Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Gubernur Sumsel Herman Deru Bersama TLCI Chapter 22 Palembang Touring ke Kota Pagaralam
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru bersama komunitas Toyota Land Cruiser Indonesia (TLCI) Chapter 22 Palembang memulai kegiatan touring menuju Kota Pagar Alam, Jumat (5/12/2025).Kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ajang perjalanan bersama, tetapi juga dirangkai dengan promosi potensi wisata daerah serta penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat. Sebelum keberangkatan, Gubernur Herman Deru menyampaikan rasa syukur karena rencana touring yang telah disusun sejak beberapa waktu lalu akhirnya dapat terlaksana dengan baik.
Sumsel
Gubernur Sumsel Herman Deru Dianugerahi Penghargaan Bapak Pariwisata
Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru dianugerahi penghargaan sebagai Bapak Pariwisata oleh Asosiasi Pelaku Wisata Indonesia (ASPPI). Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Dr. Drs. H. Edward Candra dalam acara Jamuan Makan Malam Gubernur Sumsel bersama Peserta Munas ASPPI ke VI dan " Buyer-Seller" Journey of Sriwijaya di Griya Agung, Kamis (4/12/2025) malam.Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi Gubernur Herman Deru dalam memajukan daerah dan mengembangkan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumsel.Dalam kesempatan itu, Sekda menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta Munas dan Travelmart yang telah hadir dari berbagai provinsi di Indonesia dan dari mancanegara. Kehadiran para tamu undangan menurutnya adalah kehormatan sekaligus menjadi energi positif bagi kemajuan pariwisata Sumatera Selatan.
Sumsel
Dukung Restorative Justice, Herman Deru Gandeng Kejaksaan dan Kepala Daerah Terapkan Pidana Kerja Sosial
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan serta Bupati/Walikota se-Sumsel bersama Kejaksaan Negeri se-Sumsel mengenai Sinergitas Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi Pelaku Pidana. Kegiatan berlangsung di Griya Agung, Kamis (4/12/2025).Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyampaikan apresiasi atas inisiatif pelaksanaan mekanisme pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan di wilayah hukum Sumsel. Menurutnya, kebijakan ini menjadi langkah penting dalam menciptakan keadilan yang lebih humanis serta membantu mengurangi beban anggaran negara.“Dari hasil survei, biaya makan narapidana di Indonesia pada tahun 2018 saja sudah mencapai sekitar 2 triliun. Bayangkan bagaimana kondisinya di tahun-tahun berikutnya. Anggaran sebesar itu seharusnya bisa dialihkan untuk membangun,” ujar Gubernur.Ia menegaskan bahwa hadirnya mekanisme pidana kerja sosial dalam UU 1/2023 tentang KUHP merupakan jawaban atas harapan masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri.“ Terima kasih kepada Kajati dan Sesjampidum. Penegakan hukum yang baik adalah pondasi penting bagi pembangunan bangsa,” tuturnya.Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Dr. Ketut Sumandana SH., MH., dalam sambutannya menekankan pentingnya kesepahaman seluruh pemangku kepentingan jelang pemberlakuan KUHP baru pada Januari 2026.“Dalam UU yang baru nanti diatur mengenai penempatan korban maupun tersangka serta mekanisme kerja sosial. Kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri tanpa kolaborasi bersama pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan seluruh stakeholder,” jelasnya.Ia menambahkan bahwa KUHP baru juga mulai menerapkan hukum adat lokal serta pendekatan humanis dalam penyelesaian perkara. Dengan tingginya biaya penegakan hukum saat ini, diperlukan solusi bersama agar tindak pidana dapat ditekan semaksimal mungkin.Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Dr. Undang Mungopal SH., MH., mewakili Jampidum, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini.“Pidana kerja sosial yang akan dimulai diberlakukan pada 2 Januari 2026 merupakan bagian dari transformasi besar penegakan hukum kita. KUHP baru sangat berbeda dari sebelumnya karena mengedepankan restorative justice serta memadukan hukum modern dan dinamika sosial masyarakat,” ungkapnya.Dalam kesempatan tersebut, PT Jamkrindo turut memaparkan peran mereka sebagai lembaga penjamin pembiayaan bagi UMKM dan dukungan terhadap pelaksanaan restorative justice oleh kejaksaan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kolaborasi ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan sekaligus menjadi bagian dari solusi pemidanaan yang lebih konstruktif.Acara ini dihadiri oleh Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan, para Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan, para Kepala OPD, serta pejabat terkait lainnya.
Sumsel
Gubernur HD Harap di Usia Ke-3 Tahun , PTTUN Palembang Terus Menjadi Tempat Masyarakat Dapatkan Keadilan
Palembang — Gubernur Sumatera Selatan menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-3 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Palembang yang digelar di Kantor PTTUN Palembang, Kamis (4/12/2025).Dalam sambutannya, Gubernur Sumsel mengingat kembali sejarah kehadiran PTTUN di Sumatera Selatan sebagai salah satu lembaga peradilan penting yang berdiri bersamaan dengan provinsi tetangga. Ia meyakini PTTUN Palembang diisi oleh para hakim yang kredibel dan berintegritas tinggi.“Tidak terasa sudah tiga tahun kita memiliki gedung yang megah ini. Saya doakan agar seluruh jajaran dapat menjalankan tugas sesuai tagline dalam mewujudkan peradilan inklusif dan berkeadilan. Kita semua memegang amanah dari masyarakat dan negara. Semoga PTTUN Palembang terus menjadi tempat masyarakat memperoleh keadilan,” ujar Gubernur.Dalam rangka usia ke-3, PTTUN Palembang juga memberikan penghargaan kepatuhan pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara se-Sumatera Selatan kepada:Kabupaten LahatKantor BPN PalembangKabupaten Ogan Komering IlirSementara itu, Dirjen Badan Peradilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, SH., MH., berpesan agar motto HUT kali ini tidak hanya menjadi slogan semata. Menurutnya, keadilan harus dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya mewujudkan peradilan yang profesional, transparan, serta menjauhi praktik transaksional sesuai arahan Mahkamah Agung.Ketua PTTUN Palembang, A. Syaifullah, SH., dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa tema peringatan HUT ke-3 yaitu “PTTUN Memberikan Peradilan Inklusif Berkeadilan” menjadi komitmen untuk menghadirkan layanan peradilan yang inklusif, berbasis elektronik, dan mudah diakses. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumsel atas hibah tanah yang memungkinkan PTTUN Palembang berdiri dan beroperasi hingga saat ini.Acara turut dihadiri Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Sumsel Zulkarnaen, SE., MM., Kadishub Sumsel Arinarsah, Plt. Karo Umum Darmayanti, Karo Humas dan Protokol Sumsel Tony Kurniawan, serta sejumlah pejabat lainnya.
Sumsel
Sekda Sumsel : Perempuan Harus Miliki Pendidikan dan Keterampilan Untuk Kurangi Angka Kekerasan
Palembang, Dalam rangka memperingati Hari Ibu tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sumsel menyelenggarakan seminar bertema “Perempuan Berdaya, Bebas dari Kekerasan, Menuju Indonesia Emas 2045”. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, H. Edward Candra, di Graha Bina Praja, Kamis (4/12/2025).Dalam arahannya, Sekda Edward Candra menyoroti tingginya angka kekerasan, termasuk kasus yang menimpa laki-laki. Ia menekankan bahwa meskipun kesetaraan gender secara hak sudah tidak ada perbedaan, isu ini sering dipandang sebelah mata, sehingga penting untuk segera disikapi guna menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.Edward Candra menyebutkan dua faktor utama yang memicu kekerasan: ekonomi dan pendidikan."Pendidikan dan keterampilan adalah hal yang penting dalam mengurangi angka kekerasan, karena perempuan yang berbekal pendidikan memiliki bekal dan kemandirian," ungkapnya.Ia juga menambahkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menangkal dan memfilter konten di media sosial yang berpotensi memicu kekerasan.Sementara itu Kepala DPPPA Provinsi Sumsel, M. Zaki Aslan, S.I.P., M.Si., memaparkan data yang mengkhawatirkan. Dalam empat tahun terakhir, kasus kekerasan fluktuatif namun tetap tinggi: 471 kasus (2022), 688 kasus (2023), 545 kasus (2024), dan 591 kasus (2025)."Jumlah dari kasus ini, yang tertinggi adalah kekerasan seksual dalam rumah tangga, baik yang masih duduk di bangku SMA bahkan SD," tegas Zaki.Ia menambahkan, kekerasan seringkali dilakukan oleh orang di lingkungan terdekat, seperti pacar dan anggota keluarga. Zaki juga menyoroti bahwa banyak kasus tidak terlaporkan, membuat isu ini tetap menjadi ancaman serius.Zaki Aslan menegaskan bahwa seminar ini merupakan upaya meningkatkan kesadaran generasi muda tentang tanggung jawab terhadap kekerasan. Peserta diajak untuk menjadi Agen of Change dan agen advokasi yang siap menciptakan lingkungan aman, inklusif, dan responsif gender, serta membantu korban untuk segera melapor.Turut hadir paalra Kepala OPD Prov Sumsel
Sumsel
Respon Cepat Bantu Korban Bencana Aceh dan Sumbar, Gubernur HD Lepas 23 Unit Kendaraaan Bantuan Logistik
Palembang, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, secara simbolis melepas rombongan bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Provinsi Sumsel dan masyarakat Sumsel untuk korban bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Acara pelepasan berlangsung di Griya Agung, Rabu (3/12/2025).Aksi solidaritas ini dilakukan sebagai respons cepat terhadap duka mendalam yang diakibatkan bencana alam, di mana banyak harta benda hilang dan nyawa terenggut.Gubernur HD menyampaikan bahwa bantuan yang dikirimkan merupakan hasil koordinasi terpadu untuk memastikan barang yang disalurkan adalah yang paling dibutuhkan."Apa yang paling dibutuhkan di sana, ini yang kita berikan. Hasil dari koordinasi, bantuan ini meliputi bahan makanan, pakaian, tenda, serta keperluan lainnya," jelas HD.Total bantuan logistik diangkut menggunakan 23 unit kendaraan mulai dari mobil hingga truk. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi erat antara berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMN, BUMD, hingga Kodam II/Sriwijaya, yang bahu membahu meringankan beban saudara-saudara yang terdampak.Pesan Peringatan dan KesiapsiagaanHerman Deru berharap bantuan ini dapat meringankan hati para korban. "Kita membayangkan bagaimana terpuruknya hati saudara-saudara kita di sana. Ini guna meringankan beban mereka," ungkapnya.Lebih lanjut, HD menekankan bahwa bencana yang terjadi di wilayah lain harus menjadi peringatan bagi seluruh pihak di Sumsel untuk lebih menjaga alam. Beliau menegaskan bahwa Sumsel sendiri telah bersiaga penuh, ditandai dengan pelaksanaan apel siaga guna mengantisipasi cuaca ekstrem.Kepada para personel yang turut serta dalam rombongan, HD berpesan agar menjaga kekompakan dan memberikan pertolongan dengan semangat kebersamaan."Dari hati saya ucapkan terima kasih atas bantuan dari semua pihak ini, ini merupakan naluri kebersamaan," tutupnya, memuji solidaritas masyarakat Sumsel.Turut hadir para kepala Forkopimda Sumsel
Sumsel
Pastikan Sesuai Target dan Bermanfaat bagi Masyarakat, Gubernur HD Tinjau Progres Peningkatan Jalan Wilayah Pampangan
Pampangan, OKI — Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru meninjau progres peningkatan jalan di wilayah Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang didanai dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) dari Gubernur Sumsel untuk OKI dan merupakan salah satu dari 85 kegiatan progres peningkatan ruas jalan di Kabupaten OKIKunjungan ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sumsel dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai target dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan bahwa pembangunan bukan hanya sebatas janji, tetapi harus diwujudkan melalui karya nyata. Ia menegaskan, setiap keluhan masyarakat menjadi perhatian serius pemerintah.“Adanya keluhan masyarakat OKI, khususnya terkait Jalan Tulung Selapan, langsung kami tindak lanjuti. Ruas-ruas jalan di area OKI memang menjadi perhatian kami agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata,” ujar Gubernur.Pada tahun anggaran 2025, Total Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) dari Gubernur Sumsel untuk OKI mencapai 371 miliar rupiah, dengan 85 kegiatan progres peningkatan ruas jalan. Dengan besarnya dukungan ini, Gubernur berharap masyarakat dapat menjaga dan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun.“Besar harapan saya masyarakat OKI dapat merawat dan menggunakan jalan-jalan ini dengan baik. Hampir seluruh wilayah OKI mendapat perhatian, dan kami juga mengapresiasi kerja Bupati OKI Muchendi yang terus memperjuangkan kebutuhan masyarakatnya,” tambah Gubernur.Sementara itu, Bupati Ogan Komering Ilir Muchendi Mahzarekki menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian besar Pemerintah Provinsi terhadap pembangunan jalan di daerahnya.“Rasanya seperti berbuka puasa setelah lama menunggu. Jalan SP Padang – Pampangan hingga Selapan ini sudah lama diimpikan masyarakat. Tentunya kami dan masyarakat OKI mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan dan rekan-rekan DPRD Sumsel. Kalau tidak dibantu, belum tentu kami bisa memperbaiki dan menikmati jalan yang layak di akhir 2025. Sekali lagi, atas nama masyarakat OKI, kami mengucapkan banyak terima kasih,” ungkap Bupati.Turut hadir dalam peninjauan ini Kadis PUBM Sumsel Affandi serta sejumlah pejabat terkait yang mendampingi rangkaian kegiatan tersebut.
Sumsel
Dukung Kedaulatan Pangan Nasional, Sekda Sumsel Sampaikan Aspirasi Daerah ke Komisi IV DPR RI
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, H. Edward Candra, menerima kunjungan kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Graha Bina Praja, Selasa (2/12/2025).Kunjungan ini merupakan bagian dari Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.Edward Candra menyampaikan bahwa pertemuan ini adalah kesempatan penting bagi daerah untuk menyuarakan aspirasi ketahanan pangan. Ia menyoroti keunggulan Sumsel sebagai lumbung pangan nasional yang memiliki potensi lahan rawa lebak mencapai 2,1 juta hektare, menjadi kekuatan utama produksi padi, terutama saat musim kemarau."Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi yang dipercaya sebagai lokasi strategis pengembangan food estate," ungkap Edward Candra.Pemprov Sumsel terus menguatkan strategi pangan melalui: Optimasi Lahan dan Cetak Sawah, pemberian bantuan benih dan alat mesin pertanian (alsintan), penguatan Brigade Pangan, serta perlindungan kesejahteraan petani.Sebagai inovasi daerah, Pemprov juga menjalankan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) untuk kemandirian masyarakat.Sekda Edward Candra berharap kunjungan Panja RUU Pangan DPR RI ini menjadi momentum strategis untuk menyempurnakan kebijakan pangan nasional yang lebih adaptif terhadap krisis global, berpihak kepada petani, menjaga kelestarian lingkungan, serta menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan bangsa.Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menyatakan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan menghimpun masukan serta pandangan langsung dari pemerintah daerah hingga petani."Kami ingin menggali langkah strategis penguatan ketahanan pangan, data base, dan diservisifikasi pangan lokal. Kami berharap pandangan yang seluas-luasnya dan masukan yang konstruktif sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan," ujarnya.Dalam sesi diskusi, terungkap beberapa permasalahan di lapangan, termasuk kendala pada infrastruktur irigasi persawahan (saluran sekunder dan primer) yang belum optimal, menyebabkan Indeks Pertanaman (IP) hanya 20%yang bisa ditanam dua kali. Selain itu, masalah alih fungsi lahan, perlindungan petani dan nelayan, serta hilirisasi perikanan untuk menambah nilai jual juga menjadi perhatian utama yang dibahas bersama.Turut hadir Para Kepala OPD
Sumsel
Gubernur HD : Sinergitas Bentuk Citra Positif Bagi Inflasi dan Perkembangan Ekonomi Sumsel
Palembang — Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru membuka Rapat Koordinasi sekaligus Capacity Building High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten/Kota se-Sumsel. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Aryaduta Palembang, Selasa (2/12/2025).Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa capaian Sumsel sebagai salah satu provinsi dengan pengendalian inflasi terbaik merupakan buah kerja sama seluruh pemangku kepentingan.“Ini berkat kekompakan kita semua—BI, BPS, OJK, TPID, TP2DD, OPD, hingga seluruh lapisan yang terus bersinergi membentuk citra positif bagi inflasi dan perkembangan ekonomi Sumatera Selatan,” ujar Deru.Gubernur juga menyinggung inovasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang lahir pada 2021 sebagai respons terhadap tantangan pengendalian inflasi di tengah keterbatasan selama masa pandemi. Menurutnya, terobosan tersebut terbukti memberikan dampak nyata bagi stabilitas harga dan ketersediaan pangan.Ia mengingatkan agar agenda pertemuan ini tidak hanya menjadi ritual tahunan, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk bertukar ide, merumuskan langkah konkret, serta memperkuat upaya pertumbuhan ekonomi daerah.Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Bambang Pramono dalam laporannya menyampaikan apresiasi kepada para penerima TPID dan TP2DD Awards 2025. Ia menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat outcome pengendalian inflasi daerah. Pertumbuhan ekonomi Sumsel berada pada kisaran 5,2%, lebih tinggi dari nasional yang mencapai 5,04%. Inflasi tahunan Sumsel tercatat 2,91%, sedikit di atas inflasi nasional yang berada di angka 2,72%.Masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum menyelesaikan pengumpulan data sebagai bagian dari monitoring inflasi.Ia juga menekankan pentingnya menjaga konsumsi pemerintah serta memperhatikan realisasi belanja agar roda perekonomian tetap bergerak optimal. Bambang menilai bahwa inovasi GSMP menjadi salah satu program paling nyata dalam membantu pengendalian inflasi di Sumsel.“GSMP ini luar biasa, memberikan dampak langsung terhadap stabilitas harga. BI siap mendampingi dan mendukung penuh pelaksanaan program GSMP pada 2025 dan 2026,” tegasnya.Acara ini turut dihadiri Walikota Lubuk Linggau Rachmat Hidayat, Wakil Bupati Ogan Ilir H. Ardani, Kepala OJK Sumsel Arifin Susanto, Sekda Sumsel H. Edward Candra, serta Sekda dan perwakilan kabupaten/kota se-Sumsel, Para Kepala OPD Sumsel dan jajaran terkait lainnya.Rakor dan Capacity Building TPID–TP2DD ini diharapkan menjadi langkah kuat untuk menjaga stabilitas harga, memperluas digitalisasi sistem keuangan daerah, sekaligus memperkokoh pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan di tahun-tahun mendatang