Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Seekor Gajah Liar Ditemukan Mati di Kebun Warga
Seekor gajah liar ditemukan mati di Desa Kota Dalam, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten OKU Selatan, Minggu (7/1/2018). (Foto: Ist) OKUS, Sumselprov.go.id -- Seekor gajah liar ditemukan mati di Desa Kota Dalam, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten OKU Selatan. Bangkai gajah ditemukan dalam kondisi mulut berdarah dan belum diketahui penyebab kematian. “Iya benar tadi siang (Minggu, 7/1/2018) Kepala Desa Kota Dalam melaporkan, ada warga yang menemukan gajah liar dalam kondisi mati di perkebunan,” kata Seksi Wilayah III BKSDA Sumatera Selatan, Abdul Aziz saat dikonfirmasi, Minggu (7/1/2018). Dikatakan Aziz, gajah nahas ditemukan dalam kondisi mati dan mulut berdarah, tapi belum diketahui apakah karena perburuan gading atau faktor lain. Mengingat saat ini pihaknya belum sampai ke lokasi untuk memastikan kematian gajah tersebut. Lebih lanjut Aziz menyebut Kabupaten OKU Selatan memang merupakan habitat gajah liar di Sumatera Selatan. Sehingga sangat memungkinkan jika gajah liar masuk ke perkebunan warga. “Penyebab kematian belum tahu karena tim sedang menuju lokasi bersama dokter hewan. Memang laporannya mulut berdarah dan gading hilang, tapi kalau lihat gambar yang saya terima sepertinya itu jenis kelamin betina, jadi kalau betina itu tidak ada gadingnya,” jelasnya, seperti dikutif dari GLOBALPLANET.news “Untuk kematian, diduga kuat tadi malam karena kemarin saat warga ke kebun belum ada bangkai gajah ditemukan,” tutupnya. Sementara M Mardi, warga Desa Kota Dalam mengatakan, populasi gajah liar di daerah ini memang cukup banyak. Namun, gajah – gajah liar tersebut hanya masuk ke perkebunan warga. “Mungkin gajah yang mati itu terpisah dari rombongannya. Tapi kita tidak tahu pasti penyebab kematian gajah malang tersebut,” ujarnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
LIBUR BERAKHIR, STASIUN KERTAPATI KEMBALI NORMAL
Palembang, Sumselprov.go.id -- Selama lebih dari sepekan masa libur Natal dan Tahun Baru 2018, serta liburan anak-anak sekolah, kini pada Minggu (7/1/2018) telah sampai pada ujungnya, dimana segala sesuatu akan kembali berangsur normal atau seperti biasa lagi. Hal itu pun dirasakan PT KAI Drive III Stasiun Kertapati Palembang. Kepala KAI Drive III Stasiun Kertapati, Andika Tri Putranto melalui Manager Humas, Aida mengungkap, selama masa libur natal dan tahun baru, serta ditambah liburan anak-anak sekolah, mempunyai efek. Yang mana, KAI sebagai penyedia jasa transportasi negara untuk masyarakat tetap menjadi pilihan favorit bagi masyarakat untuk berpergian, sehingga membuat mereka sedikit menambah porsi kerja dari hari biasanya. Dijelaskan Aida, jika pada pekan kemarin pihaknya melakukan pekerjaannya, dimulai pada penambahan gerbong kereta, penambahan personel pengamananan, bahkan pihak KAI harus menetapkan aturan pada batas barang bawaan masyarakat. "Ya kemarin kita telah melakukan penambaham gerbong, penambaban petugas jaga hingga aturan lainnya yang kami terapkan untul keselamatan dan kenyamanan masyatakat itu sendiri," ungkapnya. Mereka bersyukur atas upaya dan kerja keras semuanya, selama masa liburan. "Mulai besok tanggal 8 situasi sudah mulai Normal lagi," terang Aida. Situasi normal juga akan terjadi pada penjual tiket. "Kemarin kan ada yang tidak kebagian tiket yang memang sudah dipesan masayarakat lain sampai tanggal hari ini, secara online. Jadi yaa besok kita perkirakan semua sudah normal kembali," jelasnya. [rhd/sandy/ RMOL] MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Pilkada Serentak 2018 Ingat! ASN Harus Netral
Palembang, Sumselprov.go.id -- Memasuki tahun 2018 yang juga merupakan tahun politik, segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk menjaga netralitas dan profesionalisme agar tidak terlibat politik praktik. Guna memastikan serta menghindari keterlibatan ASN dalam Pilkada dan Pilpres, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Asman Abnur menerbitkan surat tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Dalam surat bernomor B/71/M.SM.00.00/2017 yang ditandatangani Menteri PANRB disebutkan, agar para Pejabat Pembina Kepegawaian dan seluruh ASN dapat memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan netralitas ASN dalam Pilkada. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN berdasarkan Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan managemen ASN adalah “netralitas”, yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Ditegaskan kembali bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat(4) huruf b, menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Sementara di dalam pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) disebutkan jika PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota. Unntuk PNS yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dijatuhi sanksi hukuman disiplin. Dalam surat yang ditetapkan pada 27 Desember 2017 itu disebutkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat. Sanksinya berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, kemudian penundaan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Sedangkan untuk disiplin tingkat berat dapat dijatuhkan sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, selain itu dapat dijatuhkan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, kemudian pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Untuk itu, Menteri Asman mengimbau kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau kepala daerah untuk mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif, untuk memberikan kesempatan pada PNS untuk melaksanakan hak pilih. Selain itu diperlukan juga pengawasan kepada para bawahan sebelum, selama, maupun sesudah masa kampanye, serta mengambil tindakan dan melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota. Lebih lanjut disampaikan agar seluruh ASN dapat menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan maupun indikasi ketidaknetralan. (GLOBALPLANET.news) MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
LRT Segera Operasional. Kadishub Sumsel: LRT untuk Seluruh Masyarakat Sumsel
Palembang, Sumselprov.go.id -- Menjelang rampungnya pembangunan LRT (Light Rail Transit), Plt Kadishub Sumsel Nelson Firdaus mengajak agar masyarakat pengguna LRT kiranya dapat menjaga keamanan, kebersihan dan membiasakan budaya antre nantinya. "Mari sama-sama kita jaga keamanan, kebersihan dan membiasakan budaya antre, sehingga aset yang dibangun dengan biaya yang mahal ini dapat terjaga dengan baik," seru Nelson, Jumat (5/1/2018). Ia juga menyatakan tidak mengkhawatirkan bakal terjadi kerusuhan antar suporter jika para suporter sepakbola diperbolehkan naik LRT. "Soal keamanan nantinya akan ditangani secara khusus untuk menjaga yang pasti seluruh masyarakat Sumsel boleh menikmati LRT nantinya," kata Nelson, seperti dikutif dari Sripo.com Menurut Nelson masyarakat Sumsel secara luas dipersilahkan menggunakan jasa transportasi massal yang akan selesai pada akhir Februari nanti direncanakan dilakukan uji coba pada Juni 2018. Sebab LRT yang dibangun untuk menunjang Asian Games 2018 dan akan menjadi aset bagi pemerintah provinsi untuk mengatasi masalah kemacetan khusus di kota Palembang. LRT dibangun untuk kepentingan masyarakat umum tidak terkecuali para suporter Sriwijaya FC (SFC) yang hendak menonton tim kesayangannya di masa akan datang. Diketahui suporter SFC sekarang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu Singa Mania, Sriwijaya Mania, dan Ultras. "LRT nantinya untuk seluruh masyarakat Sumsel tidak terkecuali para suporter Sriwijaya FC," tegas Nelson Firdaus. Untuk sementara tiket LRT nantinya masih direncanakan sebesar Rp 5.000,- namun ia menerangkan itu belum final soal harga tiket "Saat ini masih direncanakan Rp 5.000 tapi nanti masih dibahas masalah harga tiket," ujarnya. Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan harga tiket kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Palembang hanya sekitar Rp 5.000 per penumpang untuk sekali perjalanan. Pemerintah, kata Budi, akan sepenuhnya memberikan subsidi agar harga tiket bisa dijangkau oleh masyarakat. "LRT ini angkutan masa depan, kami harus menumbuhkan satu pola di masyarakat agar mau menggunakan LRT, lalu mengurangi penggunaan mobil dan roda dua," kata Budi. Adapun harga tiket sebesar Rp 5.000 ini jauh berkurang dari perkiraan yang pernah disampaikan Budi pada pertengahan Mei 2017. Saat itu, ia memperkirakan harga tiket akan berada di kisaran Rp 7.000 hingga Rp 8.000 per orang. Namun penentuan harga tiket ini, kata Budi, masih terus dibicarakan. Namun, Ia memastikan belum ada rencana pemerintah untuk melakukan komersialisasi terhadap sarana LRT ini nantinya. "Pada dasarnya tetap subsidi," kata Budi. Menteri Budi sebelumnya meninjau langsung progress pembangunan proyek LRT yang rencana siap digunakan pada gelaran Asian Games per Agustus 2018 mendatang. Proyek yang menelan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun jamak 2016-2018 hingga Rp 10,9 triliun tersebut. Proyek ini ditargetkan bisa dilakukan uji coba sekitar Februari 2018. Pembangunan jalur LRT sendiri sudah dimulai sejak 21 Oktober 2015 dan ditargetkan dapat beroperasi penuh pada Juni 2018, atau dua bulan menjelang pelaksanaan ajang olahraga terbesar se-Asia itu. Jalur LRT membentang sepanjang 23,4 kilometer dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II ke Kompleks OlahragaJakabaring, hingga Depo LRT yang berada di Ogan Permai Indah, Kabupaten Banyuasin. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Restorasi Gambut Bukan Memiskinkan
Palembang, Sumselprov.go.id -- Dr. Yenrizal Tarmizi dari UIN Raden Fatah menilai minimnya dukungan dari masyarakat terhadap restorasi gambut karena tidak ada jaminan ekonomi bagi mereka. “Bahkan restorasi gambut mereka nilai sebagai program yang memiskinkan. Sebab mereka tidak dapat lagi bertani dan berkebun atau bertambak udang dan ikan di lahan gambut. Ini dikarenakan aktivitas seperti membakar dan membuka lahan sudah dilarang karena merusak gambut dan menyebabkan kebakaran,” jelasnya. Jadi, langkah yang dilakukan TRG Sumatera Selatan dengan mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar gambut yang arif terhadap lingkungan sangatlah penting untuk didukung semua pihak. “Memang upaya ini membutuhkan waktu dan ketekunan tersendiri bagi masyarakat dan pendampingnya. Tidak dapat diambil hasilnya dengan cepat. Tetapi jika sudah berhasil, ini akan berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak harus merusak gambut untuk mendapatkan sumber pendapatan,” ujarnya. Berdasarkan pemantauan Mongabay Indonesia, ada beberapa wilayah yang menjadi sentra purun dan bambu. Misalnya di wilayah Kecamatan Pedamaran, Pampangan dan Pangkalan Lampan. Sementara kerbau rawa berada di Pangkalan Lampan dan Pampangan. Menurut Heru Slamet, warga Riding, jumlah kerbau di Riding ribuan ekor. “Permintaan daging kerbau dari Riding cukup tinggi, termasuk menjelang perayaan Idul Fitri,” katanya. Kerbau yang dijual beratnya berkisar 300 – 360 kilogram. Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin beberapa tahun lalu ingin mengembangkan potensi kerbau rawa ini. Selain di Kabupaten OKI, Alex juga menginginkan pengembangan di Kabupaten Banyuasin. Sebab permintaan susu kerbau di pasar international sudah mulai meningkat. Sementara Ruslah (58), seorang pengrajin dan sering dijadikan pelatih kerajinan purun, beberapa waktu lalu, menjelaskan persoalan pengembangan kerajinan purun di Kabupaten OKI yang terkendala pemasaran. Dia memperkirakan produksi purun kalah bersaing dengan produk rumah tangga yang menggunakan bahan plastik. “Jika ekonomi kami baik, saya percaya tidak banyak lagi di antara kami akan membuka hutan atau menjadikan lahan gambut sebagai sawah atau perkebunan, yang dinilai menjadi penyebab kebakaran. Di antara kami terpaksa melakukan itu karena mau makan,” ujarnya. (Sumber : Mongabay Indonesia) MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Jamin Ekonomi Masyarakat, Tim Restorasi Gambut Sumsel Kembangkan Purun dan Potensi Kerbau Rawa
Palembang, Sumselprov.go.id -- Dukungan masyarakat dalam mewujudkan restorasi gambut di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, sangatlah penting. Namun masyarakat juga butuh jaminan sosial, ekonomi, dan budaya guna mendukung upaya tersebut. Apa yang akan dilakukan Tim Restorasi Gambut (TRG) Sumatera Selatan? TRG mencanangkan pengembangan kerajinan purun, bambu, dan pengelolaan ikan seperti ikan asap dan ikan asin, serta peternakan kerbau rawa. Target tersebut diungkapkan usai diskusi yang digelar Mongabay Indonesia dalam merayakan usianya yang ke lima tahun di Rumah Sriksetra, Plaju, Palembang, beberapa waktu yang lalu. “Saat ini TRG Sumsel akan menjalankan program pengembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat lokal di sekitar gambut, yang sangat arif terhadap lingkungan, khususnya lahan gambut. Ini merupakan upaya kita agar restorasi gambut memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya ekonomi,” kata Dr. Najib Asmani, Koordinator TRG Sumsel. “Pada tahap awal, kita akan mengembangkan kerajinan purun, bambu, pengolahan ikan, juga peternakan kerbau rawa, di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI),” kata Najib. Mengapa di Kabupaten OKI? “Sebab di kabupaten ini paling banyak lahan gambut yang terbakar, dibandingkan daerah lain. Dari sekitar 700-an ribu hektare lahan gambut di Sumsel yang terbakar, hampir setengahnya terjadi di Kabupaten OKI. Menurut analisa kami, kebakaran tersebut juga disebabkan berbagai aktivitas pertanian dan perikanan, yang selama ini tidak arif terhadap lahan gambut,” jelasnya. Padahal, katanya, selama puluhan tahun, masyarakat di Kabupaten OKI telah mengembangkan usaha kerajinan dan pengolahan ikan yang sangat arif terhadap lingkungan, termasuk peternakan kerbau rawa. “Produknya berbagi bentuk kerajinan purun, bambu, pengolahan ikan asap, ikan asin, puan dari susun kerbau, dan lainnya.” Hanya, sumber ekonomi yang arif dengan lingkungan tersebut mulai ditinggalkan masyarakat karena pemasarannya tidak berkembang atau sumber bahan bakunya mulai berkurang. “Misalnya, kerajinan purun dan bambu mulai jarang dikerjakan masyarakat karena pemasaran yang lemah, sementara ikan dari alam sudah mengalami kekurangan sejalan rusaknya gambut.” Jadi, dalam mengembangkan hal tersebut, TRG Sumatera Selatan bukan hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga pelatihan terkait manejemen dan peningkatan kualitas produksi. “Kita hadirkan para ahlinya untuk memberikan ilmu dan membimbing mereka, sehingga apa yang diberikan berkelanjutan,” kata Najib.(Sumber : Mongabay Indonesia) MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Pelaksanaan Pilkada Seretak 2018 Di Sumsel Dan Asian Games Dinilai Cukup Aman
Palembang, Sumselprov.go.id -- Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia (RI) Ryamizard Ryacudu menilai, provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) cukup aman terutama untuk pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 dan perhelatan Asian Games 2018 akan berjalan lancar tanpa ada hambatan. “Kalau saya rasa Sumsel tak masalah. Makanya waktu saya jadi Pangdam disini dianulir sama Kasad karena ‘tidur’ saja. Berarti aman disini,” kata Menhan, saat menghadiri HUT Kodam II Sriwijaya ke-72 di Benteng Kuto Besak (BKB), Palembang, Jumat (5/1). Untuk itu dia, memerintahkan aparat penegak perlu meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi hal- hal yang tidak diinginkan. Menurutnya, ancaman yang membahayakan adalah politik adu domba. “Kalau semua tidak mudah diadu domba, bagus,” katanya. Sedangkan Panglima Kodam II Sriwijaya Mayjen TNI AM Putranto menjamin, wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumsel) yang menjadi wilayah kerja Kodam II Sriwijaya akan selalu aman. Demikian dikatakan Pangdam usai memperingati HUT Kodam II Sriwijaya ke 72 tahun di Lapangan Benteng Kuto Besak Palembang, Jumat (5/1). Pangdam mengatakan, pihaknya telah berkomitmen dengan aparat Kepolisian untuk menjaga keamanan Sumbagsel agar tetap kondusif utamanya selama pelaksanaan pilkada serentak dan asian games tahun 2018. “Harapan kami di usia ke 72 ini berkomitmen dengan Polri, apalagi menghadapi situasi kedepan kami jamin dengan Kapolda situasi di Sumbagsel aman,” katanya. Pada pelaksanaan pilkada, Pangdam kembali menekankan kepada seluruh prajurit TNI untuk tetap netral dan tidak terlibat politik praktis. Bilamana didapati adanya oknum TNI yang terlibat ataupun memihak salah satu kandidat kepala daerah sanksi tegasnya tak lain adalah pemecatan. “Saya sudah lakukan kegiatan proteksi, penyuluhan agar prajurit TNI tidak terlibat politik dan narkoba. Terbukti akan dipecat. Tidak ada ampun,” katanya. Sedangkan Kapolda Sumsel Irjen Pol. Zulkarnain mengatakan, pengamanan pilkada 2018 di tanggal 27 Juni 2018 dan Asian Games 8 Agustus 2018 pihaknya full di bantu TNI dan Pangdam II Sriwijaya . “Karena kekuatannya itu Polri dibantu TNI bahkan anggarannyapun ada , jadi dengan kata lain itu sudah riil dibantu untuk pilkada , maupun untuk Asian Games 2018,” katanya. Untuk pilkada pihaknya, membentuk tim siber crime, siber troop untuk memonitor hoak atau ujaran kebencian termasuk ancaman dari medsos yang hoak. “Kita bentuk saber pungli yang termasuk untuk pilkada ini, kalau ada money politik, apakah kami sub dari Mabes Polri atau kami berdiri sendiri itu kami lakukan,” katanya. Karena itu dia, mengajak agar jangan melakukan perilaku hoak akan dikenakan Undang-Undang ITE,” Kami menghimbau jangan sekali-kali memfitnah , jangan sekali-kali membenturkan pasangan calon melalui media sosial, mulai sekarang sudah mulai, kalau ada ujaran kebencian, ada kampanye negatip, black campaigne melalui sosial media akan kami monitor,” katanya.#osk/BP MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
BPBD Prov.Sumsel Gelar Rakor Terpadu Pengendalian Karhutlabun Tahun 2018
Palembang, Sumselprov.go.id --- Badan Pengendalian Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan lahan dan kebun (Karhutlabun) di ruang rapat kantor Dinas Kehutanan Prov.Sumsel, di Palembang, Jumat (05/01/2018). Rapar koordinasi pengendalian karhutlabun ini dipimpin langsung Staf Khusus Gubernur Sumsel Bidang Perubahan Iklim, DR. Najib Asmani, didampingi Kalaksa BPBD, H.Iriansyah, SKM., M.Kes dan Plt. Kepala Dinas Kehutanan, Ir.Tumbur Marpaung M.Si Selain itu, hadir Perwakilan dari Dinas Perkebunan Prov.Sumsel, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov.Sumsel, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov.Sumsel, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Sumsel, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumsel dan tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan ini, Kalaksa BPBD Prov.Sumsel, H.Iriansyah mengatakan kondisi Karhutla Sumatera Selatan didasari Rapat Kerja Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan Kebun dan Lahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, pada Hari Selasa 19 Desember 2017 di Jakarta dari data yang ada Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI) dan Muara Enim salah satu daerah rawan terjadinya kebakaran lahan dan hutan. "Kalau di Sumsel sejauh ini ada 3 titik paling rawan terjadinya karhutla itu, yaitu OKI, OI termasuk Kabupaten Muara Enim," sebut Iriansyah. Orang nomor satu di BPBD Prov.Sumsel ini mengatakan dari data pengalaman sebelumnya, saat musim kemarau titik api di wilayah Sumsel lumayan besar, terutama di 3 kabupaten yaitu OKI,OI dan ME. “Kebakaran pada malam hari yang menjadi masalah selama ini, dikarenakan ketebatasan sarana dan prasarananya serta jauhnya dari sumber air, untuk itu kedepan segala kendala dapat ditanggulangi bersama-sama, bekerja bersama-sama”, kata Iriansyah. Sementara Staf Khusus Gubernur Bidang Perubahan Iklim, H.Najib Asmani, memberikan apresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi ini dan Sumsel dinilai terbaik kinerja daerah bukan saja pengendalian kebakaran dan beberapa inovasi terutama Bios 44 dan Teknologi Pemadaman dari Polda sehingga Sumsel dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui kemitraan penggelolaan landskip mendapat penghargaan Juara Kesatu se- Indonesia. upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan akan lebih efektif dan efisien, bila dilaksanakan sebelum terjadinya kebakaran hutan dan lahan, baik dari personil yang terampil serta peralatan yang memadai berupa pompa, selang, dan pendanaan dari semua sektor yang terkait, termasuk penggunaan dana bantuan desa. Perlunya peralatan penanggulangan karhutla yang multifungsi serta mampu bergerak cepat berbagai medan diwilayah kebakaran hutan dan lahan, yang saat ini sedang dikembangkan rancang bangunnya oleh Korem 044 Gapo lanjut Najib. Perlu dilakukan penguatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di dekat kawasan yang rentan terbakar dan masyarakat yang biasa memanfaatkan hutan dan lahan baik, lahan hutan, perkebunan dan pertanian dengan cara membakar, kata staf Khusus Gubernur Bidang Perubahan Iklim. “Menyangkut kegiatan Asian Games 2018, meningkatkan kinerja yang selama ini sudah melakukan pengendalian kebakaran. Dari tahun 2015 sampai 2017 kejadian Karhutla menurun terus. Selama ini daerah OKI, Muba dan Banyuasi sudah terkendali tetapi ada daerah baru yaitu Ogan Ilir dan Muara Enim cenderung sering terjadi Karhutlabun”, Kata Najib Kedepannya akan ditingkatkan lagi melalui pemberdayaan masyarakat di pedesaan, ada sekitar 170 desa yang rawan Karhutlabun ditambah Muara Enim bisa menjadi 200 desa selama ini Muara Enim belum termasuk desa rawan Karhutlabun, kita akan bina masyarakat dan dinas-dinas akan turun di wilayah tersebut menjelang Asian Games karena even ini mempertaruhkan nama bangsa, jadi melibatkan langsung masyarakat yang selama ini memang sudah dilaksanakan. Melalui Dana Desa ada beberapa program-program yang bisa dilaksanakan di desa melalui Peraturan Desa (PERDES). Pertama Kita akan melakukan Coach agar Kabupaten segera menerbitkan PERDES supaya dananya bisa digunakan, ujar Najib kepada Tim Media Center Diskominfo. Dalam rapat koordinasi ini pula sejumlah pihak menyampaikan pendapatnya, upaya apa saja yang akan dilakukan untuk pencegahan dini terjadinya Karhutlabun sehingga tahun 2018 Sumsel Bebas Asap Bisa Terwujud. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY/FS
Sumsel
Sekda Hadiri Apel Pasukan Operasi Mantap Praja Musi Tahun 2018
Palembang, Sumselprov.go.id -- Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Musi Tahun 2018 dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2018. Apel ini sekaligus menyatakan kesiapan TNI, Polri dan aparat pemerintah terkait dalam mengawal pengamanan tahapan pilkada serentak 2018 di wilayah Sumsel. Apel gelar pasukan dipimpin langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol. Zulkarnain di Lapangan Apel Mapolda Sumsel, Jum'at (5/1). Hadir dalam kesempatan ini Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Nasrum Umar, Asisten I Setda Sumsel, Ahmad Najib, serta perwakilan FKPD Provinsi Sumsel lainnya. Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain mengatakan, Polda Sumsel telah membentuk 6 satgas pengamanan seluruh tahapan pilkada serentak 2018 di wilayah Sumsel. Menurutnya, selain pengamanan tahapan pilkada pengamanan yang dilakukan meliputi beberapa hal diantaranya pengamanan pasangan calon, penyelenggara pilkada termasuk perkantorannya, kemudian logistik, dan masyarakat yang melaksanakan pemilihan sehingga jangan sampai terjadi permasalahan di masyarakat "Jadi kami sudah siap, ada enam satgas yang kita bentuk, melalui apel ini menyatakan kesiapan kita bersama TNI dan aparat pemerintah terkait, dan ada anggarannya dari pemerintah daerah," ungkapnya. Lanjut Kapolda, dalam pengamanan seluruh tahapan pilkada serentak di Sumsel akan melibatkan kurang lebih 8.000 personel. Selain itu akan disiapkan tim pengawalan kepada masing-masing pasangan calon. "Jumlah personel yang akan diturunkan sesuai dengan tahapan pelaksanaan pilkada, pengamanan pilkada di dukung anggaran dari pemerintah Provinsi sebesar Rp55 Miliar dan Kabupaten/Kota sebesar 19 Miliar sesuai amanat undang-undang. Kita juga bentuk satgas money politik dan satgas siber optik untuk mengawal pilkada ini," tegasnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY