pemprov Sumsel.
Sumsel
Sekda Sumsel : Digitalisasi Bukan Pilihan, Tapi Keharusan
Palembang. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Drs. H. Edward Candra, MH secara resmi membuka ajang Digital Kito Galo 6th 2025 di Palembang Indah Mall (PIM) (Jum'at, 23/5/2025)Acara tahunan yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menjadi momentum strategis untuk memperkuat transformasi digital di Bumi Sriwijaya.Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Ia menyebut Digital Kito Galo sebagai gerakan bersama yang melibatkan semua pihak untuk mendorong ekosistem digital yang inklusif dan merata.“Digital Kito Galo bukan sekadar slogan, tapi semangat dan gerakan nyata. Kita ingin semua lapisan masyarakat ikut dalam transformasi ini, dari kota hingga desa,” ujarnya tegas.Sekda juga mengajak generasi muda untuk aktif berinovasi, pelaku UMKM untuk naik kelas melalui digitalisasi, dan dunia pendidikan agar mencetak talenta yang tak hanya cakap teknologi, tetapi juga beretika."Kami juga membuka pintu bagi investor dan mitra swasta untuk turut memperkuat infrastruktur digital di Sumsel. Sumatera Selatan tentunya siap untuk menjadi provinsi digital yang tangguh dan berdaya saing. Kuncinya adalah kolaborasi antar lintas sektor,” tambahnya.Diakhir sambutannya diharapkan Digital Kito Galo 2025 tidak hanya menjadi ajang pamer teknologi semata, tetapi juga ruang kolaborasi dan edukasi digital yang nyata.Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan, Ricky P Gozali menyampaikan Digital Kito Galo merupakan kontribusi nyata Bank Indonesia membangun sinergi dengan pemerintah provinsi Sumatera Selatan dalam rangka percepatan digitalisasi di Sumsel. Serta bagian dari rangkaian kegiatan menuju pelaksanaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (Fekdi) 2025, ajang nasional yang dilaksanakan secara serentak oleh Bank Indonesia untuk penguatan ekonomi digital di Indonesia."Melalui giat ini kami juga mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya keamanan transaksi digital agar masyarakat dapat lebih cerdas dalam menggunakan transaksi pembayaran secara digital", tuturnya.Ia juga mengungkapkan bahwa ada berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan untuk menambah semarak Digital Kito Galo diantaranya pameran UMKM, layanan pembayaran pajak motor, talk show bijak bertransaksi digital dan berbagai kompetisi menarik. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 23 s/d 25 Mei 2025 di Palembang Indah Mall.Pelaksanaan Digital Kito Galo tahun ini berbeda dari pelaksanaan tahun sebelumnya karena ada momen spesial dimana Ketua TP PKK Prov. Sumsel, Feby Herman Deru dinobatkan sebagai Duta Perlindungan Konsumen oleh Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan yang dinilai memiliki peran sangat penting dalam memberikan edukasi kepada konsumen tentang kemanan dalam bertransaksi online.Selanjutnya dikesempatan itu pula Feby Herman Deru melakukan Penandatanganan sinergi komitmen perluasan dan percepatan edukasi digitalisasi keungan dan perlindungan konsumen antara Bank Indonesia dan TP PKK Prov. Sumsel.Turut hadir Ketua DWP Prov. Sumsel, Desy Kasnayati Edward dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel.