Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Sukseskan Pilkada Serentak Se-Sumsel, Pemprov Sumsel Sosialisasikan Desk Pilkada
Palembang. Sekretaris Daerah Sumsel, Ir. S. A. Supriono membuka Sosialisasi Desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Selatan bertempat di Auditorium Graha Bina Praja, Kantor Gubernur Sumsel, Selasa, (7/5/2024). Sekda Sumsel, Ir. S. A. Supriono berharap agar pilkada serentak nanti akan terlaksana dengan jujur, adil, bebas rahasia dan tercipta kondisi aman dan kondusif. "Pertemuan ini dilakukan untuk memberikan kepastian prosedur administrasi bagi para calon kepala daerah agar tidak merugikan para calon. Para narasumber akan memberikan penjelasan yang lengkap tentang hal ini dan sama persepsinya, "jelasnya. Supriono berharap pilkada serentak dapat terlaksana dengan baik dan dapat disinergikan antara penyelenggara dan Pemprov dan Pemkab/Pemkot sebagai yang memfasilitasi. "Saya menghimbau seluruh ASN dan penyelenggara pilkada terus berkoordinasi dan bekerja sebaiknya-baik sesuai tupoksi masing-masing," Katanya. Ia mengajak semua pihak mematuhi regulasi yang terkait netralitas ASN dalam mendukung pelaksanaan pilkada. Ia mengajak mempertahankan Sumsel Zero Konflik dan tidak mudah termakan kampanye hitam. "Semoga pemkab/pemkot terus sejalan bersinergi, berkolaborasi dan bekerjasama agar pelaksanaan pilkada dapat terlaksana dengan tertib, aman, dan lancar," Tandasnya. Sementara itu, Karo Pemerintahan dan Otda Sumsel, Dr. Sri Sulastri, SH., .M.Si., melaporkan tujuan kegiatan ini untuk menyamakan persepsi dari semua terkait terkait ASN sebagai calon kepala daerah, pemetaan persiapan pilkada kab/kota, sebagai bahan analisis untuk pelaksanaan pilkada aman dan damai. "Selain itu, juga untuk mendukung pemerintah dalam mensukseskan pilkada serentak. Dan Membangun sinergitas dan meminialisir bentuk persoalan dan konflik menjelang dan pasca pilkada, " Pungkasnya. Kegiatan ini diikuti oleh 109 orang, yang berasal dari kab/kota antara lain KPU, Pemprov Sumsel, asisten pemerintahan dan kesra, badan tata pemerintahan dan bagian hukum. Turut hadir Para Asisten I kab/kota se-Sumsel dan OPD kab kota se-Sumsel.
Sumsel
Pemprov Sumsel Sampaikan Aspirasi Kepada Komisi X DPR RI
Palembang. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Ir. S. A. Supriono menerima Komisi X DPR RI dalam rangka reses masa persidangan IV Tahun 2023-2024 ke Pemprov Sumsel di Auditorium Graha Bina Praja, Senin, (6/5/2024). Sekda Sumsel, Ir. S. A. Supriono katakan kunjungan kerja reses ini tidak hanya menjadi ajang untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan masukan dari masyarakat Sumatera Selatan kepada pemerintah pusat sekaligus sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan berbagai lembaga serta komunitas yang hadir. "Sumatera Selatan memiliki potensi yang luar biasa dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kebudayaan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Kami berkomitmen untuk terus mengoptimalkan potensi ini demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan,"ujarnya. Ia mengajak bersama-sama semua pihak untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. "Semoga kunker ini menghasilkan langkah konkrit bagi pembangunan di Sumsel khususnya dan di Indonesia pada umumnya," Tandasnya. Sementara itu, Ketua Tim sekaligus wakil ketua Komisi X, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM., ungkapkan kegiatan ini dalam rangka menyerap aspirasi dan menyampaikan progres kerja DPR RI. Dan hasilnya dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan pada rapat di komisi X. Komisi X mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pendidikan, riset, olahraga dan kepariwisataan. Mitra kerja Komisi X yakni Menteri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Pemuda dan Olahraga. Dalam kesempatan itu, Pemprov Sumsel melalui OPD terkait menyampaikan berbagai masukan terkait pembangunan Sumsel. Turut hadir Wakil Ketua Komisi X, Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M. M., bersama para anggota komisi X DPR RI., dan Para Kepala OPD Sumsel.
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel A Fatoni Komitmen Sinkronisasikan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pusat Sesuai Arahan Presiden Joko Widodo
Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (6/4/2024). Musrenbangnas ini juga dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo. Disela Musrenbangnas 2024 itu, Fatoni menyampaikan tentang pentingnya sinkronisasi antara pusat dan daerah. Sinkronisasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo itu menurut Fatoni bisa berasal dari pusat dan bisa juga berasal dari bawah (daerah). "Dikedua arah inilah, kemudian di tengahnya kita melaksanakan musyawarah Jadi Musrenbang itu membahas perencanaan dari atas (pusat) dan perencanaan dari bawah (daerah). Perencanana dari bawah inilah yang harus kita sinkronkan dengan kebijakan dari atas," jelasnya. Khusus di Sumsel kata Fatoni, Pemprov sudah bersama-sama dengan Bupati dan Walikota se Sumsel sudah melakukan diskusi dan bersama-sama berkomitmen memperkuat sinkronisasi pusat dan daerah. " Untuk Sumsel sudah sesuai dengan perencanaan yang ada di pusat sudah. Tinggal detailnya yang harus kita kawal dan pastikan," jelas Fatoni. Sementara itu dalam arahannya Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo mengatakan saat ini Indonesia dihadapkan pada situasi yang tidak mudah dan tntangan yang tidak gampang. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya tumbuh 3,2% dampak runtutan dari covid juga masih terasa sampai sekarang. Bahkan beberapa negara telah masuk pada resesi, Jepang Inggris dan beberapa negara eropa berada pada posisi menuju resesi. Oleh sebab itu Jokowi mengingatkan agar semua mengedepankan kehati-hatian dalam mengelola fiskal, mengelola anggaran dan betul-betul harus prudent sehingga tidak ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang sudah dibuat. Ia juga mengingatkan agar semua memperhatikan skala prioritas. Lebih jauh Jokowi mengatakan saat ini semua negara takut pada 3 hal yang pertama harga minyak dan bunga pinjaman karena begitu bunga pinjaman naik maka beban pada fiskal akan sangat besar. Oleh sebab itu semua pihak dihimbau untum hati-hati dalam mengelola anggaran yang ada. " Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang dan pembangunan jangka menengah dan masuk ketahunan masing masing telah memiliki rencana kerja pemerintah atau RKP. Tetapi yang belum adalah sinkron atau tidak, dengan rencana besar yang kita miliki. Hal ini yang belum, oleh sebab itu sinkronisasi menjadi kunci," jelas Jokowi Jokowi memberikan contoh, pemerintah pusat membangun bendungan, membangun lagi irigasi primernya, tapi irigrasi sekunder tersier sampai ke sawah tidak di kerjakan sehingga airnya tidak sampai ke sawah sawah ada. Kemudian membangun pelabuhan pelabuhan oleh Kementrian Perhubungan, tetapi jalan yang semestinya dibangun pemerintah daerah jalan menuju ke pelabuhannya meskipun hanya pendek tidak dikerjakan sehingga menjadi tidak sinkron, tidak se irama. " Semuanya harus sinkron dan inline. semuanya inline dari Kementerian sampai ke daerah itu harus segaris oleh sebab itu saya ingin mengingatkan kepada Kementrian kalau punya rencana itu disampaikan kedaerah yang ingin ditempatkan. Ketuk pintu, kulon nuwun, siap tidak kita bangun waduk tapi irigasi sekunder tersier nya daerah kalau tidak sanggup geser ke provinsi lain," jelasnya. Lebih jauh Jokowi juga mengatakan sinkronisasi penyusunan RKPD tahun 2025 harus berdasarkan prinsip. Pertama yakni harus in line harus se irama jangan sampai pusat ke kanan daerah ke kiri yang dapat mengakibatkan kehilangan semua rencana. Menurutnya semua harus inline, harus se irama misalnya pusat ingin meningkatkan produksi pangan, daerah malah konversi sawah untuk properti itu tidak sinkron namanya. Kemudian yang kedua program harus berorientasi hasil harus ada nilai ekonominya oleh sebab itu harus fokus. " Jangan sampai bolak balik Saya sampaikan, yang namanya anggaran itu di ecer-ecer kepada dinas dinas semuanya tidak ada mana skala prioritasnya tidak jelas. Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Itu masa lalu masa depan jangan sampai terjadi lagi yang ketiga program harus tepat sasaran dan strategis artinya APBD, APBN betul- betul manfaatnya keliatan jangan sampai Saya lihat anggaran untuk stunting Puskesmas diberikan ke puskesmas jadinya pagar Puskesmas. Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan dalam satu dekade terakhir ini Indonesia telah mencapai kemajuan yang siginifikan di berbagai bidang pembangunan di tengah dinamika global domestik akibat geo politik ekonomi dan covid 19. Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo dikatakannya pertumbuhan ekonomi stabil dan terjaga pada kisaran 5%, kemiskinan turun menjadi 1 digit (maret 2014) 11,25% menjadi 9,36% pada maret 2023. Penyediaan lapangan kerja juga meningkat pertahun hampir 3 kali lipat dari 1,87jt orang di tahun 2014 menjadi 4,55jt pada tahun 2023, pemerataan pembanguanan juga menunjukan trend yang positif dengan penurunan rasio gini 0,406 pada maret 2014 menjadi 0,388 pada maret 2023. Selain itu nilai tukar petani meningkat dari 102 di tahun 2014 menjadi 112,46 pada tahun 2023. Demikian halnya kualitas sumberdaya manusia juga menunjukan kemajuan yang siginifikan indeks pembangunan manusia naik lebih dari 5 poin dari 68,9 pada tahun 2014 menjadi 74,9 pada tahun 2023. " Kita patut berbangga bahwa Indonesia berhasil mencapai kategori upper middle income pada tahun 2019 sedikit turun kemudian pada tahun 2020 kita mencapai 4.095 USD kapita dan lebih lanjut pada selama 13 tahun terakhir ini PDB nominal Indonesia meningkat hampir dua kali lipat dari 0,75 triliun USD menjadi 1,4 triliun USD pada tahun 2023. Dalam kegiatan Musrenbangnas 2024 itu juga digelar pemberian penghargaan pada para Pemenang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), Penyerahan Piala PPD oleh Presiden RI, Kunjungan ke Expo Pembangunan Daerah oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian pada session II pengarahan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, pengarahan Menteri Keuangan, Pengarahan Mendagri dan Diskusi penyelarasan perencanaan pusat dan daerah dalam masa transisi. Sementara itu Gubernur Sumsel Agus Fatoni tampak hadir didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel, Edward Chandra serta Kepala Bappeda Provinsi Sumsel Regina. A.
Sumsel
PJ Ketua Dekranasda Sumsel Tyas Fatoni Pimpin Rapat Pemantapan Keikutsertaan HUT ke44 Dekranas di Solo
Palembang. Hari ini, Senin (6/5/2024) Penjabat (Pj) Ketua Dekranasda Sumsel, Tyas Fatoni memimpin Rapat Pemantapan kehadiran Persiapan HUT Ke- 44 DEKRANAS bertempat di Griya Agung Tyas Fatoni ungkapkan kegiatan ini sangat penting dilakukan guna memantapkan dalam rangka persiapan kehadiran Dekranasda Sumsel dan Kab/Kota dalam agenda HUT Dekranas pada 15 s.d 18 Mei 2024 mendatang di Surakarta, Solo, Jawa Tengah. " Pada hari ini Saya ingin mendengar secara langsung dari panitia bidang masing-masing sampai dimana progres persentase pada saat ini. Sudah mempunyai tanggung jawab masing-masing dari bidang masing-masing" ujar Tyas. Sumatera Selatan sendiri akan berpartisipasi di parade mobil hias, pameran dan kerajinan tangan dari bebagai daerah kab/kota PROV Sumsel. Untuk parade mobil hias akan diikuti Dekranasda Kota Palembang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten OKU. Turut hadir Para Kepala OPD Prov Sumsel.
Sumsel
Pemprov Sumsel Serahkan 1.000 Sertifikat Halal Kepada Pelaku Usaha UMKM
Palembang. Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Agus Fatoni diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Ir. SA Supriono melaunching Gebyar 1.000 Sertifikat Halal Self Declare 2024 serta memebagikannya kepada 1.000 Pelaku UMKM di Provinsi Sumsel yang dilaksanakan di Griya Agung (Senin, 6/5). Kegiatan ini dihadiri juga oleh Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Dr. Yulius, MA secara virtual. Dimana dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel serta seluruh pihak yang terlibat atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia juga mengatakan bahwa dengan adanya kepemilikan sertifikat halal pada produk UMKM, hal tersebut dapat membuka peluang terhadap produk mereka untuk bersaing pada pasar global. "Untuk itu, pemerintah mendorong kepemilikan sertifikat halal untuk pelaku usaha khusunya UMKM, agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dan lebih dikenal pada pasar global", tuturnya. Diungkapkannya bahwa saat ini sudah ada 4 juta produk yang telah bersertifikat halal di Indonesia. Untuk wilayah sumsel sendiri tercatat sebanyak 13.634 sertifikat halal yang telah dikeluarkan. "Jumlah ini belum signifikan dengan jumlah pelaku usaha yang begitu banyak. Untuk itu kita mendorong agar penerbitan ini dapat terus dilakukan", tuturnya. Ia juga menegaskan bahwa kewajiban sertifikat halal tidak serta merta diberlakukan oleh seluruh pelaku usaha, melainkan pada produk makanan dan minuman, jasa penyembelihan, obat tradisional, suplementasi kesehatan, dan bahan olahan lainnya. "Kebijakan ini jangan dijadikan beban melainkan untuk pemacu semangat bapak/ibu untuk meningkatkan kualitas produk dan usahanya agar mendapatkan sertifikat halal tersebut. Kami juga berharap melalui kegiatan ini, semoga dapat mendorong kemajuan ekonomi usaha mikro di sumsel", tutupnya mengakhiri sambutan. Sementara itu, Sekda Prov. Sumsel, Ir. SA Supriono melalui kesempatan yang sama mengucapakan terimakasih atas bantuan 1.000 sertifikat halal yang diberikan secara gratis. Akan tetapi jumlah tersebut dianggap oleh Supriono belum mencukupi untuk kebutuhan pelaku usaha UMKM di sumsel. "Kami harap ini dapat dilakukan sesering mungkin agar pelaku UMKM di Sumsel dapat tersertifikasi halal semua", tutur Sekda. Terkait dengan kebijakan pemerintah yang menargetkan Pelaku usaha UMKM harus memiliki Sertifikat Halal Per Tanggal 17 Oktober 2024 Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Jph). Menurutnya hal tersebut tidaklah adil jika diberlakukan di Provinsi Sumatera Selatan, karena pelaku UMKM di Sumsel jumlahnya cukup banyak yang nantinya membuka kemungkinan bahwa tidak semua Pelaku UMKM di Sumsel bisa mendapatkan sertifikat halal tersebut dalam waktu yang telah ditetapkan. "Menurut saya pembatasan hingga oktober nanti akan berdampak mematikan usaha mikro, karena batas waktunya yang terlalu singkat. Dan kami berharap terkait hal tersebut dapat dibuat peraturan baru yang memperpanjang jangka waktu itu agar pelaku usaha UMKM kami dapat memenuhi peraturan tersebut. Kami juga berharap waktu sertifikasi halal ini bisa disamakan waktunya seperti BPOM yang tidak mempunyai limit waktu tertentu dalam melakukan sertifikasinya", ungkap Supriono. Selain itu, Supriono juga menghimbau agar 1.000 pelaku usaha UMKM yang menerima sertifikat halal hari ini dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan usaha yang dimiliki. Sementara itu, Ka. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel, Ir. H. Amiruddin, M.Si menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung amanat dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta mendorong suksesnya gerakan 1.000 sertifikat halal gratis kepada Pelaku UMKM, khususnya diwilayah Sumsel dan mendukung Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia. Turut hadir Asisten Deputi Perlindungan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI, Muhammad Firdaus, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan, Ricky Perdana Gozali, Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsudin, Kepala OJK Regional VII Sumbagsel, Untung Nugroho, dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel.
Sumsel
Launching Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Fatoni Minta Kerjasama Dari Semua Pihak agar Berjalan Baik dan Kondusif
Pj Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menghadiri Launching Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Tahun 2024-2029, Bertempat di Halaman Kantor KPU Prov. Sumsel, Minggu (05/05/2024). Launching ditandai dengan membuka tirai . Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D. dalam sambutannya mengatakan Pelaksanaan Pilkada akan diserentakkan ditahun yang sama sehingga terplihnya excecutive dan legeslatif bersamaan . " Terima Kasih Forkopimda Pemerintah Se Sumsel atas dukungan biaya pemilihan umum ini, harus dipergunakan sebaik-baiknya berdasarkan aturan, menurut tata kelola keuangan yang sudah siaipkan KPU Pusat. Kami mohon bantuan dukungan partisipasi kita semua . Ini merupakan pilkada yang pertama kali serentak kecuali DIY. Dari 38 Provinsi, digelar pada 37 Provinsi, dilaksanakan pada 504 kabupaten/kota kecuali kota administratif Jakarta" jelas Hasyim. Sementara itu, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengatakan Pelaksanaan Pilkada merupakan bentuk komitmen kita bersama mempersiapkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan . "Pemilu memilih pimpinan nasional dan daerah, bupati walikota, yang dilaksanakan secara langsung umum dan bebas rahasia , berdasarkan pancasila dan uud 1945 . Tahapan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 telah dimulai sejak diterbitkannya peraturan KPU 2024 . Untuk kelancaran lelaksanaan tugas , Pemerintah telah memberikan bantuan dalam bentuk dana hibah kepada KPU dan BAWASLU, juga Kabupaten/Kota sebesar 234,4 Milyar" ujar Fatoni. Fatoni juga mengatakan dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,, Bupati dan Wakil Bupati agar bisa bejalan dengan sebaik-baiknya dan gunakan hak pilih kita. " Kita harus terus jaga bersama-sama iklim kondusif disumsel dan tetap mempertahankan sumsel zero konflik . Ini berkat kerja sama Kita semua kekompakan Kita semua , dalam suksesnya pemilihan Presiden dan Wapres Februari lalu , ini akan kita terapkan di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel . Kita perlu bahu membahu, kerja sama kompak harus bersama menegakkan demokrasi republik indonesia yg kita cintai" pesan Fatoni Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya mengatakan Launching Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel harus dilakukan dikantor KPU sebagai pusat penyelenggaran, ini salah satu merupakan bukti kongkrit bahwa kami tidak pernah sendiri menjalankan tugas konstitusi . "Kami percaya dengan pengalaman yang kita miliki bersama kita dapat menjalani seluruh tahapan pemilu , untuk menyiapkan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur . Ini tidak bisa kami lakukan sendiri butuh bantuan dari banyak pihak seluruh jajaran dari provinsi sumsel , seperti support penuh dari Pj Gubernur, Kapolda, Pangdam, Ketua DPRD dan lainnya. Di Sumsel ini semua pejabat Forkopimda membuat kami merasa tidak permah merasa bekerja sendiri" tutupnya. Hadir Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol. A. Rachmad Wibowo, S.I.K., Ketua DPRD Prov. Sumatera Selatan, Dr. Hj. R.A Anita Noeringhati, SH. MH., Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata Jaya, S.Sosm, M. S., Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan, Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Naudi Nurdika.
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Gandeng AMSI Dukung Pembangunan Daerah Melalui Berita yang Postif dan Berkualitas
Palembang. Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni membuka Konferensi Wilayah (Konferwil) III Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sumsel bertempat di Hotel The Zuri Palembang Lantai 3, Minggu, (5/5/2024). Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan ini. Ia mengapresiasi kerjasama, kolaborasi, dan koordinasi AMSI dengan Pemprov Sumsel yang sudah terjalin dan hal ini ditingkatkan diharapnya akan terus ditingkatkan. "Apresiasi terhadap upaya-upaya AMSI yang membuat media tidak digunakan dalam kegiatan yang ilegal. karena perlu peran bersama dalam mensejahterakan masyarakat, membangun demokrasi kebebasan mengeluarkan pendapat namun dengan koridor yang baik dan benar, "ungkapnya. Peran media penting karena media dapat menjadi jendela dunia. Media sebagai sarana penyebar informasi apapun terutama di media online. Fatoni mengapresiasi AMSI dalam berbagai upaya memerangi hoaks, hate speech dan adu domba. Menurutnya, hal ini harus terus dilawan bersama oleh semua pihak secara terus-menerus tanpa dipengaruhi unsur kepentingan lain. "Mari bersama melaksanakan berbagai kegiatan positif, turut menyebarkan berbagai kegiatan positif terkait pembangunan. Mari kita mendukung berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga iklim kondusif di masyarakat, " Ajaknya. Jika Iklim kondusif bisa terjaga dengan baik maka kemajuan di Sumsel bisa dicapai dengan baik dan pertumbuhan perekonomian juga akan tercapai dengan baik. Fatoni ungkapkan Pemprov Sumsel berkomitmen untuk terus melakukan berbagai program percepatan pembangunan melalui berbagai strategi gerakan serentak antara pemprov Sumsel, pemkab/Pemkot serta stakeholder menyelesaikan program bersama agar semua target pembangunan dapat mencapai sasaran "Pemerintah butuh media dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah dan juga sebagai kontrol sosial berupa masukan, saran, kritik terhadap perbaikan penyelenggaran pemerintah agar lebih baik, " Tandasnya. Sementara itu, Ketua AMSI Sumsel, Sidratul Muntaha mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam penyelenggaraan kegiatan ini maupun terhadap eksistensi AMSI di Sumsel. "Semoga kegiatab ini bermanfaat dan jadi sarana untuk saling berbagi dan tumbuh bersama," Tuturnya. Dijelaskannya Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) adalah organisasi yang dibentuk bersama para pemimpin redaksi dan perusahaan media siber yang ada di Indonesia. AMSI dideklarasikan pada 18 April 2017, dengan ide dasar utama membangun ekositem industri media siber (online) yang berkulitas dan berkelanjutan. Serta sekaligus menangkal penyebaran berita hoax dan hate speech. "AMSI Sumsel memiliki 15 anggota media, jumlahnya tidak bnyak namun dominan sebagian besar anggota nya sudah terverifikasi dewan pers. Walaupun sedikit AMSI mengedepankan kualitas anggotanya, " Jelasnya. Wakil Ketua AMSI Pusat, Upi Asmaradana, ungkapkan kegiatan ini juga akan memilih ketua AMSI Sumsel yang baru. "Mewakili ketum dan pengurus nasional terima kasih pak gubernur yang selama ini telah memberi ruang sehingga AMSI dapat eksis dan ada ruang berdiskusiberteman dan berkolaborasi, "ungkapnya Dilaporkannya, AMSI didirikan sejak April 2017. Dan saat ini mempunyau anggota 483 media dengan total 27 pengurus wilayah provinsi di seluruh Indonesia. AMSI memiliki visi dan misi memajukan industri media yang sehat dan menjadikan perusahan media melahirkan konten-konten positif berkualitas. Turut hadir Kadis Kominfo Sumsel, Rika Efianti, SE, MM., Karo Humas dan Protokol, Tony Kurniawan, S.S, M.M.
Sumsel
Pj Gubernur Fatoni: Pemprov Sumsel Siap Jembatani 17 Kabupaten/Kota di Sumsel ke Kemendagri Terkait Proses Legalitas Pelantikan Pejabat Jelang Pilkada
Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) siap menjadi jembatan sebagai koordinasi bagi 17 Kabupaten dan kota di Sumsel dalam hal membantu proses legalitas pelantikan pejabat menjelang pelaksanaan Pilkada, sebagaimana amanat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam proses pelantikan memerlukan persetujuan Kemendagri. Salah satunya dialami Kabupaten OKU Selatan yang telah menyelenggarakan pelantikan pejabat pada tanggal 22 Maret 2024 lalu. Kemudian keluar pembatalan Surat Keputusan (SK) pelantikan oleh Mendagri. Hal itu juga dialami sejumlah daerah lainnya di Indonesia dan untuk Sumsel terjadi di OKU Selatan, Mura, dan Muratara. Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni merespon hal tersebut dengan menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membantu penjelasannya. "Posisi pelantikan dimulai dari nol lagi nanti Pemprov Sumsel akan proses melalui OPD terkait," kata Fatoni di sela-sela menerima audiensi Sekretaris Daerah (Sekda) OKU Selatan M. Rahmatullah di Griya Agung Palembang, Sabtu (4/5/2024). Bukan saja soal pembatalan SK Pejabat oleh Mendagri, Pj Gubernur A. Fatoni juga menyoroti soal rencana aktivasi Bandara Gatot Subroto Way Kanan untuk segera didiskusikan lebih lanjut terutama terkait dengan legalitas yang terkait dengan kewajiban yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing daerah. Sebelumnya Sekda OKU Selatan M. Rahmatullah menyampaikan tujuan dirinya bertemu dengan Pj Gubernur A. Fatoni menyampaikan sejumlah kegiatan di Kabupaten OKU Selatan yang membutuhkan peran Pj Gubernur dalam penyelesaiannya. Meliputi tindak lanjut dari pelantikan pejabat administrator dan pengawas yang SK Pelantikannya telah dibatalkan Mendagri. Selanjutnya dilaporkan juga terkait persiapan pelaksanaan Pilkada, serta peran Pemkab OKU Selatan dalam perkembangan aktivasi Bandara Gatot Subroto. "Saya melaporkan terkait kondisi OKU Selatan yakni tindak lanjut pelantikan, dimana OKU Selatan salah satu daerah yang menyelenggarakan pelantikan tanggal 22 Maret 2024 kemarin dan dibatalkan, Pembatalan Surat Keputusan (SK) pelantikan pejabat di beberapa kabupaten di Indonesia, termasuk OKU Selatan. Kami berharap Pak Gubernur membantu menjembatani perihal ini karena terdapat pejabat seperti camat, lurah yang masih belum terisi karena ini kaitannya langsung dengan masyarakat,” imbuhnya. Selain itu dia juga melaporkan Pemkab OKU Selatan dalam menghadapi Pilkada sudah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan TNI Polri. “Untuk dana Pilkada sudah salurkan 40 persen dan 60 persen lagi akan disalurkan tahun ini,” tambahnya. Terkait aktivasi Bandara Gatot Subroto di Way Kanan, Pemkab OKU Selatan sudah melakukan penjabaran APBD terkait kewajiban Kabupaten OKU Selatan. “Mudah-mudahan sesegera mungkin akan disalurkan ke Way Kanan sesuai dari Bina Keuangan Daerah terkait prosedur apa-apa yang harus dilakukan," tandasnya.
Sumsel
A Fatoni Ajak AMSI dan Semua Media Perangi Penyebaran Berita Hoaks dan Bangun Citra Baik Sumsel
Palembang. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni Menerima audiensi Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sumsel, Sidratul Muntaha dalam rangka silaturahmi dan Pelaksanaan Kegiatan Seminar dengan tema "Mampukah Sumsel Mewujudkan Swasembada Energi" serta Pelatihan Cek Fakta yang merupakan rangkaian Konferensi Wilayah Ke Tiga Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sumsel. Pertemuan tersebut berlangsung di Griya Agung Palembang hari ini (Sabtu, 4/5), dimana dalam pertemuan itu Sidratul Muntaha menjelaskan bahwa AMSI Sumsel ingin mengajak pemerintah untuk memerangi berita - berita hoaks yang ada di media sosial, terutama berita hoaks/tidak benar menjelang pemilihan kepala daerah yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Menanggapi hal tersebut, Agus Fatoni menyambut baik gagasan atau usulan yang diberikan, menurutnya penyebaran berita hoaks, fitnah dan ujaran kebencian memang sudah seharusnya diperangi bersama oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah dan media saja melainkan semua pihak dengan kerjasama yang kolaboratif dan serentak. "Memerangi hoaks ini penting sekali, selain itu saya juga ingin kita semua menjaga dan membuat citra sumsel ini tetap baik. Ini kerjasama yang harus dilakukan oleh semua sektor secara kolaboratif dan serentak", ungkapnya. Ia juga menilai penangkalan berita hoaks dan fitnah - fitnah yang disebar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab harus dilawan dengan memberikan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat, agar asumsi negatif yang terbangun dapat terbantah dan orang atau organisasi dan pemerintah yang dirugikan oleh fitnah tersebut dapat terbebas dari tudingan yang salah. "Saya ingin kerjasama ini bisa dilaksanakan tidak hanya dalam rangka menjelang pilkada saja. Kerjasama dalam penangkalan Hoaks perlu dilakukan secara terus-menerus. Ketika pemerintah atau masyarakat memerlukan bantuan untuk membenarkan berita yang tidak benar, saya mohon AMSI dan pihak media lainnya untuk memberikan bantuannya dalam membenarkan berita hoaks tersebut", tuturnya. Selain A. Fatoni juga berharap kepada AMSI dan semua media yang ada di Sumsel untuk membangun citra baik sumsel dengan memerangi berita hoaks serta memberitakan hal - hal positif terkait dengan perkembangan dan capaian yang diraih oleh sumsel. Selanjutnya Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sumsel, Sidratul Muntaha melalui audiensi tersebut turut mengundang Pj. Gubernur Sumsel untuk bisa hadir dalam acara Konferensi Wilayah (Konferwil) Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Sumsel yang rencananya akan dilaksanakan di The Zuri Hotel Palembang pada tanggal 5 Mei 2024. Turut hadir Para Kepala OPD Prov. Sumsel.