Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Lidyawati Cik Ujang Ajak Organisasi Wanita Tingkatkan Kepedulian kepada Anak Yatim
Palembang, 23 Juli 2025 — Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 H, Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Sumatera Selatan, Lidyawati Cik Ujang, mengajak seluruh organisasi wanita untuk meningkatkan kepedulian terhadap anak yatim.Dalam acara yang digelar di Gedung Perjuangan Wanita, Lidyawati menegaskan pentingnya peran aktif organisasi wanita dalam memberikan dukungan dan perhatian kepada anak-anak yatim. Ia menyebut bahwa bulan Muharram merupakan waktu yang penuh keutamaan, tidak hanya untuk berpuasa, tetapi juga untuk memperbanyak amal kebaikan, termasuk menyantuni anak yatim.“Mari kita tingkatkan kepedulian kita kepada anak-anak yatim dan membantu mereka mencapai masa depan yang lebih baik,” ujar Lidyawati.Pada kesempatan tersebut, BKOW Sumsel memberikan santunan kepada 52 anak yatim serta mengadakan tausiyah bertema “Meraih Cinta Allah SWT.” Lidyawati juga menekankan bahwa momen tahun baru Islam harus dimaknai sebagai ajang introspeksi diri.Sementara itu, dalam tausiyahnya, Ustadz Yuwono menyampaikan pentingnya pembentukan akhlak sejak dini. Ia menekankan bahwa ibu merupakan pendidik utama dan pondasi penting dalam membentuk generasi yang berakhlak dan berintegritas.Acara tersebut turut dihadiri oleh Dewan Penasihat BKOW Sumsel yang juga Ketua TP PKK Sumsel, Feby Deru, para ketua organisasi wanita, serta kepala OPD Sumsel terkait.
Sumsel
Gubernur Sumsel Dukung Lomba Taekwondo Internasional di Palembang Sumsel, Siapkan Aspek Pendukung
Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menerima audiensi dari pengurus Taekwondo Sumsel pada Rabu (2#3/7/2025), bertempat di Ruang Tamu Gubernur Sumsel.Dalam pertemuan tersebut, pengurus Taekwondo Sumsel menyampaikan rencana penyelenggaraan Lomba Taekwondo Internasional yang akan digelar di Kota Palembang. Selain Indonesia sebagai tuan rumah, event ini juga akan diikuti oleh negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, India, dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Hasil pertemuan ini akan dilaporkan lebih lanjut kepada Pengurus Taekwondo Pusat.Gubernur Herman Deru menyambut baik rencana tersebut dan memberikan apresiasi atas inisiatif pengurus Taekwondo Sumsel. Ia menyatakan bahwa Sumatera Selatan siap menjadi tuan rumah event internasional, mengingat fasilitas dan akomodasi di Jakabaring Sport City (JSC) telah sangat mendukung.Dalam arahannya, Gubernur juga menekankan pentingnya memastikan kesiapan seluruh aspek, baik akomodasi maupun peralatan pertandingan dan latihan bagi para atlet.Gubernur juga menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan event berskala nasional maupun internasional yang digelar di Sumatera Selatan, khususnya oleh cabang olahraga seperti Taekwondo.Turut hadir dalam audiensi tersebut antara lain Asisten I H. Sunarto, Kadispora Rudi Irawan, Karo Humas dan Protokol Tony Kurniawan, Karo Umum dan Perlengkapan Darmayanti, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Sumsel
Terima Audiensi Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Gubernur HD Dukung Launching POSBAKUM
Palembang — Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sumsel yang baru, M.A. Siburian, di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Rabu (23/07/2025).Audiensi ini merupakan silaturahmi perdana M.A. Siburian setelah resmi menjabat sebagai Kakanwil Kemenkumham Sumsel. Dalam pertemuan tersebut, Siburian menyampaikan rencana kunjungan Menteri Hukum RI ke Kota Palembang dalam waktu dekat.Menurutnya, kunjungan tersebut dalam rangka Launching Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di wilayah Sumatera Selatan. “Ini merupakan salah satu upaya mendekatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat luas,” ujar Siburian.Gubernur Herman Deru menyambut baik rencana tersebut dan menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut. “Launching Posbakum ini sangat positif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Ini juga menjadi momentum penting untuk promosi daerah,” ujar Gubernur.Ia berharap kegiatan ini dapat dikemas secara maksimal, mengingat kedatangan Menteri Hukum dan HAM RI merupakan kesempatan strategis bagi Provinsi Sumatera Selatan.Lebih lanjut, Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumsel bersama aparat penegak hukum dalam memperkuat sinergi dengan Kanwil Kemenkumham Sumsel. “Posbakum harus menjadi sarana yang aktif, responsif, dan solutif dalam membantu masyarakat memperoleh akses keadilan yang lebih baik,” tegasnya.Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H. Sunarto, Kepala Biro Hukum Dedi Harapan, Kepala Biro Humas dan Protokol Tony Kurniawan, serta Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Darmayanti.
Sumsel
TP PKK Sumsel Tinjau Kebakaran di Kelurahan 1 Ulu
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan (TP PKK Sumsel), Hj Febrita Lustia yang juga menjabat sebagai Ketua PMI Sumsel, meninjau langsung lokasi kebakaran di Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, pada Selasa sore (22/7/2025).Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk empati dan dukungan terhadap para korban yang terdampak musibah tersebut.Dalam kunjungan itu, Feby Deru didampingi oleh Anggota DPD RI Ratu Tenny Leriva, Staf Ahli TP PKK Sumsel Lidyawati Cik Ujang, Ketua DWP Sumsel Desy Edward, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Sumsel.Setibanya di lokasi, Feby langsung menyusuri area terdampak kebakaran yang berada di Jalan Faqih Usman. Ia menyempatkan berbincang langsung dengan beberapa warga yang rumahnya hangus dilalap si jago merah. Terlihat suasana haru dan penuh keprihatinan saat warga menyampaikan kondisi mereka pasca kebakaran.
Sumsel
Tingkatkan Transparansi Informasi Publik, Sekda Edward Candra Buka Rakor dan Bimtek PPID se-Sumsel
Palembang. Dalam upaya meningkatkan kapasitas perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Selatan terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Candra, secara resmi membuka Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Sumatera Selatan tahun 2025. Acara ini berlangsung di Auditorium Graha Bina Praja. Rabu, 23/07/2025.Dalam sambutannya, Edward Candra menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam menjalankan transparansi tata kelola informasi pemerintahan. Ia menyoroti keterkaitan hal ini dengan poin keenam misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel yakni meningkatkan penyelenggaraan tata kelola yang baik berbasis digital."Dengan ini dapat membantu keterbukaan informasi publik yang dapat membantu masyarakat sesuai dengan misi Gubernur dan wakil Gubernur Sumsel pada poin ke enam (6)" ujarnya.Sekda juga mengakui beberapa kendala yang masih dihadapi, seperti kurangnya pemberitahuan di berbagai platform yang membuat masyarakat merasa informasi masih kurang, serta kebutuhan akan pemberitaan yang lebih update.Ia menjelaskan pentingnya keterbukaan publik terhadap kebutuhan informasi masyarakat, sehingga informasi dapat diberikan sesuai kebutuhan. Namun, ia juga mengingatkan untuk tetap memperhatikan batasan informasi yang bersifat rahasia dan dilindungi.Edward Candra berharap layanan informasi publik dapat menjadi lebih cepat, tepat, dan tegas, serta meningkatkan kolaborasi dan pengawasan yang lebih intensif dengan asas keterbukaan informasi.Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumsel, Rika Efianti, S.E., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan mengimplementasikan UU Nomor 14 Tahun 2008. Tujuannya adalah untuk mewujudkan peningkatan kualitas PPID sebagai pusat pelayanan informasi bagi masyarakat Sumatera Selatan, demi terwujudnya Sumsel Maju Terus untuk Semua."Dalam hal ini, kami memberikan reward PPID Provinsi Sumsel berupa Piagam Penghargaan 'Standar Layanan Informasi Publik PPID Award' kepada PPID Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah," ungkapnya.Penghargaan ini merupakan implementasi dan perwujudan komitmen untuk penguatan kelembagaan serta memberikan pelayanan informasi publik yang transparan, aspiratif, dan akuntabel.Peserta rapat koordinasi dan bimbingan teknis ini terdiri dari PPID Pelaksana Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.adapun sebagai pematerinya yakni Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri RI Drs. Benny Irwan, M.Si., M.A. Dan Ketua Komisi Informasi Sumsel Joemarthine Chandra, S.H., M.H., C.Med.Turut hadir Para Kepala OPD
Sumsel
Sekda Sumsel Terima Audiensi GM Garuda Airlines Palembang Bahas Dukungan Transportasi Fornas Korpri 2025
Palembang, Selasa (22/7/2025) – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, menerima audiensi General Manager (GM) Garuda Airlines Palembang, Fachradina Ramadani, di Ruang Tamu Sekda, Selasa (22/7). Pertemuan ini membahas peluang kerja sama antara Garuda Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan ajang Festival Olahraga Nasional Korpri (Fornas Korpri) yang akan digelar di Sumsel.Dalam kesempatan tersebut, Fachradina Ramadani menyampaikan harapan agar Garuda Indonesia dapat menjalin kerja sama strategis di bidang transportasi, terutama dalam pengangkutan atlet dan penyediaan akomodasi bagi peserta Fornas Korpri dari berbagai daerah.Menanggapi hal tersebut, Sekda Edward Candra menyampaikan apresiasinya atas inisiatif dari Garuda Indonesia. Namun, ia juga menjelaskan bahwa sebagai tuan rumah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi teknis kedatangan, keberangkatan, maupun akomodasi para atlet peserta. Ia menyarankan agar pihak Garuda dapat berkoordinasi langsung dengan kementerian dan pemerintah provinsi lainnya yang akan mengirimkan kontingen ke ajang tersebut.“Pemprov Sumsel siap memfasilitasi komunikasi antara Garuda dan pihak-pihak terkait demi mendukung kelancaran Fornas Korpri, namun keputusan teknis berada di masing-masing instansi peserta,” ujar Edward Candra.Audiensi ini juga dihadiri oleh jajaran pimpinan Garuda Airlines Palembang, serta sejumlah pejabat dari instansi terkait di lingkungan Pemprov Sumsel.
Sumsel
Aset Bersejarah Sumsel Dikembalikan, HD : Bukan Karena Nominal Namun Sejarah dan Marwah Masyarakat Sumsel
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, didampingi Wakil Gubernur H. Cik Ujang, menghadiri penyerahan aset perkara Tindak Pidana Korupsi Batang Hari Sembilan. Aset-aset yang berlokasi di Yogyakarta, Bandung, dan Palembang ini diserahkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel kepada Pemerintah Provinsi Sumsel di Auditorium Graha Bina Praja. Selasa, 22/07/2025.Gubernur Herman Deru menyatakan kebanggaannya atas kembalinya aset-aset bersejarah ini yang selama ini berlarut-larut tak kunjung selesai."Apa yang selama ini kita kejar untuk aset Yogyakarta, Bandung, dan Palembang telah selesai berkat kerja keras Kejaksaan Tinggi Sumsel," ujarnya.Ia menjelaskan bahwa nilai aset ini bukan sekadar nominal, tetapi memiliki nilai sejarah yang tinggi Menurutnya, pengembalian aset ini adalah marwah bagi masyarakat Sumsel, mengingat banyaknya alumni yang memiliki histori dengan asrama/mess di Bandung dan Yogyakarta, serta Yayasan Batang Hari Sembilan di Mayor Ruslan, Kota Palembang."Banyak orang-orang hebat pernah tinggal di situ saat kuliah. Ini adalah masalah yang tidak selesai-selesai oleh beberapa gubernur sebelumnya, namun saat ini sudah tertunaikan bahwa kejaksaan sudah mengembalikan kepada masyarakat Sumsel," ungkap Herman Deru.Herman Deru juga menerangkan bahwa proses surat-menyurat telah inkracht dan selesai, sehingga tinggal menerbitkan sertifikat baru. Ia berharap penyerahan ini menjadi pemacu penataan aset-aset di daerah Sumsel."Saya atas nama masyarakat Sumsel mengucapkan terima kasih kepada kejaksaan sudah mengembalikan ke masyarakat Sumsel," tambahnya.Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, DR. Yulianto, S.H., M.H., menyatakan bahwa Kejaksaan hadir sebagai solusi. Ia menyoroti tantangan dalam pengembalian aset, bahkan ada oknum yang tidak mau mengembalikan atau aset yang sudah berpindah nama."Harapan saya ke depannya harus betul-betul dijaga, tujuan kita untuk masyarakat Sumsel," tegasnya.Ia menjelaskan bahwa aset-aset ini sudah ada sejak tahun 1950, dan jika dibandingkan dengan harga sekarang, nilainya sangat besar. Yulianto menekankan sinergitas akan selalu dijalankan untuk mewujudkan program pemerintah pusat maupun daerah."Itulah ketidaktertiban aset-aset itu. Aset ini sudah 73 tahun lalu. Alhamdulillah tadi yang di Jogja sudah inkracht dari Kejaksaan Agung, tentu putusannya adalah untuk dikembalikan ke negara, yakni Pemerintah Provinsi Sumsel," ungkapnya.Yulianto juga menambahkan bahwa per hari ini, terdapat sebanyak 3.074 pengaduan yang masuk di Kejaksaan Tinggi Sumsel, menunjukkan antusiasme masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa Kejaksaan harus menjadi solusi agar tidak semua laporan harus ditindaklanjuti dengan pemanggilan dan penindakan semata.Turut hadir Para Kepala OPD Sumsel
Sumsel
HD Inisiasi Kesepakatan Bersama Perkuat Sinergi Dalam Upaya Perlindungan Hak Anak dan Perempuan
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru (HD) menghadiri dan menyaksikan langsung penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pengadilan Tinggi Agama Palembang, serta Perjanjian Kerja Sama antara Bupati/Wali Kota se-Sumatera Selatan dengan Pengadilan Agama se-Sumatera Selatan di Griya Agung Palembang (Selasa, 22/7/2025).Kesepakatan ini bertujuan memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan perkawinan anak, perlindungan hak asuh anak, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca-cerai yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru bersama Pengadilan Tinggi Agama Palembang.Penandatanganan kerjasama ini merupakan yang pertama di Indonesia dalam menginisiasi kerja sama lintas sektor dalam isu perlindungan anak dan perempuan.“Hari ini saya sangat terharu, karena Sumsel menjadi provinsi pertama yang mengadakan kesepakatan semulia ini. Tujuannya sangat mulia, jika kita lihat di lapangan, terutama di lampu-lampu merah, baik di kota maupun desa, banyak anak-anak korban perceraian yang nasibnya lebih tragis dibanding anak yang ditinggal meninggal orang tuanya,” ujar HD.HD menilai pentingnya peran pemerintah daerah dalam fungsi promotif dan preventif, termasuk menyosialisasikan program ini hingga ke pelosok desa melalui bupati dan wali kota sebagai ujung tombak pemerintahan agar perempuan yang dicerai mengetahui hak - hak mereka dan cara mendapatkannya.“Dari sekian banyak kasus, lebih dari 50 persen perceraian disebabkan oleh masalah ekonomi. Dan yang paling terdampak adalah anak-anak dan mantan istri karena hak-haknya tidak terpenuhi. Maka dari itu, kita harus mencegah pernikahan dini agar kasus perceraian seperti ini tidak terjadi lagi", jelas HD.Melalui kerja sama ini, HD berharap peran pemerintah daerah sebagai jembatan antara masyarakat dan pengadilan agama dapat mempercepat penyelesaian hak-hak pasca-cerai yang belum terpenuhi, terutama bagi perempuan dan anak.“Saya berharap, setelah kesepakatan ini, segera lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jangan sampai anak-anak yang seharusnya menjadi penerus estafet pembangunan justru terpuruk karena menjadi korban dari perceraian,” pungkasnya.Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem sosial yang lebih adil dan ramah anak, serta mendorong Sumsel untuk terus menjadi pelopor dalam perlindungan sosial di tingkat nasional.Sementara itu, Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H mengatakan kesepakatan yang ditanda tangani menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian.“Ini adalah sejarah yang mengukir tinta emas. Semoga langkah ini dapat menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lainnya di Indonesia,” ungkapnya dalam sambutan.Ia menegaskan bahwa pemerintah, melalui dukungan lembaga peradilan agama dan pemerintah daerah, memiliki komitmen penuh dalam memberikan jaminan perlindungan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak yang terdampak perceraian.“Hari ini kita menyaksikan sinergi positif yang dibangun melalui kerja sama lintas kelembagaan sebagai bentuk nyata dari perhatian negara terhadap kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.Turut hadir Anggota DPD RI, dr. Hj. Ratu Tenny Leriva, MM, Ketua DPRD Prov. Sumsel, Andie Dinialdie, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Drs. Abdullah, M.H, Ketua Pengadilan Tinggi TUN Palembang, A. Syaifullah, S.H, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Dr. Anang Permana, S.H., M.H, Para Bupati/Walikota Se Sumsel dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel.
Sumsel
Kukuhkan Kepala BKN Palembang, Gubernur HD Soroti Kurangnya SDM Daerah Pemekaran dan Perjelas Alokasi PPPK
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, secara resmi mengukuhkan Heni Sri Wahyuni, S.Kom., M.T.I. sebagai Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Palembang. Acara pengukuhan ini berlangsung di Griya Agung Palembang. Selasa (22/7/2025).Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru mengucapkan selamat bergabung kepada Heni Sri Wahyuni di wilayah Sumbagsel. Ia menekankan bahwa BKN merupakan mitra sejati bagi pemerintah daerah, khususnya dalam mengatasi berbagai kendala terkait tata kelola kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (SDM)."Ada beberapa hal yang menjadi kendala, yakni SDM, khususnya daerah pemekaran yang sangat kekurangan tenaga sehingga menjadi kendala dalam tata kelola pemerintahan," ungkap Herman Deru.Ia juga menyoroti masalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), berharap agar alokasinya lebih diperjelas sehingga tidak terlalu membebani anggaran pemerintah daerah. Selain itu, Gubernur juga mengharapkan adanya pertimbangan dan perhatian terhadap penempatan tugas PPPK di wilayah-wilayah yang membutuhkan.Wakil Kepala BKN RI, Haryomo Dwi Putranto, menjelaskan bahwa Kantor Regional VII BKN Palembang memiliki beban kerja tertinggi kedua setelah Makassar. Wilayah ini melayani sebanyak 320.804 pegawai ASN yang tersebar di empat provinsi: Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Jambi."Tentu tugas ini tidak mudah, butuh sinergi dan kolaborasi. Pemerintah telah mencanangkan rencana aksi yang membangun tata kelola yang efektif dan efisien," ujar Haryomo Dwi Putranto.Ia menjelaskan bahwa BKN telah melaksanakan tata kelola ASN dengan baik melalui PPPK, termasuk perekrutan PPPK tahap 1 dan tahap 2, serta program digitalisasi."Ke depannya, ASN sebagai mesin birokrasi harus mampu mewujudkan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur, yang harus didukung oleh ASN yang kompeten dan mampu mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerahnya," ungkapnya.Haryomo Dwi Putranto juga menerangkan bahwa BKN saat ini sedang gencar melakukan digitalisasi manajemen ASN. Hal ini bertujuan agar pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan kepegawaian yang efektif, efisien, objektif, dan akuntabel.Turut hadir para Forkopimda dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.