Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Tyas Fatoni Menenun Songket Disela Kunjungan DWP Ditjen Bina Keuda Kemendagri ke Kriya Sriwijaya
Palembang, sumselprov.go.id- Sesaat setelah acara Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumsel menerima bantuan Baksos dari DWP Ditjen Bina Keuda Kemendagri bagi Masyarakat terdampak bencana alam di Sumsel, Ketua TP-PKK Prov Sumsel sekaligus Penasihat DWP Provinsi Sumsel Tyas Fatoni mengajak Wakil Ketua DWP Ditjen Bina Keuda Kemendagri Yuniar Hendriwan beserta pengurus berkunjung ke Kriya Srwijaya. Disana terdapat etalase kerajinan tangan dan kain khas 17 Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan. Bertempat Jalan POM IX Kampus Palembang, Kamis, 22/2/2024) Kriya Sriwijaya juga merupakan pusat edukasi dan pengembangan kerajinan khas Sumatra Selatan. Koleksi di galeri ini merupakan kriya unggulan yang berasal dari 17 Kabupaten/Kota di Sumsel, mulai dari souvenir mungil nan unik, home decor bertema etnik, busana siap pakai, hingga kain-kain cantik khas Sumsel, diantaranya jumputan, gambo, batik, blongsong, kawai kanduk, dan ragam hasil inovasi lainnya. Yuniar Hendriwan bersama rombongan terlihat sangat tertarik untuk melihat - lihat produk hasil kerajinan tangan masyarakat Sumsel yang ada di Kriya Sriwijaya. Bahkan Yuniar juga membeli beberapa produk yang ada disana. Selain belanja Ibu - Ibu DWP Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri juga menyaksikan perajin yang sedang menenun songket di salah satu pojok ruangan. Dikesempatan itu juga, Tyas Fatoni ikut mencoba dan merasakan proses menenun songket palembang dengan motif nampan perak. Usai melakukan serah terima cinderamata secara simbolis dan foto bersama, Yuniar Hendriwan menyampaikan bahwa dirinya baru menyadari bahwa kain songket bisa ditenun dengan benang sutra yang membuat bobot kain songket akan menjadi lebih ringan. "Ini saya baru tahu bahwa kain songket bisa ditenun menggunakan kain sutra. Seharusnya kaum milenial bisa bangga dan mau menggunakan kain songket ini karena ringan", tuturnya. Turut hadir Ketua DWP Prov Sumsel Karwana Supriyono, Ka. Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel, Hj. Neng Muhaiba, MM dan Para Pengurus dan Anggota DWP Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Komitmen Pemprov Sumsel Dukung Optimalisasi Pelayanan Persamsatan Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id- Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni menghadiri Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2024 bertempat di The Arista Hotel Palembang, Kamis, (22/2/2024). Hadir dalam kesempatan itu, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Rachmad Wibowo, Direktur OPS PT Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana, Plh Sesditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Dr.Hendriwan, M.Si., Direktur Regident Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Brigjen Pol Drs Yusri Yunus, Kasubdit Keuangan Pusat dan Daerah Wilayah II, Azwirman, SSTP, M.Si., Analis Keuangan Pusat dan Daerah Wilayah II, Rizki Widiasmoro, SE., Dirlantas Sumsel, Kombes Pol M. Pratama Adhyasastra, Kacab PT Jasa Raharja Sumsel, Mulkan, SE., M.Si., Para Kepala OPD, Para Kepala Bapenda dan Para Dirlantas. Fatoni katakan kekompakan akan menguatkan dan mengoptimalkan kinerja di Samsat. Menurutnya, Pembina Samsat pada tingkat nasional sudah kompak maka ia meminta samsat tingkat Provinsi, dan tingkat operasional juga kompak dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Jika pelayanan baik maka akan menimbulkan kepercayaan masyarakat. Hal ini tentu akan meningkatkan pendapatan. Pelayanan dapat ditingkatkan dengan berbagai upaya antara lain dengan memperbaiki kebijakan, SDM, anggaran, sarana prasarana, dan inovasi," jelasnya. Kebijakan yang ada di Polri, Kemendagri, maupun Jasa Raharja di tingkat Provinsi maupun kab/kota perlu terus diperbaiki. Karena kebijakan ini dijadikan sebagai landasan kerja kita. Selain itu, Pelayanan masyarakat juga perlu didukung SDM yang berkualitas, kompeten, memahami tugas, berintegritas, dan berkomitmen. "Kita harus bisa meyakinkan kepala daerah masing-masing dalam memperbaiki samsat di daerah masing-masing. Lakukan berbagai inovasi minimal tiru inovasi dari daerah lain. Kunci rakor ini bagaimana kita akan meningkatkan pelayanan. Berbagai program baik ini perlu dilakukan secara berulang dan berkesinambungan," ujarnya. Kalau pelayanan meningkat maka akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Jika kepatuhan masyarakat meningkat maka data akan meningkat dan pendapatan juga akan meningkat, sambungnya. Pemda bisa mengambil langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan cara memperbaiki layanan dan memperbaiki data pemda melalui hasil kebijakan yang didapatkan dalam kegiatan ini. Contohnya penghapusan BBNKB II dan pajak progresif. "Peran pemerintah daerah penting, jika data bisa tertib maka pelayanan akan meningkat, memungkinkan pembangunan akan meningkat dan akan mempercepat kemajuan daerah. Hal ini akan mendukung kemajuan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya. Dirut PT Jasa Raharja Prof. Dr. Drs. Rivan A. Purwanto, SH., MH., ungkapkan pembina samsat nasional telah berkolaborasi dengan baik yang dibuktikan dengan tim pembina samsat daerah mampu mengidentifikasi bahwa kendaraan baru yang teridentifikasi baru 77 persen. Maka dihimbau masyarakat untuk patuh terhadap pajak. Kakorlantas Kepolisian RI, Irjen Pol, Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si., ungkapkan kegiatan ini merupakan tindak lanjut rakor bersama 11 Januari 2024 di Bandung yang telah menghasilkan beberapa rekomendasi persamsatan di Indonesia yaitu validitas data dan meningkatkan pelayanan kesamsatan Indonesia, memberikan relaksasi masing-masing Samsat Indonesia, kita juga akan melakukan kegiatan bersama dalam rangka meningkatkan kepatuhan ke masyarakat sekaligus implementasi pasal 74 tentang penghapusan regident ranmor. "Kemudian hari ini tim pembina samsat pusat dan daerah membuat rencana aksi proker tahunan dan menjabarkan rekomendasi tersebut dan penandatanganan 11 proker tahun 2024," pungkasnya.
Sumsel
DWP Ditjen Bina Keuda Kemendagri Serahkan Baksos ke DWP Sumsel Untuk Masyarakat Terdampak Bencana
Palembang, sumselprov.go.id- Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Ditjen Bina Keuangan Daerah Yuniar Hendriwan utarakan DWP adalah suatu organisasi yang menghimpun istri-istri pegawai negeri yang profesional yang dapat berperan untuk bisa mempererat, membina dan memberikan kontribusi yang besar buat perekonomian dan pembangunan baik di keluarga maupun di masyarakat untuk terus bisa mengembangkan potensi organisasi ini Hal tersebut diutarakan pada acara Bakti Sosial bersama Ketua DWP Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri bertempat di Griya Agung Palembang, Kamis (22/2/2023) "Kita harapkan bahwa kita semua bisa proaktif dan juga bisa atau bisa menanggapi isu-isu untuk di masyarakat dan juga terutama mungkin kita sendiri baik dalam organisasi mempunyai peran dalam pengembangan pendidikan pemberdayaan ekonomi produktif dan sosial budaya baik untuk anggota kita maupun kepada masyarakat" ujar Yuniar Dilanjutkannya, di akhir tahun 2023 dari berita yang ada bahwa di Sumatera Selatan ada beberapa bencana yang melanda wilayah Sumatera Selatan seperti banjir tanah longsor "Untuk itulah, berkenan hal terswbut kami ingin berkontribusi tapi mudah-mudahan bisa membantu meringankan beban masyarakat dan juga merupakan salah satu bentuk kepedulian kami kepada sesama masyarakat dan juga bisa mempererat tali silaturahmi kita" ujar Yuniar Ketua DWP Provinsi Sumsel Karwana Supriono utarakan, Melalui pertemuan ini, dapat terbentuknya hubungan yang solid, selalu dapat memberi kontribusi diberbagai kegiatan masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan semangat dan potensi diri sehinga kinerja kita sebagai mitra strategis pemerintah lebih optimal" ucap Karwana. Turut hadir Pj Ketua TP PKK Sumsel, Penasehat (Dharma Wanita Persatuan (DWP) Prov. Sumsel sekaligus Ketua DWP Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Tyas Fatoni S. Sos, M.Si.
Sumsel
Inisiasi Pj Gubernur Sumsel, Pemprov Sumsel Berkolaborasi Bedah 8.391 Rumah dan Berikan 6.984 Sanitasi Serentak se-Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id- Usai launching Gerakan Bedah Rumah Serentak Se-Sumsel (GBRSS), Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak Se-Sumsel (GPSSS), dan Gerakan Penanganan Stunting Serentak Se-Sumsel bersama Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian. Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni juga menghadiri Launching Bersama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Pemberian Sanitasi Serentak di Sumatera Selatan bertempat di Gang Kaleng, Plaju Ilir, Kec. Plaju, Kota Palembang, Rabu, (21/2/2024) Hadir dalam kesempatan itu, Kadis Perkim Sumsel, Ir. Novian Aswardani, ST., MM.IPM., Asean Eng, Kepala Dinas PUBMTR M. Affandi, ST., M.Sc., Camat Plaju, H. Ahmad Furqon, Kapolsek Plaju, Akp. Hendri Permana, Danramil Plaju, Kapten Jzi Junaidi, dan Para Lurah Kecamatan Plaju. Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni katakan Gerakan ini merupakan Program Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota di Sumsel. Dimana Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan bagian dari Gerakan Bedah Rumah Serentak Se-Sumsel (GBRSS). "Gerakan serentak seperti ini terus dilakukan agar pembangunan di Sumsel bisa lebih efektif, efisien, tepat sasaran, bisa diukur keberhasilannya dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya. Fatoni mengapresiasi dan berterima kasih kepada pihak BSB dan Jamkrida yang telah membantu sejumlah rumah untuk dibedah hari ini. Diungkapnya anggaran bedah rumah didapatkan dari APBN, APBD Provinsi dan Kab/Kota, Baznas, CSR dari perusahaan-perusahaan, BUMN, BUMD, maupun swasta. "Bedah rumah hari ini berjumlah total 8.391 rumah, kita patut berbangga dan bersyukur. Minimal sejumlah ini dan jumlah ini akan terus bertambah. Karena masih banyak yang mau berkontribusi," ungkapnya. Dari sejumlah dana yang masuk CSR baru 75 unit rumah. Dari APBD ada 3.666 unit rumah, APBN 1.345 unit rumah, dan Baznas 234 unit rumah. Serta saat ini terkumpul data pemberian sanitasi yaitu berjumlah 6.984. Jumlah ini masih bisa bertambah. Hal ini menjadi jumlah pembangunan sanitasi terbesar di Indonesia dan akan kita masukan MURI. "Bisa dibayangkan gerakan ini akan sangat masif dan bisa mengentaskan kemiskinan dari bedah rumah dan pembagian kloset sebagai simbolis gerakan pemberian sanitasi serentak se-Sumsel. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak," katanya. Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc., ungkapkan kegiatan ini diinisiasi oleh Penjabat Gubernur Sumsel. Setelah dilaunching, rumah yang telah dibedah akan diresmikan nanti sebelum tanggal 15 Mei pada hari jadi Provinsi Sumsel. "Alhamdulillah kita akan melakukan launching 8 ribu lebih rumah secara serentak. Khususnya yang dipersembahkan untuk hari jadi Provinsi Sumsel sesuai umurnya yaitu 78 unit di kota Palembang. Dan ada 1700 unit di Provinsi Sumsel," jelasnya. Diungkap Basyaruddin, rumah yang dibedah di kawasan Plaju dimasukan kategori perbaikan rumah yang rusak berat. Dimana dalam launching ini total 7 rumah akan dibedah yaitu 5 rumah melalui Bantuan BSB dan 2 rumah bantuan jamkrida. Mulai dari plaju ini kemudian akan disisir kab/kota hingga nanti mampu membedah sebanyak 1700 rumah. Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Sumsel juga melakukan penyerahan bantuan sanitasi secara simbolis kepada masyarakat.
Sumsel
Sumsel Provinsi Pertama Lakukan Gerakan Bedah Rumah, Pembangunan Sanitasi dan Penanganan Stunting Serentak
Palembang, sumselprov.go.id- Sebagai upaya menekan angka kemiskinan ekstrim di Sumatera Selatan, sebanyak 8.391 rumah yang tidak layak huni di Sumatera Selatan resmi dilakukan perbaikan oleh Pemprov Sumsel melalui Program Gerakan Bedah Rumah Serentak Se - Sumsel (GBRSS) yang diinisiasi oleh Pj. Gubernur Sumsel , Agus Fatoni. Program tersebut dilaunching hari ini bersama Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian di Kelurahan Karang Anyar, Palembang, Rabu (21/02/2024) Selain GBRSS, dilaunching juga Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak Se - Sumsel (GPSSS), dan Gerakan Penanganan Stunting Se - Sumsel. "Saya ucapkan terimakasih atas kehadiran Ibu Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian, atas arahan beliau, yang ingin membangun sanitasi bersih di Indonesia sehingga lahirnya gerakan sanitasi serentak ini, begitu juga dengan keinginan beliau dalam mengentaskan kemsikinan ekstrim sehingga lahirnya gerakan bedah rumah ini, begitu juga dengan stunting", ungkap Fatoni. Fatoni juga mengungkap sebanyak 6.984 unit pembangunan sanitasi layak berupa closet dan septictank se Sumatera Selatan siap untuk segara dibangun dan diselesaikan. "Dalam menurunkan angka stunting di Sumsel, diantaranya program Bunda Ayah Asuh Stunting (BAAS). Yang saat ini sudah ada 2.705 balita yang telah dibantu tersebar di 17 Kab/Kota Se Sumsel. Semoga terus meningkat, mengingat saat ini ada 5.672 balita di Sumsel yang belum dibantu" harap Fatoni. Ketua Umum TP-PKK Tri Tito Karnavian berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota, stakeholder, BUMN dan BUMD atas dukungan hingga dicanangkannya program - program ini. Ia juga mengungkap program - program serentak yang diinisiasi oleh A. Fatoni merupakan inisiatif yang baik dan pertama di Indonesia dan baik untuk dicontoh oleh daerah lain di Indonesia. "Ini merupakan kegiatan serentak yang pertama yang saya hadiri di Indonesia dan akan kami sampaikan kepada Mendagri agar kegiatan ini dapat menjadi pilot projek bagi daerah lainnya", tuturnya. Turut hadir Pj. Ketua TP PKK Prov. Sumsel, Tyas Fatoni, Pj. Wali Kota Palembang, H. Drs. Ratu Dewa, Para Kepala OPD Prov. Sumsel dan Para Bupati/Walikota Se Sumsel yang hadir secara virtual.
Sumsel
Pj Gubernur Fatoni Minta Pemprov Sumsel dengan TP-PKK Provinsi dan Daerah Untuk Saling Dukung Program
Palembang - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni utarakan Pemprov Sumsel selalu siap mendukung program TP PKK berkat koordinasi yang bagus antara TP-PKK Sumsel dan TP-PKK Kabupaten/Kota se - Sumsel dengan kepala daerahnya. Hal tersebut diutarakan saat acara Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Cegah Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Cegah Pernikahan Dini dan Kegiatan Layanan Administrasi Kependudukan bertempat di Griya Agung (21/2/2024) "Dukungan Pemprov Sumsel, disamping pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat juga peningkatan penegakan hukum dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Termasuk aktif mendukung program prioritas pemerintah termasuk penanganan bencana, penanganan penurunan angka Stunting. Pastikan bayi-bayi setiap hari mendapatkan makanan yang sehat dan terbaik serta dirikan Posyandu" ujar Fatoni Lanjutnya, sebagai bentuk dukungan, kita gaungkan program-program Sumsel seperti penanganan inflasi, kita juga sudah Launching Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Sumsel (GPISS) dan Operasi Pasar Murah, pada Senin Selasa dan Kamis, Penanganan stunting dan program bedah rumah se-Sumsel 7000 lebih dan gerakan pembangunan sanitasi. Program konsentrasi akhir ini perlu perhatian bersama yaitu penanganan banjir dan longsor. "Ketua PKK dan Kader PKK se- Sumsel sebenarnya harus menjadi contoh dan panutan bagi keluarga yang lain dan memberikan edukasi bagi masyarakat serta keberadaan PKK harus eksis bagi masyarakat" tutup Fatoni Ketua Umum TP-PKK Tri Tito Karnavian utarakan Acara Sosialiasi ini sangat bermanfaat, karena kita harus mempersiapkan generasi Emas agar mampu bersaing, jadi harus mempersiapkan diri. " Artinya kita mempersiapkan generasi bonus demografi pada tahun 2045 harus dipersiapkan dari sekarang" ujar Tri Pada kesempatan itu dilakukan Penyerahan KTP yang sudah berusia 17, penyerahan KIA (kertu identitas anak) dibawah usia 17 tahun dan piagam penghargaan oleh Ketua Umum TP PKK dan Pj Gubernur Sumsel serta Pj Ketua TP PKK Sumsel Turut hadir Pj Walikota Palembang Ratu Dewa, Pj Ketua TP PKK Sumsel Tyas Fatoni dan kepala OPD Prov. Sumsel.
Sumsel
Sekda Sumsel Pimpin Rapat Pemantapan Kunker Ketum TP PKK
Palembang, sumselprov.go.id- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ir. S. A. Supriono memimpin Rapat Finalisasi Kunjungan Kerja Ketua Umum Tim Penggerak PKK bertempat di Ruang Rapat Bina Praja, Selasa, (20/2/2024). Kegiatan ini diikuti oleh Pj. Ketua Penggerak PKK Kota Palembang, Hj. Dewi Sastrani Dewa, S.ag, serta Para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel. Dalam kesempatan itu, Supriono memastikan kesiapan acara dimulai dari kesiapan penyambutan kedatangan tamu VVIP, pengamanan, kesiapan mobilisasi, kesiapan detail setiap rangkaian acara, penanggung jawab setiap acara, dan kepulangan tamu. Rencananya, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian akan melakukan beberapa kegiatan dalam kunjungan kerjanya yang dilaksanakan pada 21 s.d. 22 Februari 2024. Antara lain, pembukaan layanan kadarkum dan layanan administrasi kependudukan, sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan pencegahan pernikahan dini, launching Gerakan Bedah Rumah Serentak Se-Sumsel (GBRSS), Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak Se-Sumsel, Gerakan Penanganan Stunting Serentak Se-Sumsel, Peninjauan Bedah Rumah, perbaikan sanitasi rumah, dan posyandu, dan mengunjungi Al-Quran Akbar Gandus. "Saya berharap kita semua menyiapkan rangkaian acara sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pastikan setiap Surat terkait ke Kab/Kota telah tersampaikan dan pelaksanaan acara serentak terlaksana dengan baik," ujarnya. Pj Ketua TP PKK Sumsel, Tyas Fatoni, ungkapkan setiap agenda acara yang berlangsung merupakan arahan langsung dari Ketua Umum TP PKK Pusat. "Kami berharap kita bisa mengupayakan agar setiap kegiatan dapat berlangsung drngan baik. Dimana Ibu Ketum juga menginginkan agar setiap acara jangan berlangsung terlalu seremonial," tandasnya.
Sumsel
Sekda Sumsel Terima Hasil Reses DPRD Prov. Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ir. S.A Supriono menghadiri Rapat Paripurna LXXX (80) DPRD Provinsi Sumsel dengan Agenda Penyampaian Hasil Pelaksanaan Kegiatan Reses DPRD Provinsi Sumsel di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov. Sumsel, Senin (19/2/2024). Dari 10 Fraksi yang menyampaikan hasil reses mereka ke berbagai daerah di Sumatera Selatan, terlihat bahwa permasalahan merata yang saat ini tengah dirasakan oleh masyarakat berada pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Didasari hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel, H. MUCHENDI MAHZAREKI, SE selaku Pimpinan Rapat pada forum tersebut berharap agar hasil dari pelaksanaan kegiatan reses DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat dijadikan bahan referensi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun rencana kerja dan pengambilan kebijakan ditahun - tahun selanjutnya. Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan Reses Tahap 1 (satu) DPRD Prov. Sumsel dilaksanakan sejak tanggal 29 Januari 2024 s/d 05 Februari 2024. "Reses dilakukan bertujuan untuk mendengarkan aspirasi pada masyarakat Sumsel dalam rangka melaksanakan program pembangunan di Provinsi Sumsel, agar hasil resesnya dapat menjadi bahan rujukan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Kegiatan Reses tahap 1 di mulai dari tanggal 29 Januari s/d 05 February tahun 2024", ungkapnya. Selain dari 3 (tiga) permasalahan pokok yang disampaikan, ada juga permasalahan lain yang juga menjadi perhatian masyarakat untuk segera diselesaikan diantaranya Pembangunan Infrastruktur Jembatan yang terputus dampak dari banjir bandang di Kabupaten Musi Rawas Utara, Penyelesaian permasalahan Guru Honorer yang gajinya masih dibawah UMR, dan mendorong Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk mengeluarkan regulasi terkait dengan penerimaan karyawan lokal bagi perusahaan - perusahaan yang berada di wilayah Banyuasin. Selanjutnya Sekda Prov. Sumsel, Ir. S.A Supriono menandatangani dokumen laporan hasil Reses Tahap 1 (satu) DPRD Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2024. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel, H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, Para Anggota DPRD Prov. Sumsel dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel.
Sumsel
Pj Gubenur Sumsel: Semua Pegawai Harus Selalu Disiplin dan Lakukan Yang Terbaik
Palembang, sumselprov.go.id- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Fatoni utarakan bahwa kesuksesan itu harus dilandasi dengan displin kerja keras dari diri kita sendiri, serta melakukan yang terbaik dan menggali inovasi. Hal tersebut diutarakan saat memimpin dan sekaligus jadi Pembina Apel Gabungan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertempat di Halaman Kantor Gubernur Sumsel, Senin (19/2/2024) Fatoni mengajak semua untuk bekerja keras dengan menjalankan kewajiban kita masing-masing pada posisi kita masing-masing pada saat posisi kita sebagai pegawai, Laksanan tugas dengan sebaik-baiknya. "Jalankan program terkait anggaran dan sudah menjelang akhir bulan belum banyak realisasi kegiatan yang dilakukan oleh karena itu Saya minta seluruh pegawai segerakan optimalkan seluruh kegiatan lakukan kegiatan secepatnya tetapi perhatikan akuntabilitas serta adanya pertanggung jawaban untuk keuangan sesuai target" "Target triwulan I (pada akhir Februari) upayakan kita bisa mencapai 20%, bulan kedua menjadi 50%, Berarti ada tambahan 30% bulan ketiga 80% ditambah 30 lagi dan seluruhnya menjadi 100%. ini harus kita jaga sampai ke bawah" ujar Fatoni Ditambahkan Fatoni, Kita harus gaungkan program-program Sumsel seperti penanganan inflasi sudah digelar kita juga sudah launching gerakan inflasi dengan Launching Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Sumsel (GPISS) dan Operasi Pasar Murah, pada Senin Selasa dan Kamis, Penanganan stunting dan program bedah rumah se-Sumsel 6000 lebih. Dan program konsentrasi akhir ini perlu perhatian juga bersama yaitu penanganan banjir dan longsor. "Guna merealisasikan semua program Sumsel, Saya berharap semua pegawai harus membuat akun pribadi medsos dalam pelayanan kepada masyarakat dan mengharapakan semua program yang baik harus wajib difollow dan pelayanan ke masyarakat terus ditingkatkan. Dan guna meningkatkan displin pegawai harus solid dan terkait kedisiplinan, kita akan buat lomba OPD yang terbaik" tutup Fatoni Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ir. S.A Supriono dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel.