Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Sekda Sumsel Dorong OPD dan Stakeholder Gerak Nyata Cegah Inflasi
Palembang, sumselprov.go.id- Inflasi merupakan prioritas kerja pemerintah yang harus segera dicarikan solusinya agar angka inflasi dapat diturunkan di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan agar dapat terkendali. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, Sekda Provinsi Sumatera Selatan, SA Supriono melakukan rapat bersama Pemerintah Kota Palembang dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Rabu (20/12/2023). Dalam rapat tersebut Sekda mengatakan ada dua kota yang disurvey secara rutin yaitu kota Palembang dan Lubuk Linggau yang dilakukan oleh BPS. Kita harus melakukan intervensi terhadap upaya penurunan inflasi di Provinsi Sumsel. Kita langsung saja pada upaya preventif dalam waktu dekat secara konkrit. Untuk itu perlu persamaan persepsi dan langka antara provinsi dan kota Palembang. Ia juga menyampaikan bahwa ada 3 (tiga) penyebab yang tidak mungkin kita dapat intervensi, pertama tentang naiknya harga komoditas udang yang dialami oleh Kab . Banyuasin dikarenakan permintaan lebih besar. Kedua daging sapi itu karena rata - rata suplai nya berasal dari Palembang. Ketiga tidak adanya keseimbangan antara operator penerbangan dengan demain yang meningkat diakhir tahun, sehingga menyebabkan harga tiket pesawat menjadi lebih mahal. Dalam rangka pencegahan inflasi jangka panjang, sekda menyampaikan bahwa diperlukan penataan kembali terhadap daerah - daerah penghasil komoditas agar daerah tersebut dapat membantu pemerintah menstabilkan harga. Dalam rapat juga disampaikan bahwa Kamis, (21/12) akan dilaksanakan Sidak Pasar dan Operasi Pasar berupa Beras , gula, terigu, minyak goreng. Selain itu bawang merah dan bawang putih dibagikan gratis kepada masyarakat di Pasar Lemabang dan Pasar KM. 5. Selain itu, Sekda Supriono juga menegaskan kepada Sekda Kota Palembang, Ir. H. Gunawan, M.T.P untuk membantu Provinsi Sumsel dalam menyiapkan segala sesuatu hal yang diperlukan dalam penyelenggaraan Sidak Pasar dan Operasi Pasar tersebut, termasuk juga mekanisme pembagian dan pengamanannya. Turut hadir Inspektur Prov. Sumsel, Zulkarnain dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel.
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel: Program CSR Perlu Dilakukan Secara Terencana Terpadu dan Terkoordinasi
Palembang, sumselprov.go.id- Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni menghadiri Pelantikan Forum CSR Periode 2023 - 2028 dan Penghargaan Padmamitra Award 2023 bertempat di Griya Agung, Selasa, (19/12/2023). Pelantikan dilakukan oleh Wakil Ketua Umum CSR Indonesia, Muhammad Satria. Kegiatan ini dihadiri Anggota DPD RI, Arniza Nilawati, Kepala Operasional BSB, Arief Yulianto, Para Pimpinan Perguruan Tinggi, dan Para Kepala OPD Sumsel. Fatoni mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan Padmamitra dan atas pelantikan pengurus forum CSR Sumsel. "Selamat bekerja dan berkontribusk nyata,dan bagi penerima penghargaan terus berprestasi mengukir karya," ujarnya. Ia mengatakan Tanggung jawab sosial merupakan komitmen badan usaha. Didalam lingkungannya badan usaha berkomitmen memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarganya sedangkan diluar lingkungan badan usaha berkomitmen meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang ada di lingkungannya. "Forum CSR merupakan mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.Permasalahan sosial menjadi tantangan untuk diselesaikan secara bersama dari semua pihak," katanya. Dalam pelaksanaan tugasnya forum CSR perlu berkolaborasi dengan forum lainnya di bidang pemerintahan, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan seluruh stakeholder. Fatoni berharap capaian penerima CSR dapat diperluas bukan hanya difokuskan pada daerah tertentu. "Program CSR perlu dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan agar hasilnya bisa efektif efisien dan tepat sasaran," katanya. Forum CSR dan forum lainnya adalah mitra pemerintah yang meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan, dna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan CSR perlu dilaksanakan dengan terbuka. "Niat mulia ini jika kerjakan secara mulia dan sungguh-sungguh tentu akan berhasil," pungkasnya. Wakil Ketua CSR Indonesia, Muhammad Satria, mengatakan sesuai konsep yang ada forum CSR bertujuan untuk turut berkontribusi dalam membangun kesejahteraan sosial, dan membangun lingkungan masyarakat yang sehat dan sejahtera. CSR adalah sebuah kebijakan dan tindakan investasi. "Saya mengajak PIC CSR memperkuat sinergi penyelenggaraan CSR antara perusahaan pemerintah dan masyarakat melalui simpul nya forum CSR," ujarnya. Hal ini karena di lapangan, Program CSR masih dilaksankan secara tidak merata dan tidak tepat sasaran. Hal ini karena kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Kami mengajak bergabung dalam forum CSR, jelasnya. Ketua Forum CSR Sumsel, Hadi Proyogo, M.Kom, mengungkapkan kegiatan ini adalah langkah awal forum CSR Sumsel untuk melaksanakan kegiatan Forum CSR. Forum CSR adalah mediator bagi perusahaan dan rakyat yang membetuhkan agar penyaluran CSR tersampaikan dengan baik. Selain pelantikan, Forum CSR juga menyelenggarakan Penghargaan Padmamitra Award 2023 dalam rangka menghargai dan menghormati perusahaan-perusahaan, individu dan pejabat yang peduli terhadap bantuan kepada masyarakat. "Ini adalah bentuk dukungan Forum CSR mendukung pembangunan yang berkelanjutan," tegasnya Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan bantuan kepada bibit pohon ke Desa Sembaga, Alat Produksi UMKM, bantuan ke Bidan, dan Ketua Kampung KB, dan Paspor Magang Ke Jepang. Serta pemberian penghargaan Padmamitra.
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Fatoni Apresiasi Renovasi Gedung Terminal Penumpang Pelabuhan Boom Baru Palembang
Palembang, sumselprov.go.id- Ucapan selamat dan apresiasi diberikan Pj. Gubernur Sumatera Selatan, A. Fatoni kepada jajaran pejabat dan karyawan Pelindo Regional 2 Palembang atas telah diresmikannya Renovasi Gedung Terminal Penumpang Pelabuhan Boom Baru Palembang, Selasa (19/12/2023). "Kami mengucapkan selamat atas peresmian gedung ini. Setelah 50 tahun lebih tidak diperbaiki. Perbaikan ini cukup baik untuk memperbaiki pelayanan dan kenyamanan penumpang. Ini penting agar masyarakat sumsel gemar dalam menggunakan angkutan air", ucap Fatoni dalam sambutannya. Ditambahkannya dengan adanya perbaikan tersebut, semoga bisa memobilisasi masyarakat Sumsel untuk melakukan perjalanan laut dengan nyaman dan aman. "Ini juga akan mendukung kemajuan Sumsel. Apalagi kedepan akan dijadikan gedung ini sebagai destinasi wisata di Kota Palembang", tuturnya. Terkait dengan natal dan tahun baru, A. Fatoni berharap agar semua perbaikan pelayanan terus ditingkatkan agar masyarakat nyaman dan aman dalam melakukan perjalanan. Ia juga mengatakan bahwa lerbaikan pelayanan didalam perjalanan dapat memberikan dampak pada perbaikan ekonomi disekitar terminal. Sementara itu, GM. Pelindo, Nunu Husnul Khitam menyampaikan bahwa renovasi yang dilakukan saat ini merupakan renovasi tahap ke satu, yang nantinya akan terus dilakukan perbaikan. "Kami juga sangat mendukung semua jalur transportasi masyarakat, khususnya laut dan sungai. Saat ini kami juga berkomitmen akan melakukan perbaikan pada terminal penumpang ini. Tapi kami juga akan melakukan juga perbaikan - perbaikan dalam bidang bisnis dan kerjasamanya", ungkapnya. Ia juga berharap kedepan semoga Terminal Penumpang Pelabuhan Boom Baru dapat menjadi destinasi wisata dan kebanggaan bagi masyarakat sumsel. Turut hadir Regional Head 2 PT. Pelindo, Drajat Sulistyo, dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Sekda Sumsel Pimpin Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke- 75
Palembang, sumselprov.go.id- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ir. S.A Supriono utarakan bahwa Hari Bela Negara ini merupakan momentum bagi kita untuk Bersatu dan berkontribusi positif demi Indonesia maju yang kita cita-citakan. Menurutnya, tantangan kedepan semakin tidak terduga. Kita bukan hanya menghadapi ancaman fisik, tetapi juga ancaman yang tak kasat mata. Pandemi, konflik global, revolusi teknologi, hingga krisis iklim telah membawa dampak dan risiko ketahanan negara. Hal tersebut diutarakan pada saat menghadiri dan bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Bela Negara ke-75 Tahun 2023 bertempat di Halaman Kantor Gubernur Sumsel Sumsel, Selasa (19/12/2023) "Kita harus memiliki jiwa Bela Negara sebagai pilar utama yang menjadikan kita tangguh dan cerdas dalam menghadapi situasi yang tidak menentu. Semangat Bela Negara bukan hanya tanggung jawab aparat pertahanan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Ini adalah tugas kita bersama dalam menjaga kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia" ujar Sekda pada saat membacakan Amanat Presiden RI Joko Widodo Lanjut Sekda Bela Negara di Indonesia bukan hanya terkait pada aspek militer tetapi harus lebih luas lagi, merangkul semua lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan, sekecil apapun, yang dilandasi cinta kepada bangsa dan negara, cinta kepada Pancasila dan NKRI adalah wujud konkrit Bela Negara. "Saya mengajak masyarakat Indonesia untuk mengobarkan semangat Bela Negara dan meningkatkan rasa cinta tanah air serta harus mempunyai daya tangkal dan ketangguhan dalam menghadapi situasi yang semakin berkembang pesat dan kompleks di segala bidang. Semangat Hari Bela Negara Ke-75 "Kobarkan Bela Negara untuk Indonesia Maju" tutup Sekda. Turut hadir para Kepala OPD Prov. Sumsel, jajaran Polri, TNI, Resimen Mahasiswa, dan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas). Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel.
Sumsel
Apel Bersama Seluruh OPD, Sekda Supriono Minta Serius Jalankan Program Prioritas
Palembang, sumselprov.go.id- Apel pagi gabungan seluruh perangkat daerah di Provinsi Sumatera Selatan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ir. SA Supriono yang diikuti oleh ASN dan PPPK yang bekerja dibawah lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Senin (18/12/2023). Dalam amanatnya selaku pembina upacara, Sekda Supriono menyampaikan beberapa hal. Diantaranya akan berakhirnya tahun anggaran 2023. Ia berharap agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumsel dapat melaksanakan tugas akhirnya, terkait dengan capaian target sasaran dalam RPJMD yang telah ditetapkan didalam DIPA, yang akan dilengkapi dengan laporan keuangannya yang harus diselesaikan tepat waktu. "Saya harap ini dapat diselesaikan segera, karena laporan seluruh OPD akan dikompilasi menjadi satu dalam laporan keuangan Provinsi Sumsel, maka diharapkan bapak/ibu sekalian harus menyadari hal tersebut agar dapat menyelesaikan pekerjaan secepatnya", ucap Sekda. Dilanjutkannya Program Prioritas seperti Stunting, Kemiskinan Ekstrim dan Inflasi. untuk selalu cermat dalam menganalisa semua kejadian yang berkaitan dengan permasalahan tersebut agar permasalahan yang dihadapi dapat segera diselesaikan. Ia juga mengatakan ditahun 2024, pemerintah akan berhadapan dengan tiga pemilu yaitu legislatif, presiden dan kepala daerah. Ia meminta seluruh ASN dan PPPK di Provinsi Sumsel untuk bisa menempatkan diri pada posisi yang sesuai dengan postur yang telah dituangkan didalam regulasi. "Jika kita diatur untuk netral, maka kita harus bersikap netral meskipun kita juga tetap menjalankan tugas sebagai warga negara Indonesia untuk memilih", tutur sekda memberikan arahan. Terkait dengan kedisiplinan ASN dan PPPK dalam bekerja, Sekda Supriono menyampaikan bahwa ditahun anggaran 2024 akan diterapkan absensi secara elektronik dengan menggunakan handphone dan dilakukan absensi dengan lokasi masing - masing. "Tidak ada yang tidak absen termasuk yang sedang berdinas. Kinerja akan dinilai secara otomatis, bapak/ibu tidak perlu membuat laporan kinerja tahunan seperti terdahulu. Semuanya akan terentri dengan otomatis. Kami berharap tahun depan tidak ada lagi yang tidak melaksanakan tugas", ungkap Sekda tegas. Berkaitan dengan hal tersebut, Sekda Supriono meminta agar seluruh ASN dan PPPK dapat beradaptasi dengan perubahan regulasi dan perkembangan jaman. "Berubahlah dengan suasana yang baru karena kita didorong untuk bisa mengikuti perubahan jaman yang begitu cepat. Maka kita harus mengupdate diri kita untuk bisa bersaing dengan negara lain. Untuk itu kami minta semua ini dapat dicamkan baik - baik dan bekerjalah dengan sebaik - baiknya", tutupnya mengakhiri amanat. Turut hadir Para Kepala OPD Prov. Sumsel, ASN dan PPPK dilingkungan Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Fatoni Serahkan 15 Unit Mobil Kebersihan ke Kota Palembang
Palembang, sumselprov.go.id- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menyerahkan 15 Unit Mobil kebersihan kepada Pemerintah Kota Palembang bertempat di Griya Agung Palembang, Jumat (15/12/2023). Penyerahan 15 unit mobil kebersihan ini di serahkan langsung oleh Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni kepada Pj Walikota Palembang Ratu Dewa. "Hari ini kita serahkan bantuan keuangan atau bantuan gububernur dari Pemerintah Provinsi Sumsel kepada Pemerintah Kota Palembang sebanyak 15 unit mobil kebersihan diantaranya 10 unit dump truk dan 5 unit armroll truk,"katanya. Fatoni berharap mobil yang di serahkan ini kegunaannya untuk pengangkutan sampah. Selain itu bantuan mobil ini bisa membantu mengatasi sampah -sampah di Sumsel terutama di Palembang apalagi kota yang paling padat dan serta aktivitas yang padat. "Sampah ini emnjadi Pekerjaan Rumah (PR) kita bersama dan ini memang masalah di semua kota besar, oleh karena itu kita perlu serius menanganinya. Mudah-mudahan bantuan ini bisa memaksimalkan kota Palembang untuk bisa mengatasi permasalahan sampah,"ujarnya. Fatoni menyebutkankan jadi sampah bukan hanya di atasi tetapi sampah juga bisa dimanfaatkan, di olah menjadi yang bermanfaat. Fatoni menjelaskan bantuan keuangan atau bantuan gubernur itu ditujukan untuk membantu Kabupaten/Kota dan Desa dalam menjalankan tugas dan kewajibanya. "Maka provinsi mendukung setiap upaya yang dilakukan Kabupaten/kota dalam melaksanakan program-programnya termasuk program prioritas maka pemerintah provinsi memberikan bantuan keuangan," tutupnya.
Sumsel
HUT DWP, Fatoni Apresiasi Peran DWP Mendukung Tugas Suami
Palembang, sumselprov.go.id- Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumsel menyelenggarakan puncak peringatan HUT DWP ke- 24 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dengan Tema “Peran Strategis dalam Pembangunan Berkelanjutan”. Kegiatan ini dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni didampingi Pj Ketua TP PKK Sumsel sekaligus Penasehat DWP Sumsel, Tyas Fatoni di Gedung Wanita Sriwijaya Jl. Rajawali Palembang, Jumat (15/12/2023). Hadir dalam kesempatan itu, Sekda Sumsel Ir. S. A. Supriono, Ketua DWP Sumsel, Karwana Supriono, Para penasehat DWP dan Ketua DWP kab/kota Se-Sumsel, Ketua DPPPA Sumsel, Henny Yulianti, dan Para Ketua Organisasi Wanita Sumsel. Pj. Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengapresiasi seluruh DWP Kab/Kota dan Sumsel serta organisasi Wanita Forkopimda dan instansi vertikal dalam setiap dedikasinya. Peran DWP penting sebagai pendamping suami yang bekerja Peran DWP sangat strategis dalam mendukung tugas-tugas suami untuk tenang bekerja dan sukses bekerja. "Kalau DWP tidak mendukung suaminya pasti hubungan suami istri yang ada tidaklah terjalin dengan baik sehingga berimbas pada kinerja di Kantor. Mendukung suami berarti mendukung tugas dan peran suami dalam memajukan negara dan mensejahterakan masyarakat," katanya. Fatoni katakan Di sisi lain DWP juga berperan sebagai seorang ibu dari anak-anaknya dan juga merupakan bagian dari masyarakat dan lingkungannya. Keberhasilan dan karakter anak-anak tergantung didikan orang tuanya. "Peran DWP berat harus mendampingi suami, mendidik anak-anak, berinteraksi dengan lingkungannya. Ibu-ibu dan DWP adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Peran ibu penting bagi masa depan dan keberhasilan anak-anaknya. Orang tua mengarahkan dan memberikan wawasan kepada anaknya," katanya. Ketua DWP Sumsel Karwana Supriono, membacakan sambutan Ketua Umum DWP Pusat, Franka Makarim mengajak semua anggota DWP memanfaatkan momentum ini untuk bersyukur atas perjalanan DWP)yang panjang dan tidak luput dari tantangan. Juga untuk merefleksikan semua perjuangan yang telah kita tempuh sebagai bekal melaju ke depan. "Terimakasih saya ucapkan kepada setiap individu yang terus berperan aktif, mendukung, dan mencurahkan dedikasinya untuk keberlangsungan dan capaian DWP. Semoga kita selalu padu dalam kebersamaan dan gotong royong untuk membangun keluarga, lingkungan dan bangsa menuju Indonesia emas," ujarnya. Ia berharap DWP terus menjadi rumah sekaligus menjadi pilar penting dalam menguatkan peranan perempuan Indonesia. Sebagai rumah, DWP terus menjadi ruang yang aman bagi seluruh anggota, untuk saling mendukung satu sama lain, sehingga potensi masing-masing anggota dapat berkembang secara optimal. Sebagai pilar pembangunan, ibu-ibu pengurus dan anggota DWP merupakan kekuatan yang luar biasa besar dalam membangun keluarga, masyarakat dan bangsa. "Bersama-sama kita senantiasa memberikan kontribusi yang bermakna dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan ekonomi sampai sosial budaya," katanya. Dalam kesempatan itu, dilakukan pemberian hadiah bagi para pemenang lomba paduan suara DWP OPD, penghargaan bagi 6 besar e-reporting terbaik DWP Kab/Kota Se -Sumsel, e-reporting 15 besar DWP OPD Sumsel, pemenang kategori GSMP terbaik bagi DWP Kab/Kota se-Sumsel dan GSMP terbaik OPD Pemprov Sumsel. Selain itu, juga dilakukan penyerahan simbolis apresiasi dan bentuk kolaborasi DWP Sumsel dan DWP Bazarnas. Dan pemberian bantuan sosial perwakilan keluarga ASN Pemprov Sumsel dari DWP Sumsel.
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Minta Kepala Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa Serius Tangani Program Prioritas Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id- Program Prioritas yang dimaksud Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni adalah Pengendalian, Inflasi, Pencegahan Stunting, Kemiskinan Ekstrim dan Sukseskan Pemilu/Pilkada Damai 2024, disampaikan Fatoni saat menghadiri Rapat Koordinasi Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Sumatera Selatan 2024(PSCC Palembang, Jum'at (15/12/2023). Di hadapan 3.722 orang undangan yang hadir terdiri dari Camat, Lurah, Kepala Desa dan tamu undangan lainnya Fatoni meminta agar semua pejabat dari tingkat Provinsi hingga desa untuk bisa menjadi orang tua asuh bagi anak - anak stunting yang berada di wilayah masing - masing agar penanganan stunting di Sumsel dapat diselesaikan dengan cepat. "Rapat hari ini dilaksanakan karena peran Camat, Lurah dan Kepala Desa merupakan garda terdepan yang memahami keadaan masyarakat dan permasalahannya. Saya harap pejabat dapat menjadi orang tua asuh untuk menghadapi stunting agar penanganannya terarah dan tepat sasaran", ucap Fatoni. Terkait Kemiskinan Ekstrim, Fatoni meminta pemerintahan pada level desa terus bergerak dan lakukan upaya yang terukur agar ini dapat diselesaikan dengan terukur. Dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024, ia berharap Sumsel terus dapat menjaga label Sumsel zero konflik agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan damai dan sukses. "Saya juga berharap agar ASN, Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk bisa menjaga netralitas agar pelaksanaan pemilu damai dapat kita wujudkan di sumsel", ungkapnya. Sementara itu, Irjen Kemendagri, Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir, M.Si terkait Inflasi ia memberikan beberapa saran dalam menghadapinya, diantaranya mengalokasikan anggaran yang cukup dalam rangka operasi pasar murah, melancarkan pasokan dan gerakan menanam. "Kepala Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa dapat menunjukan kemampuan terbaiknya dalam menjalankan pemerintahan yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat yang dipimpinnya" ujarnya. Turut hadir Plh. Dirjend Bina Pemdes Kemendagri La Ode Muhammad P Balombo, Para Bupati/Walikota, Para Camat, Para Lurah dan Para Kepala Desa Se Sumatera Selatan.
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Fatoni Terima DIPA Petikan dan Buku Alokasi TKD TA 2024 Prov. Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id- Berbeda dari tahun sebelumnya, penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 Sumatera Selatan (Sumsel) diberikan secara digital oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumatera Selatan, Rahmadi Murwanto kepada Pj. Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni di Griya Agung, Kamis (14/12/2023). Penyerahan yang dilaksanakan secara digital memiliki tujuan untuk menyederhanakan proses bisnis pengesahan DIPA yang ditandatangani secara elektronik melalui aplikasi SAKTI, sehungga lebih efisien dan efektif. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumatera Selatan, Rahmadi Murwanto . "Provinsi Sumsel mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp51,24 triliun, meningkat sebesar 10,31% dari tahun 2023. Yang terdiri dari alokasi DIPA satuan kerja kementerian/lembaga sebesar Rp19,58 triliun (meningkat 16,16% dari tahun 2023) dan alokasi TKD lingkup Sumsel sebesar Rp31,66 triliun (meningkat 6,98% dari tahun 2023). Sementara itu Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni meminta kepada Kepala Daerah Terkait dengan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2024 agar pelaksanaan percepatan anggaran harap dikejar sejak awal tahun tujuannya agar dana yang dimiliki dapat segera beredar ditengah masyarakat yang akan berdampak pada perputaran ekonomi di Sumsel. "Ini juga dapat memperbaiki pelayanan publik, yang juga akan menimbulkan kepercayaan yang tinggi, dan akan berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat", ucap Fatoni. Ia juga berpesan Kepada para Bupati dan Walikota, agar memastikan keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 melalui Pengelolaan Dana TKD dan APBD 2024 untuk perbaikan layanan publik. "Juga mendorong sinergitas pelaksanaan Dana Desa dalam rangka pencapaian prioritas nasional untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem, menurunkan prevalensi stunting, dan mengendalikan inflasi" kata Fatoni. Turut hadir Ketua DPRD Prov. Sumsel, RA. Anita Noeringhati, Sekda Prov. Sumsel, SA. Supriono, Para Bupati/Walikota Se - Sumsel, dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel.