Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Fatoni Paparkan Pemanfaatan Dana BTT Dalam Keadaan Darurat Termasuk Bencana Alam
Palembang - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan selaku Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni memaparkan bagaimana pemanfaatan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk keperluan darurat dan mendesak. Materi tersebut ia sampaikan saat menghadiri Festival Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) dengan Tema Mengatasi Triple Planetary Crisis dengan Organisasi Pembelajaran bertempat di Ruang Zoom Meeting Griya Agung Palembang, Selasa (23/4/2024). Dalam kesempatan itu A. Fatoni mengungkapkan bahwa dalam keadaan penanggulangan bencana dapat di anggarkan melalui dana darurat yang telah di atur dalam undang-undang. "Melihat dalam beberapa peraturan, UU nomor 17 tahun 2003 dan juga di undang-undang yang lain termasuk PP nomor 12 tahun 2019 di halaman 9 di situ disebutkan bahwa dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya", ungkap A. Fatoni. Dimana dalam keadaan darurat tersebut anggaran yang belum tersedia dalam perencanaan dapat diusulkan dalam rancangan perubahan peraturan APBD dan juga dapat disampaikan melalui laporan realisasi anggaran pengeluaran daerah. Selain itu A. Fatoni juga menyampaikan bahwa dalam penganggaran bencana alam dan dalam keadaan darurat, pemerintah juga memiliki banyak skema yang bisa dilakukan, khususnya melalui anggaran BTT. "BTT itu sendiri bisa digunakan langsung atau dicairkan langsung dari akun BTT. Kemudian ia menjelaskan apabila belanja tidak terduga ini tidak cukup bisa diambilkan dari sisa-sisa kegiatan, sisa-sisa penjadwalan ulang, sisa-sisa lelang dari tahun anggaran berjalan", tutur A. Fatoni menjelaskan. Lanjutnya jika dalam kondisi kedua skema tersebut masih belum juga mencukupi, ia mengungkapkan pemerintah daerah dan kabupaten/kota dapat menggunakan uang kas yang tersedia. Mengakhiri paparannya A. Fatoni juga menjelaskan bahwa anggaran BTT dapat pula diadakan dalam beberapa kondisi. Seperti keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan atau kejadian luar biasa. "Jadi, manakala ada bencana alam bencana non alam bencana sosial atau kejadian luar biasa dan itu belum dianggarkan bisa menggunakan BTT termasuk juga untuk mencari orang dan pertolongan untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan", ungkapnya diakhir paparan.
Sumsel
Cegah Korupsi, KPK-RI Adakan Rakor dan Desiminasikan MCP
Palembang. Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni membuka Rakor Program Pemberantasan Korupsi Wilayah II, Diseminasi Monitoring Control For Prevention (MCP) Tahun 2024 dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Survey Penilaian Indonesia (SPI) Tahun 2023. KPK-RI dalam upaya pembangunan sistem pencegahan korupsi membangun melalui sektor-sektor strategis yang merupakan rekomendasi hasil SPI tahun 2023 dengan delapan indikator. Sumatera Selatan selaku tuan rumah dalam pelaksanaan rapat koordinasi pemberantasan korupsi pemerintah daerah se-Wilayah ll tahun 2024 di Griya Agung (23/04/2024) juga telah melakukan upaya pencegahan korupsi mulai dari penataan kebijakan dan regulasi sampai dengan penyelamatan keuangan/aset negara. " Sebagai salah satu bentuk komitmen Sumatera Selatan dalam upaya pencegahan korupsi diantaranya pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Monitoring Control For Prevention (MCP), sebagai sistem pencegahan korupsi terintegrasi, serta program-program lainnya". Ungkap PJ Gubernur Sumatera Selatan, A. Fatoni. Berkat kerja keras pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan, pada acara tersebut salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Oku Selatan mendapatkan Penghargaan Delta MCP tahun 2022-2023 dalam pencegahan korupsi daerah yang dilakukan bersama KPK dan BPKP. PJ Gubernur Sumatera Selatan turut mengungkapkan harapan dan ajakan bahwa dari diadakannya rapat koordinasi ini dapat menjadi wadah strategis untuk segera mengindentifikasi dan mengambil langkah strategis dalam rangka percepatan peningkatan kinerja MCP dan menindaklanjuti SPI tahun 2023. " Ikuti aturan, lakukan aksi, dan lengkapi dokumen dari itu saja kita sudah membantu untuk melakukan pencegahan korupsi. " Ujar PJ Gubernur Sumatera Selatan sebagai penutup dalam kata sambutannya. MCP yang ke-3 tahun 2024 di siapkan berbeda seperti tahun sebelumnya, setelah hasil SPI Nasional ( Survei Penilaian Integritas ) sebagai survei yang memetakan resiko korupsi dan mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi tahun 2023 berada pada skor 70,9 atau turun satu point dari tahun sebelumnya 2022 71,9. Kemendagri memiliki amanat terhadap MCP tahun 2024 yang dimana harus taat asas administrasi dengan memenuhi semua dokumen yang ada di MCP. Dan memmbumikan pencegahan korupsi hingga ke pendidikan formal. Mulai dari anak SD - perguruan-perguruan tinggi mengenai pencegahan korupsi. Sehingga akan tercipta pengimplementasian yang nyata. "Penuhi semua implementasi terhadap semua amanah yang ada. Dengan taat Asas Administrasi minimal kita bisa mencegah terhadap pembiasan dan potensi korupsi yang ada. " Ungkap Teguh Narutomo, selaku Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Kemendagri. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko menjelaskan dalam upaya pencegahan korupsi pada pemerintah daerah, KPK saat ini melakukan penguatan pada Monitoring Center For Prevention (MCP) tahun 2024 dengan mempertajam indikator dan subindikator MCP, Pendalaman Area Prioritas terutama Pengadaan Barang & Jasa dan Perizinan, Penguatan APIP, Optimalisasi Sinergi APIP - APH, Pemantauan Dilapangan. "Dari kelima upaya tersebut, Kita juga saat ini dihadapkan dengan beberapa tantangan dalam melakukan pemberantasan korupsi yaitu Kurang Kuatnya Komitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi", tuturnya. Dilanjutkannya pada sektor pengadaan barang dan jasa merupakan area yang berisiko tinggi untuk terjadinya korupsi. Ia juga mengatakan bahwa saat ini praktik suap / gratifikasi / pemerasan pada pelayanan publik masih cukup tinggi serta lemahnya pengawasan internal pada sisi anggaran, sumberdaya manusia, dan independensi. "Tantangan - tantangan ini, kita berharap dapat kita lakukan kerja sama dan koordinasi dari setiap pemerintah daerah dalam mengatasinya", ucapnya dalam sambutan. Turut hadir Pj. Gubernur Banten, Dr. Ali Maktabar, M.Sc, Direktur Bidang Supervisi dan Koordinasi KPK RI, Imam Turmudi, Ketua DPRD Prov. Sumsel, RA. Anita Noeringhati, Para Bupati/Walikota Se Sumsel, dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel.
Sumsel
Bentuk Generasi Berkualitas, DWP Sumsel Gelar Sosialisasi Parenting
Palembang. Dalam suasana peringatan Hari Kartini, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumsel menggelar sosialisasi parenting untuk anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumsel dengan tema "Sukses Mendidik Gen Alpha dan Cara Mengatasi Konflik Antara Anak". Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan DWP OPD dan instansi vertikal di lingkungan Pemprov Sumsel. Kegiatan ini dimeriahkan dengan doorprize dan pemberian penghargaan kepada peserta dengan kostum Kartini terbaik. Ketua DWP Sumsel, Karwana Supriono mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk mengedukasi orang tua tentang tata cara mendidik anak-anaknya. Menurutnya, setiap generasi memiliki sikap dan generasi yang berbeda-beda tergantung perkembangan zaman. "Anak-anak generasi alpha lebih melek terhadap teknologi. Sehingga orang tua perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi lainnya. Hubungan orang tua dan anak mempengaruhi sikap dan prilaku dari anak-anak dalam bersosialisasi," Jelasnya. Hubungan keluarga mempengaruhi hubungan seorang anak dengan lingkungannya. Oleh sebab itu, Ia mengajak seluruh anggota DWP mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga dapat menghasilkan generasi alpha yang cerdas dan berkualitas. Sementara itu, Ketua pelaksana kegiatan ini, Ria Anindita Budhy, melaporkan kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu program kerja DWP Sumsel dan juga bertujuan memperingati hari Kartini sekaligus untuk memberikan edukasi kepada para pengurus DWP dalam mendidik anak dan cucu untuk menghasilkan generasi yang cerdas dan berkualitas.
Sumsel
Agus Fatoni Hadiri Malam Lepas Sambut Pangdam II Sriwijaya
Palembang. Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni bersama Forkopimda Sumsel menghadiri malam lepas sambut Pangdam 11 / Sriwijaya, dari Mayjen TNI Yanuar Adil kepada Mayjen TNI Naudi Nurdika, bertempat di Makodam Sriwijaya II, Senin (22/04/2024). Mengawalai sambutannya, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi dan upaya kerja keras jajaran Kodam II Sriwijaya terutama Pangdam II Sriwijaya dalam menjalani tugasnya di Sumsel "Kita telah sukses dalam penanganan Karhutla, dan Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk memaparkan strategi penanganan Karhutla di kancah internasional"ujarnya Ia melanjutkan kita butuh terus bekerjasama dalam menjalankan tugas dan mengucapkan selamat datang kepada Pangdam II Sriwijaya yang baru Mayjen TNI Naudi Nurdika "Selamat bertugas, selamat mengemban amanah dibumi Sriwijaya ini semoga dapat melanjutkan estafet kepemimpinan dengan baik"harapnya Selanjutnya Mayjen TNI Yanuar Adil menyampaikan rasa haru dan bangga selama menjabat sebagai pangdam II Sriwijaya telah mengemban tugas dengan sebaik mungkin dan menyelasaikan tugas - tugas besar yang ada di sumsel " Alhamdulillah tugas - tugas telah kita kerjakan dan dapat menjaga sumsel dengan baik, ada tugas penanganan Karhutla, ada banjir tentu baru baru ini tugas pengamanan Pemilu kita telah selesai "ungkapnya Selanjutnya Mayjen TNI Naudi Nurdika sebagai Pangdam II Sriwijaya yang baru menyatakan ini merupakan tantangan berat dalam menjalankan program - program dan butuh kerjasama semua pihak " Kita ini bukan superhero namun kita adalah super team yang mengemban tugas, dan kita siap mendukung dalam melaksanakan kerjasama tugas yang ada di Sumsel"ungkapnya Dalam rangkaian acara tersebut terasa akrab dan meriah ditambah adanya pemberian cendra mata dari berbagai unsur Lembaga kepada Mayjen TNI Yanuar Adil yang telah menyelesaikan tugas nya sebagai pangdam II Sriwijaya Turut hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Dr. Yulianto S.H., M.H, Ketua DPRD Sumsel R.A Anita Noeringhati S.H M.H dan Para Kepala OPD Prov Sumsel.
Sumsel
HUT Banyuasin ke 22, Fatoni : Tingkatkan Pembangunan di Banyuasin Dengan Kolaborasi dan Keterpaduan
Banyuasin. Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni didampingi Pj Ketua TP PKK Sumsel Tyas Fatoni menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Banyuasin dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Banyuasin ke 22 Tahun. Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan, SH, MSi., bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin, Senin, (22/4/2024). Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni, atas nama Pemprov Sumsel dan masyarakat Sumsel dirinya mengucapkan selamat HUT Banyuasin. Ia mengapresiasi dan bangga terhadap berbagai kemajuan, capaian serta penghargaan yang telah diraih Kab Banyuasin. "Hal ini berkat kerja keras pemimpin masyarakat dan seluruh stakeholder di Kabupaten Banyuasin. Penghargaan dan prestasi ini didapat karena kekompakan, keterpaduan dari semua pihak, bahu, membahu mendukung pelaksanaaan program pembangunan sehingga Banyuasin maju dan sejahtera," Ungkapnya. Fatoni juga mengapresiasi peran Pemkab Banyuasin dalam berbagai upaya perbaikan pelayanan di Banyuasin dan juga dukungan terhadap usaha Pemerintah utnuk mewujudkan berbagai program prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Kinerja Pemprov Sumsel adalah akumulasi dari kinerja Pemkab Pemkot di Sumsel termasuk Banyuasin. Terima kasih kerja sama, kerja keras, dan kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan di Sumsel, " Tandasnya. Terdapat beberapa program prioritas Pemprov Sumsel bersama Pemkab/Pemkot yaitu Penanganan bencana, karhutla dan banjir, penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem dan dukungan pemda dalam mensukseskan pemilu/pilkada di Sumsel. "Terima kasih atas dukungan semua pihak atas terlaksananya kolaborasi antara pemprov Sumsel Pemkab/Pemkot di Sumsel dalam berbagai program serentak di Sumsel. Setiap kinerja terlaksana dengan baik kalau kita bersama-sama, " Katanya. Dijelaskannya terdapat beberapa program serentak yang telah terlaksana yaitu Gerakan pengendalian inflasi serentak di Sumsel, Gerakan Pasar Murah se-Sumsel yang kegiatannya dilakukan setiap senin, selasa dan kamis, Gerakan bedah rumah tidak layak huni serentak se-Sumsel, gerakan Pembangunan sanitasi serentak se-Sumsel, Gerakan penanganan stunting serentak se-Sumsel, Gerakan Perlindungan Pekerja rentan serentak se-Sumsel. "Capaian kinerja di Banyuasin dicapai dengan kerja keras kerja cerdas, dan terencana dan bersatu padu ini, selain itu kita juga perlu menjaga kondusifitas di Sumsel sehingga akan menciptakan ekonomi dan kehidupan yang berkembang dengan baik, "tuturnya. Fatoni juga mengajak semua pihak menjaga nama baik dan citra Sumsel, dan berpartisipasi dalam mempublikasikan pembangunan dan prestasi yang ada di Sumsel. Semangat persatuan kekompakan silaturahmi kita jaga terus untuk terus mewujudkan pembangunan di Sumsel lebih baik. Sementara itu, Penjabat Bupati Banyuasin, H. Hani Syopiar Rustam SH, mengungkapkan HUT Banyuasin adalah momen strategis untuk mengevaluasi hasil dan kegiatan yang telah dicapai, menjadi sarana mawas diri serta bahan bagi strategi di masa mendatang, serta momentum memotivasi untuk lebih baik lagi. "Prioritas pembangunan di Banyuasin SDM berkualitas DNA berdaya saing, peningkatan infrastruktur, pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta pembangunan dan peningkatan kualitas implementasi dan reformasi birokrasi dengan kebijakan kolaborasi," Jelasnya. Di momen itu, Hani Syopiar juga menjelaskan tentang perkembangan indikator makro Banyuasin berupa IPM, pertumbuhan ekonomiekonomi yang terus membaik serta tingkat kemiskinan dan tingkat penganguruan terbuka yang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. "Di sisi penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat Banyuasin memiliki capaian nilai indeks reformasi birokrasi yang meningkat sangat pesat dalam waktu 1 tahun anggaran saja, " Tuturnya. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah secara nasional tahun 2023 Banyuasin menempati posisi kedua tertinggi dari 17 Kab/kota dan peringkat 36 secara nasional, melompat 195 peringkat naik dari tahun 2022. "Terima kasih atas dukungan seluruh pihak dan saya meminta dukungan dari semua pihak untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan di Banyuasin serta dukungan dari Pak Pj dalam pembangunan infrastruktur di Banyuasin, " Pungkasnya. Hadir dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sumsel Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH, MH., Wakil Ketua DPRD Sumsel Hj. Kartika Sandra Desi, SH, MM., anggota DPRD Sumsel, Hj Nurmala Dewi, Sekda Sumsel, Ir. S. A. Supriono, Sekda Banyuasin Erwin Ibrahim ST., MM., M.BA IPU Asean Eng, Para Kepala OPD Sumsel, Para Kepala OPD Banyuasin, tokoh agama, tokoh adat dan anggota DPRD Banyuasin.
Sumsel
Pj Gubernur Fatoni Terima Rekomendasi DPRD Sumsel Terhadap LKPJ Gubernur Sumsel TA 2023
Palembang. Melalui Rapat Paripurna LXXXI (81) DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pj. Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni menerima Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan hari ini (Senin, 22/4) di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Mengawali sambutannya Fatoni mengucapkan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Prov. Sumsel yang telah mendukung program dan kegiatan Pemprov Sumsel dalam penyelenggaraan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan diseluruh lapisan masyarakat. Berkaitan dengan rekomendasi yang disampaikan, Fatoni mengatakan bahwa semua masukan, saran dan pandangan yang telah diberikan, khususnya pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Keuangan, Bidang Pembangunan dan Bidang Kesejahteraan Rakyat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk ditindaklanjuti penyempurnaannya sesuai dengan target pembangunan yang sudah ditetapkan. "Masukan yang disampaikan tersebut sangat penting untuk melakukan evaluasi kembali semua arah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Sumsel maupun yang belum dilaksanakan", ucapnya. Selanjutnya Fatoni menyampaikan dalam mencapai prestasi kerja, tentunya perlu diimbangi dengan kerja keras dan kerja cerdas. Maka dari itu, ia berharap semua OPD dapat memperkuat komitmen pembangunan melalui pelaksanaan maupun penyiapan rencana kerja pemerintah daerah yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan, dalam lingkup perundang - undangan yang mendasarinya. Adapun rekomendasi yang disampaikan melalui Rapat Paripurna LXXXI (81) DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Prov. Sumsel, Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH meliputi beberapa bidang, diantaranya Bidang Pemerintahan dengan 4 (empat) poin rekomendasi, Bidang Perekonomian dengan 21 (dua puluh satu) poin rekomendasi, Bidang Keuangan dengan 9 (sembilan) poin rekomendasi, Bidang Pembangunan dengan 27 (dua puluh tujuh) poin rekomendasi, dan Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan 35 (tiga puluh lima) poin rekomendasi. Atas persetujuan Pj. Gubernur Sumsel, A. Fatoni terhadap rekomendasi - rekomendasi tersebut, dilakukan penandatanganan Keputusan DPRD Prov Sumsel Tentang Rekomendasi DPRD Prov Sumsel Terhadap LKPJ Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023. Turut hadir Sekda Prov Sumsel Ir. S.A Supriono, Para Anggota DPRD Prov Sumsel dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel.
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Dorong Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan di Sumsel
Palembang. Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni membuka Executive Course Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Bagi Managemen Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah "Sinergi Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Optimalisasi Pelayanan Publik" bertempat di Hotel Aston Palembang, Senin (22/4/2024). Fatoni menyambut baik Sumsel khususnya Palembang menjadi tempat pertama dilaksanakannya kegiatan ini. Menurutnya, Pejabat pengelola Keuangan tidak boleh sembarangan ditunjuk. Sebaiknya mereka perlu dapat persetujuan dari pemerintah pusat. "karena uang tidak boleh dikelola sembarangan. Pejabat pengelolaan Keuangan harus memiliki latar belakang terkait Keuangan, kalaupun tidak maka harus memiliki banyak pengalaman melalui sertifikat atau diklat pelatihan, " Jelasnya. Fatoni juga mengapresiasi Kemenkeu yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM pengelola Keuangan termasuk tenaga teknis terkait. "Kita bersyukur hari ini kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan narasumber yang mumpuni dalam bidangnya. Ikuti dengan sebaik-baiknya dan jika bisa dilakukan secara terus menerus, " Pintanya. Fatoni minta agar setiap peserta memanfaatkan kegiatan ini sebagai forum diskusi dan sarana bertukar informasi yang dapat dijadikan pembelajaran bagi daerah lain dan ditemukan solusi terbaik bagi yang bermasalah. "Itulah pentingnya berkolaborasi. Selain itu, ini perlu didukung dengan peningkatan kapasitas yang bisa dilakukan dengan berbagai hal, baik secara mandiri maupun pelatihan, " Tandasnya. Sementara itu, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Andin Hadiyanto, mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mendukung tindak lanjut program Keuangan yang sudah dilaksanakan. Kemudian sebagai forum untuk diskusi terkait pengalaman dan tantangan dalam pembangunan yang dihadapi. "Kita perlu tingkatkan potensi-potensi di Indonesia terutama dalam pengelolaan keuangan daerah dan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia," Ujarnya. Terdapat banyak tantangan yang akan kita hadapi antara lain kondisi ekonomi global, tantangan kebijakan, tata kelola efektivitas APBD, dan pengendalian korupsi. Dan semua tantangan ini dapat kita bahas melalui kegiatan ini. Hadir dalam kesempatan itu, Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Sumsel Drs H Edward Candra, MH., Kepala BPKAD Sumsel, H. Akhmad Mukhlis, SE.
Sumsel
Pj Gubernur Agus Fatoni Resmi Melantik Pj Bupati Musi Banyuasin Sandi Fahlepi
Palembang. Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni resmi melantik Sandi Fahlepi, S.P, M.Si sebagai Pj Bupati Musi Banyuasin. Selain itu disaat yang sama, Pj Ketua TP-PKK Provinsi Sumsel Tyas Fatoni juga melantik Pj Ketua TP-PKK Kabupaten Musi Banyuasin Hj. Triana Minarni, SKM, MSi. Pelantikan bertempat di Griya Agung, Senin.(22/042024) Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Pj Bupati Musi Banyuasin dan Pj TP PKK Kabupaten Musi Banyuasin tersebut tertuang dalam Surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-969 Tahun 2024 yang ditetapkan dijakarta pada tanggal 19 April 2024. Diketahui Sandi Fahlepi, S.P, M.Si juga menjabat sebagai Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel menggantikan Pj Bupati Musi Banyuasin periode sebelumnya Drs. H. Apriyadi, MSi Agus Fatoni menyampaikan terima kasih atas dedikasi Pj Bupati periode sebelumnya yang telah membangun Musi Banyuasin dengan baik,dan berharap kepada Pj Bupati Musi Banyuasin yang baru dilantik untuk meneruskan pembangunan yang ada dikabupaten Muba dan terus bersinergi "Pembangunan harus terus dilanjutkan,program - program harus terus kita sinergikan guna optimalisasi capaian - capaian program yang ada, kita ada program bedah rumah serentak, pasar murah serentak, serta pengentasan Stunting serentak, itu semua harus kita lanjutkan"ungkapnya Ia menyampaikan dalam melaksanakan tugas Kita perlu menjaga nama baik Sumsel dan bangga terhadap Sumsel yang mana Sumsel adalah wilayah Zero Konflik Ia melanjutkan bahwa Dalam pelantikan bersamaan Pj Bupati Muba ini ada 16 kepala daerah yang hampir bersamaan dilantik dan ini berdasarkan atas pertimbangan - pertimbangan Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ). " Pergantian ini berdasarkan pertimbangan - pertimbangan, bukan berarti bermasalah namun dikarenakan pj Bupati Muba sebelumnya habis masa jabatan dan adanya penyegaran " lanjutnya Pj Bupati Musi Banyuasin Sandi Fahlepi, S.P, M.Si yang baru dilantik menyatakan akan terus mengupayakan melanjutkan pembangunan yang ada serta bersinergi dalam penanganan stanting ,kemiskinan ektrem serta sinergi agar roda pemerintahan terus berlanjut " Saya akan segera melaksakan tugas yang mana fokus utama ialah penangan Stunting, Kemiskinan ekstrim serta hal lain - lain yang prioritas" ujarnya Turut Hadir Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj. R.A Anita Noeringhati SH.,MH, Drs, H.Apriyadi MSi, Forkopimda Provinsi Sumsel dan para Kepala OPD Prov Sumsel.
Sumsel
Hadiri Tabligh Akbar dan Halal bi halal, Fatoni : Semoga Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Allah SWT Meningkat
Palembang. Pj. Gubernur Sumsel Agus Fatoni didampingi Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Sumsel, Tyas Fatoni menghadiri Tabligh Akbar dan Halal Bi Halal Tahun 2024 bertempat di Griya Agung Palembang, Jum'at (19/4/2024) Tabligh Akbar dan Halal Bi Halal dihadiri oleh Forkopimda Prov Sumsel, Tokoh Agama, ASN di lingkungan Pemprov Sumsel, Organisasi Agama/Pemuda/Wanita Provinsi Sumsel, BUMN/ BUMD Prov Sumsel baik hadir secara langsung, virtual zoom meeting dan live youtube. Dalam sambutannya Fatoni menyampaikan sudah sepatutnya kita semua bersyukur karena telah melewati puasa sebulan penuh dan bulan ramadhan sebulan penuh dan telah bertemu dengan Idul Fitri, "Semoga itu semua dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT", ucap Fatoni. Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka Peringatan Hari Jadi Ke - 78 Pemprov Sumsel. "Tahun ini Pemprov Sumsel memasuki usia 78 tahun. Dimana sudah ada beberapa rangkaian kegiatan yang telah dilakukan, diantaranya Tabligh Akbar dan Halal Bi Halal yang kita laksanakan hari ini" ungkapnya. Atas nama keluarga dan Pemprov Sumsel , Fatoni menyampaikan permohonan maaf lahir batin kepada semua yang hadir. Ia juga berharap semoga ceramah yang disampaikan oleh Dr. KH. Wijayanto dapat menambah ilmu dan meningkatkan ibadah serta keimanan kepada Allah SWT. "Nantinya Kita akan mendengarkan ceramah. saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Pak Kiyai untuk memberikan ceramah. Semoga ini dapat menambah ilmu kita, keimanan kita dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT serta terus terjalin silahturahmi yang baik", tuturnya mengakhiri sambutan. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan mendengarkan ceramah dari Ustadz Dr. KH. Wijayanto. Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ir. S.A Supriono, Para Asisten, Para Staf Ahli dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel.