Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Kadis Kominfo Sumsel Ingatkan Tim Humas Tingkatkan Kreativitas Update Teknologi Dalam Sampaikan Informasi
Palembang, sumselprov.go.id- Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kominfo Prov Sumsel Rika Efianti, SE, MM saat menjadi Narasumber Kegiatan “Peningkatan Kapasitas Kehumasan di Lingkup Badan Karantina Indonesia” bertempat di Hotel Excelton Palembang, Jumat (8/12/2023). "Humas adalah praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat," ujarnya. Humas harus kreatif dan harus mengenalkan instansinya ke masyarakat agar masyarakat mengetahui tupoksinya, tambah Rika. Humas harus mengkomunikasikan kepada masyarakat tentanf segala kebijakan, rencana kerja, capaian kerja kepada masyarakat secara luas. "Humas berperan sebagai backup management, sebagai konseptor, kreator, dan problem solver, komunikator image maker, dan mediator," ujarnya. Rika menjelaskan fungsi humas dalam organisasi yaitu menampung dan mengolah informasi dari masyarakat, menyebarluaskan informasi, merancang strategi untuk mendukung suatu program pemerintah melalui konten yang editorial, menulis dan mendistribusikan siaran pers, merencanakan dan mengadakan acara yang berhubungan dengan publik dan media, dan memberikan pelayanan dan ulasan publik di medsos. Disamping itu, Rika juga menyampaikan Peran Pemprov dalam mengoptimalkan media sosial kehumasan, mengadakan literasi digital ke sekolah, para pengelola media sosial, dan penjabat yang menangani kehumasan. "Peran medsos untuk bagi pemerintah didesain untuk menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga serta menggali aspirasi publik. Sebagai sarana pemerintah untuk lebih dekat dengan publik, sarana dokumentasi online, dan dapat menjangkau publik secara luas," jelasnya. Contohnya, Pada saat pandemi covid-19 dan diberlakukan WFH, medsos menjadi media penyampai informasi terkait update harian status covid dan informasi yang bersifat edukasi melalui video grafis, design grafis, dan lainnya. Medsos juga berfungsi sebagai media untuk menyebarkan informasi terkait isu terkait target target prioritas Provinsi Sumsel seperti pengendalian inflasi, penurunan angka stunting, penurunan kemiskinan ekstem. Ketika menggunakan medsos perlu kehati-hatian, konten yang dipublikasikan, konten yang mempengaruhi branding instansi. "Populasi pengguna internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun dan medsos merupakan media komunikasi paling efektif dan intensif dalam penyampaian informasi, penyampaian informasi up to date, jangkauan tanpa batas, real time. Dapat berkomunikasi tanpa saling tatap muka, dan konten dapat berupa tulisan gambar, video," pungkasnya. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Badan Karantina Indonesia, Dr Sahat Manaor Panggabean. Hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia Ir. Wisnu Hariana, Kepala Karantina Sumsel Drh. Azhar ismail.
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Fatoni : Perlu Rumusan Langkah Strategis Agar KARHUTBUNLA Tidak Berulang
Palembang, sumselprov.go.id- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menghadiri sekaligus membuka FGD Roundtable Discussion Lingkungan Hidup KAWALI Sumsel dengan Tema “Membangun Sinergi antar Stakeholder di Sumatera Selatan untuk Pengendalian Karhutbunla Kedepan” Ballroom Hotel Swarna Dwipa, Jum'at (8/12/2023). Dalam sambutannya Fatoni mengapresiasi KAWALI (Kawal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) melaksanakan kegiatan ini yang merupakan kegiatan positif dan kreatif untuk memikirkan masa depan daerah, bangsa dan negara. Fatoni mengatakan KARHUTLA terjadi setiap tahun, dan yang besar empat tahunan biasanya menjelang Pemilu dan selalu berulang. Kejadian ini membuat Pemerintah Provinsi Sumsel terus mengantisipasi dengan merumuskan langkah strategis, langkah yang terukur apa yang bisa kita lakukan agar kejadian ini tidak terulang. “Maka FGD hari ini mendiskusikan, merumuskan langkah strategis itu agar kebakaran hutan tidak terjadi lagi, kalaupun terjadi bisa cepat diatasi sehingga dampak buruk tidak meluas” Jelas Fatoni. Ketua KAWALI SUMSEL Candra Anugerah mengatakan hari duduk bersama membicarakan kejadian tiga bulan yang lalu tentang kebakaran hutan dan lahan. Dirinya berharap hari ini ada datu formasi khusus yang dirumuskan bersama agar kebakaran hutan dan lahan tidak menjadi momok berat bagi pemerintah provinsi “Kita tahu 3 bulan terakhir kita di kepung banyak asap dan kita ketahui juga bagimana kerasnya upaya dari Pemprov, Polda Sumsel dan seluruh unit lainnya agar cepat menanggulangi kebakaran tersebut, Saya berharap semua pihak mau bergotong royong bantu terus bersama sama apa yang akan kita peroleh kedepan.” ucap Candra. Turut hadir Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs H Edward Chandra, MH, Dirut Bank Sumsel Babel H. Syamsuddin, Forkopimda/mewakili , Para Kepala OPD Prov Sumsel.
Sumsel
Fatoni Lepas Ekspor Komoditas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Senilai Ratusan Miliar Rupiah
Palembang, sumselprov.go.id- Dalam sambutannya Pj. Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas pelepasan ekspor senilai Rp. 153,3 Miliar dari komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan yang dikirim ke berbagai negara tujuan. "Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh petani, pelaku perkebunan, nelayan dan pelaku usaha yang telah bekerja keras untuk melakukan ekspor hari ini, dan ini bukti hasil dari wujud sinergitas yang kita lakukan", ucapnya dalam sambutan di Pelabuhan Boom Baru Palembang, Jum'at (8/12/2023). Selanjutnya Fatoni menyampaikan bahwa pemerintah tentunya akan terus mendukung dan mendorong agar kegiatan ekspor dapat ditingkatkan dan dilakukan secara berkesinambungan. Terkait dengan kegiatan ekspor yang dilakukan, Fatoni juga berharap semoga kegiatan tersebut memberikan dampak dalam tumbuh kembang dan perbaikan ekonomi di Sumatera Selatan. Selain itu, Fatoni juga mendorong agar masyarakat Sumsel dapat menggunakan dan mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh negara Indonesia Dikesempatan yang sama Kepala Badan Karantina Indonesia, Dr. Sahat Manaor Panggabean menyampaikan bahwa dirinya dan instansi bertugas untuk mempercepat semua komoditi layak ekspor untuk segera dikirim ke Negara tujuan serta membuka peluang ekspor lainnya sebanyak mungkin. "Konsentrasi kita harus melakukan budi daya kodok, karena laporannya ekspor paha kodok yang kita lakukan hari ini merupakan hasil tangkapan liar oleh masyarakat dan ini tentunya akan habis, maka kita perlu untuk membudidayakannya", ucapnya. Ia juga menambahkan yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan ekspor ialah syarat dari komoditas ekspor yang diberikan oleh negara tujuan, jadi perlu dilakukan pendampingan terhadap masyarakat untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut, "Dan ini merupakan tugas kami dan perlu bantuan serta koordinasi dari Kepala Daerah masing - masing dalam melakukan pendampingannya", ujarnya. Turut hadir Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, drh. Wisnu Wasisa, MP, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Dr. A.M. Adnan, MP, dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel.
Sumsel
Pemprov Sumsel Terima Dua Kategori Penghargaan Anugerah Meritokrasi KASN 2023
Yogyakarta, sumselprov.go.id- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerima Penghargaan Anugerah Meritokrasi KASN 2023 dengan dua kategori penghargaan yaitu Kategori Baik Nilai Sistem Merit dan Kategori Baik Indeks Kualitas Pengisian JPT. Penghargaan diterima oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni diwakili Kepala BKD Sumsel, Ismail Fahmi, S.IP, M.Si dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof. Agus Pramusinto. Anugerah Meritokrasi ini diselenggarakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Kraton Grand Ballroom Yogyakarta Marriott Hotel Lt. 2 dan disiarkan secara langsung melalui Youtube resmi KASN, Kamis, (7/12/2023). Penghargaan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah menetapkan sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan sebagai sebuah Arah Kebijakan dan Strategi Nasional. Salah satu indikatornya adalah Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori "Baik” dan “Sangat Baik”. Sebelumnya, KASN juga telah melaksanakan serangkaian kegiatan pembinaan dan penilaian. Adapun kegiatan tersebut terdiri dari penetapan hasil penilaian Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN, penetapan kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, dan penetapan tingkat kepatuhan Penerapan Norma Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN di instansi pemerintah.
Sumsel
Tingkatkan Upaya Pencegahan Korupsi, Pemprov Sumsel Gelar Rakor Evaluasi MCP
Palembang, sumselprov.go.id- Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni memimpin Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2023 bertempat di Ruang Rapat Ruang Rapat Bina Praja, Kamis, (7/12/2023) Hadir Sekda Sumsel Ir. S.A.Supriono, Kasatgas KPK Wilayah 2, Andy Purwana, PIC KPK Wilayah Sumsel, Alfi Rachman Waluyo, dan Para Kepala di Lingkungan Pemprov Sumsel. Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni mengapresiasi dan menyambut baik terlaksananya kegiatan ini sebagak upaya untuk melakukan evaluasi dan penilaian secara objektif terhadap MCP di Pemprov Sumsel. "Sebagai pembina, peringkat Sumsel dalam capaian MCP diharapkan mendapatkan peringkat yang lebih baik dari daerah lainnya. Kita diberitahu apa kelemahan, kekurangan dan masalah yang kita hadapai untuk kita perbaiki dan selesaikan dalam beberapa indikator capaian MCP," ujarnya. Fatoni mengajak semua OPD yang ada berpartisipasi menyusun rencana aksi yang jelas, terukur, dan ada timeline untuk mencapai indikator MCP yang sesuai. "Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sukses itu kalau kita bisa menghadapi tantangan. Perlu dibuat rencana aksi dengan timeline yang jelas serta dilengkapi data dan evidence yang lain termasuk dokumen-dokumen yang dikerjakan bersama-sama," katanya. Fatoni mengarahkan para jajaran Pemprov Sumsel proaktif berkoordinasi dan bekerjasama dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi dilapangan dalam pelaksanaan rencana aksi dari jenjang Kepala Dinas hingga ke Pj Gubernur Sumsel jika dibutuhkan. "Kita harus merasa kritis sehingga kita bisa bekerja keras. Maka diperlukan langkah-langkah konkrit. Menyiapkan rencana aksi harus jelas, terukur dan timeline yang jelas. Dan arahkan apa yang harua dilakukan," katanya. Kasatgas KPK Wilayah 2, Andy Purwana, mengatakan kegiatan ini dilakukan dalam rangka agenda monitoring program pencegahan korupsi yaitu Monitoring Center for Prevention (MCP). MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Dalam kesempatan itu, Ia didampingi PIC KPK Wilayah Sumsel, Alfi Rachman Waluyo, melaporkan rapor MCP Provinsi Sumsel dan peringkat, status, dan berbagai indikator MCP yang dicapai di Sumsel, Pulau Sumatera, dan Seluruh Indonesia. Alfi mengatakan MCP diimplementasikan dengan pembangunan sistem dalam rangka pemberantasan korupsi. "Fokus pencegahan korupsi Tahun 2023,yaitu mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, mendorong penyelamatan keuangan dan aset daerah, dan mendorong upaya pencegahab korupsi lainnya," ujarnya. Sedangkan area fokus area MCP meliputi perencanaan penganggaran, penyediaan barang dan jasa, perizinan, managemen ASN, optimalisask pajak daerah, manajemen PAD, dan tata kelola desa. "Dari semua indikator yang kurang diharapkan akan segera dilakukan perbaikan sehingga mencapai hasil yang baik dengan membentuk rencana aksi bersama dalam waktu sebulan kedepan," katanya.
Sumsel
Sekda Sumsel Buka Pertemuan Monev Program Prioritas Bidang Kesehatan dan Penganugerahan Top 9 KIPP Bidang Kesehatan
Palembang, sumselprov.go.id- Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel SA Supriono saat membuka Pertemuan Monev Program Prioritas Bidang Kesehatan dan Penganugerahan Top 9 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Bidang Kesehatan mengatakan saat ini isu strategis yang menjadi prioritas adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi dan KB, fokus turunkan AKI dan AKB. Kemudian percepatan perbaikan gizi, fokus turunkan prevelansi Stunting. "Selain itu penurunan penyakit menular dan tidak menular, fikua penurunan angka TB Paru, HIV, AIDS, deteksi PTM hypertensi, Stroke, DM, GERMAS dan perkuat ketahanan sistem kesehatan, farmasi alkes dan obat-obatan" ujar Supriono di Hotel Novotel Palembang, Kamis (7/12/2023). Ditambahkan Sekda, Pertemuan ini hendaknya menghasilkan persamaan persepsi, tentukan target, bisnis proses, time line dan lokusnya serta teknis di lapangan dan permasalahannya. Hingga dapat memberikan manfaat yang besar, hingga mendapatkan data capaian indikator program prioritas. Terkait inovasi, Dinas Kesehatan memiliki Rumah Inovasi Kesehatan (Rumah Intan) sebagai wadah menyampaikan inovasi pelayanan publik bidang kesehatan yang ditahun 2023 ini telah melahirkan berbagai inovasi. Untuk tingkat Provinsi dari puluhan inovasi, dengan melalui beberapa tahapan dan dinilai oleh Tim Panelis, telah tersaring sebanyak 9 Inovasi. "Selamat kepada pemenang Top 9 Inivasi bidang kesehatan. Diharapkan tidak berhenti di tingkat Provinsi Sumatera Selatan saja, namun juga sampai ke tingkat nasional" ujar Supriono. Ke 9 Top Inovasi tersebuut dengan judul Inovasi Beras Malaria (Muara Enim ), TB Paru "Jaka Teman Ginting (Muara Enim) , E-Surat ( OKI), Pekan Cinta Vantastis (Kota Palembang), Graha Queen ( Kota Palembang) , Seminung (OKUS) , Petik Semangko (Kota Palembang) , Siap Jakor (Musi Rawas) dan Tiktokinaja (Kota Palembang) Turut hadir Para Kepala OPD Prov Sumsel.
Sumsel
Kesejahteraan, Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Stunting Upaya Tingkatkan Kualitas SDM
Palembang, sumselprov.go.id- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ir. S.A Supriono mengatakan, pentingnya peningkatan kualitas SDM saat ini dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dari segi Kesehatan, Kesejahteraan dan Lapangan Pekerjaan untuk memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki. Hal tersebut disampaikan pada saat Menerima Ketua Tim Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si dan Anggota Komisi IX DPR RI dalam rangka Kunker Reses Masa Persidangan II Tahun 2023-2024, bertempat di Auditorium Graha Bina Praja Prov. Sumsel, Selasa (6/12/2023). "Salah satu cara dengan menjaga indikator-indikator penting, mulai dari jumlah kematian ibu, kematian bayi dan prevalensi stunting di Prov. Sumsel untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk bonus demografi yang dimiliki" ujarnya. Ia mengatakan, Pemprov. Sumsel telah melakukan upaya dengan melauching Universal Health Coverage (UHC) dengan Program Sumsel Berkat “BEROBAT PAKAI KTP” yang bertujuan untuk membantu masyarakat Sumsel yang belum memiliki Jaminan Kesehatan, dan telah mencakup kepesertaan JKN sebesar 95,90% di Sumsel. "Untuk bonus demografi, kita membutuhkan lapangan pekerjaan yang luas, lokasi dan sinergitas, yang menjadi permasalahannya adalah menuju pasar kerja yang formal dan bersertifikat, karena itu kami minta BLK dapat dikelola dan mendapatkan perbaikan olah pemerintah pusat, sehingga pada tahun 2045 dalam menyambut bonus demografi dapat ditanggulangin sebaik mungkin,"tutupnya. Ketua Tim sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi secara langsung dan akurat dari pemerintah Provinsi Sumsel sehingga dapat mengetahui proses yang berjalan dan kendala yang dialami sehingga kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat ditingkatkan. Pada kesempatan ini diberikan bantuan JKK,JHT, JP dan beasiswa 1 orang anak kepada Miyadi dari RS. Islam Siti Khodijah sebesar Rp. 146.593.000,- Evan Narapalaya dari Rajawali Patriot Sejati Office sebesar Rp. 141.612.350,- dan M. Hatta dari Golden Oilindo Nusantara sebesar Rp. 371.286.030,- Turut hadir Para Kepala OPD Prov. Sumsel.
Sumsel
Sekda Buka FGD Implementasi dan Isu Strategis Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah
Palembang, sumselprob.go.id- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ir. S.A Supriono utarakan Rumah Sakit harus mampu memberi pelayanan terbaik, harus bermutu serta perlu penempatan orang tepat. Rumah Sakit fungsinya menjalankan pelayanan pokok sebagai tugas pelayanan yang baik. Layanan anggaran dan punya manajemen dengan tidak profit oriented dan harus berkembang sesuai tuntutan jaman. Hal tersebut diutarakan pada saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Implementasi dan Isu Strategis Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah bertempat di Hotel The Zuri Palembang, Rabu (6/12/2023) "Jangan membiasakan yang biasa pasti tidak maju-maju dan silahkan berinovasi dan berharap FGD iAni dan punya manajemen dengan cara penghitungan masing-masing dan jangan fokus dalam sisi kalkulasi biaya" ujar Sekda Lanjut Sekda, sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan memiliki Visi untuk Menjadi Rumah Sakit Umum Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Pendidikan yang mampu Mewujudkan Pelayanan yang Bermutu, Profesional, Efisien, dengan Standar Pelayanan Kelas Dunia. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan mencoba menyikapi atas pelaksanaan RSUD sebagai Objek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 dan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai dasar sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 336/KPTS/DINKES/2018 di kaitkan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. "Oleh karena itu RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan memfasilitasi untuk diskusi dengan tujuan agar masing-masing RSUD se - Sumatera Selatan satu persepsi karena telah mendapatkan arahan dari para narasumber baik itu dari Dirjen Kemendagri maupun dar Kemenkes RI" tutup Sekda Turut hadir para Kepala OPD Prov. Sumsel Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel.
Sumsel
Pemprov Sumsel Gelar Sosialisasi Hasil IKP 2023 di Provinsi Sumatera Selatan
Palembang, sumselprov.go.id- Pemprov Sumsel diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc saat membuka Sosialisasi Hasil IKP 2023 di The Zuri Hotel Palembang, Rabu (6/12/2023). Basyaruddin Akhmad, menyampaikan bahwa hasil survey Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Sumsel Tahun 2023 harus menjadi acuan bagi Dewan Pers, Pelaku Media serta Pemerintah dalam memperbaiki agar peringkat IKP Sumsel dapat meningkat ditahun - tahun selanjutnya. Ia juga berharap kepada semua awak media untuk dapat bekerja lebih baik lagi kedepannya serta terus mendukung pemerintah dalam menyampaikan informasi - informasi penting kepada masyarakat Sumatera Selatan. Hasil survey IKP Sumsel Tahun 2023 sebesar 70,83% lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 81,40%. Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Pers, Asmono Wikan dalam sambutannya. "Kami berharap hasil ini juga menjadi bahan evaluasi kepada pemerintah daerah untuk bersama dalam memperbaiki kemerdekaan pers di Sumsel", ungkapnya. Selain itu ia juga menjelaskan tujuan dari survey IKP untuk mengetahui dan memonitor kondisi kemerdekaan pers di Indonesia, sehingga dapat diidentifikasi faktor - faktor yang menghambat kemerdekaan pers sebagai bahan evaluasi dan upaya perbaikan kedepan. Sementara itu, Kadis Kominfo Provinsi Sumsel, Rika Efianti, SE, MM selaku narasumber menjelaskan terkait dengan hasil survey IKP Tahun 2023, bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak ada intervensi bagi media apapun untuk meliput setiap kegiatan Pemprov Sumsel karena bersifat terbuka, tidak memilih antara media online, media cetak ataupun media elektronik. Semua media diberikan kesempatan yang sama. "Selain itu dalam mendukung kemerdekaan pers di Sumsel, Pemprov Sumsel juga telah memberikan dukungan penuh dalam pembentukan dan pendirian organisasi wartawan di Sumsel, disediakannya fasilitas media center dan jaringan internet bagi semua wartawan yang membutuhkan, tidak pernah ada keberatan/sanggahan dari Pemprov Sumsel terhadap pemberitaan yang diterbitkan oleh media apapun", ungkap Rika. Turut hadir Karo Humas dan Protokol, Tony Kurniawan, S.S, M.M dan Para Pelaku Media di Sumsel.