Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Ketua Dekranasda Sumsel Feby Herman Deru Pastikan Persiapan Kriyanusa 2026
Palembang – Provinsi Sumatera Selatan terpilih sebagai Provinsi Ikon dalam Pameran Kriyanusa 2026 yang digelar oleh Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas).Ketua Dekranasda Sumatera Selatan, Feby Herman Deru, memastikan kesiapan Sumsel untuk menyukseskan penyelenggaraan Kriyanusa 2026 yang akan berlangsung pada 26 hingga 30 September mendatang.Kesiapan tersebut disampaikan Feby dalam rapat pemantapan dan persiapan Kriyanusa 2026 yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting bersama Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian, Kamis (10/9/2026).
Sumsel
Herman Deru: RUU Baru Harus Beri Solusi Konkret Bagi Masalah Ketransmigrasian
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru membuka Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketransmigrasian yang digelar oleh Tim Penyusun RUU dari Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan Kementerian Transmigrasi di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Jumat (10/9/2026).FGD ini digelar guna menakar ulang regulasi dan merumuskan rekomendasi transformatif, khususnya terkait penyempurnaan tata ruang serta paradigma baru transmigrasi Indonesia.Dalam sambutannya, Herman Deru menyambut hangat penunjukan Sumsel sebagai pusat perumusan regulasi nasional ini. Ia membeberkan bahwa sekitar 38 hingga 40 persen dari total 9 juta penduduk Sumsel saat ini merupakan eks-transmigran. Kontribusi besar masyarakat transmigran ini terbukti menjadi salah satu kunci sukses yang melambungkan Sumsel ke peringkat ketiga nasional sebagai produsen pangan"Saya lahir dan besar di kawasan transmigrasi, jadi sangat paham kehebatan sekaligus persoalan mereka. Keahlian bertani para transmigran terbukti menjadi contoh bagi warga lokal dalam mengolah sawah dan irigasi," ujar Herman Deru.Namun, ia menegaskan bahwa RUU Ketransmigrasian yang baru harus mampu menyelesaikan berbagai persoalan krusial yang ada. Salah satunya, perlu dilakukan inventatisir terkait warisan aset infrastruktur kementerian transmigrasi."Penempatan transmigrasi di wilayah perairan salah satunya menyisakan masalah infrastruktur. Ini poin penting yang saya minta, bahwa masalah-masalah yang Ada dapat masuk dalam RUU agar ada regulasi konkret untuk mengatasinya," tegasnya.Sementara itu, Kepala Biro Hukum Kementerian Transmigrasi, Ruli Rahman, S.H., M.M., mengungkapkan bahwa RUU Ketransmigrasian ini mengusung perubahan paradigma dari sekadar perpindahan penduduk menjadi upaya mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing."Keberhasilan transmigrasi ke depan tidak lagi diukur dari berapa banyak orang yang dipindahkan, tapi seberapa tinggi nilai tambah, daya saing, dan inovasi yang dihasilkan. Kita ingin mencetak transmigran menjadi motor penggerak ekonomi daerah," jelas Ruli.Ia menambahkan, Sumsel dipilih sebagai lokasi FGD karena memiliki rekam jejak sukses yang nyata, seperti kawasan terpadu pertanian padi di Kabupaten Banyuasin dan sentra perkebunan kopi di Kabupaten Empat Lawang.Selain pembahasan RUU, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemaparan Grand Design Penyelenggaraan Transmigrasi oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Transmigrasi, Ir. Rajumber Prihatin, M.Si.Melalui serapan aspirasi ini, regulasi baru yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
Sumsel
Gubernur Herman Deru Lepas Kafilah Sumsel Menuju MTQ XXXI, Target Pertahankan Prestasi untuk membanggakan Sumatera Selatan
PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru melepas keberangkatan Kafilah Sumsel yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXI Tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pelepasan berlangsung di Griya Agung, Palembang, Kamis (10/9/2026).Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru menyampaikan rasa bangganya kepada seluruh kafilah yang membawa nama Sumatera Selatan dalam ajang MTQ tingkat nasional.“Sumsel ini merupakan provinsi nomor dua paling taat dalam beragama. Sebagai masyarakat muslim, kita harus terus menjaga kehidupan yang religius,” ujar Herman Deru.Ia mengatakan, keikutsertaan Sumsel pada MTQ XXXI menjadi momentum untuk mewujudkan komitmen mengembalikan kejayaan Sumatera Selatan dalam ajang MTQ. Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari berbagai program keagamaan yang selama ini dijalankan, termasuk Rumah Tahfidz dan program pemberantasan buta aksara Al-Qur’an.“Ini kegiatan yang sangat bermakna dan patut kita syukuri. Karena itu, kita juga harus meningkatkan ekspektasi. Ini menjadi tantangan bagi tim, mulai dari kekompakan, stamina hingga mental para peserta harus benar-benar dijaga,” katanya.Herman Deru berharap seluruh peserta dapat tampil maksimal dengan membawa semangat dan nama baik Sumatera Selatan.Sementara itu, Karo Kesra Sumsel yang juga Ketua Kafilah MTQ Sumsel, Sunarto, menyampaikan bahwa MTQ XXXI Tahun 2026 akan berlangsung pada 11 hingga 20 September 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.Kafilah Sumsel berjumlah 95 orang yang terdiri dari peserta 56 orang dari berbagai kelas, official dan tim pendukung. Sunarto berharap Sumsel dapat mempertahankan prestasi dengan kembali masuk dalam lima besar nasional.“Kita berharap seluruh peserta dan stakeholder dapat memberikan dukungan secara maksimal. Semoga prestasi lima besar dapat kita pertahankan,” ujar Sunarto.Pelepasan kafilah turut dihadiri Anggota DPD RI Ratu Tenny Leriva serta para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Sumsel
Herman Deru Dorong IWSS Jadi Benteng Budaya dan Mitra Pemerintah
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru (HD) menghadiri kegiatan Ikatan Wanita Sulawesi Selatan (IWSS) Wilayah Sumatera Selatan sekaligus pelantikan Pengurus Wilayah (PW) IWSS Sumsel periode 2026–2031 yang berlangsung di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Rabu (9/9/2026).Dalam sambutannya, Herman Deru, menyampaikan bahwa IWSS memiliki peran penting dalam menjaga, melestarikan, sekaligus menyaring budaya di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan zaman.Menurut Herman Deru, setidaknya terdapat tiga tugas penting yang perlu menjadi perhatian IWSS. Pertama, menghormati budaya di mana pun organisasi dan anggotanya berada.Kedua adalah menjadi benteng bagi masuknya budaya asing. Ketiga, IWSS memiliki tanggung jawab untuk menjaga budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur.“Saya berharap di kepengurusan yang baru ini, IWSS harus berperan aktif dalam membina perempuan agar mampu membela diri dan menjaga kehormatan, agar tidak mudah direndahkan. Sehingga mampu berdiri sejajar dengan kaum laki-laki,” tegasnya.Sementara itu, Ketua Umum IWSS, Dra. Hj. Andi Nurhiyari, M.Si., mengatakan bahwa IWSS saat ini telah berkembang di 36 provinsi di Indonesia, bahkan telah memiliki kepengurusan di sejumlah negara di luar negeri.Ia berharap IWSS Sumsel dapat mengemban amanah organisasi dengan baik, memajukan masyarakat, serta terus bersinergi dengan pemerintah.Ia berpesan kepada seluruh anggota IWSS di Sumatera Selatan untuk senantiasa menjaga nama baik masyarakat Sulawesi Selatan di mana pun berada.Pada kesempatan yang sama, Ketua BPW KKSS Sumsel, H. Syamsudin, S.H., M.H., berharap kepengurusan IWSS Sumsel yang baru dilantik dapat terus mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.Turut hadir Ketua PW IWSS Sumsel, Andi Siti Nurbaya, AMS, dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel.
Sumsel
Terima Peserta Sespimti Polri, HD Ungkap Tantangan Terbesar dan Kunci Utama Penanganan Karhutla di Sumsel
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru, menerima kunjungan kerja Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg ke-36 Tahun 2026 dalam rangka Kegiatan Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) di Ruang Rapat Gubernur Sumsel, Palembang, Rabu (9/9/2026).Kunjungan ini bertujuan untuk menggali gambaran faktual serta merumuskan saran strategis dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Sumsel secara preventif, inovatif, dan kolaboratif.Dalam pemaparannya di hadapan para peserta, Herman Deru menegaskan bahwa penanganan Karhutla tidak sekadar urusan memadamkan api, melainkan menghadapi kompleksitas alam dan kondisi lapangan. Hingga saat ini, tercatat luas lahan yang terbakar di Sumsel mencapai 1.926,2 hektar, di mana 80 persen di antaranya merupakan lahan terbengkalai."Karhutla sulit dikendalikan karena dipengaruhi banyak faktor antara lain struktur lahan gambut, cuaca panas, wilayah yang luas dan sulit dijangkau, terbatasnya sumber air, hingga api bawah tanah yang sulit dideteksi. Karena itu, kunci utamanya adalah pencegahan, kecepatan, ketepatan, dan konsistensi," ujar Herman Deru.Ia mencontohkan rumitnya pemadaman di lapangan. Dari laporan harian misal terdapat 45 hektar area terbakar, pengerjaan empat helikopter pemadam (water bombing) dengan sekitar lebih dari 500 kubik air hanya mampu memadamkan sekitar 2,5 hektar karena karakter lahan gambut yang pekat. Sementara 14 hektar sidarat berhasil ditangani lewat jalur darat.Meski aksi udara penting untuk titik terisolasi, penanganan darat dan operasi pembasahan termasuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang memicu hujan tetap menjadi solusi paling efektif.Untuk mengatasi persoalan ini, Pemprov Sumsel memfokuskan penanganan pada 12 daerah prioritas, yaitu Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin (Muba), PALI, Musi Rawas (Mura), Muratara, OKU Timur, OKU, Lahat, dan OKU Selatan. Sebanyak 11.567 personel gabungan disiagakan melalui sinergi lintas elemen."Harus ada riset mendalam mengenai penyebab utama Karhutla di setiap kondisi. Integrasi semua persoalan menjadi kebijakan yang berpihak butuh kesiapan mental dan jam terbang tinggi. Kecepatan merespons dan keterpaduan adalah kuncinya," tegasnya.Sementara itu, Pati Pendamping Sespimti Polri, Brigjen Pol Ratno Kuncoro, S.I.K., M.Si., menyampaikan apresiasinya atas penerimaan Pemprov Sumsel selama kegiatan PKDN yang akan berlangsung selama 10 hari ini."Sesuai arahan Kapolda Sumsel, Karhutla adalah isu tahunan yang krusial. Sumsel menjadi objek kajian yang sangat relevan. Kami berharap hasil riset dan formulasi dari para peserta dapat menghasilkan kunci sukses penanganan Karhutla yang bisa diduplikasi ke wilayah lain di Indonesia," pungkas Brigjen Pol Ratno.
Sumsel
Perkuat Tata Kelola GSMP, Sekda Edward Candra Tekankan Pentingnya Pendampingan dan Mitigasi Risiko
Palembang. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko secara komprehensif untuk mengawal keberlanjutan program Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan (GSMP).Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Peningkatan Kapasitas Tim Efektif bertajuk "Strategi Tata Kelola Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan (GSMP) melalui Penerapan Manajemen Risiko" di Ruang Rapat Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumsel, Rabu (9/9/2026).Rapat strategis ini turut menghadirkan narasumber ahli, Dr. Ir. H. Syarif Usman, M.B.A., M.H.Menurut Edward Candra, keberhasilan program kerakyatan tidak cukup hanya berhenti pada tataran dokumen perencanaan atau Standar Operasional Prosedur (SOP), melainkan harus diimplementasikan secara nyata melalui pengawalan ketat dan pendampingan di lapangan."Seluruh instrumen dan SOP yang ada harus diimplementasikan secara optimal. Jika tidak, perencanaan itu hanya akan berhenti di atas kertas dan perlu didorong bersama," ujar Edward di hadapan para peserta rapat.Ia menjelaskan, penerapan manajemen risiko dalam GSMP dirancang untuk menekan berbagai potensi kendala di lapangan, mulai dari mengantisipasi risiko gagal tanam—seperti penanganan distribusi bibit—hingga memitigasi ketidakberhasilan akibat kurangnya sinergi antar-multistakeholder.Untuk menutup celah tersebut, pemerintah daerah terus memperkuat peran pendamping di lapangan serta mengoptimalkan efektivitas forum koordinasi yang telah dibentuk guna melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait."Penerapan konteks manajemen risiko yang disampaikan oleh Pak Syarif sudah mulai kita terapkan untuk mengawal program ini agar mencapai hasil yang optimal. Hasil yang baik ini kita definisikan secara jelas, yakni efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan," pungkasnya.Turut hadir para Kepala OPD
Sumsel
Jaga Keandalan Listrik di Tengah Ancaman Karhutla, Herman Deru Perkuat Sinergi dengan PLN
Palembang. Gubernur Sumsel, H. Herman Deru menerima General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Sumatera, Elvanto Yanuar Ikhsan dalam rangka memaparkan kondisi kesiapan sistem kelistrikan saat ini sekaligus merumuskan strategi kolaborasi taktis dalam penanggulangan dampak Karhutla terhadap objek vital nasional sektor ketenagalistrikan di Griya Agung (Selasa, 8/9/2026).Pertemuan tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus membahas kesiapan sistem kelistrikan di Sumatera Selatan serta strategi kolaborasi dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap objek vital nasional sektor kelistrikan.Gubernur Herman Deru menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dan komunikasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan PLN, khususnya dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan di wilayah Sumatera Selatan.“Kita siap bekerja sama. Kalau ada kaitannya dengan wilayah Sumsel, kita bisa berkomunikasi. Mudah-mudahan PLN kinerjanya semakin baik lagi,” ujar Herman Deru.Menurut Herman Deru, koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Pemprov Sumsel dan PLN diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang dapat memengaruhi sistem kelistrikan, termasuk dampak karhutla.“Terima kasih, mudah-mudahan bisa kerja sama lebih intensif lagi,” ungkapnya.Sementara itu, General Manager PLN UIP3B Sumatera Elvanto Yanuar Ikhsan menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur Herman Deru terhadap PLN. Ia berharap sinergi antara PLN dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat guna menjaga keandalan sistem kelistrikan sekaligus mengantisipasi berbagai potensi gangguan di lapangan.Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi Pemprov Sumsel dan PLN, terutama dalam menjaga keamanan dan keandalan objek vital nasional sektor kelistrikan di tengah potensi dampak karhutla.
Sumsel
Gubernur Herman Deru Pimpin Rakor Atasi Antrean BBM Bersubsidi di Sumsel
PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru memimpin langsung Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Antrean Pengisian BBM Bersubsidi di SPBU dalam wilayah Sumatera Selatan, bertempat di Griya Agung, Selasa (8/9/2026).Rakor tersebut digelar sebagai langkah bersama untuk mencari solusi atas persoalan antrean BBM bersubsidi sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.Dalam arahannya, Herman Deru menekankan pentingnya keterbukaan informasi mulai dari proses penyediaan hingga distribusi BBM kepada masyarakat.“Saya ingin semua cluster, dari FAME sampai distribusi ke konsumen, seterbuka-terbukanya kepada masyarakat. Masyarakat harus tahu. Kalau ada kendala, kita atasi bersama,” tegasnya.Menurut Herman Deru, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan di lapangan, tetapi yang paling utama adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.Ia juga menyoroti pentingnya kepastian ketersediaan dan kuota BBM bersubsidi. Karena itu, kuota dari BPH Migas perlu mendapat perhatian agar kebutuhan masyarakat Sumsel dapat terpenuhi.Sementara itu, perwakilan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Ayub Ritto menjelaskan bahwa sejak kebijakan pemanfaatan bahan bakar nabati diterapkan, sekitar 50 persen komponen yang didistribusikan untuk Bio Solar berasal dari sawit.Kondisi tersebut membuat kelancaran distribusi bahan baku sawit turut berpengaruh terhadap pasokan produksi Bio Solar. Apabila stok atau distribusi di lapangan mengalami gangguan, hal tersebut dapat berdampak pada penyaluran FAME menuju kilang dan pada akhirnya memengaruhi ketersediaan BBM.Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dan terukur untuk mengatasi persoalan antrean, menjaga kelancaran distribusi, serta memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan BBM bersubsidi secara tertib dan sesuai ketentuan.Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel H. Edward Candra, Asisten I Setda Sumsel Apriyadi, para kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel beserta pejabat yang mewakili.
Sumsel
Pastikan Penanganan Karhutla Sigap, Herman Deru Tinjau Posko Kertapati
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru meninjau langsung Posko Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Kertapati, Palembang, Senin (7/9/2026).Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan personel dan sarana penanganan Karhutla, khususnya di wilayah Kertapati yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ogan Ilir.“Kita sebagai aparatur harus sigap. Mitigasi harus bagus, termasuk memprediksi kemarau panjang dan kondisi kekeringan. Kita juga harus tegas terhadap korporasi yang melanggar,” tegasnya.Ia juga meminta pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak dapat diperkuat, termasuk membuka pelayanan kesehatan selama 24 jam apabila diperlukan.Herman Deru menekankan agar penanganan Karhutla tidak hanya dilakukan saat api sudah muncul. Sosialisasi kepada masyarakat dan pencegahan di lapangan harus berjalan beriringan.“Jangan sampai lahan terbengkalai dan kemudian menjadi pemicu kebakaran. Kita fokus bekerja di lapangan,” katanya.Sementara itu, Camat Kertapati Rifandi Putra melaporkan, sepanjang Januari hingga 7 September 2026, total mencapai 43 kejadian.Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kramasan karena lokasinya berdekatan dengan permukiman penduduk.Dampak kekeringan dan kabut asap juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palembang, terjadi peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), dengan rata-rata 15–20 pasien per hari di setiap puskesmas kecamatan.Kasus tersebut cukup banyak ditemukan pada kelompok usia 5–9 tahun hingga 9–22 tahun. Untuk mendukung penanganan, fasilitas kesehatan juga telah dilengkapi dengan alat nebulizer.Di akhir peninjauan, Herman Deru menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada petugas Posko Satgas Karhutla Kertapati dan meninjau langsung salah satu titik kebakaran di wilayah yang berseberangan dengan Kabupaten Ogan Ilir.Turut hadir d Wali Kota Palembang Ratu Dewa serta para Kepala OPD Pemprov Sumsel.