Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Percepat Pengendalian Banjir Palembang, Gubernur Herman Deru Serahkan Lahan Eks DPMPTSP untuk Perluasan Kolam Retensi Simpang Polda
Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara resmi menyerahkan lahan eks Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumsel untuk mendukung percepatan proyek perluasan Kolam Retensi Simpang Polda, Palembang. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata dalam menanggulangi permasalahan banjir yang kerap melanda wilayah perkotaan.Penyerahan aset lahan ini menjadi kunci vital dalam mempercepat pengerjaan fisik proyek pengendalian banjir. Saat ini, kolam retensi eksisting Simpang Polda tercatat hanya memiliki kapasitas penampungan sebesar 9.600 m³, jumlah yang dinilai jauh dari cukup untuk menampung debit air saat intensitas hujan tinggi. Oleh karena itu, perluasan volume daya tampung air menjadi langkah yang sangat mendesak.Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menegaskan bahwa penyerahan lahan ini merupakan kabar baik bagi seluruh warga Kota Palembang. Beliau menekankan pentingnya memanfaatkan momentum musim kemarau saat ini untuk menggenjot proses pengerjaan konstruksi dan pengerukan lahan agar target selesai tepat waktu."Kalender kerja harus sesuai waktu. Mumpung sedang kemarau, kolam retensi Simpang Polda bisa mengejar volume penampungan air, sehingga saat musim hujan tiba tahun ini manfaatnya bisa dirasakan," tegas Herman Deru dalam acara penyerahan secara resmi di Palembang, Senin (05/10/2026).Melalui optimalisasi daya tampung Kolam Retensi Simpang Polda ini, Pemprov Sumsel berharap potensi genangan dan banjir di titik-titik rawan sekitar Simpang Polda dapat teratasi secara signifikan. Sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota terus diperkuat demi memastikan infrastruktur penanganan bencana hidrometeorologi di Sumatera Selatan berjalan optimal dan berkesinambungan.
Sumsel
Kukuhkan Kepala BPKP Sumsel Baru, Herman Deru Tekankan Pentingnya Navigator Keuangan Daerah
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru secara resmi mengukuhkan Farid Firman sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan. Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat di Griya Agung Palembang pada Senin (5/10/2026).Rangkaian acara diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Kepala BPKP RI, dilanjutkan dengan pengukuhan oleh Gubernur Herman Deru, penandatanganan berita acara, serta penyerahan memori jabatan.Dalam sambutannya, Herman Deru menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi BPKP yang selama ini konsisten mendampingi dan menavigasi tata kelola keuangan Pemprov maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumsel."Sebelumnya kerja sama kita sudah berjalan sangat baik. BPKP telah membantu menavigasi kebijakan anggaran provinsi hingga kabupaten/kota, sehingga kita dapat menjaga pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel. Progres yang tergambar dari data statistik membuktikan kerja keras kita tidak sia-sia karena memiliki 'navigator' yang tepat," ujar Herman Deru.Gubernur HD juga memberikan arahan khusus kepada Kepala BPKP Sumsel yang baru untuk segera membangun komunikasi intensif dan melanjutkan sinergi yang telah terbangun."Selamat atas amanah baru ini. Kita harus melanjutkan kolaborasi yang sudah terjalin erat. Saya minta Kepala BPKP Sumsel yang baru untuk segera merapat dan berdiskusi. Amanah ini diberikan kepada orang-orang terpilih, dan ini adalah avatar dari komitmen kita bersama yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya," tegasnya.Lebih lanjut, Herman Deru mengingatkan pentingnya peran para Bupati dan Wali Kota dalam mencermati serta memanfaatkan improvisasi kebijakan anggaran di tengah keterbatasan."Di tengah keterbatasan, kita tidak boleh mengeluh karena masyarakat menantikan realisasi RPJMD. Kita harus menjadi soft breaker atau pengurai masalah. Implementasinya membutuhkan perencanaan matang yang perlu dibimbing oleh BPKP. Mari kita satukan visi demi pengelolaan keuangan yang akuntabel," tambahnya.Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD), Dr. Setya Nugraha, S.E., M.I.B.A., CGCAE, CHRP, QIA, CIAE., yang hadir mewakili Kepala BPKP RI, menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemprov Sumsel."Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah mengukuhkan Kepala Perwakilan yang baru. Kami berharap kolaborasi dengan Forkopimda dan seluruh instansi di Sumsel dapat terus terjalin dengan cepat dan baik. Terima kasih telah memberikan ruang yang luas bagi BPKP untuk mengabdi dan berkontribusi di daerah," ungkap Setya Nugraha.Acara pengukuhan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang, jajaran Forkopimda Sumsel, serta Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Selatan.
Sumsel
Fraksi DPRD Sumsel Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027
PALEMBANG – Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang menghadiri Rapat Paripurna XLIV DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2027.Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Provinsi Sumsel, Senin (5/10/2026), dan dihadiri para anggota DPRD Sumsel, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumsel, serta sejumlah pejabat lainnya yang mewakili.Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di DPRD Provinsi Sumsel menyampaikan pandangan umum, masukan, serta sejumlah catatan terhadap Raperda APBD Sumsel Tahun Anggaran 2027.Pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi menjadi bagian penting dalam proses pembahasan APBD, sekaligus sebagai bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyambut baik berbagai pandangan dan masukan tersebut sebagai bahan penyempurnaan dalam pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.Melalui proses pembahasan yang terbuka dan konstruktif, diharapkan APBD Sumsel 2027 nantinya dapat disusun secara tepat sasaran, efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat, serta mendukung keberlanjutan pembangunan Sumatera Selatan.Pemerintah Provinsi Sumsel juga terus mendorong terjalinnya komunikasi dan kolaborasi yang baik bersama DPRD, sehingga setiap kebijakan anggaran yang ditetapkan benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan masyarakat Sumsel.
Sumsel
Atasi Akar Masalah Karhutla, Gubernur Sumsel Gandeng Kades, TNI/Polri, dan Perusahaan di OKI
OKI. Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan terus diperkuat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru turun langsung keKabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) untuk memantau kondisi karhutla sekaligus menggali akar persoalan dan mencari solusi penanggulangannya bersama para camat dan kepala desa diwilayah rawan karhutla.Kegiatan tersebut diawali dengan patroli udara untukmemantau kondisi karhutla di sejumlah wilayah OKI, kemudian dilanjutkan dengan Rapat Evaluasi Penanganan Karhutla bersama para kepala desa dan camat dari wilayah yang menjadi titik rawan karhutla di Balai Desa Sungai Bungin II, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Oki, Minggu(4/10/2026) sore.Selain para kepala desa dari lima kecamatan, pertemuan tersebut juga melibatkan para camat, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), Karang Taruna, unsur TNI/Polri, serta perusahaan pemegang izin perkebunan dan kehutanan.
Sumsel
Peringati World Heart Day 2026, YJI Sumsel Gelar Cek Kesehatan Gratis
PALEMBANG – Memperingati World Heart Day 2026, Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Cabang Provinsi Sumatera Selatan mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan jantung melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan jantung secara gratis.Kegiatan yang diikuti masyarakat umum dan pengurus YJI Sumsel tersebut dibuka langsung oleh Ketua YJI Cabang Provinsi Sumsel, Hj. Lidyawati Cik Ujang, bertempat di YJI Sumsel, Sabtu (2/10/2026).Hj. Lidyawati Cik Ujang mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian YJI Sumsel dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan jantung.“Penyakit jantung menjadi salah satu penyebab kematian yang cukup tinggi di Indonesia. Karena itu, kegiatan ini menjadi langkah preventif agar masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini,” ujarnya.Menurutnya, pemeriksaan kesehatan secara gratis menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih mengenali kondisi tubuhnya. Jika ditemukan adanya indikasi tertentu, diharapkan masyarakat dapat segera melakukan langkah lanjutan dan menjaga pola hidup yang lebih sehat.“Kita tentunya bahagia bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengecek kesehatan secara gratis. Kalaupun ada yang terdeteksi, mudah-mudahan dapat segera ditindaklanjuti dan hasil pemeriksaannya membawa kita semua menuju kondisi yang lebih sehat,” katanya.Selain pemeriksaan kesehatan jantung, kegiatan tersebut juga diisi dengan senam bersama dan doa bersama serta tanya jawab tentang kondisi terkini penyakit jantung. Suasana kebersamaan terasa semakin hangat karena masyarakat dan pengurus YJI dapat beraktivitas bersama sekaligus menguatkan kepedulian terhadap kesehatan.Hj. Lidyawati menegaskan, YJI Sumsel akan terus mendorong kegiatan-kegiatan promotif dan preventif sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat.Ia juga berharap melalui kegiatan tersebut, semangat menjaga kesehatan dapat tumbuh mulai dari diri sendiri, keluarga hingga lingkungan masyarakat.“Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan. Kita juga bersama-sama berdoa agar kondisi asap di Sumatera Selatan segera pulih sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman,” pungkasnya.
Sumsel
Gubernur Herman Deru Sambut Sumsel Jadi Pilot Project Transformasi JKN, Muara Enim Jadi Daerah Uji Coba
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menyambut baik ditunjuknya Provinsi Sumsel khususnya Kabupaten Muara Enim, oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai salah satu daerah uji coba (piloting) program Transformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).Hal tersebut disampaikan Herman Deru saat menerima kunjungan Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan RI, Obrin Parulian, bersama Pj. Bupati Muara Enim Hj. Sumarni di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Jumat (2/10/2026).Menurutnya, penunjukan tersebut menjadi kesempatan bagi Sumsel, khususnya Kabupaten Muara Enim, untuk menjadi daerah percontohan dalam penerapan transformasi layanan JKN."Jangan menutup-nutupi apapun, baik kekurangan maupun kelebihannya. Ini penting agar kita bisa melakukan perbaikan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," tegasnya.Herman Deru menilai penunjukan Muara Enim sebagai salah satu daerah piloting merupakan kesempatan yang sangat baik bagi Sumsel untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.Ia berharap implementasi transformasi JKN dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.Sementara itu, Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes RI Obrin Parulian menjelaskan, kunjungannya ke Sumsel dilakukan untuk melihat kesiapan Kabupaten Muara Enim yang menjadi salah satu dari empat kabupaten/kota di Indonesia sebagai fokus penerapan uji coba program Transformasi JKN."Transformasi ini bertujuan memangkas birokrasi medis agar pasien segera mendapatkan penanganan yang tepat dari tenaga ahli yang kompeten tanpa harus melewati berbagai tingkatan rumah sakit," jelasnya.Selain itu, transformasi JKN juga diarahkan untuk mendorong rumah sakit dan puskesmas meningkatkan kualitas pelayanan. Program tersebut antara lain mencakup penguatan layanan berbasis kemampuan fasilitas kesehatan, perbaikan tarif, serta penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)."Ada empat daerah yang menjadi uji coba transformasi layanan JKN, yaitu Kota Bandung, Makassar, Muara Enim, dan Tulungagung," pungkasnya.
Sumsel
Herman Deru Kukuhkan KDEKS Kabupaten/Kota Se-Sumsel, Perkuat Ekonomi dan Keuangan Syariah
PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Sumatera Selatan serta KDEKS Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di Graha Bina Praja, Jumat (2/10/2026).Pengukuhan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Selatan.Herman Deru mengatakan, pengukuhan KDEKS merupakan penegasan komitmen bersama untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta rencana strategis di bidang ekonomi dan keuangan syariah.Menurutnya, potensi ekonomi dan keuangan syariah di Sumsel masih sangat besar untuk dikembangkan. Karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih masif serta dukungan dan dorongan dari para kepala daerah hingga ke tingkat kabupaten dan kota.Ia juga menilai, banyak organisasi Islam dan berbagai elemen masyarakat yang dapat menjadi mitra strategis dalam pengembangan ekonomi syariah, termasuk dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah.“Kita membutuhkan masukan dari KNEKS bagaimana ekonomi non-syariah ini dapat berjalan berdampingan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Kita bisa mengkolaborasikan berbagai kekuatan ekonomi untuk menjadi kekuatan yang semakin besar,” katanya.Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sholahudin Al Ayyub mengatakan dari sisi permintaan (demand), ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi yang besar. Hal tersebut menjadi salah satu indikator bahwa fondasi pengembangan keuangan syariah di Sumatera Selatan cukup kuat.“Selamat bekerja kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan. Kita buktikan bahwa keuangan syariah dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang terdepan,” ujarnya.Sementara itu, Direktur Eksekutif KDEKS Sumsel Shofwan Hadi Zailani turut hadir dalam kegiatan tersebut.Turut hadir para Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sumsel, para kepala OPD
Sumsel
Pemprov Sumsel Gelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026
Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Ir. Basyaruddin Akhmad, M. Sc., memimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di Auditorium Graha Bina Praja, Senin, (1/10/2026).
Sumsel
Penutupan Kriyanusa 2026 Tampilkan Peragaan Busana 32 Provisni di Indonesia
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumatra Selatan, Hj. Feby Herman Deru, turut hadir dalam penutupan pameran kerajinan nusantara Kriyanusa 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Rabu (30/9/2026).Pada acara puncak penutupan tersebut, Hj. Feby Herman Deru tampil memukau dalam aksi peragaan busana (fashion show) bersama para Ketua Dekranasda dari 32 provinsi se-Indonesia. Penampilan ini menjadi sarana diplomasi budaya untuk mempromosikan keanggunan kekayaan wastra dan kriya unggulan Sumatra Selatan, seperti kain tenun songket dan produk kerajinan kreatif hasil karya UMKM lokal.Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang hadir menutup acara secara resmi, memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi para pengurus Dekranasda daerah.Mendagri menekankan bahwa nilai perputaran uang sektor kerajinan dunia pada tahun 2026 mencapai sekitar 3.000 miliar dolar AS, sehingga peran Dekranasda Sumsel dan daerah lainnya sangat krusial untuk membawa produk kriya Indonesia bersaing di tingkat dunia.Selain menyaksikan fashion show para Ketua Dekranasda, gelaran penutupan Kriyanusa 2026 ini juga dimeriahkan dengan aksi memainkan alat musik angklung secara serentak yang diikuti seluruh tamu undangan.Acara ini turut dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurahman, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian, jajaran anggota Seruni Kabinet Merah Putih, serta para pejabat pusat dan daerah