Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
MOU dengan BIG, Optimalkan Peran Data dan Informasi Geospasial untuk Pembangunan Sumsel
Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan kerjasama melalui Nota Kesepakatan bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) tentang Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Provinsi Sumatera Selatan bertempat di Hotel Novotel Palembang, Senin, (29/4/2024). Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) RI, Muhammad Aris Marfai. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan kerjasama ini pada tahun 2018 yang berlakunya untuk 1 (satu) tahun. Namun, Nota Kesepakatan tersebut telah berakhir dan dalam kesempatan ini dilakukan perpanjangan kembali untuk 5 (lima) tahun mulai tahun 2024 - 2028. "Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak terkait pemanfaatan data bersama dalam rangka peningkatan SDM, sarana prasarana dan kegiatan lainnya yang akan mendukung optimalnya pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta pelayanan publik," Ujar Fatoni. Fatoni katakan pelaksanaan kerjasama yang telah terjalin sebelumnya perlu dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi terutama dalam pemanfaatan data. "Selama ini dengan data yang ada kita jadikan landasan dalam mengambil kebijakan. Berbagai kajian dan riset telah dilakukan melalui data yang ada, baru kemudian dengan data tersebut terbentuk kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk pembangunan di Sumsel, " Jelasnya. Selain itu, kerjasama ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan guna mendukung pencapaian target Satu Geoportal. Adapun ruang lingkup kerjasama ini antara lain sebagai berikut Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar, Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik, Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial, Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang informasigeospasial, dan Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana tertentu untuk mendukung kegiatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan BIG. Turut hadir Para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.
Sumsel
Sekda SA Supriono Terima Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap 6 Raperda Provinsi Sumsel
Palembang. Sekda Prov. Sumsel menghadiri Rapat Paripurna LXXXIII (83) DPRD Prov. Sumsel dengan Agenda, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Sumsel atas Penjelasan Gubernur Sumatera Selatan terhadap 6 (Enam) Raperda Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov. Sumsel. Rapat Paripurna LXXXIII (83) yang dilaksanakan hari ini (Senin, 29/4) dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Prov. Sumsel, H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM. Adapun 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Sumatera Selatan yang telah disampaikan oleh Pj. Gubernur Sumsel, Agus Fatoni pada Rapat Paripurna LXXXIII (83) DPRD Provinsi Sumsel yang lalu (Senin, 22/4). Yaitu Pertama Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2023 - 2043, Kedua Raperda Tentang Penyelenggara Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ketiga Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Keempat Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2025 - 2045, Kelima Raperda Tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan Menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda), dan Keenam Raperda Tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dab Bangka Belitung (Perseroda). Keenam Raperda tersebut telah disetujui untuk dilanjutkan oleh setiap Fraksi. Akan tetapi masih ada beberapa catatan dan masukan yang disampaikan oleh setiap Fraksi saat menyampaikan pandangan umum mereka. Turut hadir Para Kepala OPD Prov. Sumsel.
Sumsel
Tingkatkan Profesionalitas, Sekda Supriono Buka Bimtek Hubungan Keprotokolan se-Sumsel
Palembang. Keprotokolan sangat penting dan stategis, jika semua tidak diatur dengan keprotokolan yang benar maka semua akan jadi kacau. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Ir. S.A Supriono saat membuka Bimbingan Teknis Hubungan Keprotokolan Tahun 2024 dengan Tema "Peran Keprotokolan Sebagai Fungsi dan Tugas Pelayanan Terhadap Pimpinan" bertempat di Novotel Palembang Senin (29/04/2024) Dalam sambutannya ia menyampaikan Betapa sulitnya mengatur seseorang sehingga keprotokolan ini mempunyai peran yang sangat penting dan strategis, tentu ini harus diatur dengan keprotokolan yang benar. "Kalau antar pejabat dengan pejabat yang lain tidak sambung rasa dengan yang lain yang menjadi tugas keprotokolan maka semua akan terjadi kekacauan,duduk ngak jelas, jam nya ngak tau "ungkapnya Dirinya mencontohkan betapa tertibnya protokol Allah SWT yang telah ditetapkannya sehingga semua dimuka bumi ini sudah diatur sedemikian rupa "Coba bayangkan betapa tertibnya protokoler Alllah, dia sudah memprotokoli dunia ini dengan sangat tertib, kapan hujan,kapan banjir dan lin sebagianya, artinya keprotokolan ini sangat penting dan strategis" ujarnya. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Sumsel Toni Kurniawan SE,. MM yang diwakili oleh Kabag Humas dan Protokol Muhammad El Abqari menyampaikan tujuan dari terselenggranya acara ini sebagai momen untuk bersilaturahmi serta sinergitas antar protokol guna mendukung pimpinan dalam menjalankan tugas dipemerintahan. "Terima kasih ke semua pihak atas terselenggaranya acara ini dengan baik, semoga mampu menambah wawasan serta pengetahuan guna menjalankan tugas keprotokolan Pimpinan"tuturnya Bimrek diikuti 169 peserta yang terdiri dari para protokoler Forkopimda Sumsel, Protokoler Kab/Kota se Sumsel, Instansi vertikal, BUMN dan BUMD Serta OPD se Sumatera Selatan. Turut hadir, Kepala Perpustakaan sumsel M. Zaki Aslam, S.IP., M.Si., Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Bambang Irawan SE., MM.,AK.,CA dan Para Kepala OPD Prov Sumsel
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Motivasi Kader PKK Sumsel Jadi Pribadi Komunikatif, Solutif, dan Cerdas
Jakarta. Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel sekaligus Ketua Pembina TP PKK Sumsel, Agus Fatoni didampingi Pj Ketua TP PKK Sumsel, Tyas Fatoni menutup Jambore Kader PKK Prov. Sumsel Tahun 2024 bertempat di Anjungan Sumsel Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jumat, (26/4/2024). Rangkaian kegiatan Jambore PKK Sumsel pada hari kedua dimulai dengan senam bersama, dilanjutkan dengan penanaman pohon cabe oleh PKK Sumsel dan DWP Badan Penghubung Provinsi Sumsel, dan capacity building. Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan ini. Menurutnya kegiatan ini sebagai salah satu cara dalam meningkatkan cara berkomunikasi bagi para kader PKK. "Setiap informasi yang kita sampaikan haruslah benar. Cara menyampaikan pesan dan gesture itu penting. Informasi yang kita sampaikan juga haruslah baik dan membawa kebaikan," Ujarnya. Fatoni mengajak para kader PKK menjadi orang yang solutif dalam setiap keadaan, membiasakan kebiasaan baik, serta turut berpartisipasi dalam menangkal penyebaran hoax. "Kebiasaan yang buruk perlu ditinggalkan dan yang paling sering dilakukan oleh ibu-ibu adalah berghibah yang berpotensi fitnah. Cara berkomunikasi itu penting, " Katanya. Para kader PKK mempengaruhi kesuksesan para suaminya dalam menjalankan tugasnya. Komunikasi juga mempengaruhi kualitas hubungan dalam rumah tangga. Penyelesaian setiap permasalahan juga dapat diselesaikan dengan komunikasi. "Cara berkomunikasi para wanita harus dilakukan dengan baik karena ini berdampak pada keluarga, suami, anak dan bangsa,"tandasnya. Fatoni mengajak kader PKK menjadi pribadi terbaik dan menjadi orang yang baik. Terbaik dalam segala hal jadilah orang yang lebih dari orang yang lain. Jadilah orang yang baik yang bisa mengelola emosi, memiliki kecerdasan emosional, sosial, spiritual, moral. "Ini penting karena PKK bisa membantu program pemerintah. Keluarga kuat kalau ibunya juga kuat. Mari kita lakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran, " Pungkasnya. Pj Ketua TP PKK Sumsel, Tyas Fatoni sangat mendukung kegiatan ini dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka mendorong terbentuknya kader PKK Sumsel menuju pribadi yang inspiratif dan bermanfaat. "Prinsipnya kami TP PKK Sumsel, selalu ingin memberikan yang terbaik bagi kader-kader PKK sebagai tim yang solid, tangguh, dan kuatm dan menjadi support system bagi para kepala daerah, "ungkapnya. Hadir dalam kesempatan itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumatera Selatan, Drs H Edward Chandra, MH dan Para Kepala OPD Sumsel.
Sumsel
Tyas Fatoni : Jambore PKK Sumsel, Semangat Kebersamaan Jadi Bermanfaat Bagi Lingkungan
Jakarta. Semarak Jambore PKK Sumsel pada hari kedua dimulai dengan senam pagi bersama para kader PKK kab/kota se-Sumsel dilanjutkan dengan penanaman pohon cabe oleh PKK Sumsel dan DWP Badan Penghubung Provinsi Sumsel di Anjungan TMII Prov. Sumsel, Jumat, (26/4/2024). Penjabat (Pi) Ketua TP PKK Sumsel, Tyas Fatoni ungkapkan makna Jambore PKK Sumsel adalah merayakan bersama-sama berbagai program kerja dari TP PKK Sumsel yang telah dilakukan. Diungkapnya, Program kerja TP PKK Sumsel sendiri telah disusun dalam periode 2019 -2024. "Jadi ini adalah tahun terakhir, dan ini jambore terakhir pada periode ini maka kita lakukan disini, " Jelasnya. Tyas katakan untuk kekompakan bersama PKK Sumsel melaksanakan kegiatan ini diisi dengan banyak kegiatan yang dengannya diharapkan akan memiliki manfaat yang banyak juga kepada para kader PKK dan juga masyarakat. Penanaman cabe ini sendiri merupakan salah satu implementasi dari Gertam Cabai (Gerakan Nasional Penanaman Cabai) yang telah dicanangkan Kementerian Pertanian, jelas Tyas. "Gerakan cabe yang sudah dicanangkan itu harus dilakukan secara berkesinambungan maka kita sekarang melaksanakannya di tempat yang lain tetapi masih pada bagian Provinsi Sumatera Selatan, " Pungkasnya.
Sumsel
Tingkatkan Kualitas Kehidupan Keluarga, PKK Sumsel Gelar Jambore Kader PKK Sumsel
Jakarta. Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Sumsel, Tyas Fatoni menghadiri pembukaan Jambore Kader PKK Prov. Sumsel Tahun 2024 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Kamis, (25/4/2024). Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Sumsel, Koimudin, mengatakan Pelaksanaan Jambore Kader PKK merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga karena keluarga merupakan sendi dasar kehidupan masyarakat. "Para ibu-ibu dan Kader PKK sangat menentukan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Kedepan. Oleh sebab itu, melalui Program-program Nyata tiap-tiap Pokja, salah satunya masalah Nasional yaitu Stunting yang sangat menjadi prioritas Pemerintah untuk diupayakan pencegahan dan penanggulangannya,"ujarnya. Sambungnya, Ini semua agar Sumber daya Manuasia Indonesia Kedepan benar-benar menjadi Sumser Daya yang Potensial, sehat dan berkualitas. Selain itu juga kita harapkan dengan kegiatan ini dapat meningkatkan perekonomian keluarga melalui produksi Produk-produk UP2K di masing-masing desa. "Kita harus manfaatkan potensi dan sumber daya yang terdapat di masing-masing desa, sehingga perekonomian keluarga akan meningkat dan pada akhirnya akan menjadikan desa yang mandiri dan maju, " Tandasnya. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan 10 Program Pokok PKK bertujuan untuk memberdayakan keluarga dalam mencapai kesejahteraan keluarga. "Kami menghimbau dan mengajak kepada jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat memfasilitasi Tim Penggerak PKK dalam rangka Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. PKK telah berkontribusi dalam melakukan perubahan pada masyarakat kearah yang lebih baik, "pintanya. Untuk itu, PKK dituntut terus berperan aktif mendukung keberdayaan masyarakat dalam mendayagunakan segenap potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. PKK sebagai suatu gerakan dari oleh dan untuk masyarakat diharapkan membantu masyarakat dan sekaligus menjadi pilar keluarga dalam peningkatan kesejahteraan. Sementara itu, Ketua Pelaksana Jambore Kader PKK Sumsel sekaligus Ketua Pokja IV TP PKK Sumsel, dr. Erly Yani melaporkan kegiatan ini merupakan program kerja TP. PKK Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 dengan mengusung tema "Kader PKK Cerdas dan Tangguh, Program PKK Mendukung Indonesia Maju". "Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada kader PKK Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta memotivasi para kader PKK agar lebih aktif dan kreatif sehingga dapat memiliki kemampuan untuk berkiprah dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK di wilayahnya masing-masing," jelasnya. Jambore Kader PKK se-Sumatera Selatan Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 24-26 April 2024. Diikuti oleh lebih kurang 220 (dua ratus dua puluh) Orang, yang terdiri dari Ketua dan pengurus TP PKK Provinsi Sumatera Selatan dan Pengurus PKK Provinsi dan Staff. Kegiatan ini diisi dengan berbagai acara antara lain pengukuhan Ketua Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, Peningkatan Kapasitas Kader PKK, Senam bersama, Penyerahan dan Penanaman bibitcabe bersama Tim Penggerak PKKdan DWP Penghubung, Capacity Building untuk Kader PKK, dan Peninjauan ke Anjungan Sumsel. Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Sumatera Selatan juga dirangkaikan dengan Pengukuhan Ketua Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se Sumsel oleh Pj Ketua TP-PKK Provinsi Sumsel Tyas Fatoni dan Pembukaan UP2K.
Sumsel
Hadiri Upacara Hari Otonomi Daerah Tingkat Nasional, Pj Gubernur Agus Fatoni Sebut Capaian Ekonomi di Sumsel Sangat Baik
Surabaya - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menghadiri langsung Puncak peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII tahun 2024 Tingkat Nasional yang mengusung tema ‘Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat’. Kegiatan ini berlangsung di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/4/2024). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Inspektur Upacara kegiatan mengatakan otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Hal tersebut diatur dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan filosofi otonomi daerah dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam pasal 18 UUD 1945. “Otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan utama termasuk di antaranya tujuan kesejahteraan dan tujuan demokrasi. Pembagian urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan konkuren atau urusan yang dapat dikelola bersama antara Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota menuntut Pemerintah Daerah untuk mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat dan mengimplementasikan kepentingan tersebut ke tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan dan akuntabel serta responsif,” jelas Mendagri. Sementara itu, menurut Mendagri jika dalam konteks ekonomi hijau merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045. “Kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan. Termasuk melalui transformasi produk unggulan dari yang semula berbasis produk yang tidak dapat diperbaharui seperti industri pengolahan pertambangan, menjadi produk dan jasa yang diperbaharui dengan tetap memperhatikan potensi daerah, seperti pertanian, kelautan dan pariwisata,” kata Mendagri. Lebih jauh Mendagri menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri terus berkomitmen memperkuat fungsinya dalam Fasilitasi Produk Hukum Daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau. Ini dilakukan tentunya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik. “Fungsi ini bertujuan untuk memaksimalkan peran Peraturan Daerah yang berfokus pada komoditas dan sektor unggulan yang ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika dan penanggulangan bencana,” ucap Mendagri. Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni menilai otonomi daerah bertujuan untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal. Ini dilakukan dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan. “Gubernur bersama Bupati dan Walikota se-Provinsi Sumsel hadir di Surabaya ini untuk menghadiri Hari Otonomi Daerah yang ke-28. Jadi acara ini dilaksanakan setiap tahun dan alhamdulillah hari ini di Surabaya acaranya cukup bagus, walaupun hujan namun tetap berlangsung khidmat kita bisa mengikuti acara ini dengan baik,” kata Fatoni. Fatoni mengatakan capaian makro ekonomi di Provinsi Sumsel saat ini cukup baik, pertumbuhan ekonomi juga sangat baik. Bahkan Provinsi Sumsel menjadi penanganan tercepat terkait kemiskinan ekstrem begitu pula penurunan angka stunting tercepat secara nasional. “Provinsi Sumsel termasuk daerah yang terbesar di Indonesia, potensinya sangat besar dan akan kita maksimalkan. Alhamdulillah sudah banyak sekali penghargaan dan pencapaian yang telah diraih, sejak Oktober sampai dengan saat ini sudah ratusan penghargaan yang telah diraih baik itu nasional maupun internasional,” ucap Fatoni. Untuk mencapai hal tersebut, Pemprov Sumsel mencanangkan berbagai gerakan kolaboratif yang dilakukan secara serentak serta melibatkan Pemda Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD dan swasta. Diantaranya, Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumsel (GPMSS), Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumsel (GPISS), Gerakan Penanganan Stunting Serentak se-Sumsel (GPStSS), Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumsel (GBRSS), Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se-Sumsel (GPSSS) dan lainnya. “Spesial lagi di Sumsel ada gerakan bedah rumah serentak, terdapat 8.391 rumah dan ini bisa bertambah sampai dengan 15.000, ada juga gerakan pembangunan sanitasi serentak di sumsel ada 6.824 yang akan kita bangun. Ada gerakan penanganan stunting serentak se-Sumsel, jadi stunting kita tangani bersama dengan cara mengangkat anak stunting menjadi anak asuh,” tandasnya. Melalui kegiatan ini, Mendagri juga menceritakan sejarah otonomi daerah dari masa ke masa. Selain itu, Mendagri juga memberikan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada kepala daerah yang berprestasi. Turut hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Inspektur Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, dan Pejabat eselon II Kemendagri serta gubernur, Bupati/Walikota dan Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Sumsel
Sekda Sumsel Supriono Buka Forum Lintas Perangkat Daerah Dan Pra Musrenbang RKPD Sumsel Tahun 2025
Palembang. Sekretaris Daerah S.A Supriono menghadiri sekaligus membuka Forum Lintas Perangkat Daerah Dan Pra Musrenbang RKPD Tahun 2025 yang dihadiri Para Kepala OPD dan Kepala Bappeda Kab / Kota Se- Sumatera Selatan.Grand Atyasa Convention Centre,kamis (25/04/2024). Adapun tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sumsel tahun 2025 ialah penguatan daya saing daerah menuju Sumsel yang Unggul dan Terdepan ( Sumsel Mapan) S.A Supriono menyampaikan pentingnya dalam mencari akar masalah serta solusi dalam menyusun program arah pembangunan kedepan sehingga akan mencapai target yang telah ditetapkan "Pemprov itu Mozaik 17 kab/kota , kita selalu terjebak pada angka kemiskinan tanpa mencari tau apa penyebab kemiskinan itu sendiri menjadi naik "ungkapnya Ia melanjutkan bahwa setiap daerah memiliki permasalahan masing - masing sehingga penting nya menakar kelemahan pada objek masalah tersebut "Jangan terjebak pada penilaian nya saja namun harus mencari tau penyebab apa menjadi penilaian buruknya itu" Arah dari Pra Musrenbang ini sendiri konsen pada Evaluasi Kinerja Pembangunan 2023 yang mana meliputi, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Indek Pertumbuhan Manusia ( IPM ), Tingkat Penganguran Terbuka ( TPT ), Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio), Tingkat Inflasi, Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif ( IPEI ), Tingkat Prevalensi Stunting, Tingkat Kemiskinan Ektrem, Infrastruktur Air Minum & Sanitasi, Backlog dan Rumah Tidak Layak Huni serta Nilai Tukar Petani ( NTP ). Kepala Bappeda Sumsel, Regina Ariyanti mengatakan output yang diharapkan tertuang dalam kesepakatan hasil pembahasan pra musrenbang ini ialah kesepakatan program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari kab / kota. "Adapun hasil dari kesepakatan antar lintas kepala daerah akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan RKPD Sumsel 2025"paparnya. Turut Hadir Ka. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel, Rika Efianti, SE, MM, dan Para Kepala OPD lainnya.
Sumsel
Pemprov Sumsel Peringati Hari Otonomi Daerah XXVII Tahun 2024
Palembang. Pemprov Sumsel pada (Kamis, 25/4/2024) melaksanakan Upacara dalam rangka memperingati hari otonomi daerah ke XXVII Tahun 2024 di halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Sekda Provinsi Sumsel Ir. SA Supriono. Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian yang dibacakan Sekda Supriono Peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan refleksi untuk terus memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah akan amanah serta tugas demi keberlanjutan dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup di tingkat lokal serta mempromosikan model ekonomi yang marah lingkungan. "Pemerintah Daerah harus terus ingat akan arti, filosofi serta tujuan dari otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 23 tahun 2014 bahwa urusan pemerintah merupakan urusan yang dikelola bersama seluruh lapisan pemerintahan dengan tujuan utama kesejahteraan dan tujuan demokrasi. Otonomi daerah dirancang untuk untuk dua tujuan kesejahteraan dan tujuan demokrasi. Pembagian urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan yang konkuren antara pusat, provinsi dan/ kabupaten/kota. Dan kita sebagai pemerintah daerah harus bisa mengartikan kepentingan masyarakat dan mengimplementasikan kepentingan tersebut untuk pemerintahan yang lebih partisipasif, transparan, akuntabel serta responsif." Ujar Supriono. Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXVII Tahun 2024 yang mengangkat tema" Otonomi daerah berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat " selaras dengan tujuan dasar dari otonomi daerah dan mendukung pemerintah untuk dapat mengoptimalisasikan potensi sumber daya alam secara lebih efesien dan berkelanjutan dan transformasi produk unggulan dengan tetap memperhatikan potensi daerah seperti pertanian, kelautan dan pariwisata. " Dalam konteks ekonomi hijau, satu dari Enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk visi 2045, otonomi daerah memberikan keluasan kepada pemerintah daerah untuk melakukan mengelolaan sumber daya alam secara lebih efesien dan berkelanjutan serta eksperimentasi kebijakan di tingkat lokal guna mendorong implementasi teknologi hijau. " Ujar S.A Supriono Kemendagri berkomitmen untuk memperkuat fungsinya dalam berkomitmen untuk memperkuat fungsi dalam fasilitas produk hukum daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Turut hadir Para Kepala OPD Prov. Sumsel.