Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Respon Permintaan Menhub, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Usulkan Beberapa Upaya Tingkatkan Penggunaan LRT
Palembang, sumselprov.go.id- Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni menghadiri secara virtual rapat bersama Menteri Perhubungan RI dalam rangka Optimalisasi Angkutan Umum Bus By The Service & LRT. Rapat juga dihadiri oleh Asisten II Ekonomi dan Pembangunan, Ir. Basyaruddin, S.T.,M.T.,M.Sc., dan Para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel di Sumsel Command Center, Jumat, (15/3/2024). Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni mengusulkan beberapa hal guna meningkatkan penggunaan LRT di Sumsel antara lain terkait penggunaan mobil bus pada beberapa rute yang masih kosong untuk digunakan bis kecil agar operasional tidak besar dan pemenuhan penumpang dapat lebih maksimal. "Selain itu, kita bisa diskusikan agar dibuka ruang penganggaran yang bisa bersumber dari APBD provinsi. Penambahan feeder dirasa penting sehingga kami juga siap berkoordinasi dengan perusahan di Sumsel dengan dana-dana yang bersumber dari CSR dan kemehub melalui BUMN dan dunia usaha,"jelasnya. Selain itu, pengembangan Jakabaring juga bisa dilakukan melalui dana yang bersumber bersama dari CSR BUMN. Untuk optimalisasi pemanfaatan LRT perlu dilakukan penambahan tempat parkir di Jakabaring dan cinde. Dan untuk jangka panjang pengembangan ini perlu dikaji dan lakukan bersama-sama. "Saat ini juga sedang dilakukan pengembangan wisata kota Palembang, ini juga bisa memperbaiki tingkat penumpang di LRT, masifkan LRT dengan berkunjung ke kunjungan wisata dengan LRT, masif memperkenalkan LRT ke anak-anak sekolah, serta sosialisasi kepada masyarakat,"katanya. Fatoni berkomitmen meneruskan kebijakan yang sudah ada. Untuk itu, Ia menghimbau ASN, BUMN, BUMD untuk terus mendorong berbagai penyelenggaraan event-event daerah dan nasional sehingga pemanfaatan LRT juga dapat dioptimalkan. "Pemprov Sumsel siap membantu dan mendukung kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan dalam kegiatan ini serta akan menyiapkan anggaran yang diperlukan, " Katanya. Terutama terkait pengembangan Jakabaring karena terkait LRT. Perlu ada kebijakan dari pemprov dan pemkot agar angkutan ini lebih diinginkan masyarakat serta tetap nyaman dan bermanfaat. "Kami menunggu arahan apa yang bisa kami lakukan. Oleh karena itu, saya mendukung agar kajian ini dapat ditetapkan bersama agar semua sinergi dan pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal, " Tandasnya. Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengungkapkan rapat ini dilakukan dalam rangka evaluasi progres penggunaan LRT dan feeder di Kota Palembang. Budi mengajak Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang terus konsisten mendukung pengelolaan dan pemanfaatan LRT. "Kita harap kita akan meningkatkan layanan yang telah kita berikan, dengan terus memberikan harga-harga khusus dan bahkan mengembangkan feeder karena mayoritas penumpang menggunakan feeder, "ujarnya. Selain itu, Pemanfaatan program Bus by The Service (BTS) di Palembang dinilai telah berjalan dengan baik atas kerjasama yang baik dengan melibatkan Prof. Erika Buchari yang merupakan pakar atau pengamat transportasi dari Akademisi Universitas Sriwijaya. "Palembang telah mendapatkan subsidi dari Kemenhub dalam upaya optimalisasi pemanfaatan LRT dibanding kota lainnya. Sehingga wajib bagi kita untuk memberikan contoh bagi kota lainnya,"katanya. LRT merupakan Legacy kita bersama, oleh sebab itu, Budi mengajak Pemprov Sumsel dan Kota Palembang menjaga dan merawat bersama LRT bersama feeder-feeder yang ada dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, juga dibahas overview kinerja pelayanan penumpang dan feeder LRT Sumsel, permasalahan feeder LRT Sumsel, dan pemaparan layanan BTS Trans Musi Palembang serta berbagai percepatan reformasi angkutan kota Palembang. Turut hadir secara virtual Pj Walikota Palembang, Ratu Dewa.
Sumsel
Tyas Fatoni Buka Bazar Ramadhan dan Pasar Murah, Warga Ramai Antri Beras
Palembang, sumselprov.go.id- Dalam rangka menyediakan bahan pokok murah ditengah Bulan Suci Ramadhan 1445 H, Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan menggelar Bazar Ramadhan dan Pasar Murah di halaman Kantor DWP Provinsi Sumsel, Jum'at (15/3/2024) Mengingat Bazar Ramadhan dan Pasar Murah hanya dilaksanakan satu hari di halaman Kantor DWP Prov. Sumsel, terlihat antusias tinggi dari masyarakat mengantri untuk mendapatkan beras murah yang terdapat pada bazar dan pasar murah tersebut dengan harga Rp52.000/5 Kg. Usia mengunjungi setiap tenant dan bertegur sapa dengan pelaku usaha dan masyarakat yang hadir pada Bazar Ramadhan dan Pasar Murah tersebut, Tyas Fatoni menjelaskan kepada awak media tujuan digelarnya kegiatan tersebut dalam rangka untuk menyediakan keperluan bahan pokok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka di Bulan Suci Ramadhan, dimana mayoritas kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan harga. "Kita gelar ini untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka dibulan suci Ramadhan dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di pasar. Selain itu kami juga sebagai pemerintah ingin hadir ditengah masyarakat untuk menyediakan kebutuhan pangan tersebut", ucapnya kepada awak media. Ia juga berharap semoga kegiatan serupa dapat terus digelar oleh pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya. "Harapan kami, semoga ini bukan yang terakhir untuk diselenggarakan. Semoga pemerintah terus dapat hadir dalam membantu masyarakat", ujarnya mengakhiri wawancara. Selain Beras, ada juga komoditas lain yang dijual pada bazar dan pasar murah tersebut. Diantaranya Minyak Goreng, Daging Kerbau, 50 Paket Sembako Alfamart, Telur Ayam, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabe, Tomat, Pempek, Kelempang Gula Pasir, Lauk Masak dan lain sebagainya. Turut hadir Plt. Ka. Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel, Henny Yulianti, S.IP., MM dan Para Anggota TP PKK Prov. Sumsel.
Sumsel
Sekda Supriono Safari Ramadhan Bersama Pemprov Sumsel dan Bank Sumsel Babel
Palembang, sumselprov.go.id- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, SA Supriono menghadiri ibadah Sholat Isya dan Tarawih bersama Pemerintah Provinsi Sumsel dan Bank Sumsel Babel di Lobby Bank Sumsel Babel Kantor Pusat, Kamis (14/3/2024) malam. Hadir juga pada kesempatan itu Pj Ketua TP PKK Provinsi Sumsel, Tyas A Fatoni, Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Hj RA Anita Noeringhati, Komisaris Utama Bank Sumsel Babel, Eddy Junaidi AR serta jajaran Komisaris dan Direksi Bank Sumsel Babel lainnya. Dalam sambutannya Supriono mengajak semua hadirin untuk bersama mensyukuri nikmat Allah SWT. Atas nama Pemprov Sumsel, Supriono juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Sumsel Babel yang telah menjadi tuan rumah kegiatan tersebut. "Terima kasih kepada Bank Sumsel Babel. Semoga rangkaian ibadah kita di bulan Ramadhan ini diterima Allah SWT," ucapnya. Sementara itu, Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsudin menyampaiakan bahwa keluarga besar Bank Sumsel Babel sangat berterima kasih karena dipercaya menjadi ruan rumah kegiatan sholat Isya dan Tarawih berjamaah. Achmad Syamsudin mengatakan, Bank Sumsel Babel juga melaksanakan berbagai kegiatan selama bulan Ramadhan tahun ini seperti pengajian, buka puasa bersama dan lainnya serta promo mudik gratis ke Kota Lubuk Linggau dan Provinsi Lampung. "Selain itu, Bank Sumsel Babel juga terus menggulirkan program pencegahan stunting, pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi. Di bulan Ramadhan ini kita juga mengadakan pelayanan penukaran uang baru serta program zakat," ujarnya. Disela ibadah Sholat Isya dan Tarawih bersama di isi juga dengan kegiatan ceramah agama oleh Ustad Ahmad Mizan dan penyerahan santunan kepada anak-anak panti asuhan. Turut hadir Forkopimda Provinsi Sumsel serta para kepala OPD Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pj Gubernur Agus Fatoni Hadiri Rakorsus Antisipasi Karhutla Bersama Sejumlah Menteri
Jakarta, sumselprov.go.id- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis (14/3/2024) pagi. Rakorsus dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto. Dalam kesempatan itu Pj Gubernur Agus Fatoni mengatakan rakorsus tersebut dia memaparkan langkah-langkah dan program penanganan karhutla yang dilakukan Pemprov Sumsel. "Nah tahun ini kita tetap melakukan langkah-langkah seperti pada tahun lalu, meniru pola pada tahun lalu dengan tetap meningkatkan dan mengoptimalkan sejak awal sehingga penanganannya bisa lebih efektif lagi", katanya. Fatoni optimis Pemprov Sumsel ke depan akan lebih baik lagi dalam penanganan karhutla. "Tahun lalu kita mendapatkan apresiasi dari KLHK dalam penanganan karhutla, untuk itu tahun ini tentu kita akan lebih baik,” harapnya. Fatoni menjelaskan dalam Rakorsus karhutla ini, dia pun menyampaikan rekomendasi bagi pemerintah pusat. "Tadi kita ada sampaikan pula rekomendasi yang. Perlu strategi dan rencana yang baik melalui penyiapan anggaran, penyiapan personil, kemudian sarana prasarana, termasuk koordinasi di semua stakeholder yang ada harus diperkuat,” tandasnya. Sementara itu Menko Polhukam memberikan beberapa catatan atas laporan dari sejumlah provinsi yang terdampak karhutla. "Menyikapi karhutla dan el nino tahun ini yang diprediksi masih akan terjadi hingga akhir tahun. Maka kita harus mengambil langkah lebih masif sehingga kita menegaskan kembali komitmen seluruh kementerian lembaga, untuk semakin meningkatkan kerjasama dan saling bahu membahu dalam peningkatan upaya penanggulangan karhutla,” kata Hadi Tjahjanto. Dikatakan, berdasarkan prediksi BMKG musim kemarau akan terjadi pada bulan Juni-Juli namun masih normal. Sedangkan pada bulan Maret masih akan terjadi hujan, dan curah hujan pada bulan April masih terjadi. "Pada bulan Mei curah hujan akan berkurang di Sumatera. Pada bulan Juni, Juli, Agustus, September harap diwaspadai akan terjadi potensi karhutlah di Sumsel, Riau, Kalteng. Untuk Jawa-Bali-NTB musim kering akan lebih dulu terjadi,” terangnya. Oleh karenanya Hadi Tjahjanto mengingatkan agar para Kepala Daerah yang wilayahnya berpotensi karhutla agar lebih waspada dan siaga darurat sejak awal. "Lakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di lapangan agar upaya penanggulangan karhutla selaras dengan pemerintah daerah setempat. Berikan juga pendampingan bagi masyarakat petani tentang teknologi dan sosialisasi karhutla,” pungkasnya. Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian yang memberikan masukan agar dalam penanganan karhutla, selain pencegahan yang perlu mendapat perhatian adalah mitigasi pemadaman, dan penanganan pasca bencana. “Pemerintah daerah perlu membuat regulasi penanggulangan bencana, perencanaan anggaran, dan perluasan BPBD hingga ke daerah-daerah,” ucap Tito. Adapun para menteri yang hadir diantaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga para pimpinan lembaga/badan, serta diikuti pula para Kepala Daerah yang wilayahnya berpotensi terjadi karhutla.
Sumsel
Sumsel Tuan Rumah PORNAS KORPRI XVIII Tahun 2025, Usulkan Cabor Prioritas Bowling dan Panahan
Palembang, sumselprov.go.id- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ir. S.A Supriono memimpin Rapat Persiapan Pengukuhan Pengurus BAPOR KORPRI Prov. Sumsel Masa Bakti 2024-2029 dan Pembahasan Usulan Cabang Olahraga PORNAS KORPRI XVIII Tahun 2025. Bertempat di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (14/3/2024). Sumsel yang ditunjuk sebagai tuan rumah memiliki hak untuk mengusulkan 2 (dua) Cabang Olahraga (Cabor) prioritas. Dimana disepakati dalam rapat tersebut bahwa Cabor Bowling dan Panahan yang akan diusulkan untuk menjadi Cabor Prioritas pada PORNAS KORPRI XVIII Sumatera Selatan Tahun 2025. " Untuk semua hal dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pengukuhan Pengurus BAPOR KORPRI Prov. Sumsel Masa Bakti 2024-2029, dapat dipersiapkan sejak sekarang agar dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan" pesan Supriono. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, H. Rudi Irawan, S.sos, M.Si menyampaikan bahwa Pengukuhan Pengurus BAPOR KORPRI Prov. Sumsel Masa Bakti 2024-2029 akan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024 di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel. "Untuk pembukaan PORNAS KORPRI XVIII Sumatera Selatan Tahun 2025, akan dilaksanakan di Stadion Bumi Sriwijaya. Sedangkan pelaksanaan lomba akan dimanfaatkan Jakabaring Sport City. Penutupan di Gedung Palembang Sport and Convention Center (PSCC) ", ungkap Rudi pada forum rapat tersebut. Dilanjutkannya bahwa hingga saat ini, direncanakan ada 12 Cabor yang diperlombakan pada PORNAS KORPRI XVIII Sumatera Selatan Tahun 2025 di Kota Palembang pada bulan Oktober nanti, diantaranya Renang, Voli, Basket, Bulu Tangkis, Catur, Menembak, Gate Ball, Senam Korpri, Tenis Meja, Tenis Lapangan, Panahan dan E-sport. "Untuk pesertanya ini, selain diikuti oleh Anggota Korpri rencananya bisa juga diikuti oleh Universitas - Universitas di Indonesia", tuturnya. Diakhir forum diskusi Sekda Supriono menegaskan untuk Design Logo PORNAS KORPRI XVIII Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dilakukan revisi dengan menampilkan 2 (dua) Cabor Prioritas Sumsel dipadukan dengan Ciri Khas dan Kearifan lokal Sumsel dalam designnya. Turut hadir Para Kepala OPD Prov. Sumsel.
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Hadiri Pengajian Ramadhan 1445 H di Masjid Ar-Raiya DPRD Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id- Pengajian Ramadhan yang dilaksanakan di Masjid Ar-Raiya DPRD Provinsi Sumsel, Rabu (13/3/2024) malam juga dihadiri Ketua TP-PKK Provinsi Sumsel Hj. Anita Noeringhati, Pj. Ketuanya TP-PKK Provinsi Sumsel Tyas Fatoni. Pengajian Ramadhan ini merupakan Kegiatan forkopimda Bersama, dan akan dilaksanakan secara Bergiliran. Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Hadir bersama Forkopimda Provinsi Sumsel dan para pimpinan BUMN/BUMD. "Kegiatan Keagamaan maupun sosial , seperti Bazar, Pasar Murah, ada Bantuan Sosial, kegiatan-kegiatan di Bulan Ramadhan ini tetap dilaksanakan, termasuk Hut Provinsi Sumatera Selatan Ke 78" ujar Fatoni. Fatoni berharap semoga Ramadhan ini kita diberikan kekuatan kesehatan, bisa beribadah dengan penuh, dan mendapat Rahmat, ampunan dari Allah SWT. "Semoga kita makin bertaqwa kepada Allah SWT dan termasuk dalam golongan orang yang selalu mencintai masjid" pungkasnya.
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Fatoni : Bazar Ramadhan 1445 H dan Pasar Murah, Penuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat dengan Harga Murah
Palembang, sumselprov.go.id- Dalam rangka menyambut Hari Jadi ke 78 Provinsi Sumatera Selatan dan menyemarakkan Bulan Suci Ramadhan 1445 H , Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel menyelenggarakan Bazar Ramadhan 1445 H dan Pasar Murah untuk seluruh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya masyarakat yang berada disekitar lingkungan kantor Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian. Dalam sambutannya saat membuka Bazar Ramadhan dan Pasar Murah di halaman Kantor Dinas Perindustrian Prov Sumsel, Rabu (13/3/2024), Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat terselenggaranya kegiatan tersebut. Juga dalam rangka menyambut HUT Ke 78 Provinsi Sumatera Selatan sekaligus memeriahkan bulan suci Ramadhan 1445 H "Semoga kegiatan seperti ini dapat terus kita laksanakan dalam rangka menyediakan harga bahan pokok yang lebih murah dan masyarakat terbantukan dengan program - program seperti ini", tuturnya. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel, Hj. Neng Muhaiba, MM menyampaikan Bazar dilaksanakan hanya 1 (satu) hari yaitu hari ini, Rabu (13/3) di halaman Dinas Perdagangan dan Pasar Murah diselenggarakan dari tanggal 13 s/d 26 Maret 2024 di halaman Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel. Dalam bazar tersebut disediakan juga 50 paket sembako setiap harinya untuk masyarakat melalui Toko Kepo. "Bazar Ramadhan kali ini diikuti oleh 12 komunitas IKM dan 15 IKM mandiri serta warga pelaku usaha disekitar Dinas Perindustrian. Kami juga akan memberikan kesempatan bagi setiap pelaku usaha yang mau berjualan disini secara bergantian", ungkapnya. Turut hadir Pj. Ketua TP PKK Prov. Sumsel, Tyas Fatoni, Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsudin, dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel.
Sumsel
Pj Gubernur Fatoni Harapkan Tim Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Sumsel Dapat Minimalisasikan isu Miring HAM di Sektor Bisnis
Palembang, sumselprov.go.id- Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sumatera Selatan Tahun 2024 bertempat di Graha Bina Praja, Rabu (13/3/2024). Pengukuhan ini dilakukan guna memberikan pemenuhan HAM terhadap Pelaku Usaha/Bisnis dan kepentingan lainnya, maka sesuai dengan amanat Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Setelah melakukan pengukuhan, Fatoni dalam sambutannya mengajak Tim Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Sumsel untuk terus memberikan perhatian dalam pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM khususnya untuk sektor pelaku bisnis yang ada di Provinsi Sumsel, guna membangkitkan semangat dan perkembangan bisnis yang berbasis penegakan HAM. "Saat ini isu HAM masih menjadi sorotan dunia Internasional, Non Governmental Organization dan Negara-negara maju, dan isu tersebut dijadikan alasan untuk menekan suatu negara atau suatu korporasi dalam bentuk pemboikotan terhadap produk yang dihasilkan, kondisi yang demikian akan merugikan negara/korporasi" ujar Fatoni. Lanjutnya, kewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menegakkan HAM tidak hanya menjadi kewajiban Negara sebagai suatu identitas tetapi juga menjadikan kewajiban korporasi yang bergeri8ak di bidang bisnis. Berbagai isu HAM di bidang bisnis seperti penggunaan tenaga kerja anak (dibawah umur), hak- hak tenaga kerja wanita, gaji yang di bawah upah minimum provinsi/upah minimum kabupaten/kota serta perbudakan, masih menjadi isu sentral hingga saat ini. "Melalui pembentukan Tim Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM, isu miring HAM di sektor bisnis diharapkan dapat diminimalisir, untuk mencapai hal dimaksud perlu sinergitas antara pelaku usaha dengan pemerintah" ucap Fatoni Ditambahkan Fatoni, dirinya menyambut baik Kementerian Hukum dan HAM yang ditunjuk sebagai focal point Nasional Bisnis dan HAM dan diharapkan dapat memberikan dukungan moral bagi semua pihak dalam menciptakan bisnis yang berbasis HAM di Negara yang kita cintai ini. "Tim Gugus Tugas Bisnis dan HAM yang dikukuhkan pada hari ini akan bekerja secara maksimal untuk dapat memastikan para pelaku usaha telah memenuhi, melindungi, dan menegakkan HAM dilingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Diharapkan kita semua dapat menjaga Silahturahim dan koordinasi antar Lembaga Instansi Pemerintah, serta menjaga rasa persatuan dan kesatuan, dengan kesadaran dan semangat kebersamaan untuk terwujudnya Bisnis yang sehat, akomodatif, responsif, dan koperatif baik antar sesama pebisnis (pelaku usaha) maupun dalam penggunaan tenaga kerja serta tidak adanya diskriminatif sehingga tercipta hubungan industrial yang lebih baik" Tutup Fatoni Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumsel Dr. Ilham Djaya, SH, MH, M.MPd mengatakan Provinsi Sumatera Selatan mendapat penghargaan dari Kementerian Kemenkumham dan memberikan apresiasi penghargaan karena Provinsi Sumatera Selatan berhasil dengan hasil capaian terkait Hak Azasi Manusia dengan catatan maupun indikator telah berhasil dari lebih dari dari 50 persen kab/kota, ada 12 kab/kota berhasil dari 17 kab/kota) Penghargaa yang diterima Pj Gubernur Sumsel Fatoni atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut karena telah membina dan membangun sebagian besar atau seluruh kabupaten/kota peduli Hak Asasi Manusia tahun 2022 pada rangkaian peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 2023. Sebagai Pembina Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Sumsel Dirjen Kementerian Kemenkumham, Ketua Gubernur Sumsel, Wakil Ketua Sekda Sumsel, Sekretaris Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumsel, Wakil Sekretaris Asisten I Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Prov Sumsel dan beserta para Pokja Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel.
Sumsel
Serahkan LKPD TA 2023, Pj Gubernur Agus Fatoni Berharap Pemprov Sumsel Kembali Raih Predikat Opini WTP Ke-10 dari BPK RI
Palembang, sumselprov.go.id- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sumsel, bertempat di Gedung BPK Perwakilan Sumsel Jalan Demang Lebar Daun Palembang, Rabu (13/3/2024). Adapun LKPD TA 2023 tersebut diserahkan langsung Pj Gubernur Agus Fatoni kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel Andri Yogama. Dalam sambutannya Fatoni mengatakan, kehadirannya bersama dengan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memenuhi kewajiban penyampaian LKPD tahun anggaran 2023. Fatoni menyebut, dirinya selalu mengingatkan jajaran p Kepala OPD untuk tak perlu ragu dan takut dalam mempersiapkan data-data yang diperlukan, dan memperbaiki laporan. "LKPD disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan direview oleh aparat pengawas internal pemerintah,” ujarnya. Lebih lanjut Fatoni juga mengapresiasi atas kerjasama dan komunikasi yang terjalin baik antara Pemprov Sumsel dan BPK RI perwakilan Sumsel Yang telah berjalan selama ini. "Sudah menjadi kewajiban kami untuk menyiapkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban", tukasnya. Dikatakan Fatoni, LKPD tersebut disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Terlebih Pemprov Sumsel selama ini telah berhasil mempertahankan 9 kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan secara berturut-turut. "Mudah-mudahan Pemprov Sumsel akan memperoleh opini WTP yang kesepuluh kalinya atas laporan keuangan tahun 2023 dari BPK RI", harap Fatoni. Pada kesempatan yang sama, Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel Andri Yogama menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumsel yang telah menyerahkan LKPD tahun 2023 kepada BPK. "Selanjutnya LKPD ini akan kami serahkan ke DPRD Sumsel paling lambat 2 bulan, sekitar akhir bulan Mei paling tidak,” beber Andri. Oleh sebab itu, Andri meminta agar para Kepala OPD mempersiapkan data yang akan diperiksa, terlebih lagi nanti akan ada jeda masa libur lebaran. Diungkapkannya pemeriksaan atas LKPD merupakan cerminan pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun yang bertujuan menjaga agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar. Opini LKPD Pemprov Sumsel sambung Andri adalah WTP. Untuk itu, ia berharap agar opini tahun 2023 minimal sama dengan tahun sebelumnya atau bahkan lebih baik lagi. Turut hadir dalam penyerahan LKPD itu, Kepala Sub Auditorat BPK Sumsel 1 Edi Surono, Kepala Sub Auditorat BPK Sumsel 2 Roes Nelly, Pengendali Teknis BPK Sumsel Adi Kurniadi, Ketua Tim Pemeriksa BPK Sumsel Nurul Komalasari, dan para Kepala OPD Sumsel yang berkesempatan hadir.