Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Harganas XXXI, Kepala BKKBN RI Kukuhkan Pj Gubernur dan Pj Ketua TP-PKK Sumsel Sebagai Duta Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting dan Duta Ayah/Bunda Genre
Lubuk Linggau. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi bersama Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak PKK Prov Sumsel Melza Setiadi menghadiri Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke XXXI Tingkat Provinsi Sumsel Tahun 2024 bertempat di Taman Olahraga Megang (TOM) Kota Lubuk Linggau, (18/7/2024). Selaku Ketua Pelaksana Penyelenggara Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XXXI Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, Edward Chandra mengatakan tujuan terselenggaranya kegiatan ini untuk Mensinergikan Gerakan dan Langkah Keluarga Indonesia Mencegah Stunting. “Tujuan khususnya yaitu untuk meningkatkan peran stakeholder, toko masyarakat dan keluarga dalam pembangunan keluarga, meningkatkan kinerja pengelola dan petugas Bangga Kencana dalam meningkatkan program Bangga Kencana, meningkatkan kepedulian Keluarga Indonesia dalam pencegahan Stunting” Jelas Edward. Puncak Peringatan Hari KeluargaNasional XXXI Tingkat Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini dilaksanakan dengan tema “Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas” Dalam sambutannya Elen Setiadi mengatakan pada tahun 2045 nanti, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi karena jumlah penduduk usia produktif mencapai 70% sedangkan sisanya sebesar 30% merupakan pendudukan yang tidak produktif. “Untuk membentuk generasi yang berkualitas tentunya peran keluarga menjadi yang pertama dan utama, maka keluarga berperan penting dalam membentuk generasi yang berkualitas” tegas Elen. Sementara itu Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasiona Republik Indonesia (BKKBN RI) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G. (K) yang hadir secara langsung menilai partisipsi aktif dan komitmen yang baik Pj Gubernur Provinsi Sumsel dan Pj Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumsel, dalam mendukung program Banggakencana dan percepatan penurunan stunting. Sebagai wujud apresiasinya, Kepala BKKBN RI mengukuhkan Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi dan Pj Ketua TP-PKK Provinsi Sumsel Melza Elen sebagai Duta Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting serta Duta Ayah dan Bunda Genre. “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saya atas nama Kepala BKKBN RI dengan ini mengukuhkan saudara dan saudari Penjabat Gubernur Provinsi Sumsel dan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumsel, sebagai duta Bapak dan Bunda Asuh anak stunting, karena partisipasi aktif saudara dan saudari dalam mensukseskan program bangga kencana percepatan penurunan stunting, semoga Tuhan yang maha esa memberkati upaya kita dalam percepatan penurunan stunting,” Ucap Kepala BKKBN RI Turut hadir Forkopimda Provinsi Sumsel, Bupati/Wali Kota Se-Sumsel beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kab/Kota se-Sumsel, Forkopimda Lubuk Linggau, Kepala BKKBN se-Sumsel, Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Sumsel, Para Kepala OPD Kota Lubuk Linggau dan Ketua ICMI Kota Lubuk Linggau, Plh Ketua Darma Wanita Persatuan Provinsi Sumsel Hj. Desy Kasnayati Edward Chandra.
Sumsel
Terima Audiensi Deputi LAN RI, Plh Sekda Edward Chandra Pastikan Kesiapan Sanpras Kegiatan PKN Tk.II di BPSDMD Sumsel
Palembang. Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Edward Chandra menerima audiensi Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Dr. Basseng, M. Ed beserta rombongan bertempat di ruang kerjanya, Rabu (17/7/2024). Dalam audiensi tersebut Dr. Basseng membahas terkait evaluasi Persiapan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumsel. "Sarana dan prasarana sebelum hari pelaksanaan akan kami siapkan secara matang. Termasuk peningkatan jaringan internet wifi juga sudah kita siapkan demi mewujudkan SDM yang lebih baik," kata Edward. Tidak hanya kesiapan sarana dan prasarana, Edward juga mengatakan manajemen di BPSDMD Sumsel juga akan diperbaiki. Sementara itu, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Dr. Basseng, M. Ed berharap kesiapan di Sumsel segera dirampungkan termasuk anggaran di setiap OPD dan Kabupaten/Kota. "Saya harap semua kesiapan di follow up termasuk juga anggaran, baik yang ada di Pemprov maupun Kabupaten dan Kota," kotanya.
Sumsel
Plh Sekda Sumsel Harap PERSI Dapat Menghimpun RS di Sumsel Tingkatkan Mutu dan Profesionalitas Pelayanan
Palembang. Pelaksana Harian (Plh) Sekda Provinsi Sumsel, Edward Chandra membuka Seminar dan workshop Perumahsakitan serta pameran atlet kesehatan diselenggarakan oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSi) Wilayah Sumatera Selatan di Novotel Palembang, Rabu, (17/7/2024). Edward katakan dalam menghadapi perkembangan perumahsakitan di era globalisasi dan tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan yang semakin tinggi, rumah sakit di tuntut harus bermutu, mampu berkompetisi dan mampu mewujudkan efisiensi serta dapat menjalankan fungsi sosial berlandaskan norma, moral, dan etika. "Masih terdapat rumah sakit yang belum mampu memberikan pelayanan optimal yang dibutuhkan masyarakat akibat belum meratanya tenaga kesehatan, sarana prasarana, dan alat kesehatan sehingga menyebabkan kesenjangan kompetensi dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan terutama di daerah terpencil, "ujarnya Sebagai salah satu sarana atau tempat yang dijadikan sebagai pelayanan kesehatan masyarakat, Rumah sakit dituntut untuk melayani pasien dengan baik dan benar sehingga menghasilkan mutu pelayanan yang tinggi, minimal pelayanan tersebut sesuai standar yang ditetapkan oleh peraturan Kementrian Republik Indonesia. Kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dapat diamati melalui kinerja professional dari personil rumah sakit, efisiensi, efektivitas dan kepuasan pasien. "Di era globalisasi ini perkembangan ilmu dan teknologi sangatlah pesat termasuk ilmu dan teknologi kedokteran. Keadaan tersebut berdampak pada pelayanan kesehatan. pada saat ini pelayanan kesehatan sangatlah kompleks dan lebih efektif, namun apabila pemberi pelayanan kurang hati-hati dapat berpotensi terjadinya kesalahan pelayanan, "jelasnya. Di indonesia kasus yang paling sering terjadi adalah kesalahan obat yang tidak jarang menjadi tuntutan hukum dan berakhir di pengadilan, oleh karena itu keselamatan pasien di rumah sakit (hospital patient safety) sangatlah penting. Rumah Sakit di tuntut harus bermutu serta dapat menjalankan fungsi sosial berlandaskan norma, moral, dan etika. "PERSI diharapkan dapat menghimpun semua rumah sakit yang ada di wilayah Sumatera Selatan untuk bersama-sama meningkatkan mutu dan profesionalitas pelayanan serta sistem rujukan rumah sakit, serta berperan aktif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang baik, bermutu, profesional di rumah sakit, "pungkasnya. Ketua PERSI Wilayah Sumsel dr. Hj. Markiani, SH. , MM. , MARS., FiSQua, katakan seminar ini sebagai bentuk kolaborasi pengembangan sumber daya yang akan membahas isu-isu penting tentang perumah sakitan agar Rumah Sakit mampu mengutamakan mutu pelayanan melalui kolaborasi dan pengembangan Sumber daya. "Apresiasi dan terima kasih dukungan yang diberikan Pj Gubernur Sumsel terhadap rumah sakit. Kegiatan ini mencangkup perspektif semua pihak untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah diterapkan selaras dengan nilai kemanusiaan dan standar etika yang tinggi, "ujarnya. Dalam kegiatan ini akan dilakukan seminar dan workshop untuk membangun budaya keselamatan pasien, pengembangan rekam medis, dan berbagai materi pengembangan Sumber Daya lainnya. "Keberadaan para narasumber dalam acara ini untuk memberikan kesempatan dalam mendalami isu-isu dari berbagai sudut pandang yang berbeda dalam merumuskan langkah konstruktif untuk pelayanan yang berkualitas dan bermartabat, " Tandanya. Sementara itu, Ketua Umum PERSI pusat, Dr. Bambang Wibowo, Sp. OG., SubSp.K.Fm., MARS, FISQua, mengucapkan Terima kasih dan apresiasi kepada Pemprov Sumsel atas dukungan dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam perumahan sakitan. "Perkembangan teknologi kedokteran, medis dan peralatan terus terjadi opeh karena itu jajaran managemen juga harus meningkatkan kompetensi. Karena profesi ini juga harus mengikuti perkembangan perumahsakitan, " Katanya Menurutnya, Kemampuan managemen yang baik sebagai pengelolaa rumah sakit diperlukan agar mampu memfasilitasi para profesional untuk memberikan kemampuan terbaiknya untuk pelayanan kepada masyarakat "Tata kelola klinik dan etik harus dibangun sebagai pengelola Rumah Sakit. Saya yakin tahun-tahun kedepan akan banyak dinamika di perumahan sakitan karena banyak regulasi turunan dari perundang-undangan terbaru. Terutama standar Pelayanan keselamatan pasien yang harus diutamakan, "pungkasnya.
Sumsel
Plh Sekda Edward Chandra : Apel Gabungan Didasari Tiga Hal, Kedisiplinan,Kinerja dan Kekompakan
Palembang. Pernyataan tersebut disampaikan pada saat apel gabungan Pemerintah Provinsi Sumsel, yang dipimpin oleh Plh Sekda Sumsel Edward Chandra., M.H. Apel diikuti perwakilan semua OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera, bertempat di lapangan Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (17/07/2024). Ia menyampaikan apel dilaksanakan bukan hanya sebatas seremonial saja namun untuk memupuk kedisiplinan, kebersamaan, kekompakan serta meningkatkan semangat kerja. "Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan selaku pembina apel yaitu mengenai Kedisplinan,kinerja dan kekompakan (3K), kedisplinan ini kata yang mudah diucapkan tetapi perlu kita perjuangkan perlu keteladanan"ujarnya Ia menyampaikan penting nya disiplin saat bekerja yakni disiplin dalam aturan baik dari disiplin berpakaian sampai disiplin waktu sehingga dapat memberikan contoh untuk semua lingkungan Sebagai arahan lanjutan ia mengaharap adanya dorongan percepatan realisasi Anggaran APBD maupun APBN serta menyampaikan beberapa catatan - catatan yaitu tentang Inflasi dan Angka Kemiskinan di Sumsel Turut Hadir Para Kepala OPD Provinsi Sumsel
Sumsel
Plh Sekda Sumsel Pimpin Rapat Pemantapan Kesiapan Evaluasi SAKIP di Sumsel
Palembang. Plh Sekda Sumsel, Edward Chandra memimpin Rapat persiapan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) pada Pemprov Sumsel Tahun 2024 di Ruang Rapat Sekda, Selasa, (16/7/2024) Plh Sekda, Edward Chandra harapkan setiap OPD Sumsel mendukung optimalnya evaluasi SAKIP di Pemprov Sumsel melalui evaluasi hasil penilaian SAKIP tahun 2023 dan tindak lanjut dan respon hasil saran dan rekomendasi yang didapatkan sebelumnya. "akuntabilitas kinerja pemda berisi tindak lanjut SAKIP 2023 yang perlu ditelaah, semua rekomendasi yang didapatkan harus ada respon. Baik Dari segi Pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan lainnya, " Ujarnya. Edward katakan respon atas rekomendasi dan saran pada SAKIP perlu disertai dengan bukti-bukti pada hal-hal yang sudah ditindaklanjuti. Jika ada prestasi juga disampaikan. Dari masing-masing unit kerja dilingkungan Pemprov Sumsel. Dalam kesempatan itu juga Ia menyampaikan beberapa Outline paparan SAKIP OPD, outline paparan Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN), outline paparan penangan kemiskinan ekstrem, dan beberapa outline pada poin-poin yang menjadi fokus penilaian SAKIP. "Kita targetnya dapat hasil penilaian SAKIP yang lebih baik. Kita targetnya A, yaitu Sekitar 30 OPD harus mendapatkan nilai A," Ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Sumsel, Kurniawan Kantinovo, melaporkan kegiatan ini membahas Rencana kerja dan persiapan evaluasi SAKIP oleh Kemenpan RB pada Selasa 23 Juli 2024 mendatang. Diungkapnya, fokus evaluasi SAKIP yang akan dinilai yaitu Akuntabilitas kinerja Pemda, perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja Pemda, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh Inspektorat (Penyampaian catatan sementara Hasil Evaluasi AKIP 2024), penanganan kemiskinan ekstrim. Selain itu, juga akan dilakukan evaluasi SAKIP terkait pengendalian inflasi, penurunan prevelansi stunting, P3DN, Investasi dan Digitalisasi tata kelola Pemerintahan, dan Implementasi SAKIP oleh Dinas teknis terkait penanganan kemiskinan ekstrim, pengendalian Inflasi, penurunan prevelansi stunting, P3DN, dan Investasi. Untuk mendukung kegiatan ini juga akan dilakukan Paparan akuntabilitas kinerja Pemda 2024 berupa Tindak lanjut Hasil Evaluasi AKIP 2023, Perjanjian kinerja/cascading Pemda, Penjelasan capaian Makro Pemda, penjelasan capaian perjanjian kinerja Pemda. Dilanjutkan dengan paparan keberhasilan pelaksanaan pengetasan kemiskinan, keberhasilan pengendalian Inflasi, keberhasilan pelaksanaan P3DN, keberhasilan pelaksanaan penurunan prevelansi stunting, keberhasilan kebermudahan Investasi "Pada Tahun 2023, evaluasi SAKIP Pemprov Sumsel sudah mendapatkan nilai yang sangat baik. Semoga hasil evaluasi yang didapat tahun ini memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya, " Pungkasnya. Turut hadir Para Kepala OPD Sumsel.
Sumsel
Plh Sekda Sumsel Deklarasikan dan Sepakati Dokumen Dinas Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir RZWP3K
Palembang. Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Elen Setiadi diwakili Plh Sekda Sumsel, Edward Chandra memimpin Deklarasi penyepakatan dokumen final pasca konsultasi publik materi teknis muatan perairan pesisir (RZWP-3-K) Provinsi Sumatera Selatan, Ruang Rapat Bina Praja, Selasa, (16/7/2024). Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) merupakan salah satu instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut yang berada dalam wewenang pemerintah provinsi. Plh Sekda Sumsel, Edward Chandra mengapresiasi tim Pokja Sumsel yang telah merampungkan dokumen final pasca konsultasi publik materi teknis muatan perairan pesisir (RZWP-3-K). Selanjutnya, Sumsel tinggal menunggu jadwal dari KKP untuk konsuktasi teknis. "Deklarasi hari ini kita sepakati yang dituangkan dalam ucapan dan aksi berupa berita acara dan penandatanganan dokumen Final di peta. Dinas kelautan dan perikanan saya minta berkoordinasi secara intensif dengan KKP. Dan hal ini juga harus dilakukan sesuai regulasi yang telah ditetapkan,"pintanya. Kegiatan ini merupakan tahapan lanjutan setelah dilaksanakannya Pasal 70 yaitu Konsultasi Publik Dokumen Final Materi Teknis Perairan (RZWP-3-K) Provinsi Sumatera Selatan di Hotel Harper Palembang tanggal 11Juli 2024 yang lalu. "Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya menyusun dan memperbaiki Dokumen Final RZWP-3-K dengan kerja keras dan berkoordinasi secara intensif dengan KKP-RI, serta melaksanakan sesuai dengan pedoman peraturan yang ada, " Jelasnya. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengharapkan pada acara hari ini Dokumen Final RZWP-3-K Provinsi Sumatera Selatan nantinya dapat diterima dengan baik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu Konsultasi Teknis (Pasal 71) dan menuju pasal terakhir penyusunan RZWP-3-K yaitu pasal 72 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Sementara itu, Direktur Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang diwakili Ketua tim Zonasi, Moch Yusuf Eko Buditomo, ST., MA., MAP., menyampaikan tata cara Perubahan dokumen MTTP/RZIWP3K yang telah mendapatkan persetujuan teknis menteri kelautan dan perikanan Yaitu Pimpinan Daerah/Gubernur bersurat ke KKP perihal pencabutan surat pernyataan tidak berubah/perubahan (Tembusan : Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, KPK). Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Balasan KKP terkait Proses Penyusunan MTPP/RZWP3Z. Mekanisme dilakukan sebagaimana dalam Permen KP 28/2021 Pasal 59-72 "Sumsel menjadi satu-satunya provinsi yang ada perubahan pada materi teknis. Untuk itu, pihaknya kami akan mencoba melakukan percobaan percepatan prosesnya yang sesuai aturan dan prinsip keterbukaan. Sumsel sudah melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Dan dinilai sudah proaktif secara proses surat, "ungkapnya. Ia mengatakan Deklarasi ini merupakan kesepakatan bahwa ini adalah dokumen final yang diajukan oleh Sumsel terhadap dokumen dan peta, kehadiran pihaknya dalam kegiatan ini adalah sebagai saksi dari komitmen Pokja Sumsel. "Nanti kami akan mengecek kelayakan dan dokumen kelengkapan Sumsel baik secara teknis dan administrasi baru jika sudah dinyatakan layak kami akan menjadwalkan pasal 71," Pungkasnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel sekaligus Ketua Pokja RZWP-3-K, Aries Irwan Wahyu mengatakan bahwa pokja berjumlah 13 orang, dimana pokja telah bekerja keras melakukan percepatan- percepatan dalam hal ini. Dia menyebutkan pokja telah melakukan beberapa tahapan seperti indetifikasi, verifikasi dan pengumpulan data-data termasuk juga telah melakukan FGD dan konsultasi publik. "Alhamduliah dari rangkaian tersebut berjalan lancar. Hari ini tahapan deklarasi penyepakatan dokumen final pasca konsultasi publik kemudian untuk dilakukan pengajuan teknis ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Harapan kami juga kepada pak gubernur dan sekda dapat mensuport ini," ujarnya. Dalam kesempatan itu, dilakukan penandatanganan dan Deklarasi bersama tim Pokja teknis yang terdiri dari Para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel dalam rangka persetujuan dan kesepakatan peta matriks KKP RI. Turut hadir Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang KKP-RI, yang diwakili oleh Cindi Maisela, Tim Ahli Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Sumsel dari Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya, Dr. Heron Surbekti, Tim Pokja Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Sumsel.
Sumsel
Plh Sekda Sumsel Lakukan Gerakan Tanam Cabai dan Bawang Merah Serentak se-Sumsel
Palembang. Plh Sekda Sumsel Edward Chandra melakukan Gerakan Tanam Cabai dan Bawang Merah Serentak Se- Sumsel sebagai bentuk Pentingnya dalam mengatasi laju Inflasi kebutuhan bahan pokok Pangan di Sumsel yang dilakukan di lahan kelompok tani setia makmur jl.Gubernur H Asnawi Mangku Alam kelurahan kebun bunga kecamatan sukarami kota palembang.selasa, (16/07/2024). Pada pelaksanaan gerakan tanam cabai dan bawang merah serentak ia menyampaikan penting nya menjaga ketahanan pangan terutama penyumbang inflasi di Sumsel yakni Beras, cabai dan bawang, ia menyampaikan Sumsel sebagai luas lahan total 86.771,68km2 dan penduduk sebanyak 8.837.301 jiwa memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah salah satunya adalah potensi pertanian, baik pangan maupun holtikultura, maka dari itu pentingnya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan untuk kebutuhan pokok kita disumsel. "Sumsel bertekad untuk tetap menjaga laju inflasi dibawah angka Nasional dengan menjaga stabilitas harga berpedoman dengan 4K yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, komunikai yang efektif" ucapnya. Ia melanjutkan bahwa komoditas ini seperti beras, cabai dan bawang semakin berkembang seiring dengan dinamika kebutuhan pasar, namun tidak dapat dipungkiri pengembangan komoditi ini masih akam menghadapi tantangan yang berkaitan dengan iklim, cuaca, mutu,lokasi dan sebagainya Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Holtikultura Sumsel Dr.Ir. H. R. Bambang Pramono, M.Si menyampaikan berdasarkan arahan Inspektur Jendral Kemendagri pada saat rapat Inflasi meminta seluruh Provinsi yang ada di Indonesia untuk melakukan menanam cabai dan bawang merah dan pada pelaksaan ini Provinsi Sumsel 17 Kab / kota turut melaksanakan menanam cabai dan bawang merah serentak di berbagai titik lokasi sesuai lokasi masing - masing. "Sesuai arahan Pj Gubernur ada tiga Komoditas yang kami tangani secara langsung terutama komoditas beras, bawang dan cabai dan tiga Komoditas ini kami memiliki tupoksi untuk meningkatkan Produksi serta memenuhi kebutuhan di Provinsi Sumsel"paparnya Pada kegiatan tersebut hadir para kelompok tani yang tergabung pada kelompok tani sukosari dan beberapa petani lain untuk turut serta penanaman serentak cabai di lahan tersebut. Turut Hadir Pj Walikota lubuk linggau Ir.H. Trisko Defriyansyah, S.T.,MSi.,IPu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Ricky Perdana Gozali dan Para OPD lainnya
Sumsel
Plh Sekda Buka Seleksi Peserta Pra Kompetisi PIP2B dan Jasa Konstruksi
Palembang- Pembangunan Infrastruktur di Indonesia adalah pendorong utama kemajuan negara menuju arah yang lebih baik. Dengan adanya infrastruktur yang baik, produktivitas dan daya saing Indonesia terhadap negara-negara lain di dunia dapat meningkat secara signifikan. Infrastruktur yang memadai dan berkualitas tinggi menjadi tulang punggung bagi kemajuan berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial dan teknologi. Hal tersebut diutarakan Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Drs. H. Edward Chandra MH saat membuka Seleksi Peserta Pra Kompetisi PIP2B dan Jasa Konstruksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan bertempat di Lapangan Tenis UPTD Perkim , Selasa (16/7/2024) "Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) menjadi unsur penting dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Mengakui pentingnya pembinaan dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor jasa konstruksi, khususnya pada jenjang kualifikasi operator dan teknisi/analis, pemerintah dan para stakeholder terkait lainnya berkomitmen untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi" ujar Sekda. Lanjutnya, Penyelenggaraan Seleksi Peserta Pra Kompetisi Konstruksi Indonesia se-Sumatera Selatan Tahun 2024 diharapkan dapat meningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Konstruksi, khususnya bagi pekerja konstruksi melalui pelaksanaan Seleksi Peserta Pra Kompetisi Konstruksi Indonesia se-Sumatera Selatan Tahun 2024 yang nantinya akan menjadi perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada Pra Kompetisi Konstruksi Indonesia se-Sumbagsel di BJKW II Palembang Tahun 2024 menuju Lomba/Kompetisi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) pada acara Konstruksi Indonesia (KI) Tahun 2024 Tingkat Nasional di Jakarta. Ditambahkan Plh Sekda, Pada tanggal 03 November 2023 di Jakarta International Expo, Provinsi Sumatera Selatan mencatat prestasi gemilang dalam lomba Pekan Konstruksi Indonesia yang diselenggarakan, meraih Juara 2 Nasional pada kategori Building Information Modelling (BIM), Juara 2 Nasional pada kategori Operator Excavator dan memenangkan Juara 3 Umum Nasional. "Capaian ini mendorong partisipasi aktif Sumatera Selatan dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan infrastruktur, Ini membuktikan bahwa Sumatera Selatan mampu berinovasi dan dapat bersaing secara nasional" pungkas Edward. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Prov. Sumsel Ir. H. Novian Aswardani utarakan Kegiatan Seleksi Peserta Pra Kompetisi Konstruksi Indonesia se-Sumatera Selatan Tahun 2024 diadakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melalui UPTD PIP2B dan selaku penyelenggara acara, pada tanggal 16-17 Juli yang nantinya akan menjadi perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada Pra Kompetisi Konstruksi Indonesia pada bulan November mendatang Turut hadir Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Dr. Dedy Natrifahrizal Dedisky Nazaroeddin SE.
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi Terima Kunker Komisi VIII DPR RI
Palembang. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Marwan Dasopang beserta rombongan guna melakukan Rapat dalam rangka Pengawasan Terhadap Program keagamaan, Penyaluran Bantuan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Serta Kesiapsiagaan Bencana, bertempat di Griya Agung Palembang Senin (15/7/2024) Pada pertemuan tersebut PJ Gubernur Elen Setiadi utarakan Provinsi Sumatera Selatan perekonomian baik dimana mertumbuhan ekonomi secara nasional sebesar 5,05 % dan dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,08 %. Berarti pertumbuhan ekonomi Sumsel lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional dan PROV Sumsel terdiri dari 17 kabupaten kota . Lanjutnya terkait Garis kemiskinan Sumatera Selatan pada Maret 2024 turun signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari 1,04 jutaan jiwa atau 11,78% turun menjadi 984 ribu orang atau 10,97%. Turunnya 61 ribuan orang atau 0,81%. Guna melaksanakan semua program Sumsel dan terkait pencegahan banjir longsor bencana alam, kami akan mempercepat Apel Siaga Penanggulangan bencana yang dilaksanakan, Jumat 19 Juli 2024 "kepada bapak Ketua dan anggota Komisi 8 DPR RI dapat memberikan dukungan dan tantangan kepada kami pemerintah;Sumatera Selatan serta investasi terkait untuk dapat meningkatkan kesejahteraan di masyarakat di Sumatera Selatan" tutupnya Wakil Ketua Marwan Dasopang mengucapkan terima kasih atas kehadiran pak Pj Gubernur beserta peserta rapat dan kehadiran kami disini untuk diskusi serta mencari solusi apa yang jadi permasalahan yang ada terkait kunjungan kerja Pada kesempatan itu juga BNPB serahkan dukungan logistik Peralatan Penanganan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dengan Total Nilai Setara Rp 6,522.734.000. Juga diserahkan Bantuan Sosial Kementerian Sosial dalam Kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi VIIl DPR RI pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Provinsi Sumatera Selatan dengan total Bantuan: Rp.1.005.447.187.724