Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Kunjungi Kriya Sriwijaya, Selvi Gibran Lihat Langsung Potensi dan Perkembangan Kerajinan Tangan Sumatera Selatan
PALEMBANG .Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Selvi Gibran Rakabuming, melakukan kunjungan ke Kriya Sriwijaya Palembang pada Jumat (1/08/2025). Dalam kunjungan tersebut Selvi Gibran didampingi langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, serta Ketua Dekranasda Sumsel, Hj. Feby Herman Deru.Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Dekranas untuk melihat langsung potensi dan perkembangan kerajinan tangan di berbagai daerah, khususnya di Sumatera Selatan yang kaya akan warisan budaya.Kehadiran Selvi Gibran Rakabuming diharapkan dapat memberikan motivasi dan dukungan bagi para perajin lokal untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka.Turut hadir para pengurus Dekranasda Sumsel
Sumsel
Tri Karnavian Apresiasi Semangat Perempuan Sumsel Ikuti Bimtek Menjahit, Ciptakan Wirausaha Baru
Palembang, Ketua Umum PKK Pusat Tri Suswati Tito Karnavian bersama Ketua DWP Kemendagri Ibu Niken Tomsi Tohir didampingi Ketua TP-PKK Provinsi Sumatera Selatan, Feby Herman Deru menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Dasar Menjahit untuk Wirausaha Baru yang dilaksanakan di Hotel Harper, Palembang (31/07/2025). Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Pusat, Dekranasda Provinsi Sumsel, dan PKK Sumsel.Bimtek ini diikuti oleh sekitar 25 peserta dari masyarakat umum Kota Palembang, khususnya para ibu rumah tangga yang antusias ingin mengembangkan keterampilan menjahit sebagai bekal membuka usaha baru.Dalam sambutannya, Feby Herman Deru menekankan bahwa keterampilan menjahit bukan sekadar teknik menggabungkan bahan, tetapi juga merupakan bentuk kemandirian perempuan. Ia menambahkan bahwa Sumsel memiliki kekayaan kain tradisional seperti songket yang menjadi potensi besar untuk pengembangan usaha mikro dan peningkatan daya saing daerah.“Menjahit adalah bagian dari proses kemandirian perempuan. Dengan keterampilan ini, perempuan dapat menciptakan sendiri pakaian dan atribut yang mereka gunakan sehari-hari. Ditambah lagi, Sumsel sangat beruntung memiliki keanekaragaman kain yang bisa diolah menjadi produk bernilai jual tinggi, itu salah satu upaya mandiri dalam ekonomi guna pemenuhan kebutuhan rumah tangga” ujar Feby HD.Sementara itu, Tri Tito Karnavian mengapresiasi semangat para peserta dan mengagumi keindahan kain khas Sumatera Selatan. Ia mengatakan bahwa menjahit merupakan bentuk kesabaran dan keterampilan perempuan yang tidak hanya berguna untuk keluarga, tetapi juga dapat menunjang perekonomian rumah tangga serta kemandirian ekonomi.“Menjahit bukan hanya tentang pakaian, tapi juga tentang peran serta perempuan dalam menentukan kualitas dan pilihan pakaian yang digunakan keluarga. Diharapkan ibu-ibu tidak hanya membeli pakaian jadi, tapi juga bisa memproduksi sendiri,” ungkapnya.Bimtek ini merupakan salah satu program unggulan dari PKK Pusat, pada kesempatan ini juga diberikan bantuan berupa peralatan mesin jahit yang dapat digunakan untuk memberdayakan ibu rumah tangga yang belum berpenghasilan.Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua TP PKK Kota Palembang Dewi Ratu Dewa, Kepala Dinas Perindustrian Sumsel Neng Muhaibah, Kepala Dinas Perdagangan Sumsel Henny Yulianti, Karo Umum Perlengkapan Darmayanti.Bimtek ini merupakan salah satu program unggulan dari PKK Pusat,sehingga diberikan bantuan berupa peralatan mesin jahit bisa digunakan untuk memberdayakan ibu rumah tangga yang belum berpenghasilan.
Sumsel
Siapkan Generasi Emas 2045, TP PKK Gencarkan Kampanye Anti-Judi Online dan Narkoba Pada Siswa/Siswi Di Palembang
Palembang. Ketua Umum TP PKK, Try Tito Karnavian, didampingi Ketua TP PKK Sumsel, Hj. Feby Deru, hari ini melakukan sosialisasi bahaya judi online, pinjaman online (pinjol), dan penyalahgunaan narkoba kepada 500 siswa dan siswi SMA/SMK se-Kota Palembang. Acara ini digelar di SMK N 6 Palembang. Kamis, 31/07/2025.Ketua Umum TP PKK Try Tito Karnavian menyampaikan bahayanya pengaruh kemajuan teknologi saat ini yang dapat mengancam masa depan. Ia menekankan pentingnya memahami dampak buruk serta menjadi generasi yang dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik."Kalau kita gunakan ke hal yang positif sangat berguna, tapi jika gunakan ke hal negatif maka sangat berbahaya, contohnya judi online sangat berbahaya," ungkapnya. Ia menjelaskan betapa buruknya dampak judi online saat ini, hingga dapat mengarah pada pinjol serta jeratan utang.Sementara itu Ketua TP PKK Sumsel, Hj. Feby Deru, menyatakan bahwa kasus judi online masih menjadi perhatian khusus pemerintah dalam menyiapkan generasi emas 2045. Berbagai program PKK telah dilaksanakan, di antaranya "Rumah Cinta" dan "Retret Pandu Satria.""Semoga sosialisasi ini dapat memberi pencerahan khususnya para remaja agar lebih bijak bertindak dan mampu beradaptasi terhadap perubahan tantangan di masa datang," harapnya.Sosialisasi ini diharapkan dapat membekali para pelajar dengan pengetahuan dan kesadaran untuk menghindari dampak negatif dari kemajuan teknologi serta menjauhi penyalahgunaan narkoba.Turut hadir Para Anggota PKK Sumsel dan OPD lainnya
Sumsel
Wagub Cik Ujang Hadiri Rakor Batas Wilayah Muba-Muratara, Upaya Penyelesaian Konflik dan Menjaga Kondusifitas Wilayah
Palembang. Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, hari ini menghadiri rapat koordinasi penting terkait permasalahan batas daerah antara Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Rapat ini turut dihadiri langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Wiranto, M.M., M.Tr (Han), beserta jajarannya, bertempat di Ruang Rapat Bina Praja. Rabu, 30/07/2025.Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Wiranto, menjelaskan bahwa rapat ini menindaklanjuti adanya pengaduan terkait permasalahan batas daerah antara Muba dan Muratara pda Pengaduan tersebut tertuang dalam surat dari DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Bupati Musi Banyuasin, dan surat DPRD kepada Presiden.Oleh karena itu ia menjelaskan akan mengambil langkah untuk segera membentuk tim khusus guna penyelesaian batas wilayah ini sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan."Kita ingin mendudukkan bagaimana langkah penyelesaiannya dan bermaksud untuk mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemda bersama Forkopimda terkait polemik. Kami berharap penyelesaian secara persuasif dan damai," ungkap Wiranto, menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan nasional agar tidak terjadi konflik antar masyarakat.Semantara itu pula Wakil Gubernur Sumsel, H. Cik Ujang, menjelaskan bahwa Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas, yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013.Ia melanjutkan, hasil dari proses penetapan batas tersebut, kemudian diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin.Peraturan ini selanjutnya diamandemen melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014."Sebenarnya perbatasan sebelumnya sudah ada batas wilayah yang telah ditetapkan melalui Permendagri 76/2014. Kami akan terus berkomitmen membangun komunikasi dan koordinasi yang konstruktif demi menjaga kondusifitas wilayah serta menemukan jalan terbaik," jelas H. Cik Ujang.Dalam rapat tersebut, dipaparkan tentang peta Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Muratara, serta sejarah panjang batas-batas wilayah yang tertuang pada Permendagri Nomor 76/2014, serta perbedaan antara Permendagri 50/2014 dengan Permendagri 76/2014.Turut hadir dalam rapat ini Sekretaris Daerah Sumsel H. Edward Candra, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, dan jajaran Forkopimda lainnya.
Sumsel
HD Komitmen Dorong Implementasi Regulasi Ketenagakerjaan yang Adil dan Berpihak pada Pekerja Perempuan
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru secara resmi membuka acara Program Terpadu Advokasi dan Perlindungan Pekerja Perempuan Perkebunan Sawit di The Alts Hotel, Palembang, Rabu (30/7/2025). Acara ini digelar sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendorong kesetaraan gender dan perlindungan hak pekerja perempuan di sektor perkebunan sawit di Sumatera Selatan.Dalam sambutannya, Gubernur HD mengatakan kita patut bersyukur lahir di Indonesia, yang memberi ruang untuk mendukung kesetaraan perempuan. Dukungan dan kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh para perempuan di Sumsel untuk proaktif dalam pembangun.Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi dalam mendorong implementasi regulasi ketenagakerjaan yang adil dan berpihak pada perempuan, memperkuat pengawasan kondisi kerja, serta membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.“Dengan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan berkelanjutan. Perempuan adalah pilar penting dalam roda produksi sawit dan perekonomian Sumsel,” tegasnya.Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumsel, Alex Sugiarto mengatakan bahwa kemajuan industri sawit di Sumatera Selatan tidak lepas dari kontribusi besar para pekerja perempuan.“Perempuan memainkan peran penting dalam industri sawit, dan sudah sepatutnya diberikan perlindungan serta kesempatan yang sama,” ungkapnya.Pada kesempatan yang sama, disematkan rompi kehormatan kepada Duta Gender Equality in Business Initiative Enthusiast (GEBIE), Dr. Ratu Tenny Leriva, MM. Penyematan dilakukan oleh Ketua GAPKI Sumsel bersama perwakilan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).Dalam sambutannya, Ratu Tenny Leriva yang juga merupakan Anggota DPD RI, menekankan pentingnya keberlanjutan kesetaraan gender, tidak hanya di level legislatif tetapi juga dalam dunia kerja dan sosial. Dirinya juga mengajak pengusaha muda untuk lebih peduli terhadap hak dan kewajiban para pekerjanya.Di akhir diberikan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada 1000 orang pekerja informal perempuan pekerja sawit di Sumsel.Selain itu juga diberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang dinilai mendukung kesetaraan gender,antara lain Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kota Pagaralam, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Musi Rawas.Penghargaan untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diterima langsung oleh Gubernur H. Herman Deru, yang diberikan oleh Tribun Sumsel dan GAPKI Sumsel.Turut hadir Wali Kota Pagaralam Ludi Oliansyah, Wakil Bupati Muara Enim Hj. Sumarni, Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian, Kadis PPPA Sumsel Fitriana, Kadis Perkebunan Sumsel Agus Darwa, Kadis LH Sumsel Herdi Apriansyah.
Sumsel
Wagub Sumsel Apresiasi Sinergitas dan Kolaborasi Semua Pihak Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla
Palembang. Wagub Sumsel Cik Ujang menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan, Kebun, dan Lahan (Karhutla) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang digelar di Griya Agung, Selasa (29/7/2025)Rapat koordinasi ini menjadi wujud komitmen bersama dalam mencegah dan mengendalikan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumsel, khususnya menjelang puncak musim kemarau di bulan Agustus.Dalam sambutannya, Wagub Cik Ujang menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat, termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, dan BMKG. Ia juga mendorong seluruh elemen di Sumsel, baik pemerintah daerah, masyarakat, hingga sektor swasta, untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla."BPBD juga saya minta memastikan kesiapan seluruh peralatan yang telah didukung oleh BNPB, serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi pengendalian Karhutla di seluruh wilayah," ujar Cik Ujang.Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto dalam arahannya menyampaikan bahwa secara siklus, kebakaran hutan biasanya terjadi setiap empat tahun sekali. Oleh karena itu, jumlah hotspot di Sumsel seharusnya tidak terlalu tinggi tahun ini. Meski sempat berfluktuasi dalam sepekan terakhir, tren hotspot di Sumsel cenderung menurun.BNPB menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pengendalian Karhutla di Sumsel, antara lain melalui dukungan Satgas Darat, Pembentukan Satgas TNI (Kodim) bila terjadi eskalasi, Dukungan alat dan perlengkapan pemadaman untuk Satgas Darat Sumsel, dengan koordinasi melalui Kalaksa BPBD, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan 1 unit pesawat siaga untuk mendukung upaya hujan buatan dan Patroli Udara, terdiri dari 2 helikopter patroli dan 3 helikopter water bombing.Menteri Lingkungan Hidup RI, Dr. Hanif Faisol, mengapresiasi langkah cepat Pemprov Sumsel bersama BNPB dan BPBD dalam mengendalikan Karhutla. Dalam kunjungan lapangan hari ini, hanya ditemukan satu titik api yang langsung dipadamkan dengan metode water bombing."Ini membuktikan sinergi lintas sektor berjalan baik. Saya menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumsel, BNPB, BPBD, serta unsur Polhukam yang terlibat," ujar Menteri Hanif.Beliau juga menambahkan bahwa Indonesia sedang menyusun dokumen NDC (Nationally Determined Contribution) 3.0 yang akan disampaikan pada September 2025. Dalam konteks ini, Kementerian Lingkungan Hidup diminta memperkuat penegakan hukum melalui pengenaan denda dan sanksi administratif terhadap pelanggaran lingkungan.Turut hadir Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Sekda Sumsel Edward Candra, Kalaksa BPBD Sumsel Iqbal Alisyahbana, Kadis Kehutanan Sumsel Koimuddin, Kadis LH Sumsel Herdi Apriansyah
Sumsel
Sekda Edward Candra Pimpin Exit Meeting Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sumsel 2025
Palembang. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, memimpin Exit MeetingPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025. Acara ini juga mencakup uji petik percepatan program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Ruang Rapat Bina Praja, Selasa (29/07/2025).Exit meeting ini merupakan tahapan penting dalam siklus pengawasan untuk mengevaluasi hasil temuan dan rekomendasi dari inspektorat. Kehadiran pengawas dari pusat menunjukkan keseriusan dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik.Tampak hadir dalam exit meeting tersebut Azwan, M.Si., Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri RI).
Sumsel
Sukses Penanganan Karhutla di Sumsel, Herman Deru Dipuji Menteri Lingkungan Hidup
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, MM mendapatkan apresiasi nasional atas komitmennya dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Sumsel.Kali ini, pujian disampaikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisol Nurofiq saat memimpin Apel dan Simulasi Pengendalian Karhutla Provinsi Sumsel Tahun 2025 yang digelar di Halam Griya Agung (Selasa, 29/7/2025).Dalam amanatnya, Dr. Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan rasa bangga terhadap penurunan signifikan angka Karhutla di Sumsel jika dibandingkan dengan sejumlah provinsi lain. Hal ini menurutnya menjadi bukti nyata kerja keras Pemprov Sumsel di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru dalam menjaga ekosistem lahan gambut agar tetap stabil dan mencegah terjadinya kebakaran.“Kita sangat bangga. Di Sumsel terjadi penurunan kasus Karhutla yang cukup signifikan dibandingkan daerah lain. Ini adalah hasil kerja keras seluruh pihak menjaga tinggi muka air gambut tetap stabil. Kebakaran hanya mungkin terjadi jika ada unsur kesengajaan,” tegas Hanif.Ia juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti lalai atau sengaja menyebabkan Karhutla, termasuk pemegang konsesi lahan.“Kami mendorong agar aparat seperti Pangdam II Sriwijaya, Kapolda Sumsel, dan Forkopimda tidak ragu mengambil langkah hukum tegas. KLHK siap mendukung penindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab,” tambahnya.Lebih lanjut, dirinya menyampaikan bahwa apel siaga ini merupakan wujud kesiapsiagaan menghadapi potensi Karhutla yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan.Apel ini juga digelar sebagai implementasi arahan Presiden RI dalam membangun solusi permanen pengendalian Karhutla dengan mengedepankan upaya pencegahan. Hal ini sejalan dengan target penurunan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari komitmen Indonesia menghadapi krisis iklim global.Hanif mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami Karhutla besar di beberapa tahun, seperti 1981, 1997, 2015, hingga 2023. Oleh karena itu, kekompakan lintas sektor dinilai menjadi kunci keberhasilan.Berdasarkan data Kementerian LHK, sejak 1 Januari hingga 31 Mei 2025 telah terjadi 983 kasus Karhutla di berbagai wilayah Indonesia dengan luas terdampak mencapai 5.485 hektare. Sementara itu, untuk Sumsel hingga 23 Juni 2025 tercatat 1.104 hotspot dan 64 kejadian Karhutla dengan total luas terbakar 43 hektare.“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras jajaran Pemprov Sumsel dalam upaya pemadaman dan penanggulangan Karhutla,” ungkap Hanif.Dalam amanat akhir, Menteri LH berharap Sumsel terus meningkatkan langkah pencegahan, memantau prakiraan cuaca secara berkala, serta memastikan kesiapan SDM, sarana, prasarana, dan pendanaan dalam pengendalian Karhutla.Usai apel, rombongan pejabat meninjau kesiapan pasukan dan peralatan Karhutla serta menyaksikan langsung simulasi pemadaman Karhutla sebagai bentuk kesiapsiagaan Sumsel dalam menghadapi musim kering tahun ini.Turut hadir Kepala BNPB RI Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos, MM, Plt. Kepala BMKG RI Prof. Ir. Dwi Korita Karnawati, M.Sc, Deputi Kemenko Polhukam RI Bidang Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Purwito Hadi Wardhono, serta perwakilan dari Basarnas RI dan unsur Forkopimda Sumsel serta Para Kepala OPD Prov. Sumsel.
Sumsel
Sumsel Status Siaga Kabut Asap, Sekda Edward Candra ikuti Rapat Monitoring Penanganan Karhutla
Palembang. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengikuti Rapat Monitoring situasi terkini penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa wilayah Indonesia tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia dan bertempat di Command Center BNPB, Senin (28/7/2025).Rapat dihadiri oleh sejumlah instansi terkait, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup RI, Kementerian Kehutanan RI, BMKG, TNI, POLRI, serta perwakilan dari delapan provinsi termasuk Provinsi Sumatera Selatan.Dalam rapat tersebut, Kepala BNPB RI dan Menteri Kehutanan RI menyampaikan bahwa potensi puncak kemarau di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan diperkirakan akan terjadi pada awal Agustus 2025. Oleh karena itu, mereka mengimbau partisipasi aktif dari pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.Sekda Sumsel melaporkan bahwa Sumatera Selatan telah menetapkan status siaga kabut asap sejak 17 Juni 2025 hingga 30 November 2025. Status ini diberlakukan karena dari 17 kabupaten/kota di Sumsel, 9 wilayah sudah menerapkan status siaga akibat meluasnya titik kebakaran.Sebagai salah satu langkah penanganan, pada tanggal 29 Juli 2025 akan digelar Apel Karhutla yang dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi di Griya Agung Palembang, yang akan dihadiri Menteri Lingkungan Hidup RI dan Kepala BNPB RI. "Kami berharap Bapak Menteri dan Kepala BNPB dapat memberikan arahan langsung terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumsel," ujar Sekda Sumsel, Edward Chandra.Terkait data hotspot, sejak Januari 2025 tercatat sebanyak 2.868 hotspot, dengan jumlah terbanyak terjadi pada bulan Juli yaitu 1.342 hotspot dan 103 kejadian kebakaran. Namun, berkat curah hujan yang turun baru-baru ini, jumlah hotspot berhasil berkurang menjadi 21 titik dari sebelumnya 101 hotspot.Edward Chandra juga mengucapkan terima kasih atas dukungan BNPB RI yang telah membantu Provinsi Sumsel dengan penyediaan peralatan waterbombing serta pelaksanaan operasi modifikasi cuaca pada bulan Juni-Juli 2025.Rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar, Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG RI Ibu Dwikorita Karnawati, Pangdam II Sriwijaya, Kepala BPBD Sumsel Iqbal Alisyahbana, Kepala Dinas Kehutanan Koimuddin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumsel Herdi Apriansyah, serta pejabat terkait lainnya.