Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Terima Audiensi PHR Zona 4 dan SKK Migas, Gubernur Herman Deru Soroti Masalah Kilang Ilegal hingga Karhutla
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, menerima kunjungan audiensi General Manager PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 4, Heru Irianto, di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Rabu (16/9) sore. Kunjungan ini didampingi oleh Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel Bambang Dwi Januarto serta Manager Relations PHR Zona 4 Frans Alexander A. Hukom.Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemprov Sumsel, SKK Migas, dan PHR Zona 4 dalam mendukung kelancaran kegiatan usaha hulu migas, peningkatan produksi, serta penguatan ketahanan dan swasembada energi daerah.Herman Deru mengatakan salah satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah persoalan illegal refinery atau kilang ilegal, termasuk aspek perlindungan konsumen dan pengawasan kualitas."Ke depan kita harus berdiskusi lagi mengenai perlindungan konsumen, illegal refinery dan quality control," tegasnya.GM PHR Zona 4, Heru Irianto, menyampaikan bahwa silaturahmi berkelanjutan ini menjadi momentum untuk bersama-sama mendorong peningkatan produksi migas nasional dan daerah.Dalam pertemuan tersebut Gubernur Herman Deru menyambut baik komitmen tersebut dan menyoroti beberapa poin strategis yang memerlukan penanganan komprehensif bersama yakni Penanganan Illegal Refinery & Perlindungan Konsumen.Diperlukan koordinasi intensif terkait penanganan kilang ilegal, pengawasan kualitas (quality control), dan perlindungan konsumen, Mitigasi Risiko Karhutla pada Jalur Pipa Migas yaitu Menginstruksikan Pertamina memperkuat komunikasi dan pemetaan jalur pipa migas bersama BPBD serta Pemkab/Pemkot guna mencegah dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).Selanjutnya tak kala penting yakni Pengembangan SDM Lokal yang mana Mengapresiasi program pelatihan dan transfer knowledge (seperti pelatihan drilling) bagi generasi muda Sumsel agar dapat terus ditingkatkan serta Sinergi Infrastruktur Jalan Mendorong optimalisasi penataan jalan tambang agar tidak mengganggu jalan umum.Turut hadir Para Kepala OPD
Sumsel
Herman Deru Pimpin Rakor Penyelesaian Aktivitas Ilegal Refinery di Muba
PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru memimpin Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Aktivitas Ilegal Refinery di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), bertempat di Ruang Rapat Bina Praja, Rabu (16/9/2026).Dalam rapat tersebut, Herman Deru menegaskan pentingnya mencari solusi yang tetap mengedepankan aturan hukum, keselamatan, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat.“ Saya ingin ini segera terselesaikan. Regulasi ini tidak di tingkat daerah, tetapi di pusat. Kita harus menemukan solusi agar kondisi ekonomi tetap kondusif dan masyarakat dapat berusaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Herman Deru.Ia berharap kegiatan penyulingan dapat diarahkan melalui pembinaan, khususnya terkait keselamatan, legalitas kegiatan, serta tata kelola distribusinya.Sementara itu, perwakilan SKK Migas Bambang Dwi Januarto menyampaikan bahwa penertiban perlu dilakukan secara humanis dengan tetap mendukung tata kelola masyarakat dan memastikan kebutuhan ekonomi mereka dapat berjalan dengan baik.Bupati Muba H. Toha mengatakan aktivitas penyulingan minyak telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari mata pencaharian masyarakat. Karena itu, penyelesaiannya diharapkan tidak mengganggu perekonomian rakyat.Rapat turut dihadiri Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, Asisten I Setda Sumsel H Apriyadi, para Kepala OPD Sumsel, jajaran Forkopimda Musi Banyuasin, serta instansi terkait.
Sumsel
Hadiri Peringatan Maulid Nabi, Ketua TP PKK Sumsel Tekankan Komunikasi Keluarga dan Perempuan Mandiri
Palembang. Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Sumatera Selatan, Hj. Feby Deru, menghadiri pengajian rutin bulanan TP PKK Sumsel di Griya Agung, Rabu (16/9/2026). Kegiatan ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H yang mengusung tema "Menciptakan Keluarga yang Harmonis dengan Meneladani Rasulullah".Dalam arahannya, Feby Deru mengajak seluruh kader PKK untuk terus meningkatkan iman dan takwa serta memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah kesibukan menjalankan tugas organisasi, sekaligus mendorong para kader untuk menjadi perempuan yang mandiri dan produktif."Kita harus meneladani Rasulullah. Bangun komunikasi yang baik dalam rumah tangga, bahkan ajarkan kepada anak dan cucu kita untuk selalu berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari," ujar Feby.Selain itu, ia memotivasi para anggota untuk terus mempererat tali silaturahmi, menjaga komunikasi keluarga, dan menjaga semangat untuk terus berkarya demi kesejahteraan masyarakat.Turut hadir para Kepala OPD
Sumsel
Herman Deru Tegaskan Dokter Jafung Ahli Utama Jadi Think Tank Kebijakan Kesehatan Sumsel
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menggelar rapat koordinasi bersama para Dokter Jabatan Fungsional (Jafung) Ahli Utama Pemprov Sumsel di Ruang Tamu Gubernur, Rabu (16/9/2026). Pertemuan ini berfokus pada evaluasi dan pembenahan tata kelola pelayanan kesehatan di Sumsel.Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa dokter Jafung Ahli Utama bukan sekadar posisi pelengkap atau tempat transisi menuju masa pensiun. Sebaliknya, mereka ditempatkan sebagai benteng pertimbangan (think tank) utama Gubernur dalam merumuskan kebijakan medis dan mutu pelayanan publik."Masyarakat tidak mau tahu rumitnya sistem birokrasi. Yang mereka butuhkan adalah pelayanan dasar yang cepat dan tepat. Karena keterbatasan saya dalam ilmu medis, bapak dan ibu sekalianlah yang menjadi benteng pertimbangan saya," ujar Herman Deru.HD menyoroti tantangan pelayanan kesehatan di Sumsel yang dinilainya masih parsial dan terjebak dalam ego sektoral. Ia meminta para dokter ahli tidak bersikap pasif, melainkan mengambil peran aktif membenahi manajemen integrasi layanan kesehatan.Ke depan, para dokter Jafung Ahli Utama dan Ahli Madya akan diberdayakan untuk turun langsung mewakili Pemprov Sumsel ke tingkat kabupaten/kota. Langkah ini ditujukan untuk memetakan kelemahan sumber daya manusia (SDM) daerah, memperbanyak aksi sosial, dan membangun kembali kepercayaan publik (public trust) tanpa terikat kepentingan politik.Dalam kesempatan itu, Herman Deru juga mendorong pergerakan cepat agar RSJ Erba bertransisi menjadi RSUD umum, namun tetap mempertahankan keunggulan utamanya di bidang kesehatan jiwa. Selain itu, Ia juga ingin percepatan pembenahan fasilitas dan mutu layanan medis guna memantapkan posisi Sumatera Selatan sebagai destinasi wisata kesehatan (health tourism)."Saya juga ingin Ada laporan progres konkret mengenai revitalisasi Puskesmas serta penguatan publikasi program Sumsel Berkat agar masyarakat luas mengetahui fasilitas layanan publik yang disediakan pemerintah provinsi sumatera Selatan, " Tegasnya.Disamping itu, HD mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang informatif dan edukatif di era digital. Menurutnya, kerja keras di lapangan harus diimbangi dengan penyampaian informasi yang transparan melalui media massa maupun media sosial."Sekuat apa pun pekerjaan kita di dunia nyata, jika tidak ada publikasinya, masyarakat bisa menganggap kita tidak bekerja. Harus ada keseimbangan antara aksi di dunia nyata dan dunia maya lewat konten yang edukatif serta eye-catching," tegasnya.Menutup arahannya, Gubernur Herman Deru mengajak para dokter Jafung untuk menjadikan momentum ini sebagai wadah menciptakan warisan (legacy) nyata bagi kemajuan pelayanan kesehatan masyarakat Sumatera Selatan.
Sumsel
Sekda Sumsel Tinjau Pemetaan Kompetensi dan Potensi ASN
PALEMBANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan H. Edward Candra meninjau pelaksanaan Profiling Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, bertempat di Kantor BKN Regional VII Palembang, Rabu (16/9/2026).Dalam kunjungan tersebut, Sekda Sumsel melihat secara langsung pelaksanaan profiling ASN sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperoleh gambaran kompetensi, potensi, serta kapasitas aparatur di lingkungan Pemprov Sumsel.Profiling ASN diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen pendukung dalam pengelolaan manajemen ASN yang lebih terarah, objektif, dan sesuai dengan kompetensi masing-masing aparatur.H. Edward Candra menilai, pemetaan kompetensi dan potensi ASN penting dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik kepada masyarakat.Ia juga berharap seluruh proses profiling dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja aparatur serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan profesional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BKD Sumsel Ismail Fahmi beserta pejabat yang mewakili.
Sumsel
Herman Deru Dorong Penyelesaian Permasalahan Jalan Tol Trans Sumatera di Wilayah Sumsel
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menerima audiensi Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Syahrudin, di Griya Agung, Selasa (15/9/2026).Audiensi tersebut membahas monitoring serta percepatan penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan.Dalam kesempatan itu, Syahrudin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Gubernur Herman Deru, dalam mendorong percepatan penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan pembangunan jalan tol.Sementara itu, Herman Deru mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebenarnya dapat mendelegasikan proses tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. “Kenapa ini tidak kita lakukan, Karena kita menginginkan akselerasi. Sehingga ini masih kita handel agar penyelesaian ruas jalan tol ini dapat cepat diselesaikan dan masyarakat segera bisa menikmati ruas jalan tol tersebut,” ujar Herman Deru.Herman Deru juga mengingatkan agar berbagai persoalan yang muncul di lapangan, termasuk persoalan sertifikat kepemilikan tanah, dapat diselesaikan secara bijak dan mengedepankan kepentingan masyarakat.Herman Deru juga meminta agar seluruh pihak memiliki jadwal kerja (time schedule) yang jelas sehingga proses penyelesaian pengadaan tanah dapat segera dituntaskan. Ia berharap pada November mendatang tahapan yang diperlukan sudah dapat dilaksanakan.Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru menekankan beberapa hal yang harus menjadi perhatian, antara lain:Memastikan ketersediaan pendanaan untuk proses pengadaan tanah, Memastikan data persil tanah benar dan akurat, dan Memastikan data tanaman/tumbuhan di atas lahan telah diverifikasi dengan baik serta Memastikan masyarakat memperoleh ganti kerugian yang setara dan sesuai, sehingga tidak menimbulkan rasa ketidakadilan.
Sumsel
Herman Deru: Kolaborasi dan Kerja Keras Bersama Jadi Kunci Penanggulangan Karhutla Sumsel
Palembang. Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan terus diperkuat melalui sinergi seluruh pihak. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumsel H. Herman Deru saat mengikuti Rakor Teknis Penanggulangan Karhutla Prov. Sumsel Tahun 2026 Kantor BPBD Sumsel, Selasa (15/9/2026).“Alhamdulillah, kerja keras seluruh satgas pemadaman sudah optimal dan hasilnya sudah terlihat. Kontribusi water bombing hanya sekitar 10 persen, artinya kontribusi masyarakat dan satgas darat sangat berperan dalam penanganan Karhutla ini,” ujar Herman Deru.Menurutnya, perhatian Pemerintah Pusat terhadap kondisi Karhutla di Sumsel juga menjadi bentuk dukungan sekaligus penguatan koordinasi dalam menghadapi ancaman kebakaran.“Hari ini kita mendapat perhatian khusus dengan kedatangan Menteri Kehutanan dan Kepala BNPB. Ini menunjukkan bahwa penanganan Karhutla menjadi perhatian bersama,” katanya.Herman Deru juga menyoroti Kondisi geografis wilayah yang relatif rendah menyebabkan asap yang menganggu aktivitas masyarakat, termasuk dunia pendidikan. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah mencermati indikator kualitas udara (ISPU) sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil kebijakan, termasuk kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) apabila kondisi tidak memungkinkan belajar tatap muka.Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan pentingnya konsolidasi dan integrasi data dalam penanggulangan Karhutla."Pengelolaan data yang terintegrasi akan membantu pemerintah dalam mengorganisasikan penanganan secara lebih baik, termasuk dalam menentukan prioritas dan mengalokasikan sumber daya secara tepat", ujar Menhut.Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto mengapresiasi kinerja Satgas Karhutla Sumsel yang dinilai telah bekerja maksimal."Keberhasilan memadamkan sekitar 404,22 hektare lahan merupakan capaian luar biasa. Meski demikian, kontribusi satgas darat tetap perlu terus dioptimalkan", kata Suharyanto.Turut hadir Forkopimda Sumsel, Sejumlah Bupati/Walikota yang sempat hadir dan Para Kepala OPD.
Sumsel
Hadiri Rakor Bersama Menko Polkam, Pemprov Sumsel Perkuat Koordinasi Penanganan Karhutla
PALEMBANG — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, H. Edward Candra, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Perkembangan Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) secara virtual, Selasa (15/9/2026). Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Djamari Chaniago.Dalam arahannya, Menko Polkam Djamari Chaniago menekankan pentingnya konsistensi dan akurasi data antarinstansi. Hal ini bertujuan agar informasi luasan lahan yang terbakar dapat diakses publik secara terbuka, sekaligus memastikan penanganan di lapangan berjalan optimal melalui koordinasi ketat lintas unsur."Harus segera kita rangkumkan data secara tepat, termasuk kasus yang sudah ditangani dan segera kita sampaikan kepada masyarakat atas penanggulangan dan penanganan yang kita laksanakan. Terima kasih atas semua tim yang terlibat," tegas Menko Polkam.Dalam rakor tersebut dipaparkan pembaruan data Karhutla dari berbagai wilayah. Khusus untuk Provinsi Sumatera Selatan, data per 14 September 2026 mencatat Titik Hotspot: 116 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, Titik Api (Fire Spot): 20 titik ditemukan, Estimasi Luas Terbakar: ±404,22 hektare dengan Capaian Pemadaman: Total 319,97 hektare berhasil dipadamkan, terdiri dari pemadaman Satgas Darat (289,97 ha) dan Satgas Udara/water bombing (30 ha) dan Sisa Area Terbakar: 84,25 hektare yang ditargetkan rampung dipadamkan hari ini.Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, M.D.A., serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Sumsel.
Sumsel
Samakan Persepsi Agar GSMP Lebih Terarah dan Berkelanjutan Lewat Ngopi Bareng Bank Indonesia
Palembang. Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, menghadiri kegiatan "Ngopi Bareng GSMP" yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Senin (14/9/2026). Acara yang mengusung tema “Tata Kelola Gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang Kolaboratif, Efektif, dan Berkelanjutan” ini digelar sebagai wadah memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan."GSMP sudah berjalan dari 2021 dan sudah memberikan hasil. Kita bersyukur berbagai pihak telah menjalankan GSMP. Ke depan, kita berpikir agar GSMP lebih terarah dan terukur," ujar Cik Ujang dalam sambutannya.Ia juga mengajak para akademisi pertanian untuk berkontribusi aktif dalam pengembangan sektor pangan daerah, salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan lahan rawa. Menurutnya, kajian mendalam mengenai lahan rawa sangat krusial agar dapat diubah menjadi lahan pertanian produktif sekaligus menekan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).Sejak awal digulirkan, GSMP terbukti efektif menjadi gerakan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan rumah dan sumber daya lokal, yang secara perlahan mengubah pola pikir masyarakat dari konsumtif menjadi produktif.Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Bambang Pramono, menyambut positif kolaborasi yang terjalin. Ia menyebutkan bahwa program ini berpotensi besar untuk dikolaborasikan dengan pengembangan ekosistem rantai pasok guna mendukung Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (PSN-MBG)."GSMP yang mulanya program untuk mengubah mindset masyarakat kini bertransformasi menjadi ekosistem rantai pasok yang lebih menyeluruh dan sistematis untuk pengendalian inflasi melalui ketahanan pangan," jelas Bambang.Sebagai agenda inti dalam kegiatan tersebut, dilakukan pula Pengukuhan dan Pelantikan Forum Kemitraan Sinergi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan serta Pembentukan Tim Pendampingan Terpadu Gerakan Sumsel Mandiri Pangan untuk mengawal keberlanjutan program di lapangan.Turut hadir para Kepala OPD