Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Serahkan Penghargaan Atas Prestasi Atlet dan Pelatih PORWIL Sumatera XI Tahun 2023
Palembang. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni serahkan secara simbolis penghargaan berupa uang bonus kepada para Atlet dan Pelatih yang telah berjuang di Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) Sumatera XI tahun 2023. Bonus ini diberikan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan untuk prestasi para atlet dan pelatih yang telah berhasil meraih medali di Porwil 2023, bertempat di Griya Agung, Rabu (27/3/2024). "Selamat untuk para atlet adik-adik sekalian dan para pelatih yang telah berjuang dan mengukir prestasi pada Porwil di Riau kemarin sehingga dapat mengharumkan nama Sumsel, tentu kami dari Pemprov memberikan bonus ini sebagai bentuk penghargaan serta apresiasi dan tentu kami bangga, haru dan senanh akan hal ini, kata Fatoni. Fatoni mengatakan Pemprov Sumsel akan terus memberikan dukungan dan suport terhadap kemajuan prestasi olahraga di Sumsel. "Prestasi yang dihasilkan oleh seluruh official atlet, pelatih dan kontingen di Porwil kemarin merupakan kerja keras maka itu Pemerintah Provinsi terus mendukung, memabantu dan mensuport untuk mendorong kemajuan prestasi olahraga yang ada di Sumsel ini," ungkapnya. Menurut Fatoni capaian yang diraih oleh para atlet asal Sumsel di Porwil 2023 di Riau kemarin bukanlah hal yang terakhir, oleh karenanya Fatoni berharap para atlet terus meningkatkan potensi diri, berlatih lebih giat agar pada Pekan Olahraga Nasional (PON) di Aceh mendatang Sumsel bisa lebih berprestasi lebih tinggi lagi. "Perjuangan masih panjang, perjuangan bukan hanya pada pertandingan saja atau saat di arena namun perjuangan dilakukan setiap saat dan waktu. Kedepan adik-adik akan ikut tanding di PON oleh karena itu ini perlu kita siapkan secara matang dan konsisten, tentu ini bukan hanya tugas KONI dan Dispora saja tapi ini semua tanggung jawab kita semua yang ada disini," ujarnya. Dalam kesempatan ini juga Fatoni mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi suportifitas, menjaga kedisipilan dan konsisten untuk menjadi atlet yang berprestasi dan profesional. "Saya yakin para atlet yang berjiwa juang sejati memiliki dispilin dan konsisten yang tinggi bukan hanya mengejar bonus saja namun juga nilai-nilai sportifitas perlu kita junjung tinggi, selalu tanamkan semangat pantang meyerah Kalau kita berprestasi tentu yang mendapatkan keuntungan diri kita sendiri, keluarga kita, Naerah hingga Negara," tambahnya. Lebih jauh Fatoni mengatakan, banyak pihak yang akan mendukung para atlet asal Sumsel bisa terus meraih prestasi baik ditingkat Nasional maupun Internasinal. "Disini ada Forkooimda dan instansi terkait yang akan terus memberikan perhatian kepada para atlet yang ada di Sumsel agar adik-adik sekalian dapat terus berjuan meraih prestasi. Bonus yang diberikan tentu belum seberapa jika mengingat perjuangan kalian namun setidaknya ini dapat memberi semangat untuk lebih giat lagi," ujarnya. Diakhir arahannya, Fatoni berharap para atlet dan pelatih tidak cepat puas atas yang telah diraih. Oleh karena itu ia berharap ada evaluasi karena menurutnya prestasi dibidang olahraga merupakan perjuangan yang mulia sehingga harus terus ditingkatkan. "Sekali lagi atas nama Pemprov Sumsel dan masyarakat selamat untuk para atlet yang telah meraih prestasi diraih sampai jumpa diprestasi selanjutnya. Karena olahraga ini merupakan perjuangan yang mulia saya harap ada evaluasi apa yang kurang, apa yang kita lakukan selama ini," tandasnya. Sementara itu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel, Rudi Irawan dalam laporannya mengatakan bonus tunjangan untuk para atlet dan pelatih yang telah berhasil meraih prestasi di Porwil 2023 dibagikan kepada atlet yang meraih medali Emas, Perak, Perunggu. "Melalui Surak Keputusan Gubernur Sumsel No:143/KPTS/Dispora/2024 tentang pemberian bonus Atlet dan Pelatih Porwil maka diberikan bonus sebanyak Rp. 32.000.000 untuk peraih medali emas perorangan, medali perak perorangan Rp. 20.000.000 dan medali perunggu perorangan sebesar Rp. 10.000.000 sedangkan untuk atlet beregu 1-5 orang yang meraih medali emas mendapatkan bonus sebesar Rp. 35.000.000, medali perak Rp. 25.000.000 dan medali perunggu Rp. 15.000.000," paparnya. Sedangkan untuk kriteria atlet beregu yang terdiri dari 6-10 orang mendapatkan bonus Rp. 45.000.000 untuk medali emas, medali perak beregu Rp. 30.000.000 dan medali perunggu mendapatkan Rp. 17.500.000. Dilanjutkan dengan atlet bergu yang berjumlah 11 orang lebih mendapatkan bonus Rp. 70.000.000 untuk peraih medali emas, Rp. 35.000.000 untuk peraih perak, dan Rp. 20.000.000 untuk peraih medali perunggu. "Untuk para pelatih ada tiga kategori diantaanya Rp. 10.000.000, Rp. 6.000.000 dan Rp. 4.000.000, bonus yang diberikan ini juga sudah ditransfer ke rekening masing-masing Alhamdulillah diserahkan sebelum Idul Fitri sesuai intruksi Pak Gubernur," tegasnya. Rudi mengatakan pada Porwil tahun 2023 lalu, Provinsi Sumsel mengirimkan 176 atlet termasuk para pelatih dan Sumsel menduduki peringkat ke 4. Peringkat ini meningkat dari tahun 2019, dimana Sumsel saat itu menduduki peringkat ke 9. "Dengan perjuangan dan semangat para pelatih Sumsel berhasil berada diperingkat ke 4 pada kegiatan tersebut, inu juga atas dorongan dan semangat dari Pemerintah Sumsel dan Bapak Gubernur sehingga kita dapat meraih 15 medali emas yang terdiri dari 10 medali perorangan, 5 medali emas beregu, kemudian untuk medali perak kita berhasi meraih 28 medali perak yakni 19 perorangan, 8 orang beregu dan 1 medali perak, untuk medali perunggu berhasil diraih 15," pungkasnya.
Sumsel
Apresiasi Kabupaten/Kota yang Perhatikan Perlindungan Pekerja, Pj Gubernur Agus Fatoni Serahkan Penghargaan Paritrana dan Canangkan GPPRS
Palembang. Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni menyerahkan Penghargaan Paritrana (Paritrana Award) Tahun 2023 kepada Para pemenang yang terpilih melalui seleksi oleh Tim Penilai yang diketuai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs H Edward Chandra, MH. Paritrana Award merupakan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi. "Di Sumsel telah tercover sebanyak 1,1 juta yang telah terlindungi. Masih banyak yang belum terlindungi maka kita harus bekerja sama agar semua pekerja di Sumsel dapat terlindungi. Maka kita perlu menyusun rencana dan strategi dalam mengoptimalkan pekerjaan ini, dalam kesempatan ini kita juga canangkan Gerakan Perlindungan Pekerja Rentan Serentak Se Sumsel agar optimalisasi perlindungan tenaga kerja di sumsel baik yang formal maupun informal semuanya dapat tercover jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan", tuturnya dalam sambutan. Pj. Gubernur Sumsel, A. Fatoni dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggara kegiatan dan tim penilaian yang telah melaksanakan kegiatan tersebut, dan penyelenggaraannya tidak kalah dengan acara ditingkat nasional. "Saya mengucapkan terimakasih kepada dewan juri telah bekerja keras dalam menentukan pemenang penerima penghargaan. Semoga pemenang yang nantinya akan mewakili sumsel ditingkat nasional dapat mengharumkan nama sumsel", ucapnya. Dilanjutkannya bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan semua pihak yang telah memperhatikan para pekerja di Sumsel . Selain menyerahkan penghargaan, Pj. Gubernur Sumsel, A. Fatoni juga menyerahkan santunan kepada anggota BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja hingga menyebabkan kematian. Santunan tersebut diserahkan kepada anggota keluarga dan ahli waris diantaranya a.n Devi Fitrawandi sebesar Rp352.291.580, kepada ahli waris a.n Dori sebesar Rp401.256.770, dan Rp939.573.634 kepada keluarga Margareta Simanjutak. Berkaitan hal tersebut A. Fatoni mengatakan bahwa pentingnya perlindungan sosial untuk dilakukan terhadap Para Pekerja, karena jika terjadi kecelakaan kerja yang tidak diinginkan maka keluarganya bisa menerima manfaat dari program perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. "Kita juga tadi menyaksikan penyerahan santunan, ini bukti bahwa betapa penting perlindungan itu. Jika kepala keluarga yang bekerja terkena kecelakaan maka keluarganya terlindungi dan mendapatkan santunan", ungkapnya. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Muhyidin mengatakan bahwa setiap pekerja memiliki resiko dalam bekerja, utamanya resiko kecelakaan kerja. "Jika seorang pekerja mengalami kecelakaan dan biayanya ditanggung sendiri inikan memakan biaya yang bisa berdampak pada ekonomi pekerja. Maka dari itu BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk memberikan solusi bagi permasalahan tersebut, agar semua bentuk kecelakaan kerja dapat kita tanggung semua biayanya melalui jaminan sosial pekerja", tuturnya. Dilanjutkannya BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara akan selalu akan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh anggota jaminan sosial. "Jika ada anggota yang meninggal, maka biaya uang jaminan dapat diberikan sebelum jenazah dimakamkan ini komitmen kita yang akan kita laksanakan di sumsel ini", ujarnya. Dirinya juga mengucapkan selamat kepada semua yang hari ini mendapatkan penghargaan, menurutnya para penerima penghargaan merupakan orang - orang baik yang peduli dengan para pekerja untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial. "Kami juga mengapresiasi kepada pemprov sumsel dan kab/kota yang mendukung penuh implementasi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Kami berharap kedepan semua pekerja dapat terlindungi dengan program ini", tuturnya. Ia juga menjelaskan Penghargaan Paritrana Award Tahun 2023 dilakukan bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada Kabupaten/Kota dan Pelaku Usaha di wilayahnya yang telah berusaha maksimal mewujudkan Universal Coverage dan meningkatkan kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta ajang peningkatan Awardnes Kepala Daerah dan hubungan baik dengan Pemerintah Daerah maupun stakeholders lainnya untuk dapat memberikan jaminan sosial kepada para pekerja yang ada di daerah masing - masing. Sementara Ketua Tim Penilaian yang juga Asisten I Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumsel, Drs. H. Edward Chandra, MH menyampaikan bahwa ada 20 pemenang yang diberikan penghargaan terdiri dari beberapa kategori diantaranya Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, Kategori Badan Usaha Sektor Keuangan, Kategori Badan Usaha Sektor Perdagangan dan Jasa, Kategori Badan Usaha Sektor Pertambangan, Manufaktur, dan Kontruksi, Kategori Badan Usaha Sektor Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan, Kategori Badan Usaha Sektor Pendidikan, Kategori Pemerintah Desa/Kelurahan dan terakhir Kategori Badan Usaha Skala Kecil dan Mikro. "Semoga penyerahan penghargaan ini dapat meningkatkan peran serta aktif Pemerintah kab/kota dan pemerintah kelurahan/desa dan badan usaha untuk coverage para pekerja untuk menerima jaminan sosial. Serta memperluas kebermanfaatan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi resiko warga miskin baru akibat kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian", ucapnya. Turut hadir Ketua Komisi 5 DPRD Prov. Sumsel, Susanto Ajis, SH, Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sumsel, Sofyan Antonius, Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, Pj. Bupati Musi Banyuasin, Drs. H. Apriyadi, M.Si, Dirut Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsudin dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel.
Sumsel
Optimalkan Perlindungan Perempuan dan Anak di Sumsel, Fatoni Dorong Kab/Kota Dukung UPTD PPPA di Daerah
Palembang. Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 bertempat di Ballroom Hotel Beston Palembang, Selasa, (26/3/2024). Fatoni katakan kegiatan ini akan membahas tentang kebijakan yang telah lalu dan yang akan datang, evaluasi kinerja yang sudah dilakukan, penganggaran, dan solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Dan dihadiri dengan berbagai narasumber yang mumpuni dalam bidangnya. "Dalam upaya optimalisasi PPPA, saya harapkan kab/kota untuk membantu dan mendukung UPTD PPA yang ada di daerahnya. Sehingga pelaksanaan kegiatan perlindungan anak dan perempuan dapat ditangani bersama dengan baik," Ujarnya. Disamping itu, Upaya PPPA perlu didukung bappeda. Dengan kehadiran bersama di pertemuan ini akan ada arahan pak deputi dan narasumber lainnya agar kita memahami terkait program dan kegiatan yang bisa kita lakukan dan cara mengatasi masalahnya dan memberi pengetahuan sehingga tugas kita bisa lebih maksimal lagi. "Untuk kualitas SDM yang lebih baik maka dibutuhkan perempuan berkualitas. Karena laki-laki berkualitas membuat perempuan berkualitas dan akhirnya akan membuat anak berkualitas,"ujarnya. Peningkatan kualitas anak bisa dimulai dari makanan, karakter dan akhlak sehingga adanya PPPA berperan untuk membuat anak dan perempuan yang lebih berdaya. "Pemberdayaan harus dilakukan orang yang berdaya. Kita bisa mendukung PPPA dengan penyediaan anggaran dan berbagai kebijakan untuk membuat perempuan lebih berkreativitas,"katanya. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemprov Sumsel juga sudah mencanangkan lima program prioritas yaitu penanganan karhutla, persiapan pilkada, inflasi, stunting dan menurunkan kemiskinan ekstrem. "Pemprov Sumsel sudah mencanangkan kegiatan-kegiatan yang berpihak ke perempuan dan anak. Antara lain penanganan stunting serentak se-Sumsel melalui program orang tua angkat. Peran wanita juga sangat penting didukung PKK dan Posyandu dalam memenuhi gizi anak,"tandasnya. Fatoni mengajak semua pihak untuk menyamakan visi dan misi serta persepsi dalam perencanaan serta evaluasi kinerja sehingga program yang ada dapat tepat sasaran seperti diharapkan. Kadis PPPA, Fitriana, S.Sos., M.Si., melaporkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk membentuk jati dirinya secara proporsional dan bertanggungjawab, dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat partisipasi, peran, kontrol, serta memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengenyam manfaat pembangunan dari seluruh aspek kehidupan. "Berbagai upaya juga dilakukan semaksimal mungkin untuk melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak serta mewujudkan sistem data gender dan anak sebagai dasar perencanaan kebutuhan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bermuara kepada ketercapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara," Jelasnya. Dalam kesempatan itu, disampaikannya juga capaian pembangunan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 yang terindikasi sangat baik. Turut hadir Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar, DH., Secara virtual, Karo perencanaan dan keuangan kementerian PPPA, Ir. Destri Handayani, SE., Para ketua organisasi wanita Sumsel dan Para Kepala OPD Sumsel.
Sumsel
Pj Gubernur Fatoni Buka Pasar Murah BPKP Sumsel, Upaya Pemerintah Kendalikan Inflasi dan Stabilkan Harga Pangan
Palembang. Pj Gubernur Sumsel, A. Fatoni didampingi Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumsel, Sofyan Antonius membuka Operasi Pasar Murah Serentak Se Sumsel yang digelar di halaman kantor BPKP Perwakilan Sumsel yang beralamat di Jl. Bank Raya No.2, Demang Lebar Daun, Palembang. Mengawali sambutannya A. Fatoni mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada BPKP Perwakilan Sumsel atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia juga bersyukur BPKP Perwakilan Sumsel menjadi Kantor Perwakilan pertama di Indonesia yang telah menyelenggarakan kegiatan operasi pasar murah. "ini pertama dilakukan oleh Kantor Perwakilan BPKP di Indonesia. Semoga apa yang dilakukan BPKP Sumsel dapat menjadi contoh bagi kantor perwakilan lainnya untuk menggelar kegiatan serupa dalam rangka menangani dan mencegah inflasi di Indonesia", tutur A. Fatoni membuka sambutannya. Dilanjutkannya bahwa Pemprov Sumsel akan menggelar Operasi Pasar Murah secara terus - menerus yang dilaksanakan disetiap hari senin, selasa dan kamis secara serentak di 17 Kab/Kota dengan tujuan untuk pengendalian inflasi di Sumsel serta menjaga harga pangan bisa tetap terjangkau oleh masyarakat, sehingga mereka dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga murah dan mudah untuk diakses. "Oleh karena itu disampaikan kepada warga sumsel agar memantau dan memonitor dimana lokasi pasar murah selanjutnya akan diselenggarakan dan bapak/ibu, masyarakat dapat menyesuaikan untuk bisa belanja disana", ucapnya. Ia juga menghimbau masyarakat untuk tidak perlu khawatir dengan kenaikan harga pangan menjelang hari raya Idul Fitri karena selain ada Operasi Pasar Murah, Pemprov Sumsel juga memiliki Toko Kepo (Kebutuhan Pokok) untuk menyediakan bahan pangan dengan harga murah setiap harinya dan masyarakat dapat berbelanja pada toko tersebut. "Apalagi saat ini menjelang idul Fitri harga akan melonjak, tentunya kami akan terus melakukan pasar murah hingga hari raya nanti dan tetap akan kami laksanakan meskipun idul Fitri telah berakhir. Selain itu, setiap harinya kita juga ada toko kepo dimana masyarakat dapat bisa mendapatkan harga pangan murah di sana. Toko Kepo ini juga akan diperluas jangkauannya agar seluruh masyarakat dapat terbantukan", ujar A. Fatoni. Selain itu dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1445 H, A. Fatoni mengungkap bahwa Pemprov Sumsel memiliki program mudik gratis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bertemu sanak keluarga di kampung halaman, dimana pendaftarannya telah dibuka sejak 25 maret 2024. "kami juga menyediakan mudik gratis untuk seluruh masyarakat sumsel menggunakan kereta api dan bus. Bapak/Ibu bisa memanfaatkan program ini agar bisa bertemu keluarga yang ada di desa atau kampung. Dan ini telah dibuka pendaftarannya", ungkap A. Fatoni. Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Sumsel, Sofyan Antonius mengungkap bahwa harga komoditi pangan beranjak naik dibulan Ramadhan yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dan memicu meningkatnya angka inflasi di Sumsel. Berkaitan hal tersebut, ia mengatakan bahwa upaya pemerintah dalam mengendalikannya dengan melakukan operasi pasar murah untuk menekan angka inflasi dibawah satu digit serta memberi akses murah kepada masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi bahan pokok mereka dengan harga terjangkau dan tepat sasaran. "Kami juga merasa bangga karena BPKP dapat menjadi tempat dilaksanakannya pasar murah ini dan ini merupakan kegiatan yang pertama dilakukan oleh Kantor Perwakilan di Indonesia. Kami juga Mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat atas terselenggaranya operasi pasar murah ini, khususnya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan", tuturnya dalam sambutan. Setelah dibukanya kegiatan pasar murah tersebut terlihat antusias masyarakat cukup tinggi untuk berbelanja. Salah satu warga mengaku sangat terbantukan dengan adanya operasi pasar murah tersebut, ia juga mengucapkan terimakasih kepada Pj. Gubernur Sumsel, A. Fatoni yang telah menginisiasi gerakan pasar murah serentak se sumsel. Berikut beberapa komoditas yang tersedia pada pasar murah yang diselenggarakan diantaranya Beras Rp50.000/50Kg, Telur Rp25.000/Kg, Gula Pasir Rp13.000/Kg, Minyak Rp13.000/Liter, Bawang Putih Rp25.000/Kg, Bawang Merah Rp12.500/Kg, dan Cabe Merah Rp20.000/Kg. Dan masih banyak komoditas lainnya yang disediakan disana. Turut hadir Kepala Bulog Wilayah Sumsel dan Bangka Belitung, Mohammad Alexander, Ketua Satgas Pangan Polda Sumsel, Kombes Pol Bagus Suropratomo, Dirut PT. Jamkrida Sumsel, H. Irwansyah dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel.
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Fatoni : Manfaatkan Forum CSR Jalin Sinergitas Bangun Daerah
Palembang. Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni menghadiri Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan Tahun 2024 dan Silaturahmi Buka Puasa Bersama bertempat di Ballroom Hotel Excelton Palembang, Senin, (25/3/2024). Fatoni mengapresiasi kolaborasi dan sinergi yang telah dibina oleh Pemkab MUBA dengan pihak swasta berjalan dengan baik. Menurutnya, hal ini perlu dikembangkan untuk membangun daerah. "Sinergi akan menyatukan seluruh kekuatan sehingga apapun yang kita lakukan akan maksimal. Begitu pula kolaborasi dan sinergi terkait ketenagakerjaan, bahkan banyak negara yang bisa kita contoh,"jelasnya. Fatoni katakan perusahaan-perusahaan yang ada di MUBA dapat berkontribusi dalam menyekolahkan SDM asli MUBA untuk kebutuhan perusahaan masing-masing. Kemudian SDM yang telah lulus diminta mengabdi untuk membangun daerahnya melalui perusahaan terkait. "Misal dari semua 110 perusahaan di MUBA menyekolahkan satu tahun satu sarjana sarjana sesuai kebutuhan di perusahaan masing-masing dari teknis atau administrasi. Ini bisa menguatkan rasa memiliki warga setempat terhadap perusahaan tersebut, "ungkapnya. Kebersamaan dan kepercayaan akan membentuk sinergi yang baik. Untuk mendukung hal ini, Pemprov Sumsel juga sudah menggagas forum CSR tingkat provinsi. Semua perusahaan tentu memiliki sasaran CSR yang beragam. Dengan keberagaman CSR semua bisa kita lakukan secara terpadu dan berbagi tugas dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat. "Jadikan ini sebagai forum melakukan berbagai kegiatan sebagai upaya bersama karena dengan bersama lebih banyak yang bisa kita lakukan, tujuan bisa cepat dicapai dan lebih fokus,"tandasnya. Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba) · Drs. H. Apriyadi, M.Si., berkomitmen mendukung Pemprov Sumsel dalam pembangunan di Sumsel dalam berbagai halhal terutama dalam investasi. "Kami sudah bertekad untuk memastikan siapapun yang melakukan investasi di Kabupaten Musi Banyuasin dalam keadaan aman dan nyaman. kalau ada konflik antar perusahaan dengan perusahaan terkait ketenagakerjaan maka kita bisa diskusikan dalam forum untuk solusi terbaik," Ungkapnya. Utamanya, dalam forum seperti ini bagaimana kami bisa mengajak teman-teman Para investor dan para pelaku usaha membantu kami dalam membangun Kabupaten Musi Banyuasin. Terutama dalam bentuk sumbangsih mempekerjakan tenaga kerja lokal di MUBA. Hal ini juga diperkuat dengan Perda yang dibuat Pemkab MUBA. Turut hadir Para Bupati/Walikota di Sumsel dan Para Kepala OPD Sumsel.
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Terima Penghargaan Birokrat Peduli Pers
Palembang. Penghargaan Birokrat Peduli Pers yang diterima Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni diperoleh dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Selatan. Penghargaan diserahkan oleh Ketua Umum PWI, Hendry CH Bangun kepada Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni pada acara Pelantikan Pengurus PWI Sumatera Selatan, Pengurus Dewan Kehormatan (DK) PWI Sumsel, dan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) masa bakti 2024-2029. Bertempat di Griya Agung Palembang, Senin (25/3/2024) Pelantikan ini mengusung tema "Pers Merdeka, Profesional, Demokrasi Bermartabat". Fatoni mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini yang dilaksanakan sekaligus tiga kepengurusan. "Saya baru pertama kali menyaksikan pelantikan seperti ini dan ini baru terjadi di PWI, ini perlu dicontoh dan ditiru karena menunjukan kekompakan, kekeluargaan dan membuat kita damai,"ujarnya. Menurutnya, kekompakan akan membentuk rasa kekeluargaan semakin erat sehingga tugas-tugas nanti dilaksanakan dengan mudah. Kegiatan ini menunjukan hubungan harmonis dalam internal PWI. "Terima kasih kepada PWI dan para wartawan di Sumsel yang sudah membantu dalam menjaga iklim kondusif di Sumsel. Selamat atas pelantikannya kepada PWI Sumsel, DK PWI, dan IKWI Sumsel, semoga dimudahkan dalam menjalankan tugas,"katanya. Fatoni berkomitmen untuk menjaga prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh wartawan di Sumsel. Serta capaian-capaian lainnya yang merupakan hasil kerjasama semua pihak. "Terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan PWI. Ini tentu menjadi amanah dan tekad untuk terus memajukan Indonesia. Bersinergi memajukan bangsa dan negara melalui pers, " Pungkasnya. Ketua PWI Sumsel, Kurnaidi, ST berterima kasih atas dukungan Pemprov Sumsel dan PWI Pusat atas terlaksananya kegiatan ini. Ia juga berkomitmen akan mengemban amanah sebagai ketua PWI Sumsel dengan baik. Diungkapnya di tahun 2024 ini PWI Sumsel bekerjasama dengan berbagai pihak akan melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dengan total 26 kelas untuk peningkatan status serta meningkatkan kompeten dan profesional wartawan Sumsel dalam menjalanakan tugas. Dalam kesempatan itu, dilantik sebagai Ketua DK PWI Sumsel, H. Ocktap Riyadi, SH., dan Ketua IKWI Sumsel, Helmawati. Serta juga dilakukan Penandatangan MoU kerjasama pendidikan antara PWI Sumsel dan Stisipol. Dan dilakukan penyerahan anugerah PWI dengan kategori perusahaan peduli pers, Tokoh masyarakat peduli pers, pengacara peduli pers, dan tokoh pemuda peduli pers. Turut hadir Ketua DPRD Sumsel, Dr. Hj. R. A. Anita Noeringhati, Ketua Umum PWI, Hendry CH Bangun, ketua PWI Sumsel periode 2018-2023, Dr. H. Firdaus Komar, Spd., M. Si.,Para Bupati Walikota se-Sumsel,Para Kepala OPD Sumsel dan para ketua PWI kab/kota se-Sumsel.
Sumsel
Pimpin Rapat Evaluasi Kinerja Pj Gubernur Sumsel TW-II, Fatoni Minta Dinas/OPD Segera Laporkan dan Sinkronisasikan Data ke Bappeda
Palembang. Rapat Finalisasi dan Pemantapan Laporan Evaluasi Kinerja Penjabat Gubernur Sumsel Triwulan II yang dipimpin Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni bertempat di Griya Agung Palembang, Senin (25/3/2024) Fatoni menegaskan bahwa rapat bertujuan untuk mensinkronisasikan data, informasi, dan kegiatan yang telah ataupun belum dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum tersampaikan ataupun belum dilaporkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan. Ia juga meminta agar OPD - OPD yang belum menyampaikan data dan informasi yang belum dilaporkan untuk segera dilaporkan agar bisa dilengkapi oleh Bappeda untuk menjadi bahan evaluasi kinerja nantinya oleh Kementerian Dalam Negeri. Dilanjutkannya bagi OPD yang belum melaksanakan beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk segera melaksanakannya dan melaporkan hasil kegiatan tersebut. "Laporan itu penting bukan hanya bekerja, kerja yang benar harus dilaporkan dengan benar juga. Agar pekerjaan kita bisa dievaluasi dan dipertanggungjawabkan", tuturnya. Menanggapi paparan yang dilakukan oleh Ka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sumsel Regina Ariyanti, ST, Fatoni berharap apa yang telah disampaikan dapat menjadi bahan bagi setiap Kepala OPD untuk mengecek ulang kegiatan apa saja yang datanya perlu dilengkapi dan dilaporkan serta melakukan kegiatan - kegiatan yang belum terlaksana tapi sudah masuk dalam perencanaan. "Kita punya waktu sampai hari Rabu, kita harus kirim ke irjen untuk asistensi tgl 29. Bapak ibu segera lengkapi apa yang belum dilengkapi dan dilakukan. Oleh karena itu saya minta setelah ini segera dilengkapi dalam waktu yang sesingkat - singkatnya", tegas Fatoni. Ia juga meminta agar setiap OPD dapat memberikan bahan laporan yang sudah dibuat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan tidak memberikan data mentah untuk mempermudah kerja Bappeda dalam melengkapi data evaluasi kinerja. Sementara itu Ka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sumsel Regina Ariyanti, ST melaporkan bahwa ada 2 (dua) versi laporan yang akan dilaporkan, yang pertama laporan dengan 10 indikator yang nantinya akan menjadi bahan Pj. Gubernur Sumsel untuk bahan paparannya. Laporan yang kedua memiliki 106 indikator, dimana laporan tersebut akan menjadi bahan untuk dievaluasi. Turut hadir Para Kepala OPD Prov. Sumsel.
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Fatoni Sampaikan Pengantar LKPJ Tahun Anggaran 2023
Palembang. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menghadiri Rapat Paripurna LXXXI (81) DPRD Prov. Sumsel dengan Agenda Penyampaian Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumsel (LKPJ) Tahun Anggaran 2023. Dilanjutkan dengan Pembentukan Pansus - Pansus berdasarkan Komposisi Komisi. Paripurna dibuka Ketua DPRD Prov. Sumsel, Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov. Sumsel, Senin (25/3/2024) Fatoni menyampaikan Berbagai capaian prestasi dan penghargaan telah diraih. Selama tahun 2023, Provinsi Sumatera Selatan telah meraih 56 penghargaan (14 di Bidang Tata Kelola Pemerintahan, 7 di Bidang Ekonomi, 3 Bidang Infrastruktur, 7 di Bidang SDM, dan 25 di Bidang Sosial Budaya). dimana 25 diantaranya diraih pada periode Oktober-Desember 2023. Lanjut Fatoni, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 terdapat 16 sasaran, dan setiap tahun diturunkan menjadi beberapa Prioritas Pembangunan Daerah. "Adapun Prioritas Daerah Sumatera Selatan Tahun 2023 adalah Meningkatkan Kesejahteraan Sosial; meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi; Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis lingkungan dan Tata Ruang; dan Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah" jelas Fatoni. Dalam Penanganan Bencana, lebih lanjut Fatoni menjelaskan di Sumatera Selatan berbagai bencana yang terjadi antara lain kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, puting beliung, dan tanah longsor. Tercatat pada Trimester III Tahun 2023, terjadi 695 kejadian bencana di Sumatera Selatan, dimana Karhutla merupakan bencana dengan frekuensi paling banyak, yaitu 673 kejadian. Sejak bulan November 2023 sebaran hotspot dan asap akibat Karhutla berangsur menipis bahkan membaik, salah satunya didukung oleh kegiatan Teknologi Modifikasi Cuaca/Hujan Buatan. "Pada awal tahun 2024 ini, bencana banjir pada beberapa daerah di Sumatera Selatan seperti di Kabupaten Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas, Prabumulih, Penukal Abab Lematang Ilir, Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, dan Kota Pagar Alam perlu memperoleh perhatian kita bersama agar dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat"ujar Fatoni. Sedangkan dalam pengendalian inflasi, Pemprov Sumsel telah melakukan Gerakan Penanganan Inflasi Serentak Se-bSumatera Selatan (GPISS), Operasi Pasar Murah dengan Gerakan Pasar Murah Serentak Se-Sumatera Selatan (GPMSS) pada hari Senin, Selasa dan Kamis, dan Gerakan Pangan Murah dengan melibatkan semua unsur Forkopimda, BUMD/BUMD, Perusahaan. Fatoni juga menjelaskan nernaga6upaya Pemprov Sumsel dalam menanggulangi stunting dimana Prevalensi Stunting Sumatera Selatan tahun 2022 sebesar 18,6%, menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 24,8%, dan menunjukkan penurunan terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 6,2%. "Kemiskinan Ekstrem Sumatera Selatan Maret 2023 mencapai 1,29%, menurun dibandingkan Maret 2022 sebesar 3,19% dan menjadi penurunan tercepat di Pulau Sumatera. Penanganan Kemiskinan Ekstrem juga dilakukan melalui Gerakan Bedah Rumah Serentak Se-Sumatera Selatan (GBRSS)" tambah Fatoni. Dan Sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Kabupaten/Kota telah mengalokasikan anggaran dana Pilkada 2024 sebesar 40 persen pada tahun 2023 dan melakukan penandatanganan NPHD serentak terkait dana hibah Pilkada provinsi/kabupaten/kota. Pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan Pj Gubernur Sumsel Fatoni dengan Ketua DPRD Sumsel , Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH terkait Penyampaian Pengantar LKPJ Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2023 Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ir. S.A Supriono dan para Kepala OPD Prov. Sumsel Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel.
Sumsel
Tim Seleksi Mantapkan Persiapan Pelaksanaan Tahapan Seleksi Komisi Informasi Provinsi Sumsel 2024-2028
Palembang, sumselprov.go.id- Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumatera Selatan, Kurniawan, AP., M.Si. telah resmi ditetapkan sebagai Ketua Tim Seleksi Komisi Informasi Provinsi Sumsel Periode 2024-2028 berdasarkan Berita acara Nomor: 01/BA/TIMSELKI/III/2024 Tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Tim Seleksi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2024-2028. Penetapan tersebut merupakan hasil dari rapat Koordinasi Pelaksanaan Tahapan Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumsel Periode 2024-2028 bersama Tim Seleksi di Meeting Room Hotel Santika Radial Palembang, Sabtu (23/3/2024). Selaku ketua tim seleksi dari unsur Pemerintah, Kurniawan mengatakan tim seleksi akan bekerja dengan maksimal agar kelancaran pelaksaan seleksi dapat berjalan dengan baik. "Mudah-mudahan kita tim seleksi ini dapat menjaring anggota Komisi Informasi Provinsi Sumsel yang benar- benar profesional karena Komisi Informasi ini sangat penting dalam rangka mendukung keterbukaan informasi di Provinsi Sumsel," ungkap Kurniawan. Sebelumnya, Kadis Kominfo Provinsi Sumsel, Rika Effianti, SE., MM., yang juga hadir pada rapat tersebut mengatakan, mengingat akan segera berakhir masa jabatan anggota Komisi Informasi Provinsi Sumsel Periode 2020-2024 pada 13 April 2024 mendatang, sehingga perlu segera dilaksanakan seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sumsel untuk Periode 2024-2028. "Kita harapkan proses seleksi ini dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku," harapnya. Turut hadir Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel, Windry Marlenni, Sekretaris dan para Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel serta Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumsel Periode 2024-2028. Berikut Tim Seleksi Komisi Informasi Provinsi Sumsel Periode 2024-2028 : Ketua Tim Seleksi merangkap anggota dari Unsur Pemerintah yakni Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumatera Selatan, Kurniawan, AP., M.Si. Wakil Ketua Tim Seleksi merangkap anggota dari unsur akademisi yakni Dosen Universitas Bina Darma Palembang, Prof. Hj. Isnawijayani, M.Si., P.h.D. Kemudian anggota tim seleksi dari Anggota Komisi Informasi Pusat RI, Syawaludin, MH., selanjutnya anggota tim seleksi dari Dosen UIN Raden Fatah Palembang, Dr. Peny Cahaya Azwari, MM., M.B.A., Ak.CA., dan dari unsur masyarakat yakni Anggota FKUB Provinsi Sumsel, Dr. H. Kms. Badaruddin, M.Ag.