Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Sukses..Gubernur Gagas Tour de Ranau 2019
Palembang, Sumselprov.go.id -- Kepastian akan digelarnya balap sepeda bergengsi Tour de Ranau diungkapkan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru, Rabu (6/2). Ia cerikatan itu usai berbincang dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya di Ruang VIP Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) 2 Palembang. Selain merangsang peningkatan kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri, agenda internasional itu diharapkan semakin mempercepat pertumbuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten OKU Selatan. Menteri Pariwisata mengatakan, selepas menjadi tuan rumah Asian Games 2018, Sumsel punya beberapa agenda yang masuk Top 100 Kalender Event Pariwisata Nasional. Di antaranya Ziarah Qubra dan Festival Sriwijaya. Ada acara-acara lain di antaranya Festival Imlek dan Cap Go Meh di Kampung Kapitan. Menurut Arief, terobosan Tour De Ranau ini sesuai dengan visi pemerintah yang bertekad menjadikan sektor pariwisata sebagai penghasil devisa terbesar di Indonesia melewati ekspor kelapa sawit serta minyak dan gars (migas). Pertumbuhan pariwisata Indonesia tercepat di dunia. Tumbuh tiga kali lipat dari pasar. Dampak langsungnya menetes dirasakan masyarakat. Selain Sungai Musi dan Gunung Dempo, Tour the Ranau itu tentu bagus sekali kita pasti setujui ," jelas Menpar. Sementara itu Gubernur mengatakan Tour De Ranau 2019 ini akan membuktikan destinasi wisata Sumsel tak kalah dengan provinsi lainnya; baik di wilayah Sumatera seperti Sumatera Barat maupun daerah di Pulau Jawa. Dengan diadakannya Tour De Ranau, ia menargetkan pembangunan infrastruktur di sekitar lokasi akan semakin cepat terealisasi. Termasuk di dalamnya akses transportasi dan akomodasi seperti hotel, villa restoran serta penunjang lainnya yang diharapkan dapat ikut mendongkrak perekonomian masyarakat setempat dan lebih luas lagi meningkatkan PAD. "Kalau Padang punya Tour De Singkarak, Sumsel juga punya Tour De Ranau. Tunggu tanggal mainnya kita gelar 2019 ini sudah disetujui Menpar" ujarnya bangga. Setelah mendapat persetujuan lisan dari Menpar RI, selanjutnya kata Herman Deru pihaknya akan menggelar koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat. Paling lambat sebelum akhir tahun 2019 agenda kelas dunia itu diyakininya akan segera terealisasi. " Secepatnya kita koordinasi dengen Kementerian dan Pemda setempat. Sambil ini berjalan kita mempersiapkan infrastrukturnya yang memang sudah kita anggarkan mencapai hampir Rp1,5 triliun tahun ini," jelasnya. Tak berhenti pada Tour De Ranau 2019, ayah empat putri ini juga berencana menggali sejumlah potensi wisata lainnya yang ada di Sumsel untuk mendukung program Kementerian Pariwisata. Tentunya dengan mengandalkan keunggulan wisata khas yang dimiliki Sumsel. "Bukan hanya Danau Ranau, Kita juga akan eksplore potensi lainnya seperti Gunung Dempo, Sungai Musi dan lainnya. Asal dikemas menarik ini pasti banyak peminatnya seperti Pulau Kemarau yang sudah terkenal," jelasnya. Herman Deru dan Menpar sendiri berbincang masalah agenda ini ditemani Staf Khusus Menpar Bidang Komunikasi dan Media Don Kardono di bus VIP Bandara. Meski singkat, orang nomor satu di Sumsel itu mengaku cara inilah yang disukainya. "gak mesti formal, santai seperti ini lebih enak. Yang penting output nya. Kita bisa bahas apa saja seperti Tour De Ranau dalam bus seperti ini gak apa-apa" ujarnya. Sementara itu dikonfirmasi Bupati OKUS Popo Ali mengaku sangat gembira mendengar kabar tersebut. Selain membuat OKUS terkenal ia yakin penyelenggaraan tersebut akan membawa banyak dampak postif bagi kabupaten yang dipimpinnya baik di sektor i lnfrastruktur, ekonomi dan wisata. "Kami tentu gembira sekali. Apalagi ini kelas internasional dan bergengsi sekali," tutupnya. Tim MC Diskominfo Prov.Sumsel
Sumsel
Palembang Diprogram Jadi Pusat Wisata Olahraga
Palembang, Sumselprov.go.id -- Sektor Pariwisata Kota Palembang mampu memberikan kontribusi besar bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Itu dilihat sumbangan dari retribusi pajak hotel dan restoran yang mencapai Rp 118 miliar pada tahun 2018. "Telah terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD secara signifikan di pariwisata. Artinya, pariwisata Kota Palembang cukup potensial untuk terus dikembangkan, dan itu membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat," papar Walikota pada Dialog Publik Pembangunan Manusia bertema 'Peningkatan Produktivitas Masyarakat Berbasis Pariwisata Lokal' yang diselenggarakan di Auditorium Unsri, Rabu (6/2). Lebih lanjut disampaikan Harnojoyo, saat ini Kota Palembang memiliki 11 Zona Pengembangan Pariwisata yang siap dikembangkan dan membutuhkan dukungan Pusat. Di tingkat lokal, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang telah merumuskan sejumlah kebijakan daerah untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata. Berbicara tentang pariwisata, tidak terlepas dari kebersihan. Salah satu upaya Pemkot Palembang membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, dengan menggiatkan Gerakan Gotong Royong. Program Gerakan Gotong Royong Serentak di 107 kelurahan dituangkan dalam Keputusan Walikota Palembang No 38/kpts/2017 dan Perwali No 14 Tahun 2019. "Ini adalah gerakan moral bersama dalam menjaga kebersihan. Dengan bersama-sama bergotong-royong, kami berharap masyarakat sadar untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan," kata politisi Partai Demokrat ini d ihadapan Menteri Pariwisata RI Arief Yahya dan civitas akademika Universitas Sriwijaya. Harnojoyo mengaku, Gerakan Gotong Royong telah berhasil menjaga kebersihan lingkungan dan keindahan Kota palembang. Dengan Gerakan Gotong Royong ini pula Palembang mampu mempertahankan Adipura hingga 12 kali. Sementara Menteri Pariwisata mengatakan, pihaknya telah memprogramkan Kota Palembang sebagai pusat wisata olahraga. Dengan pertumbuhan kunjungan pariwisata Indonesia yang mencapai 25 persen, program ini diyakini akan berhasil. "Tahun 2019 pariwisata diproyeksikan menyumbang devisa terbesar di Indonesia US$ 20 miliar. Pertumbuhan kunjungan pariwisata Indonesia mencapai 22 persen dan berpotensi terus meningkat," ujarnya. Dalam paparan pengembangan pariwisata berbasis lokal di Palembang tersebut hadir pula Deputi II Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, Sekda Sumsel Nasrun Umar, Rektor Unsri Anis Sagaf, Direktur Informasi Komunikasi dan Maritim Kominfo Septriasa Tankary, dan civitas akademika Unsri Tim MC Diskominfo Prov.Sumsel
Sumsel
Alhamdullilah, Biaya Haji Tahun Ini Tidak Naik
Palembang, Sumselprov.go.id -- Kementerian Agama (Kemenag) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VIII telah menyepakati besaran biaya haji tahun 2019. Berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher, Wakil Ketua Komisi VIII TB Ace Hasan Syadziliy, dan Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid, rata-rata biaya haji tahun ini sebesar Rp 35.235.602. "Kami bersepakat total Biaya Penyelenggaan Ibadah Haji (BPIH) 1440H rata-rata sebesar Rp 35,235,60. Ini sama tidak ada kenaikan," ujar Menag Lukman di Rapat Komisi VIII, Senayan, Jakarta, Senin (4/2). Wakil Ketua Komisi VIII TB Ace Hasan Syadziliy juga menyebut bahwa besaran haji itu tidak mengalami kenaikan. Bahkan, jika mengacu pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, biaya haji justru mengalami penurunan. "Besaran biaya haji tahun 2019 sama dengan tahun lalu. Kalau itungannya berdasarkan dolar maka mengalami penurunan," kata politisi Golkar itu. Ditegaskan Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong, besaran biaya rata-rata penyelenggaraan haji sudah sesuai amanat UU. Biaya haji juga sudah melalui pertimbangan matang dengan menyesuaikan kemampuan rakyat Indonesia. "DPR komitmen menyesuaikan kebutuhan rakyat kita. Karena kebanyakan jamaah haji dari desa, dan besarnya biaya haji sangat berarti bagi mereka," demikian Ali. Adapun biaya haji di tahun lalu berkisar dari angka Rp 31,09 juta hingga Rp 38, 79 juta. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Menpar RI; Sport Tourism, Sumsel Terdepan di Indonesia
Palembang Sumselprov.go.id- Menteri Pariwisata Republik Indonesia Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc mengungkapkan bahwa dengan ditunjuknya Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai sport tourism Indonesia menjadikan Sumsel tidak dapat dikalahkan oleh daerah lain. Hal ini pula ditekankan oleh Menpar untuk Provinsi Sumsel agar terus fokus pada sport tourism karena investasi dibidang olahraga yang ada di Sumsel sudah sangat besar, ditambah lagi Sumsel sukses menjadi tuan rumah event olahraga Internasioan Asian Games. Menurutnya, Sport tourism mengundang value yang sangat tinggi, oleh sebab itu Ia sangat setuju kalau diadakan event-event international terkait dengan sport mengingat dampak event-event tersebut sangat signifikan bagi Provinsi Sumsel. "Jadi untuk mempopulerkan disini satu saja saya fokus, Sport tourism tidak ada yang mengalahkan unik sekali yang Sumsel, semua provinsi di Jawa dan Sumatera tidak ada seperti Sumsel untuk sport tourism," ungkap Menpar Arief Yahya saat menjadi narasumber pada dialog publik pembangunan manusia dengan tema "Peningkatan Produktivitas Masyarakat Berbasis Pariwisata Lokal di Auditorium Graha Universitas Sriwijaya Palembang, Rabu (6/2/2019). Lebih lanjut Menpar Arif Yahya mengatakan, pariwisata akan menjadi penghasil devisa terbesar di Indonesia. Bahkan, pariwisata Indonesia tumbuh tercepat di dunia dan dampak dari kegiatan pariwisata sangat dirasakan masyarakat. Indonesia masuk peringkat negara terindah ke-6 di dunia. Menurut Menpar, untuk membangun destinasi pariwisata rumusnya ada ‘3 A’ yakni ‘Atraksi’, ‘Aksesibilitas’ dan ‘Amenitas’ atau fasilitas penunjang bagi para wisatawan. Untuk A pertama, ada ‘Top 3 Atraksi’ di Sumatera Selatan yakni ekowisata, budaya, tradisi dan kuliner serta Sport Tourism dan MICE. Menpar menguraikan, untuk ‘Top 3 Aksesibilitas’ di Sumatera Selatan, ada jalur udara Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, jalur laut Pelabuhan Boom Baru serta jalur darat dengan adanya LRT dan jalan tol. “Top 3 Amenitas di Sumsel ditunjukkan dengan memadainya akomodasi, fasilitas pariwisata dan kebersihan,” ujarnya. Selepas menjadi tuan rumah Asian Games 2018, Sumsel punya beberapa agenda yang masuk Top 100 kalender event pariwisata nasional, di antaranya Ziarah Qubra dan Festival Sriwijaya. Selain itu masih ada acara-acara lain, seperti Festival Imlek dan Cap Go Meh di Kampung Karapitan. Sementara itu, Sekda Provinsi Sumsel, H. Nasrun Umar yang juga hadir pada dialog publik tersebut menyampaikan apresiasi dan mengaku bangga akan kehadiran Menteri Pariwisata dengan segudang prestasi. Apalagi 2019 pariwisata telah ditetapkan sebagai sektor unggulan RI. Nasrun Umar menilai sangat tepat dialog publik pembangunan manusia dalam rangka peningkatan produktifitas masyarakat berbasis pariwisata lokal. Dikatakannya, dua frase yang diangkat dari tema adalah untuk meningkatkan produktifitas masyarakat agar termotivasi bahwa pariwisata lokal bisa menjadi harapan kehidupan kedepan. "Ini menunjukan bahwa provinsi Sumsel siap untuk mensukseskan seluruh program nasional yang berkaitan dengan pariwisata lokal, dalam rangka meningkatkan PAD dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumsel," katanya Lanjut Nasrun Umar, Provinsi sumsel sudah cukup dalam konten budayanya seperti khusus Kota Palembang yang terkenal dengan Dul Muluk kemudian tempat-tempat pertunjukan seni tari Gending Sriwijaya dan sebagainya. "Kami menyampaikan terimakasih telah menjadikan Provinsi Sumsel sebagai sport tourism yang ada di Indonesia, kami juga terimakasih karena tangan dingin Menpar yang tanah hibah Poltekpar itu sudah diberikan kepada pemerintah provinsi Sumsel," terangnya. Selain Menpar Arif Yahya, Dialog publik bersama 500 lebih mahasiswa Universitas Sriwijaya tersebut juga menghadirkan narasumber lainnya yakni Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, dan Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemenkominfo, Septriana Tangkary, Rektor Universitas Sriwijaya, Anis Saggaf, dan Walikota Palembang, Harnojoyo. Hadir juga Plt. Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel, Ahmad Najib, serta Plt. Kadis Kominfo Provinsi Sumsel, Jon Kenedy. MC Diskominfo Provinsi Sumsel/AD/Tim
Sumsel
Dikunjungi Danrem, Herman Deru Minta Sumsel Bebas Asap Karhutla
Palembang Sumselprov.go.id - Gubernur Sumsel Herman Deru didampingi Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menerima Danrem 044/ Gapo Kolonel ARH Sonny Septiono bersama Kasi Intel 044/Gapo Letkol INF Ihsan, Rabu (6/2) di ruang kerja gubernur. Kepada Danrem, Herman Deru meminta Sumsel bersih dari asap Karhutla. Menurut mantan Bupati OKU Timur dua periode tersebut, Provinsi Sumsel tahun ini harus bebas dari Karhutla untuk itu ia berharap Danrem 044/Gapo beserta anggotanya ikut aktif meminimalisir Karhutla. "Karhutla itu ada yang memang disengaja dan tanpa dibakarpun juga menyala. Saya harap Danrem harus siap untuk menanggulangi kebakaran paling tidak menimalisir itu,"katanya. Gubernur juga meminta agar Danrem menyusun personel untuk penanggulangan Karhuta mulai bulan Februari. Antisipasi ini harus dilakukan Kepala Daerah bersama Wakil Gubernur, mengingat musim hujan akan berakhir. "Terkait Karhutla saya sebagai Kepala Daerah ingin kerja satgas bukan hanya di musim kemarau saja akan tetapi di musim hujan ini untuk segera mencari cara agar tidak terjadi Karhutla. Di bulan Februari ini kita mulai susun dalam kesiagaan kita untuk mengatasi Karhutla,"ungkapnya. Lebih lanjut orang nomor satu di Sumsel mengatakan walaupun tahun kemarin ada event Internasional seperti Asian Games bukan bearti tahun ini tidak ada event Internasional harus ada asap. Namun, katanya tidak ada event Internasional Sumsel harus tidak ada asap. "Waktu ajang internasional tidak ada Karhutla akan tetapi meski tidak ada event Sumsel harus tidak ada asap. Saya harap kepada Danrem untuk mempersiapkan baik dalam personel maupun peralatannya dalam mengatasi karhutla,"tuturnya. Tak hanya itu, Gubernur Sumsel Herman Deru juga menginginkan Pemprov Sumsel bersama Danrem untuk tetap terus bersinergi dengan menjalin komunikasi yang baik. "Saya ingin ada chemistr yang terbangun antara Pemprov Sumsel bersama Danrem dengan menjalin komunkiasi yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas guna saling bersinergi dan membantu demi Sumsel,"ucapnya. Sementara itu, secara singkat Danrem 044/ GAPO Kolonel ARH Sonny Septiono mengatakan bahwa telah mendapat informasi data dalam perkiraan cuaca menurut BMKG cuaca di Sumsel akan lebih panas lagi dari sebelumnya. Oleh karena itu, Sonny mengatakan akan siap mengatasi dan menimalisir hal yang terjadi seperti Karhutla. MC Diskominfo Prov. Sumsel/Cley Sumber : Humas Pemprov Sumsel
Sumsel
Tradisi Fungshen di Tahun Baru Imlek
Palembang, Sumselprov.go.id -- Tradisi fungshen atau pelepasan hewan dari kandangnya bakal mewarnai perayaan tahun baru imlek 2019 Demikian disampaikan Humas Klenteng Dewi Kwan Im, Harun. Dia mengatakan sebenarnya tradisi pelepasan burung tergantung dari pribadi masing-masing atau individu. Bahkan, bisa saja dilakukan meski bukan di hari Imlek jika memang ada niatnya. Menurutnya, pelepasan burung sebagai makna membagikan kegembiraan dengan binatang yang sebelumnya terkurung sehingga binatang tersebut bisa bebas. Selain itu, ada juga yang beranggapan dengan melepaskan binatang dari kandangnya itu untuk membuang sial. "Tapi intinya, dengan membebaskan binatang maka kita lebih bebas berbuat hal yang positif tanpa diganggu orang lain," ujarnya Senin (4/2). Meskipun begitu, memang di perayaan Imlek selalu ada pelepasan burung karena memang menyambut tahun baru sehingga dimudahkan ditahun berikutnya. Menurutnya, tradisi yang dilakukan ini memiliki hukum sebab akibat, kalau berbuat baik maka akan mendapatkan hal yang baik juga. "Kami harap semoga di tahun babi tanah nantinya diberikan kesehatan, rezeki, dan lain sebagainya," ujarnya. Selain perayaan imlek di klenteng-klenteng. Nantinya pada puncak perayaan imlek atau disebut Cap Go Meh akan ada upacara penutupan yang dilakukan di Pulau Kemaro. Upacara ini, memang sejak dulu telah dilakukan bahkan sejak nenek moyang. Karena memang tempatnya lebih khusuk untuk beribadah. "Ini juga merupakan tradisi puncak perayaan penutupan Imlek di Kota Palembang," tutupnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Pesan Deru di Hari Imlek
Palembang, Sumselprov.go.id -- Perayaan Tahun Baru Imlek Gubernur Sumsel Herman Deru bersama warga Tionghoa di Ballroom Rajawali, Senin (4/2), berlangsung hangat. Pesan Gubernur agar warga Tionghoa dan warga Sumsel lainnya dapat terus menjaga keakraban dan kerukunan antar sesama. Di Tahun Baru China ini pun ia berharap agar semua dapat kesempatan lebih baik dari tahun sebelumnya serta ia berpesan supaya keakraban dapat dipupuk antar agama lainnya. Sehingga tercipta kedamaian di Sumsel. "Saya senang bisa menghadiri perayaan Tahun baru Imlek 2570 bersama masyarakat Tionghoa di Sumsel dan meliputi rasa bahagia dapat bersilaturahmi," ujar Herman Deru. Menurutnya peringatan Imlek ini memiliki multi arti dan makna baik dari aspek agama, sosial budaya maupun astronomis yang sangat berarti bagi umat Tionghoa. Imlek juga dikatakannya merupakan momentum yang tepat untuk melakukan instropeksi serta terus melakukan transformasi diri menuju masa depan yang lebih baik dan lebih bermakna diawal tahun yang baik ini, serta melakukan refleksi sekaligus evaluasi. Moment ini menurutnya sayang dilewatkan karena efektif digunakan untuk membangun kebersamaan dan kehidupan beragama yang lebih harmonis, serta penuh ikatan persaudaraan satu sama lain. Pada kesempatan itu hadir pula Ketua TP PKK Sumsel Febrita Lustia Herman Deru, Owner Classie hotel dan Grand Rajawali hotel Djoko & Hadi Lukito, Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs. Zulkarnain Adinegara, Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. Denni Gapril, dan Kapolresta Palembang Kombes Pol. Wahyu Bintono Hari Wibowo. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY Sumber Foto Humas Prov.Sumsel
Sumsel
Wagub Sumsel Optimis Turunkan Angka Kemiskinan Hingga Satu Digit
Palembang, sumselprov.go.id - Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya memiliki tekad yang kuat serta optimis dapat menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit atau turun 3 persen dalam lima tahun mendatang. "Setelah kami dilantik, Kami punya tekad menurunkan angka kemiskinan hingga tiga persen. Ini tentu tidak mudah, sebab itulah kami mulai, Insya Allah, bisa," kata Mawardi pada acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk "Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pembangunan Desa di Sumatra Selatan", di Pendopo Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (4/2/2019). Dengan kekayaan alam melimpah yang ada di Sumsel, dirinya optimis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi yang ada juga sangat besar untuk itu. Terlebih lagi program-program nasional juga mendorong pengurangan tingkat kemiskinan. "Salah satunya adalah Program Dana Desa, Rp1 miliar untuk satu desa. Di Sumsel sendiri terdapat 2.583 desa yang tersebar di 2016 kecamatan,” terangnya Mawardi mengungkapkan angka kemiskinan di Sumsel masih tinggi sekitar 12,6 persen dari 8,1 juta penduduk, di atas angka rata-rata nasional padahal, pada saat yang sama, tingkat pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai 6,14 persen. “Setelah kami lihat, yang menikmati pertumbuhann ekonomi di Sumsel ini, adalah kalangan menengah ke atas, bukan kalangan menengah ke bawah yang meningkat,” ungkapnya. Mawardi akan melakukan perubahan sejumlah kebijakan, yang nantinya diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat Sumsel. "Untuk itu kebijakan kami ubah seperti pegawai yang S3 internasional kami kurangi, anggaran 2018 dan 2019 ini kita arahkan ke infrastruktur desa-desa sampai pelosok. Rp1,5 triliun kita anggarkan untuk pembanguann infrastruktur desa dan kami juga mencadangkan Rp500 miliar untuk membantu kabupaten/kota membangun infrastruktur yang ada," sebutnya. Mawardi menilai, dana desa yang digulirkan pemerintah pusat telah memberikan manfaat sangat besar. Sudah banyak pembangunan yang menggunakan dana desa tapi yang harus dilakukan adalah pengawasan agar dana desa tidak salah arah agar yang dibangun benar-benar infrastruktur untuk warga desa. Sementara itu, Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi mengatakan, Pemanfaatan dana Desa untuk peningkatan produktifitas Desa masuk dalam 7 Nawacita Presiden- Wakil Presiden. Wujud konkrit yang dijalankan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana desa harus dikawal bersama agar penggunaannya sesuai koridor aturan yang ditetapkan, serta prioritas penggunaan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di Desa. Bahkan, lanjut Anwar, sejak 2017 dari prioritas penggunaan dana desa menyaratkan kepada para Kepala Desa untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik di ruang terbuka terkait Dana Desa. "Terkait pengaduan terhadap penggunaan bantuan dana desa, masyarakat bisa menyampaikan informasi atau aduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Call Center 1500040", tegasnya. Selain Wagub, hadir juga sebagai narasumber dalam FMB 9 hasil kerja sama Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kantor Staf Presiden, kali ini antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Anwar Sanusi, dan Rektor Universitas Sriwijaya Anis Saggaf, Direktur Pengelolaan Media, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Siti Meiningsih, Plt. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumsel, Jon Kenedy serta para pimpinan redaksi media cetak dan online. MC Diskominfo Prov. Sumsel/ TM/All Team
Sumsel
FMB 9, Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pembangunan Desa di Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id- Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden dan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan menggelar Konferensi Pers Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) dengan tema "Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pembangunan Desa di Sumatera Selatan" di Griya Agung Palembang, Senin (4/2/2019). Diskusi bersama awak media tersebut menghadirkan narasumber Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi, Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya dan Rektor Universitas Sriwijaya, Anis Saggaf. Hadir juga Plt. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumsel, Jon Kenedy, serta para pimpinan redaksi media cetak dan online. Sejumlah poin penting dibahas dalam diskusi tersebut diantaranya terkait pemanfaatan bantuan Dana Desa untuk peningkatan produktifitas Desa. Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi mengatakan, Pemanfaatan dana Desa untuk peningkatan produktifitas Desa masuk dala 7 Nawacita Presiden Joko Widodo- Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wujud konkrit yang dijalankan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, penggunaan dana desa harus dikawal bersama agar penggunaannya sesuai koridor aturan yang ditetapkan, serta prioritas penggunaan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di Desa. Bahkan, kata Anwar Sanusi, sejak 2017 dari prioritas penggunaan dana desa menyaratkan kepada para Kepala Desa untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik di ruang terbuka terkait Dana Desa. "Terkait pengaduan terhadap penggunaan bantuan dana desa, masyarakat bisa menyampaikan informasi atau aduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Call Center 1500040", ungkapnya. Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya dalam paparannya menyampaikan bahwa begitu baik dan mulia hadirnya bantuan dana desa di seluruh Indonesia ini. Menurutnya, bantuan 1 Milyar 1 Desa ini dapat mensejahterakan masyarakat khususnya di Sumsel. "Kita Ketahui bersama angka kemiskinan di Sumsel sebesar 12 persen lebih diatas rata rata nasional. Ini tugas kepemimpinan kami HD-MY untuk menuntaskan permasalah ini kedepan", ujar Mawardi Yahya. "Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga menyiapkan dana lebih kurang 500 Milyar untuk membantu Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumsel dalam penyelesaian masalah infrastruktur khususnya di desa desa," lanjutnya. Sementara itu, Direktur Pengelolaan Media, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Siti Meiningsih mengatakan, bersandar data BPS, Provinsi Sumsel memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (6,14%) dan berada di atas rerata nasional (5,17%) (BPS, 2018). Data ini menunjukkan bahwa pembangunan di Sumsel berkembang baik dengan didukung dengan pembangunan infrastruktur yang semakin pesat karena diadakannya berbagal event internasional termasuk Asian Games 2018. Berbagai program di bidang bantuan sosial pun telah dikucurkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah nya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Dana Desa yang alokasinya terus meningkat mencapai Rp190 triliun, dari tahun 2017 hingga tahun 2019 (kemendes). Dana Desa adalah salah satu program yang dilaksanakan pemerintah pusat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di desa agar semakin sejahtera. Hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa, terjadi pengurangan desa tertinggal dari tahun 2014 sebanyak 19.750 desa, menjadi 13.232 desa pada tahun 2018 (BPS, 2018). Hal ini dicapai antara lain dengan membangun jalan desa dan jembatan desa untuk membuka keterisolasian, membangun embung, irigasi, serta pasar dan BUMDES untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa, serta drainase, saluran air bersih, Polindes, dan MCK untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang tentunya dilakukan dengan bersama dengan pendamping desa. Namun harus diakui, bahwa berbagai program yang dilakukan dan indikator makro pertumbuhan ekonomi ini belum sepenuhnya mampu menyelesaikan masalah pelik di Sumsel, yaitu tingkat kemiskinan yang masih tinggi khususnya di desa. Tren angka kemiskinan di Sumsel pun walaupun mengalami penurunan tetapi masih belum signifikan. Publik perlu mengetahui sejauh mana program Dana Desa mampu mengangkat problem kemiskinan di desa dan meningkatkan produktivitas desa. Bagaimana pemerintah pusat, daerah dan masyarakat berkolaborasi untuk mengentaskan masyarakat desa dari kemiskinan. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DIPb) Sumatra Selatan mencatat hingga 29 Oktober 2018, alokasi Dana Desa tahap IlIl baru tersalur pada empat kabupaten/kota di provinsi itu Keempat kabupaten yang telah mendapat kucuran dana desa yakni, Musi Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas, dan Kota Prabumulih. Masih kecilnya kucuran di tahap Ill ini karena sebagian besar desa belum memberikan laporan hasil pengerjaan atas penggunaan dana di tahap Il lalu. "Oleh karena itu, untuk mengupas lebih jauh, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden dan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan menggelar Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk "Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pembangunan Desa di Sumsel", terang Siti Meiningsih. MC Diskominfo Provinsi Sumsel / AD Foto : TIM MC