Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Perkuat Pencegahan Korupsi PBJ, Pemprov Sumsel Gandeng KPK dan LKPP Melalui Integrasi Sistem Pengaduan
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menyaksikan langsung Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel).Kerja sama ini berfokus pada Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kegiatan Penyamaan Persepsi Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Peningkatan Kapasitas Pengaduan PBJ di Wilayah Provinsi Sumsel.Kegiatan strategis ini berlangsung di Auditorium Graha Bina Praja pada Kamis (4/6/2026), dan dihadiri oleh para Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel.Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menegaskan komitmen penuh Pemprov Sumsel dalam mendukung berbagai upaya pencegahan korupsi. Ia mengajak seluruh jajaran untuk bersikap proaktif dalam memperbarui pemahaman terkait regulasi terkini."Upaya pencegahan korupsi harus terus dilakukan. Saran saya, mari kita terus meng-update peraturan dan mencari tahu, jangan hanya menunggu terkait aturan terkini. Transparansi adalah kebutuhan kita sekarang," ujar Herman Deru.Herman Deru juga menyambut baik adanya sistem perlindungan bagi pelapor (whistleblower), namun ia memberikan catatan agar sistem tersebut juga objektif demi keadilan."Saya menyambut baik acara ini, pelapor itu dilindungi. Namun, ada juga pelapor yang sengaja melapor hanya untuk mencemarkan nama baik terlapor. Mungkin perlu ada juga perlindungan untuk terlapor jika terbukti tidak bersalah," Tandasnya.Mengingat luas wilayah Sumsel, Herman Deru berharap bimbingan berkelanjutan dalam Tata kelola pemerintahan, salah satu nya melalui acara seperti ini sebagai upaya untuk mengingatkan dan memperbarui regulasi."Saya berharap para peserta mengikuti kegiatan ini dengan baik agar kita menjadi penyelenggara dan pelayan masyarakat yang berjalan sesuai navigasi aturan yang berlaku," tambahnya.Sementara itu, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama agar proses PBJ semakin baik, transparan, akuntabel, dan berintegritas."Setelah ini, saya berharap ada pemantauan dan harus ada perubahan ke depan, jangan sampai terjerumus korupsi. Dari praktik PBJ saat ini, masih banyak yang tidak tepat dan harus diperbaiki karena dampaknya langsung merugikan masyarakat," tegas Setya Budi.Di sisi lain, Deputi Informasi dan Data KPK, Eko Marjono, menyampaikan bahwa agenda ini menunjukkan komitmen nyata untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas. Ia menjelaskan bahwa KPK memiliki 3 pilar pemberantasan korupsi yang berjalan beriringan, yaitu Pendidikan (membangun nilai antikorupsi sejak dini), Pencegahan (membentuk kajian di sisi pemerintah pada titik rawan korupsi), dan Penindakan (untuk menimbulkan efek jera)."Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama antara KPK, Kejaksaan, dan instansi terkait yang bertujuan menjadikan Indonesia bebas korupsi. Tujuan ini harus disinergikan antara kementerian, lembaga, dan Pemda, salah satunya melalui penyusunan sistem pengendalian guna membantu memetakan potensi risiko dan merespons masalah yang terjadi," jelas Eko Marjono.Eko menambahkan bahwa penguatan sistem pengaduan merupakan instrumen penting dalam pencegahan korupsi. Kerja sama ini bertujuan mengefektifkan penanganan pengaduan masyarakat, baik dari internal maupun eksternal, melalui sistem laporan yang terintegrasi, profesional, objektif, akuntabel, serta menjunjung tinggi kerahasiaan pelapor."PBJ merupakan salah satu titik rentan penyelenggaraan pemerintahan yang rawan terhadap potensi markup, suap, dan masalah perizinan. Implementasi sistem terintegrasi di Sumsel sendiri sudah berjalan selama 5 tahun. Berdasarkan hasil evaluasi kami, pelaksanaannya sudah baik, namun tetap ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Kami berharap Provinsi Sumsel dapat menjadi contoh praktik sistem ini di tingkat nasional," tutur Eko.Sebelumnya, Inspektur Provinsi Sumsel, Kurniawan, AP., dalam laporannya menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan tata kelola PBJ yang transparan, profesional, akuntabel, dan berintegritas. Selain itu, kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi serta memitigasi risiko dalam penyelesaian masalah PBJ pemerintah, sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan korupsi.Kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi dengan total peserta mencapai 400 orang (masing-masing sesi dihadiri 200 orang), yang terdiri dari perwakilan berbagai lini dan instansi di Provinsi Sumatera Selatan.
Sumsel
Sekda Sumsel Tegaskan Pentingnya Sinergi dan Penguatan Komitmen Seluruh Pemda
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dr. H. Edward Candra menegaskan pentingnya sinergi dan penguatan komitmen seluruh pemerintah daerah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (3/6/2026).Dalam sambutannya, Sekda Dr H Edward Candra mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
Sumsel
Sekda Sumsel Terima Audiensi Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kemendagri
Palembang. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Drs. H. Edward Candra menerima audiensi Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Ketua Tim Kerja Identitas Penduduk dan Penduduk Rentan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri di ruang tamu Sekda Prov. Sumsel (Rabu, 3/6/2026).Dalam kesempatan itu, Sekda bersama Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, Muhammad Farid, S.STP, M.Si berdiskusi tentang strategi dalam mendata kepesertaan penduduk di Sumatera Selatan, utamanya di Kab/Kota yang realisasi data kependudukannya masih dibawah standar.Turut hadir Para Kepala OPD Prov. Sumsel.
Sumsel
Memperkuat UMKM dan Evaluasi Program, Feby Deru Sambangi PKK dan Dekranasda Muratara
Muratara. Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Hj. Feby Deru, melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke 17 kabupaten/kota di Sumsel. Kali ini, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menjadi destinasi dalam rangka Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, Rabu (3/6/2026).Kunjungan ini bertujuan memastikan seluruh program kerja PKK di tingkat daerah berjalan selaras dan efektif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.“Kami hadir untuk melihat langsung program apa saja yang sudah berjalan serta melakukan monitoring. Hasil dari evaluasi ini akan kami laporkan kepada Pembina PKK Provinsi Sumsel, Bapak Herman Deru, agar program-program yang ada dapat disupport lebih maksimal,” ujar Feby.Selain fokus pada program pokok PKK, Feby Deru yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Sumsel, menekankan pentingnya peran kader PKK dan Dekranasda dalam mendorong geliat ekonomi lokal. "Pembinaan PKK dan Dekranasda ini harus mampu mensupport produk UMKM lokal secara konkret. Kita ingin produk khas Muratara semakin dikenal luas dan menjadi rekomendasi utama oleh-oleh bagi siapapun yang berkunjung ke kabupaten ini," tambahnya.Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Muratara, Hj. Nafisah Wahyudi, mengatakan Kegiatan ini bukan sekadar evaluasi rutin, melainkan momentum penting untuk mempererat silaturahmi, melakukan pembinaan UMKM, serta memotivasi para penggerak PKK di Muratara agar semakin inovatif dalam pemberdayaan masyarakat.Usai memberikan arahan, Hj. Feby Deru didampingi pengurus PKK Muratara meninjau langsung beberapa pusat kreativitas lokal di lapangan. Di antaranya adalah Rumah Pendidikan dan Keterampilan (Dilan) serta Rumah Batik di Desa Biaro Lamo yang merupakan sentra kerajinan binaan Dekranasda Kabupaten Muratara.Di sana, Feby melihat langsung proses pembuatan batik khas daerah yang potensial untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan Sumsel.Turut hadir Wakil Bupati Muratara H. Junius Wahyudi, S.T., M.Si.
Sumsel
Wagub Cik Ujang Sambut Kepulangan Jamaah Haji Kloter II Asal Lahat, Harapkan Jadi Teladan di Tengah Masyarakat
Palembang – Suasana haru dan penuh syukur menyelimuti Aula Asrama Haji Palembang saat Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang menyambut kedatangan Jamaah Haji Kloter II Debarkasi Palembang Tahun 1447 H/2026 asal Kabupaten Lahat, Rabu (3/6/2026).Atas nama pribadi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan seluruh masyarakat Sumsel, Cik Ujang menyampaikan ucapan selamat datang kepada para jamaah yang telah kembali ke tanah air setelah menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci.“Selamat datang dan selamat kembali ke tanah air kepada seluruh jamaah haji. Semoga seluruh ibadah yang telah dilakukan diterima oleh Allah SWT dan menjadikan Bapak-Ibu haji yang mabrur dan mabruroh,” ujar Cik Ujang.Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji, mulai dari unsur Kementerian Haji, tenaga medis, hingga Petugas Haji Daerah (PHD), yang telah mendampingi dan melayani jamaah dengan penuh dedikasi selama proses ibadah hingga kepulangan ke Indonesia.Lebih lanjut, Cik Ujang berharap para jamaah yang telah kembali dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan membawa nilai-nilai kebaikan, persatuan, dan kedamaian yang diperoleh selama berada di Tanah Suci.“Semoga semangat ibadah dan kebersamaan yang dirasakan selama menjalankan haji dapat terus dijaga dan menjadi inspirasi bagi masyarakat di sekitar,” tambahnya.Turut hadir dalam penyambutan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji M. Arkan Nurwahiddin, Karo Kesra Setda Sumsel Sunarto, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.
Sumsel
PKN Tingkat I Angkatan LXVII, Herman Deru Paparkan Esensi Kepemimpinan Efektif
Palembang – Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menghadiri secara virtual kegiatan Penjelasan Penilaian Sikap Perilaku dan Strategi Pengembangan Diri (Bagi Mentor) pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVII yang berlangsung di Sumsel Command Center, Selasa (2/6/2026).Dalam arahannya, Herman Deru menekankan bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh bakat atau potensi semata, tetapi juga harus ditempa melalui pengalaman dan pemahaman yang luas terhadap berbagai persoalan di lapangan.Menurutnya, seorang pemimpin membutuhkan jam terbang yang cukup agar mampu mengambil keputusan secara tepat dan tidak pernah menganggap remeh setiap persoalan yang dihadapi.“Kepemimpinan itu membutuhkan pengalaman. Seorang pemimpin harus menguasai lapangan dan tidak boleh menganggap sepele apa pun,” ujarnya.Herman Deru juga menjelaskan bahwa dalam kepemimpinan terdapat hirarki yang harus dijalankan dengan baik. Karena itu, seorang pemimpin perlu membuka diri terhadap berbagai masukan, terutama dari jajaran yang membidangi dan memahami persoalan secara teknis.Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seorang pemimpin dituntut memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai sektor. Meskipun tidak harus menjadi ahli di setiap bidang, setidaknya pemimpin harus mengetahui dan memahami persoalan secara menyeluruh sebagai dasar dalam menentukan kebijakan.“Kepemimpinan itu ada hirarkinya, sehingga kita membutuhkan banyak masukan dari berbagai pihak, terutama dari para pemimpin di bawah yang membidangi tugas tertentu,” katanya.Menutup arahannya, Herman Deru menyampaikan pesan bahwa kualitas kepemimpinan lahir dari perpaduan antara potensi, kapasitas, dan pengalaman.“Menjadi pemimpin itu bukan hanya bibit, tapi juga harus memiliki bobot,” tegas Herman Deru.Turut hadir mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Drs. H. Edward Candra dan Kadis Kominfo Prov. Sumsel, Rika Efianti, SE, MM.
Sumsel
Haru dan Syukur, Cik Ujang Sambut Kepulangan 443 Jemaah Haji Kloter Pertama Embarkasi Palembang
Palembang. Rasa syukur dan bahagia menyelimuti Aula Asrama Haji Palembang saat Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, menyambut langsung kedatangan jemaah haji kelompok terbang (kloter) pertama Embarkasi Palembang, Selasa (2/6).Kloter perdana yang kembali ke tanah air ini berjumlah 443 jemaah yang berasal dari Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten Banyuasin.Dalam sambutannya, H. Cik Ujang menyampaikan ucapan selamat datang kembali di tanah air atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada seluruh jemaah yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah di tanah suci dengan baik.“Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian telah melaksanakan rangkaian ibadah haji. Semoga mendapatkan haji yang mabrur dan mabruroh,” ungkap Cik Ujang penuh haru.Beliau juga menambahkan bahwa momen kembalinya para jemaah ini harus menjadi momentum bersama, baik bagi jemaah maupun masyarakat, untuk terus meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tak lupa, apresiasi tinggi juga diberikan kepada seluruh petugas haji yang telah bekerja keras."Terima kasih kepada para petugas haji yang telah mendampingi dan membantu proses ibadah selama di tanah suci, sehingga semua dapat terlaksana dengan baik dan lancar," tambahnya.Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Sumsel, M. Arkan Nurwahidin, turut menyampaikan rasa bangga dan syukurnya atas kelancaran proses pemulangan kloter pertama ini.“Alhamdulillah, proses pemulangan jemaah haji berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kami mengucapkan selamat datang kembali ke tanah air,” ujar M. Arkan.Ia juga mendoakan agar seluruh jemaah dapat terus menjaga kemabruran hajinya serta konsisten dalam menjaga ketaqwaan di kehidupan sehari-hari setelah kembali ke tengah-tengah keluarga.Turut hadir Para Kepala OPD
Sumsel
Sekda Sumsel Ajak Semua Elemen Jadikan Pancasila Pedoman Hidup dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila
Palembang. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H. Edward Candra, memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (2/6/2026).Upacara tersebut diikuti oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.Dalam amanatnya, Sekda H. Edward Candra menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.Menurutnya, Pancasila merupakan pemersatu bangsa sekaligus pondasi penting dalam menjaga perdamaian, baik di tingkat nasional maupun dunia."Di tengah turbulensi global saat ini, Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan kepemimpinan nyata. Sesuai amanat UUD 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut menjaga perdamaian dunia. Nilai musyawarah yang menjadi karakter bangsa Indonesia merupakan instrumen penting dalam membangun harmoni dan kebersamaan," ujarnya.H. Edward Candra juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan hadir dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, bukan hanya dihafalkan tetapi juga diamalkan."Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam membangun keadilan sosial dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang kuat karena menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan gotong royong," katanya.
Sumsel
Gubernur Herman Deru Raih Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI atas Keberhasilan Rehabilitasi Mangrove di Sumsel
Jakarta – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menerima tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia atas dedikasi dan kontribusinya dalam bidang pemerintahan, khususnya pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan sektor kelautan serta perikanan.Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, di Sasana Bhakti Praja Gedung C Lantai 3 Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2026).Penganugerahan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 126/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya. Herman Deru dinilai berhasil berperan aktif dalam konservasi kawasan pesisir melalui program rehabilitasi mangrove yang didukung penguatan regulasi tata ruang, pembentukan kelembagaan seperti KKMD, Forum DAS, dan LDPHD, serta penguatan koordinasi lintas sektor.Selain itu, upaya percepatan rehabilitasi berbasis masyarakat dan riset yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumsel dinilai mampu mendorong pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan negara kepada kepala daerah yang telah menunjukkan prestasi dan inovasi di bidang kelautan dan perikanan.“Proses seleksinya sangat ketat dan panjang. Ada panitia seleksi yang melibatkan Kemenko Pangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemendagri, serta berbagai pihak lainnya. Banyak nama yang diajukan, namun setelah melalui seleksi administrasi, verifikasi lapangan, dan klarifikasi, akhirnya terpilih tiga gubernur, termasuk dua gubernur yang masih aktif menjabat,” ujarnya.Tito mengapresiasi para kepala daerah yang telah menghadirkan berbagai terobosan dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan.“Saya sangat senang karena penghargaan ini merupakan pengakuan atas prestasi kepala daerah yang telah membuat inovasi dan terobosan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan sekitar 65 persen wilayahnya berupa perairan. Karena itu, pengembangan sektor kelautan dan perikanan menjadi sangat penting,” katanya.Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi kepala daerah lainnya untuk terus berinovasi dalam mengembangkan potensi kelautan dan perikanan dari hulu hingga hilir.Sementara itu, Gubernur Herman Deru menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri.“Alhamdulillah, kami bersyukur karena kerja-kerja lapangan yang kami lakukan dinilai dan dihargai secara komprehensif. Penghargaan ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Selatan,” ungkap Herman Deru.Menurutnya, salah satu program yang menjadi fokus penilaian adalah rehabilitasi mangrove yang telah dijalankan secara konsisten sejak tahun 2021. Program tersebut tidak hanya bertujuan mencegah abrasi pantai, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem pesisir.“Melalui rehabilitasi mangrove, kita tidak hanya menghindari abrasi, tetapi juga mengembalikan habitat berbagai jenis ikan yang sebelumnya mulai langka. Kini ikan-ikan yang menjadi konsumsi masyarakat bahkan memiliki nilai ekspor sudah mulai kembali ditemukan. Ini menjadi indikator bahwa program yang kami lakukan berhasil,” jelasnya.Herman Deru menambahkan bahwa proses penilaian terhadap program tersebut berlangsung selama empat tahun. Hasil yang dicapai saat ini merupakan buah dari kerja keras seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri dan seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan serta apresiasi kepada Sumsel. Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.