Palembang — Gubernur Sumatera Selatan menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-3 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Palembang yang digelar di Kantor PTTUN Palembang, Kamis (4/12/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Sumsel mengingat kembali sejarah kehadiran PTTUN di Sumatera Selatan sebagai salah satu lembaga peradilan penting yang berdiri bersamaan dengan provinsi tetangga. Ia meyakini PTTUN Palembang diisi oleh para hakim yang kredibel dan berintegritas tinggi.
“Tidak terasa sudah tiga tahun kita memiliki gedung yang megah ini. Saya doakan agar seluruh jajaran dapat menjalankan tugas sesuai tagline dalam mewujudkan peradilan inklusif dan berkeadilan. Kita semua memegang amanah dari masyarakat dan negara. Semoga PTTUN Palembang terus menjadi tempat masyarakat memperoleh keadilan,” ujar Gubernur.
Dalam rangka usia ke-3, PTTUN Palembang juga memberikan penghargaan kepatuhan pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara se-Sumatera Selatan kepada:
Kabupaten Lahat
Kantor BPN Palembang
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Sementara itu, Dirjen Badan Peradilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, SH., MH., berpesan agar motto HUT kali ini tidak hanya menjadi slogan semata. Menurutnya, keadilan harus dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya mewujudkan peradilan yang profesional, transparan, serta menjauhi praktik transaksional sesuai arahan Mahkamah Agung.
Ketua PTTUN Palembang, A. Syaifullah, SH., dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa tema peringatan HUT ke-3 yaitu “PTTUN Memberikan Peradilan Inklusif Berkeadilan” menjadi komitmen untuk menghadirkan layanan peradilan yang inklusif, berbasis elektronik, dan mudah diakses. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumsel atas hibah tanah yang memungkinkan PTTUN Palembang berdiri dan beroperasi hingga saat ini.
Acara turut dihadiri Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Sumsel Zulkarnaen, SE., MM., Kadishub Sumsel Arinarsah, Plt. Karo Umum Darmayanti, Karo Humas dan Protokol Sumsel Tony Kurniawan, serta sejumlah pejabat lainnya.
