Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Pecahkan Rekor MURI, Gubernur Herman Deru dan Menteri Hukum RI Resmikan Pos Bantuan Hukum dan Pelatihan Paralegal Desa di Sumsel
Palembang. Dalam upaya signifikan untuk memperkuat akses keadilan bagi masyarakat, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru hari ini meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Pembukaan Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan Wilayah Sumatera Selatan. Acara yang berlangsung di Griya Agung Palembang, Senin (28/07/2025) yang dihadiri langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemprov Sumsel atas pencapaian luar biasa. "Saya yakin hari ini bukan hanya kemenangan SDA-nya yang luar biasa tetapi SDM-nya luar biasa," ujar Menteri.Ia memuji kemampuan Sumsel yang berhasil membentuk 3.258 Posbankum, menyebutnya sebagai prestasi yang patut dicontoh dalam memfasilitasi layanan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.Menteri juga menambahkan bahwa pihaknya sedang mentransformasikan layanan hukum secara digital agar lebih mudah diakses dan tidak berbelit-belit.Sementara itu Gubernur Sumsel H. Herman Deru menjelaskan bahwa keberadaan Posbankum ini sangat krusial mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum memahami hukum."Kita di Sumsel tergolong orang yang taat hukum, tapi tidak semuanya yang paham hukum,tentu adanya pos bantuan hukum ini menjadi angin segar sehingga persoalan hukum tidak perlu sampai ke meja hukum namun dapat diselesaikan di tingkat bawah" kata Herman Deru.Ia optimistis kehadiran pos bantuan hukum ini akan menjadi angin segar, memungkinkan persoalan hukum diselesaikan di tingkat paling bawah tanpa harus sampai ke meja pengadilan, serta tanpa terhalang keterbatasan ekonomi.Penyebaran Posbankum di Sumatera Selatan telah mencapai 3.258 desa/kelurahan, menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pelatihan paralegal diikuti oleh 6.687 peserta dari 17 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat Sumsel yang kurang mampu, membawa bantuan hukum lebih dekat kepada mereka.Pada kesempatan ini, Provinsi Sumsel juga mendapatkan penghargaan Rekor MURI sebagai Provinsi Pertama yang berhasil membentuk Posbankum di Seluruh Desa/Kelurahan. Pencapaian ini menegaskan komitmen Pemprov Sumsel dalam memberikan pelayanan hukum yang merata dan inklusif.Turut hadir Kapolda Sumsel : Irjen Pol. Andi Rian R. Djajadi, S.I.K., M.H., Kakanwil Kemenkum Sumsel Maju Amintas Siburian dan para Bupati/Wakikota.
Sumsel
Resmikan Kantor Desa Kerta Mukti OKI, HD : Bisa Dijadikan Role Model Bagi Desa Lain
OKI - Gubermur Sumsel H Herman Deru didampingi Bupati Kabupaten OKI Muchendi Mahzareki meresmikan Balai Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI ditandai dengan penandatanganan prasasti, Minggu (27/7/2025).Gubernur Herman Deru merasa kagum dan bangga melihat Kantor Desa Kerta Mukti, Kantor yang yang bisa di jadikan role model bagi kantor -kantor desa lainnya.Herman Deru berharap keberadaan kantor desa ini mudah-mudahan menjadi pusat pelayanan bagi masyarakat Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI."Tentu saya dan Pak Bupati begitu bangga terhadap hasil karya masyarakat khususnya Kepala Desa Kerta Mukti. Kita tidak heran kalau dibangun pakai APBN, begitu juga pakai APBD kita juga tidak heran. Tapi ini dibangun dengan swadaya,"ungkapanya.Artinya menurut Herman Deru keswadayaan inilah yang dilakukan oleh Pak Kades melalui bantuan semua pihak baik masyarakat, perusahaan sekitar ini, khususnya KUD yang berkontribusi terhadap kantor desa ini.Herman Deru menegaskan keberadaan kantor desa ini tidak cukup hanya dengan baik indahnya kantor ini saja tapi juga diimbangi dengan pelayanan yang prima.Maka dengan begitu lanjut Herman Deru mengatakan masyarakat ada yang dituntut lebih penting lagi yakni pelayanan yang indah dan baik. Jadi kantor yang baik, kantor yang Representatif ini akan semakin istimewa pelayanan juga indah dan cantik." Jadi kantor desa ini dapat melayani keinginan dan kepentingan masyarakat khususnya Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI,"pungkasnya.Turut hadir Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Muchendi Mahzareki, S.E., M.Si. Dan OPD Lainnya.
Sumsel
Gubernur Herman Deru Hadiri HUT ke-40 Desa Gedung Rejo, Dukung Pembangunan Exit Tol Mesuji Raya
Ogan Komering Ilir. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, tak henti-hentinya menunjukkan perhatiannya kepada masyarakat hingga pelosok desa. Hari ini, ia hadir dalam acara Doa Bersama rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-40 Desa Gedung Rejo, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Minggu (27/07/2025).Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru mengapresiasi kekompakan warga Desa Gedung Rejo yang terus menjaga kebersihan dan kerukunan. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan momen ulang tahun sebagai cerminan untuk mengevaluasi program yang sudah berjalan dan merencanakan langkah ke depan."Apa yang harus kita jalankan dan apa yang harus kita hentikan atas program yang sudah tidak sesuai," ujarnya.Merespons keinginan Bupati OKI, Muchendi, untuk mewujudkan exit tol di Mesuji Raya, Gubernur Herman Deru memberikan sinyal positif. "Sepakat kan penlok (penetapan lokasi) exit tol di Mataram Jaya? Kalau sudah sepakat, nanti titik lokasi exit-nya jangan diubah lagi. Ini bisa mendekatkan ke Pulau Jawa. Kita dorong, semoga Desa Gedung Rejo semakin makmur, semakin terjaga kekompakannya," tegas Herman Deru, menunjukkan dukungan penuhnya.Ia juga mengingatkan masyarakat desa Gedung Rejo pentingnya mengikuti kemajuan teknologi agar tidak menjadi korban perkembangan zaman.Sementara itu Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Muchendi Mahzareki, S.E., M.Si. mengungkapkan rasa syukurnya atas kehadiran Gubernur yang tak terhitung kalinya menyambangi Desa Gedung Rejo dan selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat kabupaten OKI.Ia menjelaskan bahwa dokumen untuk exit tol yang mengarah ke Mesuji Raya tengah disiapkan, yang diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. "Mudah-mudahan exit tol ini tahun depan bisa dikerjakan, mudah-mudahan Pak Gubernur bisa membantu upaya kami untuk membuat exit tol di Mesuji Raya ini," harapnya.Dalam hal yang sama Kepala Desa Gedung Rejo, Joko Raharjo, menyampaikan kebahagiaan tak terhingga atas kehadiran Gubernur pada hari ulang tahun desanya, berharap membawa berkah."Mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Gubernur membawa keberkahan, harapan kami dengan hadirnya Bapak bisa memotivasi masyarakat kami dari desa," ungkap Joko Raharjo.Acara ini turut dihadiri oleh para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel dan Pemkab OKI.
Sumsel
Gubernur Sumsel Buka Kejuaraan Taekwondo Bela Negara Piala Menteri Pertahanan 2025
Palembang, 26 Juli 2025 – Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, secara resmi membuka Kejuaraan Taekwondo Bela Negara Piala Menteri Pertahanan 2025 di Hall Ranau, Jakabaring Sport City, Palembang, Sabtu (26/07/2025).Ketua Pengprov Taekwondo Sumsel, Ibu Meilinda HZ., melaporkan bahwa kejuaraan ini diikuti oleh sekitar 2.100 peserta yang berasal dari berbagai provinsi, antara lain Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Riau. Para atlet berkompetisi memperebutkan Piala Menteri Pertahanan Tahun 2025. "Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang langsung mensupport kegiatan ini. Hal ini menunjukkan perhatian beliau dalam pengembangan prestasi atlet Taekwondo di Sumsel," ujarnya.Gubernur Herman Deru menyambut baik penyelenggaraan kejuaraan ini sebagai ajang adu prestasi sekaligus untuk meningkatkan kualitas atlet Taekwondo, khususnya di wilayah Sumatera. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting untuk mencari atlet terbaik yang nantinya akan mewakili daerah di tingkat regional maupun nasional. Ia juga mengapresiasi semangat para peserta muda yang antusias mengikuti kompetisi olahraga ini."Saya berharap olahraga Taekwondo dapat dikembangkan hingga ke tingkat kecamatan dan desa, sehingga bibit-bibit unggul dari daerah dapat ditemukan," tambah Gubernur Herman Deru.Lebih lanjut, Gubernur menekankan peran penting generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. "Anak-anak muda yang hadir di sini kelak akan memegang tongkat estafet dalam pembangunan Sumatera Selatan dan Indonesia ke depan," tuturnya.Gubernur Herman Deru juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pertahanan RI yang telah menetapkan Sumatera Selatan sebagai tuan rumah kejuaraan ini. Hal tersebut merupakan kesempatan strategis bagi provinsi untuk menjadi tuan rumah kegiatan taekwondo tingkat nasional maupun internasional di masa mendatang.Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H. Sunarto, Ketua Pengprov Taekwondo Sumatera Selatan Hj. Meilinda, Kepala Biro Hukum Dedi Harapan, Kepala Biro Humas dan Protokol Tony Kurniawan, Kepala Dinas Perhubungan Sumsel H. Arinarsyah, serta Kepala Badan Kesbangpol Sumsel M. Alfajri Zabidi.
Sumsel
Kabarkan Harapan Baru! Herman Deru Layangkan Surat Usulan PPPK Paruh Waktu ke MENPAN & BKN
Palembang - Kabar baik dan harapan baru bagi Pegawai Non ASN yang telah ikut seleksi PPPK Tahap I dan II namun tidak mendapatkan formasi. Dalam penataan Pegawai Non ASN Pemerintah Provinsi Sumsel Sumatera Selatan, Gubernur Sumsel H Herman Deru melayangkan surat Usulan Rekomendasi PPPK Paruh Waktu ke Badan Kepegawain Negara (BKN) RI dan KEMENPAN RI sebanyak 6.120 Formasi. Hal tersebut Berdasarkan surat nomor 800/10555/BKD.I/2025 dalam usulan rekomendasi PPPK Paruh Waktu Pemprov Sumsel yang telah ditandatanganinya.Kepala BKD, H Ismail Fahmi mengatakan bahwa benar surat yang diusulkan sudah ditandatangani oleh Gubernur Sumsel Herman Deru untuk usulan rekomendasi PPPK Paruh Waktu.Ismail menjelaskan terdapat Pegawai Non ASN yang telah ikut seleksi PPPK Tahap I dan II namun tidak mendapatkan formasi.Adapun jumlah Pegawai Non ASN yang telah ikut tahapan seleksi PPPK yang belum mendapatkan formasi sebanyak 6.120 orang diantaranya Pelamar Tenaga Kesehatan 2 orang, Pelamar Tenaga Teknis 3.615 orang, Pelamar Jabatan Tampungan 378 orang dan Pelamar Tenaga Guru 2.125 orang.Sebelumnya pada audiensi yang telah dilakukan oleh Pegawai Non ASN Pemprov Sumsel di Ruang Tamu Sekda beberapa waktu lalu, Sekda Sumsel Edward Candra mengatakan PPPK merupakan program pemerintah yg bertujuan untuk menyelesaikan persoalan honorer."Terhadap persoalan PPPK ini kita bersurat ke BKN dan Menpan. Termasuk kita menanyakan soal PPPK paruh waktu dan 900 formasi yang kosong. Jadi sampai saat ini kita masih menunggu regulasi dan teknis pengakatan PPPK paruh waktu dari pusat,"ngkapnya.Sekda Edward Candra memastikan Pemprov Sumsel tidak tinggal diam dan tentu akan mendukung dalam rangka penyelesaian honorer ini."Pak Gubernur tidak tinggal diam tentu akan mendorong dan mensuport ini. Kita sudah ikuti aturan tidak menerima honorer, mengikuti seleksi PPPK dan optimalisasi, semua kita ikuti aturan,"tutupnya.
Sumsel
Sukses Panen Raya di Banyuasin! Gubernur HD Soroti Peran Penting Petani dan PPL dalam Meningkatkan Produksi Padi
Banyuasin, 25 Juli 2025 — Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru (HD), didampingi oleh Staf Khusus Menteri Pertanian Prof. Herodian dan Bupati Banyuasin H. Askolani, melakukan Panen Raya Padi IP 200 di Desa Maju Ria, Kecamatan Karang Agung Ilir, Kabupaten Banyuasin, Jumat (25/7/2025).Kehadiran Gubernur Herman Deru disambut antusias oleh para petani yang telah menanti di sekitar lokasi panen. Dalam sambutannya, HD menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petani atas kerja keras mereka yang menjadikan Banyuasin sebagai daerah penyumbang produksi padi terbesar di Sumatera Selatan.“Banyuasin merupakan daerah penghasil padi terbesar di Sumsel dan peringkat ke-empat nasional dengan produksi tahun 2024 mencapai 948.089 ton GKG, disusul OKU Timur sebesar 731.588 ton GKG dan OKI sebanyak 578.805 ton GKG,” ungkap HD.Gubernur juga menekankan pentingnya kedisiplinan dalam bercocok tanam untuk menjaga bahkan meningkatkan hasil produksi. Ia menyebut keberhasilan panen kali ini adalah buah dari ketekunan para petani.“Kuncinya adalah disiplin. Jika disiplin diterapkan dengan baik, hasil tani pasti lebih maksimal,” tegasnya.Tak hanya itu, HD juga menyoroti pentingnya peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam memberikan inovasi kepada petani guna mendukung upaya swasembada pangan nasional.Dalam sesi dialog bersama petani, HD langsung menginstruksikan kepada dinas dan pihak terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai kendala yang dihadapi petani Banyuasin, antara lain masalah hama tikus, tanggul penahan air asin, dan kebutuhan infrastruktur penunjang lainnya.Sementara itu, Staf Khusus Menteri Pertanian, Prof. Herodian, mengungkapkan rencana strategis pemerintah untuk menambah 100 ribu hektar lahan baku sawah di Banyuasin. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mendorong Pertamina untuk membuka stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) khusus alsintan di Kecamatan Karang Agung Ilir, guna memudahkan petani mendapatkan BBM bersubsidi.
Sumsel
Sekda Sumsel Sampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel Terhadap Perubahan APBD TA 2025
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Sumsel H. Edward Candra, hari ini menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap perubahan APBD Sumsel tahun anggaran 2025. Rapat Paripurna ke-18 DPRD Provinsi Sumsel ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto, S.Sos., M.M. di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel. Jumat,25/07/2025.Edward Candra menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan inovasi pemungutan retribusi secara digital dengan meluncurkan Sistem Retribusi Online Sumsel (E-ROS), bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel dan telah dimplementasikanpada tahun 2025."Kami mengucapkan terima kasih atas saran dan masukannya terhadap pengembangan potensi pajak dari sektor non konvensional seperti transaksi digital atau E-commers berbasis lokal yang terintegrasi dengan dashboard transaksi Pemerintah Provinsi"Ia melanjutkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel terus memprioritaskan ketersediaan sarana dan prasarana di bidang pertanian. Ia mencontohkan komitmen ini melalui alokasi anggaran untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pupuk."Berdasarkan pandangan dari Fraksi PDIP tentang pertanian, bahwa Pemerintah Sumsel melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura setiap tahunnya telah mengalokasikan anggaran bidang pertanian untuk ketersediaan alat pertanian berupa traktor roda dua," ungkap Edward Candra.Ia merinci data pengadaan alsintan jenis PR dua (2) 24 unit pada tahun 2022, 81 unit pada tahun 2023, dan 68 unit pada tahun 2025.Edward Candra menyampaikan bahwa jika masih ada beberapa jawaban atau tanggapan yang mungkin kurang berkenan dari berbagai pandangan dan saran yang disampaikan oleh fraksi-fraksi. Ia berharap hal-hal tersebut dapat dibahas lebih lanjut pada OPD terkait pada rapat-rapat komisi berikutnya.Turut hadir para kepala OPD
Sumsel
Sinergitas BPOM Palembang dan Pemprov Sumsel Lindungi Konsumen dari Produk Ilegal
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), H. Edward Candra, menerima audiensi Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palembang, Yeni Ardianti, di Ruang Tamu Sekda Sumsel, Rabu (23/07/2025). Pertemuan ini membahas peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah Sumsel.Kepala BPOM di Palembang, Yeni Aridanti melaporkan hasil pengawasan BPOM Palembang tahun 2024. Pengawasan dilakukan pada sempel makanan, obat, dan kosmetik."Pengawasan makanan cukup baik, dengan 30% prosedur administrasi yang belum sesuai ketentuan dan 5% makanan yang tidak memenuhi syarat. Masih banyak obat tradisional dan kosmetik yang beredar tanpa izin edar. Data tahun 2024 menunjukkan 79% obat antibiotik dijual tanpa resep dokter," katanya.Selanjutnya,Balai POM Palembang juga melakukan pengawasan terhadap kosmetik dan obat tradisional tanpa izin."Hasilnya menunjukkan bahwa masih banyak obat tradisional dan kosmetik yang beredar tanpa izin edar," jelasnya.Untuk obat Antibiotik tnpa resep dokter, Yeni Ardianti mengungkapkan bahwa masih banyak obat antibiotik yang dijual tanpa resep dokter, dengan data sekitar 79% pada tahun 2024.Ia berharap ada edaran untuk apotek agar tidak menjual antibiotik tanpa resep dokter kepada masyarakat."Upaya menekan penjualan antibiotik tanpa resep menunukan bahwa beberapa Provinsi telah mengeluarkan edaran dan berhasil menekan penjualan antibiotik tanpa resep dokter sekitar 20%. Kita berharap langkah serupa dapat dilakukan di Palembang untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan kesehatan," ungkapnya.Sementara itu, Sekda Sumsel H. Edward Candra, menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melindungi konsumen dan masyarakat dari produk yang tidak layak."Sinergi antara Pemerintah dan BPOM sangat penting untuk melindungi konsumen dan masyarakat dari produk ilegal. "Tentu kita harus bersinergi melindungi konsumen dan masyarakat jangan sampai mereka tidak mengerti apa efeknya jika mendapatkan produk-produk ilegal," kata Sekda.Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengusaha, Sekda menyarankan agar dilakukan sosialisasi tentang risiko produk ilegal"Selain itu, surat edaran juga akan disebar ke apotek-apotek agar tidak menjual obat antibiotik tanpa resep dokter," imbuhnya.Pemerintah dan BPOM juga sepakat untuk melakukan sidak ke pasar-pasar di desa yang kerap menjual obat dan jamu tanpa izin edar. Dengan sinergi ini, diharapkan konsumen dan masyarakat Sumsel dapat terlindungi dari produk ilegal dan tidak layak konsumsi.
Sumsel
Optimalisasi Ekonomi Desa, Gubernur Herman Deru Minta BRI Beri Bimbingan Teknis untuk Koperasi Desa Merah Putih
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi dari Regional CEO BRI Palembang, Luthfi Iskandar, di Ruang Tamu Gubernur. Pertemuan ini bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus membahas potensi kerja sama antara Bank BRI dan Pemerintah Provinsi Sumsel. Ruang tamu Gubernur, Rabu 23/07/2025.Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru mengucapkan selamat datang kepada Luthfi Iskandar di wilayah Sumsel. Ia menyoroti salah satu pekerjaan rumah (PR) penting bagi Sumsel, yaitu program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang terdapat arahan Satu Izin usaha untuk semua jenis usaha, mulai dari pupuk, pertamina, hingga kemitraan perbankan.Herman Deru menekankan pentingnya pemahaman teknis masing-masing dalam pemberian pinjaman. "Masing-masing punya prosedur serta kemudahan-kemudahan, bukan pembiayaan yang kecil untuk semua se-Sumsel," ujarnya.Gubernur menyarankan agar ada bimbingan yang jelas dari satuan tugas koperasi mengenai plafon pinjaman, jenis bisnis yang akan dijalankan, dan pengelolaan keuangannya."Coba bicarakan, saya ingin mereka terproteksi jangan sampai mereka tidak memahami pengelolaan keuangannya, jangan sampai mereka atas pemahaman terbatas jadi masalah, tetap kehati-hatian namun harus berjalan," ungkapnya, menegaskan pentingnya edukasi bagi para pengelola Kopdes.Selain itu, Herman Deru juga mengharapkan adanya kerja sama dalam pelayanan hinga ke pelosok-pelosok desa melalui program CSR, khususnya terkait pelayanan internet desa, agar program dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.Sementara itu Regional CEO BRI Palembang, Luthfi Iskandar, memperkenalkan diri sebagai pimpinan baru yang aktif di Palembang sejak 7 Juli 2025, membawahi tiga provinsi: Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung, setelah sebelumnya bertugas di Manado.Terkait program Koperasi Desa Merah Putih, Luthfi Iskandar menjelaskan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi intensif dengan OJK mengenai pelaksanaan teknis serta mekanisme penggunaannya nanti."Kemarin sudah koordinasi dengan OJK untuk mengenai Kopdes. Nanti ada tim-tim yang akan turun ke Kopdes sehingga nanti bisa kami sampaikan ke masyarakat soal bunga dan plafonnya seperti apa," ungkapnya, menunjukkan komitmen BRI untuk mendukung program prioritas Pemprov Sumsel.Pertemuan ini diharapkan menjadi awal yang baik untuk sinergi yang lebih kuat antara Pemprov Sumsel dan BRI dalam mendorong perekonomian desa dan pemberdayaan masyarakat.Turut hadir Regional Funding dan Transaction Triyoga Agung Wibowo, PGS. Branch Office Head BRI Palembang Sriwijaya Yosep Mahardika dan OPD lainnya