Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Sekda Sumsel Ajak Finalis Putra Putri Sriwijaya Jadi Wajah Pariwisata dan Budaya Sumsel
Palembang. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Edward Candra menghadiri Grand Final Pemilihan Putra Putri Sriwijaya Tahun 2026 yang digelar di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Jumat (31/7/2026).Dalam sambutannya, Edward menegaskan bahwa ajang Putra Putri Sriwijaya bukan sekadar kompetisi untuk memilih sosok terbaik, melainkan investasi jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi duta pariwisata dan budaya Sumatera Selatan."Kita membutuhkan generasi muda yang memiliki wawasan, karakter, kecintaan terhadap budaya daerah, serta mampu menjadi wajah Sumatera Selatan di tingkat nasional maupun internasional," ujarnya.Ia mengapresiasi seluruh finalis yang telah berhasil melewati berbagai tahapan seleksi hingga menjadi wakil terbaik dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan.Edward Candra juga mengingatkan bahwa tugas Putra Putri Sriwijaya setelah dinobatkan tidaklah ringan. Mereka diharapkan mampu menjadi representasi Sumsel dalam berbagai kesempatan, baik melalui komunikasi langsung maupun pemanfaatan media digital. Juga berkontribusi dalam berbagai agenda strategis daerah, mulai dari Festival Sriwijaya, promosi pariwisata di berbagai daerah, hingga kegiatan berskala internasional."Kami ingin Putra Putri Sriwijaya menjadi generasi yang mampu menginspirasi masyarakat, mencintai budaya sendiri, serta menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah," ujarnya.Dalam pegelaran Putra Putri Sriwijaya tahun 2026 ini dimenangkan oleh Fely Daffa Priauntara Perwakilan Kota Palembang dan Gesya Bilbina Adrein Perwakilan dari Kabupaten Ogan Komering UluTurut hadir Ketua DWP Provinsi Sumsel Hj. Desy Kasnayati Edward, Ketua KORMI Sumsel Hj. Samantha Tivani Herman Deru, Bupati/Wakikita yang berkesempatan hadir, para Kepala OPD Pemprov Sumsel
Sumsel
HD Paparkan Keberhasilan Program "Sultan Muda" di Assessment TPAKD Award 2026
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru secara virtual mengikuti Penilaian Akhir (Virtual Assessment) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian dan Kemendagri. Bertujuan untuk mengukur efektivitas inovasi daerah dalam memperluas akses keuangan masyarakat."Program unggulan 100.000 Sultan Muda sebuah gerakan strategis yang terbukti ampuh mencetak wirausahawan muda tangguh, berdaya saing global, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Program ini secara resmi masuk dalam RKPD Provinsi Sumsel 2026 dan regulasi pendukung lainnya", jelas HD.Menurutnya, antusiasme generasi muda di Sumsel pun sangat luar biasa yakni dengan Pendaftaran Masif."Hingga saat ini, sebanyak 10.951 anak muda telah resmi terdaftar sebagai bagian dari Sultan Muda Sumsel, Penyaluran Pembiayaan, Spirit pengusaha muda ini didukung dengan pembiayaan yang telah mendekati angka Rp1 triliun", tambahnya.Pemprov Sumsel membentuk Sultan Muda Center sebagai wadah kolaborasi, pendampingan, coaching, hingga fasilitasi akses keuangan. Sepanjang 1,5 tahun terakhir, Sultan Muda Center telah mendukung 182 kegiatan serta meluncurkan Kartu Anggota Sultan Muda sebagai identitas resmi para anggotanya.Kehadiran Sultan Muda dan percepatan akses keuangan di Sumatera Selatan terbukti memberikan dampak signifikan terhadap indikator makro ekonomi daerah yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Menurun hingga 3,59% (jauh di bawah rata-rata nasional).Capaian impresif Sumatera Selatan menuai pujian hangat dari Tim Asesor TPAKD Award 2026, Guru Besar Universitas Brawijaya, Prof. Candra Fajri Ananda."Kami sangat mengapresiasi kinerja Tim TPAKD Sumsel. Inisiatif hilirisasi perkebunan dan pembentukan Sultan Muda ini sangat menarik. Selain menjaga stabilitas ekonomi dari fluktuasi harga komoditas, gerakan ini juga menciptakan potensi basis pajak baru yang kuat bagi daerah," puji Prof. Candra.Turut hadir para Kepala OPD
Sumsel
Buka Kajian Tafsir Al-Qur'an BKOW, Cik Ujang Tekankan Peran Strategis Perempuan Bangun Keluarga dan Dukung GSMP
Palembang. Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) organisasi perempuan bidang keagamaan sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang harmonis dan masyarakat yang berakhlak. Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Organisasi Perempuan Bidang Keagamaan melalui Kajian Tafsir Al-Qur'an dengan tema "Muamalah (dengan Keluarga dan Sesama Manusia)", Jumat (31/7/2026).Cik Ujang menyampaikan apresiasi kepada Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Sumatera Selatan yang terus berkomitmen meningkatkan kualitas perempuan melalui kegiatan keagamaan yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan keluarga maupun masyarakat.Ia menegaskan, tema muamalah yang diangkat sangat relevan dengan tantangan kehidupan saat ini. Menurutnya, Islam mengajarkan pentingnya menjaga hubungan yang baik, tidak hanya dengan Allah SWT (hablum minallah), tetapi juga dengan sesama manusia (hablum minannas)."Perempuan memiliki peran strategis dalam mensuskeskan program pemerintah, khususnya pada program berdikari yang dicanangkan oleh Presiden RI yang juga relevan dengan kebijakan Gubernur Sumatera Selatan yaitu Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Manfaatkan perkarangan rumah yang kosong untuk ditanami kebutuhan pokok, seperti Cabai, Bawang dan sebagainya", jelas Wagub.Sementara itu Ketua DWP Provinsi Sumsel, Hj. Lidyawati Cik Ujang, S.Hut., M.M. menyampaikan apresiasi kajian tafsir Al-Qur'an menjadi sarana penting untuk memperdalam pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antarsesama manusia atau muamalah."Insya Allah kegiatan ini akan kita laksanakan setiap bulan. Apabila jumlah peserta terus bertambah, kami akan mengupayakan penambahan kapasitas tempat agar semakin banyak ibu-ibu yang dapat mengikuti kajian ini," katanya.Turut hadir Para Kepala OPD Prov. Sumsel.
Sumsel
Perkuat Rantai Pasok Pangan dan Kelola Inflasi, Pemprov Sumsel Transformasikan GSMP Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) resmi mentransformasikan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) menjadi Ekosistem Rantai Pasok Pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.Langkah strategis ini ditandai dengan peluncuran Pengembangan Ekosistem Rantai Pasok GSMP – Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirangkaikan dengan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel di Lanud Sri Herlambang, Palembang, Kamis (30/6/2026).Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Cik Ujang, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan kelancaran distribusi pangan di seluruh wilayah Sumatera Selatan guna menopang keberlanjutan program pangan nasional."Jangan sampai rantai pasok pangan ini terhambat. Mari bersama-sama berkolaborasi memelihara ekosistem ini agar ketersediaan dan harga pangan tetap stabil," ujar Wagub Cik Ujang.Menurutnya, Transformasi program GSMP didukung oleh pencapaian positif berbagai indikator pembangunan pangan dan ekonomi daerah. Wagub menjelaskan bahwa sejak diinisiasi pada 2021, GSMP yang semula berfokus pada pemanfaatan pekarangan rumah kini telah bertransformasi menjadi ekosistem inklusif.Program ini menghubungkan petani, peternak, nelayan, UMKM, pesantren, perbankan, akademisi, hingga dunia usaha untuk mendukung rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menekan angka kerawanan pangan dan kemiskinan.Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, menyampaikan bahwa perekonomian Sumsel pada triwulan I-2026 tumbuh solid sebesar 5,34% (yoy), melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi regional Sumatera (5,13% yoy).Dari sisi IHK, inflasi bulanan Sumsel pada Juni 2026 tercatat melandai ke angka 0,36% (mtm) dari bulan sebelumnya sebesar 0,61% (mtm). Secara tahunan, inflasi berada di tingkat 2,89% (yoy) dan diproyeksikan tetap terjaga dalam kisaran target nasional 2,5±1%."Kegiatan ini merupakan bentuk inovasi sinergi dan kolaborasi yang sangat baik. Di tengah ketidakpastian global dan tantangan cuaca seperti dampak El Nino, kemampuan mengubah tantangan menjadi peluang adalah kunci," jelas Bambang Pramono.Bank Indonesia merekomendasikan kerangka kerja 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) serta memperkuat Early Warning System (EWS) pengendalian inflasi berbasis model multivariat hasil kolaborasi bersama BRIDA Provinsi Sumsel.Sebagai bentuk penguatan kelembagaan, Pemprov Sumsel juga mencanangkan pembentukan Forum Kolaborasi GSMP Provinsi Sumsel serta menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antar pelaku usaha (Business-to-Business dan Government-to-Government) dalam rantai pasok pangan tersebut.Sebagai penutup rangkaian acara, Pemprov Sumsel membagikan sejumlah bantuan sarana dan prasarana (sarpras) produksi pertanian kepada kelompok tani dan pelaku usaha lokal untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi pangan daerah.Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Candra, jajaran Kepala OPD Pemprov Sumsel, perwakilan instansi vertikal, perbankan, BUMN, perguruan tinggi, serta organisasi kemasyarakatan.
Sumsel
Bunda PAUD Sumsel Ajak Orang Tua Aktif, Interaksi Ibu dan Anak Kunci Tumbuh Kembang Balita
Palembang. Ketua TP PKK Sumsel sekaligus Bunda PAUD Sumsel, Feby Deru, menegaskan pentingnya inovasi dalam setiap penyelenggaraan Lomba Balita Indonesia agar kegiatan ini tidak monoton."Saya ingin agar setiap tahun ada terobosan yang dilakukan dalam lomba balita Indonesia, agar tidak monoton dan ada sesuatu yang baru," ujar Feby saat menghadiri lomba balita Indonesia tingkat provinsis Sumsel di Palembang, Kamis (30/07/26).Menurut Feby, penilaian dalam lomba ini tidak hanya fokus pada anak. Orang tua, baik ibu maupun ayah, juga menjadi bagian penting yang dinilai."Kita ingin melihat adakah interaksi yang baik antara orang tua dan anak. Interaksi antara ibu dan anak itu penting. Kalaupun ada pengasuh, peran penting tetap ada pada orang tua," tegasnya.Bunda PAUD Sumsel juga mengingatkan bahwa pola pengasuhan dan gizi yang baik adalah pondasi utama dalam membentuk tumbuh kembang anak. Selain itu, ia mengajak orang tua untuk membiasakan anak-anak bersosialisasi dan beradaptasi dengan masyarakat sejak dini."Anak yang sehat bukan hanya sehat fisiknya, tapi juga sehat mental dan sosialnya. Itu semua dimulai dari rumah," tambahnya.Melalui lomba ini, TP PKK Sumsel berharap dapat mendorong orang tua untuk lebih peduli terhadap 1000 Hari Pertama Kehidupan, serta melahirkan generasi Sumsel yang sehat, cerdas, dan berkarakter.Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel dr. Trisnawarman melaporkan bahwa penilaian lomba balita tingkat provinsi telah dilaksanakan pada 29 Juli 2026.Peserta yang mengikuti adalah para pemenang dari hasil seleksi di tingkat kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.Turut hadir Para Kepala OPD
Sumsel
Kawal Sensus Ekonomi 2026, Sekda Sumsel Tekankan Sinergi Lintas Sektor Kendalikan Tantangan Lapangan
Palembang. Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Sumatera Selatan mencatatkan hasil positif. Hingga bulan kedua tahap monitoring dan evaluasi, progres pendataan lapangan di bumi Sriwijaya telah menembus hampir 80 persen dan berhasil menempatkan Sumsel di posisi tiga besar nasional.Capaian tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Tim Terpadu SE 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (30/7/2026).Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Edward Candra, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis untuk menyusun fondasi kebijakan pembangunan daerah."Data yang akurat dan berkualitas adalah landasan utama untuk memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan daya tarik investasi, serta menggenjot kesejahteraan masyarakat," ujar Edward saat membuka rakor.Menurut Edward, integrasi data BPS selama ini telah memberikan dampak konkret bagi Pemprov Sumsel, salah satunya dalam keberhasilan pengendalian inflasi daerah. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa kesuksesan SE 2026 memerlukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah hingga tingkat RT/RW.Kendati capaian Sumsel terbilang tinggi, Edward tidak menampik adanya dinamika di lapangan. Sejumlah tantangan krusial yang dihadapi antara lain Akses ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) serta perbatasan antar-daerah, pendekatan terhadap pelaku ekonomi digital dan korporasi besar, hingga Kekhawatiran responden dalam memberikan data secara jujur."Melalui forum ini, kita petakan kendala dan rumuskan solusi bersama agar capaian pendataan bisa segera menyentuh minimal 99 persen," tegasnya.Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Sumsel, Moh. Wahyu, mengapresiasi komitmen Pemprov Sumsel dalam mengawal SE 2026. Salah satu bentuk dukungan nyata adalah terbitnya Keputusan Gubernur Sumsel tentang Pembentukan Tim Terpadu Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.Wahyu menjelaskan, SE 2026 bertujuan memetakan lanskap ekonomi nasional secara komprehensif, termasuk transformasi ekonomi digital dan ekonomi lingkungan menuju sasaran Indonesia Emas 2045. Dari potret yang berjalan, peta potensi usaha di Sumsel dinilai sangat besar dan dinamis.Menanggapi kekhawatiran sebagian pelaku usaha, BPS memastikan perlindungan data responden terjamin sepenuhnya. "Masyarakat dan para pelaku usaha tidak perlu khawatir. Kerahasiaan data yang diberikan dijamin penuh oleh undang-undang dan sistem keamanannya terjaga," imbau Wahyu.Ia menambahkan, BPS Sumsel berkomitmen menyampaikan laporan berkala secara bulanan guna memastikan validitas data yang disajikan bagi para pengambil kebijakan.Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel beserta pemangku kepentingan terkait.
Sumsel
Akselerasi Pelayanan Publik, Pemprov Sumsel Dorong Integrasi Pemerintahan Digital se-Sumsel
Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) terus berkomitmen mempercepat transformasi digital dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, serta terintegrasi.Komitmen tersebut ditegaskan melalui pembukaan Sosialisasi Penerapan Pemerintahan Digital di Lingkungan Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Sumatera Selatan Tahun 2026 di Ballroom Aston Hotel & Conference Palembang, Rabu (29/7/2026).Kegiatan strategis yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumsel ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra.Dalam sambutannya, Sekda Sumsel Edward Candra menekankan bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi menuntut birokrasi untuk terus beradaptasi. Menurutnya, penerapan Pemerintahan Digital (E-Government) bukan sekadar penggunaan aplikasi atau perangkat teknologi semata, melainkan sebuah transformasi menyeluruh."Penerapan Pemerintah Digital adalah transformasi menyeluruh yang mencakup perubahan pola kerja, integrasi data, penguatan infrastruktur digital, hingga peningkatan kompetensi SDM. Ini adalah instrumen penting untuk memangkas birokrasi dan menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, mudah, serta responsif," tegas Edward Candra.Lebih lanjut, Edward memaparkan pentingnya pengelolaan data yang akurat dan terpadu sebagai fondasi utama dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan daerah yang tepat sasaran. Ia mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meruntuhkan ego sektoral demi membangun ekosistem digital yang saling terhubung.Ia juga menyoroti pentingnya indikator evaluasi berbasis PermenPAN-RB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital guna mengukur tingkat kematangan dan efektivitas tata kelola digital di Sumsel."Diskominfo memiliki peran strategis sebagai penggerak. Namun, kunci utamanya tetap pada sinergi dan kolaborasi antar-perangkat daerah. Kita targetkan capaian Indeks Pemerintahan Digital Sumsel tahun 2026 ini meraih hasil maksimal dan membawa dampak nyata bagi masyarakat," pungkasnya.Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Provinsi Sumsel, Rika Efianti, SE, MM, dalam laporannya menjelaskan bahwa sosialisasi ini dirancang sebagai media edukasi dan diseminasi kebijakan strategis terkait penerapan digitalisasi pemerintahan.Melalui kegiatan sosialisasi pemerintahan digital ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah serta para pemangku kepentingan mengenai penerapan Pemerintahan Digital, pemanfaatan teknologi informasi, serta tata kelola digital yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.Rika menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta mengenai konsep, kebijakan, dan implementasi tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel."Sosialisasi ini juga ditujukan untuk mendorong peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi guna menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Lebih jauh, agenda ini diharapkan mampu memperkuat komitmen dan kolaborasi antarinstansi melalui pengelolaan data terintegrasi, inovasi layanan digital, serta pengembangan ekosistem pemerintahan digital yang berkelanjutan di Sumatera Selatan."Melalui kegiatan ini, kami ingin meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintahan. Kami berharap peserta dapat mempraktikkan tata kelola digital yang terpadu sehingga tidak ada lagi sistem yang berjalan sendiri-sendiri (silo system)," ujar Rika Efianti.Sosialisasi ini menghadirkan tim narasumber ahli dari Kementerian PAN-RB RI, yaitu Komagi Dinar Primasta, Auliana Rahma Hafizhah, dan Arlina Alfiani Chandra (Analis Kebijakan Pertama KemenPAN-RB).Acara ini dihadiri oleh jajaran perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel, Dinas Kominfo kabupaten/kota, serta Bagian Organisasi/Tata Laksana dari 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.
Sumsel
Rakor dan Bimtek PPID se-Sumsel : Perkuat Komitmen Keterbukaan Informasi Publik
Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan informatif. Melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan mengadakan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Sumatera Selatan Tahun 2026 bertempat di Graha Bina Praja, Selasa (28/7/2026).Acara dibuka oleh Asisten I Bidang Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan Dr. Apriyadi, M. Si. Dalam sambutannya, Apriyadi mengajak seluruh peserta untuk menjadikan rakor dan bimtek ini sebagai momentum memperkuat sinergi dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008." Pengelolaan informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik", ujarnya.Harapan Apriyadi, kedepannya seluruh badan publik di Sumatera Selatan mampu meningkatkan kualitas layanan informasi sehingga semakin banyak instansi yang meraih predikat Informatif dalam penilaian Komisi Informasi."Selain itu, Pemprov Sumsel juga terus berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik", tambah Apriyadi.Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan Rika Efianti, SE, MM melaporkan Rakor dan Bimtek PPID se-Sumatera Selatan Tahun 2026”mengambil Tema Transformasi Digital dan Penerapan AI untuk Keterbukaan Informasi Publik yang Cepat, Akurat, dan Akuntabel."Tujuan Rakor dan Bimtek ini sebagai momentum awal menyambut Monev Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional Tahun 2026 dan E-Monev Keterbukaan Infromasi Publik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Juga sekaligus Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta Sosialisasi E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026", ujar Rika.Ditambahkan Rika tujuan kegiatan ini juga Sebagai upaya Peningkatan Kapasitas terhadap Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan pemanfaatan tarnsformasi digitalisasi dan penerapan AI."Peserta terdiri dari PPID Pelaksana Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan. Sedangkan Narasumber berasal dari Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri RI, diwakili Pranata Humas Ahli Madya, Bapak Rega Tadeak Hakim, S.T., M.M dan Ketua Komisi Informasi Sumsel/Komisi Informasi Pusat Periode 2026-2030, Bapak Joemarthine Chandra, S.H., M.H., C.Med. ", jelas Rika.Diharapkan melalui Rakor dan Bimtek PPID Tahun 2026 ini, seluruh PPID di Sumatera Selatan semakin siap memberikan layanan informasi yang berkualitas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkatRakor dan Bimtek PPID Tahun 2026 ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk terus membangun budaya keterbukaan informasi sebagai fondasi terciptanya pemerintahan yang profesional, transparan, dan dipercaya masyarakat.Pada kesempatan ini juga diserahkan penghargaan Standar layanan Informasi Publik (SLIP) PPID AWARD Tahun 2026 bagi Atasan PPID Provinsi Sumatera Selatan berupa Piagam Penghargaan Standar layanan Informasi Publik PPID Award kepada PPID Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah.
Sumsel
Sekolah Aman Tanpa Perundungan, BKOW Sumsel dan SMKN 2 Palembang Soroti Strategi Mendidik & Perlindungan Guru
Palembang. Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Sumatera Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan bebas kekerasan. Ketua BKOW Sumsel, Hj. Lidyawati Cik Ujang, hadir langsung dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan Perundungan dan Kekerasan di Lingkungan Sekolah yang digelar di Aula SMK Negeri 2 Palembang, Selasa (28/7).Dalam arahannya, Hj. Lidyawati Cik Ujang menegaskan bahwa sekolah sudah sepatutnya menjadi rumah kedua yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Atmosfer hangat tercipta saat ia secara interaktif mengajak para siswa naik ke atas panggung untuk membagikan pengalaman mereka."Apakah di sekolah pernah ada perundungan? Ada yang mau bercerita? Sini, maju," sapanya hangat di hadapan ratusan siswa. Lidyawati menekankan bahwa pemahaman sejak dini sangat krusial agar para siswa memiliki rasa empati dan tidak melakukan aksi bullying kepada sesama teman.Merespons kegiatan tersebut, Kepala SMKN 2 Palembang, H. Suparman, S.Sos., menyampaikan apresiasi yang mendalam. Dengan total 2.695 siswa yang tersebar di 9 program keahlian, edukasi mengenai pencegahan kekerasan menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter peserta didik."Pendidik ini ibarat meluruskan tulang yang bengkok. Kalau terlalu lembut ia tetap bengkok, tapi kalau terlalu keras ia bisa patah. Strategi mendidik kami tentu ada kalanya lembut, dan ada kalanya tegas," ujar Suparman.Lebih jauh, ia memaparkan kekhawatiran yang kerap dirasakan para tenaga pendidik saat ini. Aturan perundang-undangan terkait HAM terkadang membuat para guru serba salah dalam menerapkan kedisiplinan, karena khawatir tersandung kasus hukum terkait tuduhan kekerasan. Oleh karena itu, strategi edukasi dan kepastian hukum menjadi sangat mendesak.Disesi akhir sosialisasi menghadirkan 3 orang narasumber yakni psikolog RG Bambang Harijanto, Dwi Noviani dari KPAID, dan advokat Ridho JunaidiTurut hadir para Kepala OPD