Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Gubernur Herman Deru Buka Gebyar UMKM & Job Fair Membara 2025 di Muaraenim: Pintu Kesempatan Terbuka, Ekonomi Rakyat Melesat
Muaraenim. Ribuan warga memadati Lapangan GOR Pancasila, Kamis (20/11) sore, saat Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru bersama Ketua TP PKK Sumsel, Hj. Feby Deru, secara resmi membuka Gebyar UMKM dan Job Fair Membara 2025. Perpaduan antara pameran UMKM dan bursa kerja terbesar di Muaraenim itu menjadi magnet baru dalam rangkaian HUT Kabupaten Muaraenim tahun ini.Kegiatan yang menghadirkan 30 perusahaan dan ratusan pelaku UMKM ini disebut Gubernur sebagai wujud nyata kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membuka peluang peningkatan ekonomi.“Ini sangat membanggakan. Begitu banyak kesempatan dibuka bagi anak-anak muda kita untuk mendapatkan pekerjaan sesuai bakat, minat, dan kemampuan. Inilah bukti bahwa Muaraenim bergerak,” ujar Herman Deru disambut tepuk tangan peserta.Gubernur menegaskan bahwa momentum peringatan HUT daerah tidak hanya soal seremoni, tetapi juga evaluasi pembangunan—termasuk upaya menekan tingkat pengangguran yang kini berada di angka 3,9 persen.“Semua bertanggung jawab terhadap persoalan yang kita hadapi. Saya apresiasi Disnaker Muaraenim dan Provinsi yang tidak pernah berhenti membuka peluang bagi generasi muda,” tegasnya.Ia meminta para pencari kerja memanfaatkan kesempatan secara maksimal.“Jangan main-main. Tetapkan tujuan, jaga komitmen. Ketika diterima bekerja, jalani dengan konsekuen,” pesannya.Herman Deru optimistis, jika 3.000–4.000 tenaga kerja terserap dari ajang ini, maka pengangguran terbuka di Sumsel dapat ditekan semakin rendah.Di hadapan ratusan pelaku UMKM, Gubernur menekankan bahwa keberhasilan usaha kecil tidak cukup hanya mengandalkan modal.
Sumsel
Gubernur Herman Deru Apresiasi Keberhasilan Muaraenim Tekan Kemiskinan ke Satu Digit pada HUT ke-79 Kabupaten Muaraenim
Muaraenim. Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Muaraenim atas keberhasilannya menurunkan angka kemiskinan hingga menyentuh level satu digit, yakni 9,45%. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Paripurna Masa Sidang ke-1 DPRD Muaraenim dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Muaraenim ke-79, Kamis (20/11).Menurut Gubernur, berbagai indikator pembangunan menunjukkan tren positif di Muaraenim, mulai dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, hingga perbaikan indikator kesejahteraan. Ia menilai capaian penurunan kemiskinan menjadi salah satu kinerja paling menonjol dan membanggakan.Meski demikian, Herman Deru mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat kewaspadaan menurun. Ia menekankan pentingnya menjaga agar angka kemiskinan tidak kembali naik ke dua digit. Untuk itu, ia mendorong Pemkab Muaraenim melakukan pemetaan kemiskinan secara detail hingga tingkat kecamatan, guna menentukan intervensi yang lebih tepat dan terukur.Di hadapan jajaran pemerintah daerah, Gubernur juga menekankan pentingnya efisiensi sebagai strategi memperkuat tata kelola pemerintahan, bukan sebagai beban. Ia meminta efisiensi dilakukan melalui pengelolaan perjalanan dinas, listrik, dan pengurangan ATK, tanpa memotong hak ASN.“Jangan jadikan efisiensi itu beban. Tolong take home pay ASN jangan dipotong karena ini menyangkut pendidikan dan kehidupan sosial keluarga mereka,” tegasnya.Pada kesempatan tersebut, Gubernur turut menyoroti peran Muaraenim sebagai daerah penyuplai energi terbesar di Sumsel, sekaligus memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menyebut capaian satu digit kemiskinan tersebut menunjukkan keberhasilan daerah dalam menekan biaya hidup, menata pangan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Sumsel
Sekda Sumsel Pimpin Rakor Persiapan Sriwijaya Dempo Run 2025 dan Sumsel Bugar, perhatikan hal teknis sedetil mungkin
PALEMBANG – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Edward Candra memimpin Rapat Koordinasi persiapan Sriwijaya Dempo Run 2025 dan Sumsel Bugar, yang berlangsung di Ruang Rapat Bina Praja, Kamis (20/11/2025). Rakor ini digelar sebagai langkah memastikan seluruh aspek teknis, koordinasi lintas pihak, serta kesiapan venue di Kota Pagar Alam.Dalam arahannya, Sekda Sumsel menegaskan bahwa Sriwijaya Dempo Run merupakan kegiatan unggulan yang konsisten digelar setiap tahun, sehingga evaluasi demi evaluasi terus dilakukan agar penyelenggaraan tahun 2025 semakin baik dan berdampak luas.“Kegiatan ini kita harapkan makin berkualitas setiap tahunnya. Selain untuk mendorong masyarakat hidup bugar dan sehat, even ini juga menjadi ajang mendongkrak pariwisata Sumatera Selatan, karena lokasinya berada di kawasan wisata unggulan,” ujar Sekda.Ia menambahkan bahwa tahun ini kegiatan akan semakin meriah dengan hadirnya Festival Kopi dan berbagai penampilan olahraga kreasi. Untuk itu, kolaborasi seluruh pihak mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Pagar Alam, KONI, KORMI, hingga seluruh stakeholder dianggap penting demi kesuksesan gelaran tersebut.Sekda juga menekankan pentingnya memastikan kepastian kehadiran Wakil Presiden RI, yang dijadwalkan hadir dalam acara tersebut.Rakor turut dihadiri oleh Asisten I Kota Pagar Alam Dahnial Nasution, Kadispora Pagar Alam Yudianto, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Seluruh peserta sepakat untuk terus memperkuat koordinasi demi memastikan kegiatan Sriwijaya Dempo Run 2025 dan Sumsel Bugar berjalan aman, tertib, dan sukses.
Sumsel
Sekda Edward Candra Tekankan Perbaikan Tata Kelola Arsip: Hasil Audit Kearsipan Internal Harus Jadi Cermin Perangkat Daerah
Palembang. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, H. Edward Candra, menghadiri acara Penyerahan Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel. Acara penting yang menekankan tertib administrasi ini dilaksanakan di Graha Bina Praja, Kamis (20/11/2025).Dalam sambutannya, Edward Candra menegaskan bahwa Audit Sistem Kearsipan Internal merupakan instrumen penting untuk menilai sejauh mana perangkat daerah (PD) mampu mengelola arsip sesuai dengan standar yang berlaku."Hasil audit ini tentu tidak hanya sekadar angka atau peringkat, tetapi harus menjadi cermin bagi kita semua untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan arsip," ujar Edward Candra.Beliau berharap seluruh perangkat daerah yang menerima hasil audit dapat menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dengan langkah nyata. "Jadikan hasil ini sebagai motivasi untuk memperbaiki kekurangan," tekannya.Plt. Kepala Dinas Kearsipan Sumsel, Zulkarnain, S.E., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan audit ini bertujuan utama untuk mewujudkan pengelolaan kearsipan yang lebih baik dan terciptanya tertib arsip yang berkesinambungan.Zulkarnain merinci bahwa Dinas Kearsipan telah melaksanakan audit sistem kearsipan eksternal di 17 kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh tim pengawas, serta audit internal di 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).Lebih lanjut, dalam rangka mendorong profesionalisme dan kinerja, Dinas Kearsipan juga telah mengadakan Pemilihan Arsiparis Teladan pada tanggal 23 dan 24 Oktober 2025, yang diikuti oleh 42 peserta dari LKD Provinsi, LKD Kabupaten/Kota, dan Perangkat Daerah.Acara penyerahan hasil audit ini turut dihadiri oleh Para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel, menunjukkan komitmen kolektif untuk meningkatkan mutu kearsipan demi mendukung akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Sumsel
Gubernur Sumsel Herman Deru Hadiri Rakor Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi
Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera Selatan yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Griya Agung, Rabu (19/11/2025) siang.Rakor tersebut dihadiri langsung oleh Pimpinan KPK RI, Dr. Johanis Tanak, SH. M.Hum, Direktur Korsup Wilayah II, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama, Kasatgas Korsup Pencegahan, Untung Wicaksono, Kasatgas Korsup Penindakan, Kuswanto, serta tim Satgas Pencegahan dan Penindakan, Norce Sitanggang, Rusfan, Muhammad Daffa dan Sultan.
Sumsel
Ketua BKOW Sumsel Lidyawati Cik Ujang Kunjungan Kerja ke BKOW Provinsi Jatim
Surabaya - Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Sumatera Selatan (Sumsel), Lidyawati Cik Ujang, melaksanakan kunjungan kerja ke BKOW Jawa Timur (Jatim), Rabu (19/11/2025). Dalam kunjungan tersebut, Lidyawati hadir bersama para pengurus BKOW Sumsel. la menegaskan bahwa agenda ini ditujukan untuk mempererat hubungan silaturahmi sekaligus memperkuat kerja sama antara BKOW Sumsel dan BKOW Jatim.
Sumsel
Sekda Sumsel Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi Area Pengadaan Barang dan Jasa yang Digelar KPK RI
Palembang, — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H. Edward Candra, menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Area Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kegiatan ini berlangsung di Griya Agung Palembang dengan mengusung tema “Pengadaan Barang dan Jasa yang Berbasis Perencanaan yang Akuntabel dan Berkesinambungan”. Rabu (19/11/2025)Dalam Rakor ini yang memberikan materi adalah Untung Wicaksono Selaku Kasatgas Korsup Pencegahan KPK RI, Kuswanto Kasatgas Korsup Penindakan KPK RI, beserta kepala BPKP Perwakilan Sumsel Supriyadi SE,Ak.MM.Rakor ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan sistem pengadaan yang transparan, efisien, dan bebas dari praktik koruptif. Dalam kegiatan tersebut, para peserta dari berbagai unsur Pemprov Sumsel dan kota/ kabupaten sesumsel berdiskusi mengenai strategi penguatan tata kelola pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.Melalui kegiatan yang diinisiasi KPK RI ini, diharapkan Pemprov Sumsel beserta pemerintah kota dan kabupaten di Sumsel semakin mampu memperkuat pencegahan korupsi dengan perencanaan yang matang serta kolaborasi yang berkesinambungan antarinstansi dalam pengadaan barang dan jasa.Kegiatan ini diikuti oleh Sekda Kota Kabupaten Se-sumsel, Kepala Pengadaan Barang dan Jasa kota kabupaten sesumsel, Kadis PU Kota Kabupaten Se-sumsel,Kadis Kesehatan Kota Kabupaten Se-sumsel,Kadis Pendidikan Kota Kabupaten Se-sumsel. Beserta Pejabat yang mewakili.
Sumsel
Perkuat Keterbukaan Informasi Publik, Sekda Edward Candra Paparkan Inovasi Digital Pemprov Sumsel di Uji Publik KIP 2025
Jakarta, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumsel, H. Edward Candra, mengikuti Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat RI ini berlangsung di Jakarta, Selasa (18/11/2025).Partisipasi ini merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemprov Sumsel terus berupaya mengembangkan strategi dan penguatan kualitas pelayanan informasi bagi masyarakat.Dalam paparannya, Sekda Edward Candra menyampaikan komitmen tinggi Pemprov Sumsel dalam meningkatkan akses keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh data dan informasi secara langsung, cepat, dan akurat."Pemprov sumsel terus berusaha bagaimana mencipatakan pemerintahan yang terbuka dan transparan"ungkapnyaEdward Candra memaparkan beberapa aplikasi berbasis website yang disediakan Pemprov Sumsel untuk memudahkan akses informasi masyarakat,di antaranya adalah Website Dasboard Sumsel (https://dashboard.sumselprov.go.id/ ) Menyediakan informasi yang akurat dari berbagai perangkat daerah (OPD), Website SIGA ( http://siga.sumselprov.go.id/ ) Menyajikan informasi data-data sektoral yang berkaitan dengan perlindungan gender dan anak Dan Website Giwang ( https://giwang.sumselprov.go.id/ ) Berfungsi sebagai pusat informasi terintegrasi yang mencakup destinasi wisata, kuliner, budaya, akomodasi, kegiatan acara, hingga potensi ekonomi kreatif di Sumsel.Para penguji dalam uji publik ini terdiri dari berbagai akademisi dan lembaga, di antaranya Syawaludin dari Komisi Informasi Pusat RI, Priyatno dari UNHAN RI, dan Budi Utami dari Universitas Taruma Negara.Keikutsertaan dalam uji publik ini menunjukkan keseriusan Pemprov Sumsel dalam mencapai predikat Badan Publik Informatif dan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah melalui transparansi informasi.Turut mendampingi Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan Rika Efianti, S.E., M.M.
Sumsel
Herman Deru: Pengembangan Posyandu Penting, Tapi Tupoksi Dasar Harus Jadi Pangkal
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru selaku Penasehat Tim Pembina Posyandu Sumatera Selatan menegaskan kembali pentingnya memahami esensi dan tujuan dasar keberadaan Posyandu, yakni memberikan pelayanan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya bayi, balita, ibu hamil, dan lansia.Hal itu disampaikan dirinya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Tim Posyandu Tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan di Hotel Beston (Selasa, 18/11/2025).Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru mengawali sambutannya dengan menekankan bahwa kader Posyandu harus menjalankan tugas dengan riang gembira dan penuh keikhlasan, sebagaimana simbol semangat yang sering tercermin melalui lagu-lagu “Anak Sehat” yang identik dengan kegiatan Posyandu.“Tujuan pokok lahirnya Posyandu adalah membantu kaum lemah. Jangan sampai inti pelayanan ini terabaikan,” tegas HD.HD juga mengingatkan bahwa perkembangan tugas Posyandu mengalami perluasan melalui Permendagri terbaru. Jika sebelumnya Posyandu berfokus pada kesehatan, kini terdapat penambahan menu layanan lain yang sifatnya pengembangan. Namun, Herman Deru mengingatkan agar penambahan itu tidak dilakukan secara terburu-buru dan melupakan tugas pokok dari fungsi posyandu sendiri.“Permendagri tetap kita jalankan, tetapi maksimalkan dulu tupoksi yang sudah ada. Jangan dipaksa ditambah. Saya hadir untuk memastikan tidak ada perbedaan persepsi. Orientasi awal tetap sama yaitu melayani kelompok rentan,” ujar HD.Di masa kepemimpinannya, Sumsel pernah meraih penghargaan sebagai provinsi dengan penurunan stunting terbaik, bahkan di tahun 2025 Sumsel menjadi provinsi dengan prevalensi stunting terendah nomor dua secara nasional.“Itulah kenapa rakor ini diadakan. Kita ingin memastikan apa yang sudah baik tetap berjalan, dan pengembangan dilakukan sambil berjalan, termasuk rekrutmen kader baru,” ucap HD.Ia meminta pesan tersebut diteruskan hingga ke kabupaten/kota. Menurutnya, setiap daerah memiliki persoalan berbeda, sehingga skala prioritas harus disesuaikan dengan kebutuhan wilayah masing-masing.Terkait penambahan menu layanan, Herman Deru meminta setiap daerah melakukan validasi data dan laporan setelah rakor. Pengembangan harus tetap mempertimbangkan mana yang paling penting dan mendesak. mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga layanan sosial lainnya.Lebih lanjut, ia meminta Ketua Tim Pembina Posyandu Sumsel mendalami sumber pendanaan Posyandu agar lebih jelas dan terarah. Ia menyinggung bahwa sejak menjabat pada 2018, fokusnya pada Posyandu telah membuahkan hasil nyata, salah satunya penurunan stunting yang signifikan.Menutup arahannya, Herman Deru juga menyatakan kesiapan Sumsel menyambut health tourism dengan memperkuat seluruh sektor pelayanan dasar, termasuk Posyandu sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat.Sementara itu, Ketua TP PKK Prov. Sumsel sekaligus Ketua Tim Posyandu Sumsel, Hj. Feby Deru dalam laporannya menyampaikan bahwa Posyandu saat ini telah mengalami transformasi besar. Jika sebelumnya identik dengan layanan kesehatan ibu, bayi, dan lansia, kini Posyandu mengemban peran lebih luas melalui 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.“Posyandu bukan lagi hanya urusan kesehatan. Sudah ada enam bidang SPM yang melibatkan berbagai OPD terkait sebagai mitra. Para kader pun kini memiliki tugas spesifik sesuai bidang masing-masing,” disampaikan Feby Deru dalam laporannya.Ia melanjutkan bahwa Rakorda tersebut diikuti oleh Tim Pembina Posyandu dari seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor, menyusun serta mengevaluasi program kerja, memperkuat kerja sama antara Tim Pembina Posyandu mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa serta memastikan pelaksanaan Posyandu sesuai regulasi yang berlaku.Disampaikannya juga bahwa saat ini beberapa wilayah di Sumsel telah mulai menerapkan layanan sesuai SPM, seperti program bedah rumah, penyediaan kotak sampah, dan APPAR. Namun, diperlukan penyamaan persepsi agar implementasi Posyandu lebih terarah dan sesuai standar.Turut hadir Para Kepala OPD Prov. Sumsel.