Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Menko Pangan Zulkifli Hasan Apresiasi Sumsel 100% Musdes dan Pembentukan Koperasi Desa dan Siap Jalankan Koperasi Merah Putih
Palembang. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Dr. (H.C) Zulkifli Hasan, S.E., M.M memberikan apresiasi tinggi kepada Provinsi Sumatera Selatan atas capaian luar biasa dalam pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) dan pembentukan koperasi desa. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja ke Palembang, Senin (26/05/2025).Dalam sambutannya, Menko Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa surplus pangan nasional saat ini mencapai 3,9 juta ton Ia juga menekankan visi Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan di desa-desa dan memastikan tidak ada anak yang putus sekolah, tidak ada yang masih miskin salah satu langkah strategis yang akan diambil adalah melalui program Koperasi Merah Putih."Presiden kita punya konsep, kita lihat dulu apa masalahnya, kita kaji dulu rantai ekonominya, kita kaji rantai pasoknya agar ekonomi hidup di desa. Usaha-usaha apa di desa sehingga bisa untung," ujar Menko Zulkifli Hasan.Menko Zulkifli Hasan menyoroti keberhasilan Sumsel dalam membentuk Satgas dan koperasi desa. "Ternyata Sumsel satgas sudah terbentuk, koperasi sudah terbentuk semua, luar biasa Sumsel. Sumsel sudah 100% Musdes, Sumsel sudah 100% membentuk koperasi desa, ini luar biasa," pujinya.Ia menekankan pentingnya keberpihakan kepada rakyat sebagai tumpuan kekuatan ekonomi di pedesaan, sehingga potensi desa dapat berkembang. "Sebelum kita bicarakan uang, kita tanya dulu usahanya apa. Yang pertama akan menjadi pangkalan gas 3kg, ada agen pupuk, ada toko sembako, kita branding gudangnya sehingga kita bisa langsung untung, jangan layu sebelum berkembang. Mudah-mudahan cita-cita Pak Presiden bisa terwujud secara bersama dari desa untuk ekonomi desa," tambahnya.Semantara itu Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru melaporkan bahwa dari 3.258 desa/kelurahan di Sumsel, 2.965 desa/kelurahan atau 91% telah melaksanakan Musdes khusus. Dari jumlah tersebut, 1.822 desa/kelurahan atau 89% telah membentuk koperasi desa, dan 125 koperasi atau 4% telah berbadan hukum dan dan mungkin sampai hari ini yang masih percepatan sudah selesai."Pak Menteri, ini kabupaten/kota yang sudah 100% melakukan Musdes khusus, yaitu Kabupaten Pali, Musi Rawas, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Palembang, Muratara, Musi Banyuasin, Oku Timur, Kota Lubuklinggau, Kota Prabumulih, Muara Enim," jelas Gubernur HD.Gubernur HD juga menjelaskan progres di kabupaten/kota lain yang hampir mencapai 100%, serta kendala geografis yang dihadapi beberapa wilayah karna wilayah pegunungan."Satgas percepatan koperasi merah putih tingkat provinsi sudah siap. Kami sudah siap untuk menjalankan misi besar agar ada pemerataan ekonomi di desa di setiap desa ada agen, yang tadinya mencarinya ke kota, kini dapat dicari di desa-desa," tambahnya.Acara diakhiri dengan dialog interaktif antara Menko Zulkifli Hasan dan para kepala desa/kelurahan, membahas kendala dan solusi dalam menjalankan koperasi desa.Keberhasilan Sumsel dalam program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam upaya meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat.Turut hadir Menteri Koperasi RI Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Kepala Badan Nasional RI Arief Prasetyo Adi, Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang, Bupati/Walikota Se Sumsel dan Seluruh Kepala desa/ kelurahan se Sumsel.
Sumsel
HD Dampingi Para Menteri Tinjau Musbangkelsus di Banyuasin
Banyuasin. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, mendampingi sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, dan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, meninjau Musyawarah Pembangunan Kelurahan Khusus (Musbangkelsus) untuk pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Talang Keramat. Acara ini berlangsung di Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, pada Selasa, (27/5/2025)Musyawarah ini diikuti oleh 192 orang pendiri koperasi dari Kelurahan Talang Keramat. Agenda utama musyawarah adalah penentuan Ketua dan pengurus koperasi kelurahan Merah Putih Talang Keramat, dengan penekanan pada pemilihan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami kepengurusan koperasi.Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan apresiasinya atas terlaksananya kegiatan ini. Ia menekankan pentingnya menentukan jenis usaha yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam pelaksanaan koperasi Merah Putih."Koperasi ini nanti kita pikirkan usaha apa yang akan menguntungkan, dan nanti akan disediakan platform pinjaman maksimal Rp 3 M," ujar Zulkifli Hasan.Senada dengan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, menjelaskan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih ini merupakan inisiasi dari Presiden Prabowo. Tujuannya adalah untuk memastikan peredaran uang tidak hanya terpusat di ibu kota, namun juga dapat menjangkau daerah-daerah hingga tingkat kelurahan dan desa, sehingga mampu menggerakkan ekonomi lokal.
Sumsel
Wagub Sumsel Dukung Penguatan Koperasi sebagai Pilar Ketahanan Pangan dan Ekonomi Rakyat
Palembang, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memperkuat peran koperasi sebagai pilar ketahanan pangan dan penggerak ekonomi kerakyatan.Hal ini disampaikannya saat mendampingi kunjungan kerja Kepala Badan Pangan Nasional, H. Arief Prasetyo Adi, ST, MT, Ph.D. (hc) dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Didit Herdiawan Ashaf, M.P.A., M.B.A., di Koperasi Kelurahan Merah Putih Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Palembang (Selasa, 27 Mei 2025).Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau langsung perkembangan dan unit usaha di Koperasi Kelurahan Merah Putih Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Palembang.Dalam kunjungan tersebut, Wagub Sumsel mengapresiasi keberadaan Koperasi Kelurahan Merah Putih Sukodadi yang telah menjadi model pemberdayaan masyarakat melalui berbagai unit usaha produktif diantaranya budidaya jamur tiram, perikanan, peternakan kambing, bank sampah, produksi sabun cuci, hingga logistik sembako.“Koperasi seperti ini adalah wujud nyata kemandirian ekonomi masyarakat. Pemerintah provinsi sangat mendukung agar koperasi tidak hanya bertahan, tetapi mampu tumbuh pesat, menjadi kekuatan ekonomi lokal,” ujar Cik Ujang.Wagub menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi momentum strategis dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat dalam mendorong koperasi sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.Dalam kesempatan yang sama, Walikota Palembang, Drs. Ratu Dewa, M.Si, melaporkan bahwa hingga saat ini sudah terbentuk koperasi merah putih di seluruh 107 kelurahan di Palembang, mencapai 100% dari total kelurahan.“selain itu, Palembang juga tercatat memiliki 93.137 UMKM aktif yang bisa menjadi potensi besar dalam mendukung ekonomi daerah,” kata Ratu Dewa.Ditambahkannya pula untuk meningkatkan kualitas koperasi, Pemkot Palembang juga rutin mengadakan pelatihan dan pengembangan usaha bagi anggota koperasi.Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Sukodadi, Nanang Taat, menyampaikan harapannya agar koperasi dapat tumbuh berkelanjutan dan semakin dekat dengan industri pangan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. “Kami ingin koperasi ini tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga berlari kencang dengan dukungan dari industri pangan,” ujarnya.Selain itu, Nanang juga menekankan pentingnya pengembangan sektor perikanan untuk mendukung penurunan angka stunting dan mendukung pertumbuhan anak-anak di Sumatera Selatan. Ia berharap keberhasilan Koperasi Merah Putih Sukodadi dapat menjadi inspirasi bagi koperasi lain di Provinsi Sumatera Selatan.Dalam kesempatan itu diadakan juga sesi tanya jawab terkait dengan koperasi merah putih dan cara pengembangan budidaya ikan yang dijawab langsung oleh Kepala Badan Pangan Nasional dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI.Turut hadir Para kepala OPD Provinsi Sumsel, dan Para Pengurus Koperasi.
Sumsel
Wagub Cik Ujang Buka ICC-OSH 2025, Tekankan Pentingnya Budaya K3 yang Adaptif
Palembang. Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang menyampaikan bahwa pembangunan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang baik merupakan salah satu kunci penting dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang unggul.Hal itu disampaikannya dalam sambutan pada sebuah acara Indonesian Conference and Competition Occupational Safety and Health ( ICC-OSH) yang diselenggarakan oleh lembaga pengembangan SDM prima karya Kementerian ketenagakerjaan dan PJK3 PT. Wahana Kendali Mutu, Ballroom Hotel Arya Duta Senin (26/05/2025).Wagub Cik Ujang menekankan pentingnya penerapan manajemen K3 yang efektif dan efisien di setiap perusahaan. Ia berharap para peserta acara dapat memanfaatkan bimbingan dari para narasumber untuk merumuskan arah K3 yang lebih baik, sehingga potensi kelalaian yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dapat diminimalisir."Prinsip K3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan dan karyawan guna meningkatkan pencegahan kecelakaan kerja," tegas Wagub. Beliau juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, termasuk dalam hal pengelolaan limbah, demi menekan angka kecelakaan kerja.Lebih lanjut, Wagub Cik Ujang mengajak seluruh pihak terkait untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kemandirian berbudaya K3 di lingkungan kerja masing-masing.Sementara itu, Ketua Komite Pelaksana Indonesian Conference and Competition Occupational Safety and Health (ICC-OSH) 2025 menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pemahaman dan penerapan K3 yang adaptif terhadap perubahan iklim (climate change)."Para pekerja harus dilindungi oleh regulasi yang ada. Kami juga ikut mendorong kepedulian masyarakat terhadap pengaruh perubahan iklim. Dan tagline kita saat ini yakni 'K3 Unggul, Bumi yang Terselamatkan'," paparnya.Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 300 peserta yang berasal dari 45 perusahaan dan berbagai kampus. Selain sosialisasi dan diskusi, acara ini juga menggelar kompetisi yang diharapkan dapat menghasilkan karya-karya inovatif dari para pekerja terkait penerapan K3 di lingkungan kerja mereka.Diharapkan melalui kegiatan ini, kesadaran dan implementasi budaya K3 di berbagai sektor industri dan pendidikan di Sumatera Selatan dapat semakin meningkat, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan produktif, serta berkontribusi pada pelestarian lingkungan.Turut hadir Dirjen Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan keselamatan dan kesehatan kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI Fahrurozi, S.H.,MA, Pembicara Dosen Unsri Prof. Tan Malaka dan para tenaga kerja lainnya.
Sumsel
Sekda Edward Candra Tekankan Pentingnya Data IDI untuk Demokrasi Sumsel
Palembang. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Edward Candra, membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Selatan di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, pada Selasa (27/5/2025).Dalam sambutannya, Sekda Edward Candra menyampaikan bahwa pengukuran IDI merupakan agenda nasional yang sangat strategis dan krusial. Menurutnya, IDI adalah indikator penting untuk mengukur sejauh mana praktik demokrasi telah berjalan di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk di Sumatera Selatan."Melalui IDI, kita dapat memotret kondisi demokrasi dari tiga dimensi utama: kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi," ujar Sekda.Dimensi kebebasan sipil mencakup kebebasan berpendapat dan berkumpul, dimensi hak-hak politik meliputi partisipasi masyarakat dan representasi politik, sementara dimensi lembaga demokrasi mencakup fungsi DPRD, peran partai politik, dan penyelenggara pemilu."Mengacu pada hasil pengukuran IDI tahun 2023, Sumatera Selatan meraih skor 78,18, yang menempatkan Sumsel dalam kategori "sedang" dengan tren peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 2022 dengan skor 74,92," Jelasnya.Lebih lanjut, Sekda Edward Candra merinci bahwa dimensi kebebasan sipil mencatatkan skor tinggi (80,94), sementara dimensi hak-hak politik berada di angka 82,14 yang masih memerlukan perhatian, terutama terkait partisipasi perempuan dan pemilih pemula. Dimensi lembaga demokrasi mencatatkan skor 70,68, yang mengindikasikan perlunya penguatan fungsi DPRD dan independensi penyelenggara pemilu.Sekda juga menyoroti Pemilu 2024, di mana tingkat partisipasi pemilih di beberapa daerah menurun dan muncul tantangan seperti hoaks politik, polarisasi digital, serta pragmatisme elektoral."FGD IDI tahun 2025 ini, sangat relevan untuk mendapatkan data yang akurat dan komprehensif sebagai landasan perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, identifikasi area perbaikan, dan penguatan capaian demokrasi, " Ujarnya.Dalam kesempatan tersebut, Sekda Edward Candra menyampaikan pesan penting dari Gubernur Sumatera Selatan terkait komitmen Pemprov dalam memperkuat demokrasi."Peningkatan kualitas demokrasi adalah tugas kolektif kita semua. Dengan data IDI yang akurat, kita memiliki peta jalan untuk mendorong penguatan demokrasi di Sumatera Selatan," tegasnya.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Selatan, Dr. H. M. Alfajri Zabidi, MM., M.Pd.I., turut hadir dalam acara tersebut. IDI sendiri merupakan alat ukur untuk mengukur tingkat demokrasi di provinsi-provinsi di Indonesia, mencakup aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.Diharapkan, FGD ini dapat menghasilkan gambaran komprehensif mengenai capaian dan tantangan demokrasi di Sumatera Selatan, yang akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemprov Sumsel dalam merumuskan program dan kebijakan yang lebih responsif.
Sumsel
TP PKK Sumsel Hadiri Kegiatan Peduli Lingkungan di Bank Sampah KGS
Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj. Feby HD bersama Staf Ahli TP PKK Sumsel, Lidyawati Cik Ujang, menghadiri kegiatan peduli lingkungan bertajuk “Penanganan Sampah, Edukasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, dan Pemberian Bantuan Tanaman Keras bagi Rumah Tangga” yang berlangsung di Bank Sampah KGS, Jalan Sersan Sani, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, Senin (26/5/2025).Feby menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini dan menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pengelolaan sampah secara berkelanjutan.“Kegiatan hari ini luar biasa. Saya sangat peduli terhadap pengelolaan sampah. Pemerintah pusat maupun daerah harus bahu-membahu memerangi persoalan sampah agar tidak menumpuk dan bisa terurai dengan baik,” ujarnya.Feby mengimbau agar kegiatan serupa dapat diinisiasi secara berkelompok oleh PKK maupun organisasi lainnya melalui pembentukan bank sampah di lingkungan masing-masing.
Sumsel
Herman Deru Gandeng BPW PAI Sumatera Selatan Dorong Penguatan Literasi Hukum Masyarakat
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menghadiri pelantikan Badan Pimpinan Wilayah (BPW) Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI) Sumatera Selatan periode 2025-2030 dilantik langsung oleh Ketua Umum PAI Dr. Sultan Djunaidi, S.Sy., M.H. diselenggarakan di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Senin (26/5/2025).Dalam sambutannya, Herman Deru menyampaikan apresiasinya terhadap PAI dan para pengurus yang baru saja dilantik. Ia menyebut bahwa para anggota PAI memiliki rekam jejak yang baik di bidang hukum dan diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Sumsel.“Saya senang karena yang dilantik adalah orang-orang dengan track record yang sangat baik. Harapan kita, PAI dapat membantu pemerintah dalam memberikan literasi hukum, karena kita ketahui banyak masyarakat kita yang masih awam soal hukum,” ujar HD.HD juga menyoroti pentingnya program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang menurutnya harus terus digalakkan di berbagai level pemerintahan dan masyarakat, baik di pedesaan maupun perkotaan.“Karena lemahnya kesadaran hukum, banyak tindakan melanggar hukum dilakukan tanpa disadari. Saya harap PAI bisa membantu minimal agar masyarakat tahu akan hak dan kewajiban mereka di bidang hukum,” tegas HD.Gubernur Herman Deru juga menyampaikan dukungannya kepada PAI dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat kecil dan meminta Ketua PAI Sumsel, Rano Karno, S.H.I., M.H yang baru saja dilantik untuk segera membentuk kepengurusan di seluruh kabupaten/kota.“Harapan saya kepada adinda Rano Karno, agar segera membentuk kepengurusan di kabupaten/kota se-Sumsel, agar masyarakat memiliki tempat untuk berkonsultasi terkait hukum,” Ucap HD.Sementara itu, Ketua Umum PAI Dr. Sultan Djunaidi, S.Sy., M.H. menyampaikan bahwa PAI berkomitmen menegakkan hukum dan keadilan dengan menjunjung tinggi etika dan norma adat setempat.“Kami melarang keras anggota melakukan tindakan tidak etis atau bertentangan dengan norma adat. Jika terbukti, akan kami tindak tegas, bahkan diberhentikan,” ungkap Sultan.Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada laporan mengenai pelanggaran norma adat oleh anggota PAI dan berharap kehadiran PAI Sumsel dapat memberikan nuansa positif dalam penegakan hukum di daerah ini.“Kami terbuka terhadap masukan dan kritik dari siapa pun. Harapan kami, masyarakat dan aparat penegak hukum bisa bersinergi dengan anggota PAI dalam menegakkan hukum yang sebenar-benarnya,” pungkasnya.Turut hadir Sekretaris Jenderal PAI, Pablo Putra Benua, B.M.P., S.H, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Selatan.
Sumsel
Wagub Cik Ujang: Muslimat NU Contoh Organisasi Wanita Tangguh dan Mandiri
Palembang. Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, menghadiri Peringatan Hari Lahir Muslimat NU ke-79 dan Halal Bihalal 1446 H yang bertema "Merawat Tradisi Sehat Mandiri Harmoni dan Berperadaban: Muslimat NU Sumsel Berkontribusi". Acara ini diselenggarakan di Kantor NU Sumsel, Senin, (26/5/2025).Dalam sambutannya, Wagub Cik Ujang mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini, yang menurutnya menunjukkan soliditas organisasi Muslimat NU. Menurutnya, kegiatan ini merupakan perwujudan ekspresi rasa syukur atas keberadaan Muslimat NU Sumsel hingga menginjak usia ke-79 tahun."Dengan melewati sejarah yang panjang, organisasi ini dapat dijadikan contoh bagi organisasi wanita lainnya di Indonesia," Jelasnya.Cik Ujang berpesan kepada seluruh pengurus dan anggota Muslimat NU untuk terus menjaga eksistensinya. Ia menekankan pentingnya kaderisasi yang berkelanjutan serta pelaksanaan kegiatan yang bermanfaat dan produktif yang menyentuh langsung masyarakat."Sebagai organisasi yang bersifat kewanitaan dan religius, tentunya para pengurus Muslimat NU Sumsel dapat memberikan pencerahan dalam melakukan kegiatan positif serta membentuk wanita-wanita tangguh, beriman, dan mandiri," tegasnya.Lebih lanjut, Cik Ujang mengajak pengurus Muslimat NU untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan visi "Sumsel Maju Terus Untuk Semua" dan menjaga "Sumsel Zero Konflik."Sementara itu, Pimpinan NU Sumsel, Dra. Hj. Choiriyah A. Malik Tajuddin, M.Hum., mengungkapkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai ajang silaturahmi yang bermakna untuk menghangatkan yang dingin, mendekatkan yang jauh, dan mencairkan yang beku."Semoga kegiatan ini mempererat persaudaraan kita, dan merekatkan NU kepada pemerintah dan seluruh rakyat. Semoga momentum ini meningkatkan kerja sama antar organisasi wanita yang ada di Provinsi Sumsel," pungkasnya.
Sumsel
Pemprov Sumsel Hibahkan Lahan Strategis untuk Pembangunan Rumah Sakit Kejati Sumsel
Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) memperkuat sinergitas pembangunan di wilayah dengan melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dan berita acara serah terima tanah milik Pemprov Sumsel. Acara berlangsung pada Senin (26/05/2025).Adapun lahan yang dihibahkan berlokasi strategis, meliputi tanah seluas 2.955 meter persegi di Jalan Srijaya I KM 5.5 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, serta lahan seluas 16.933 meter persegi di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.Gubernur Sumsel H. Herman Deru merasa haru dan bangga atas inisiatif Kejati Sumsel untuk membangun rumah sakit. Menurutnya, hibah lahan ini merupakan wujud dukungan Pemprov Sumsel terhadap upaya peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat."Saya merasakan sangat terharu, hibah lahan ini tidak sebanding dengan niat Kejati Sumsel membangun Rumah Sakit. Dengan begini, kita bangga Sumsel punya rumah sakit lagi," ujar Gubernur HD saat menyerahkan naskah hibah kepada Kejati Sumsel.Gubernur menambahkan bahwa keinginan Kejati Sumsel ini sejalan dengan program Sumsel Healthy Tourism, yang bertujuan menjadikan Sumatera Selatan sebagai destinasi wisata kesehatan pilihan. Dengan bertambahnya fasilitas kesehatan berkualitas, masyarakat akan memiliki lebih banyak opsi untuk berobat di wilayah sendiri."Terima kasih Kejati Sumsel memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat, ini membantu Pemprov Sumsel untuk Sumsel Healthy Tourism. Kita berharap bisa berkembang sehingga menjadi layanan penyakit kanker," imbuhnya.Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Selatan Dr. Yulianto, S.H., M.H, menjelaskan bahwa lahan seluas 16.933 meter persegi di Jalan Pangeran Ratu akan digunakan untuk pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Sumsel Tipe D. Rumah sakit ini nantinya akan melayani masyarakat umum, tidak hanya pegawai kejaksaan."Rumah sakit ini nanti melayani masyarakat umum. Sekarang lagi progres lahan dan jalan, sehingga membantu akses lebih mudah bagi masyarakat," ungkap Kajati Yulianto.Sebagai bagian dari acara, Gubernur Herman Deru bersama Kepala Kejati Sumsel Yulianto, S.H.,M.H, melakukan peninjauan langsung ke lokasi lahan yang akan dibangun rumah sakit, yang terletak di belakang Kantor Kejati Sumsel. Langkah ini menunjukkan keseriusan kedua belah pihak dalam merealisasikan pembangunan fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat.Hibah lahan strategis ini diharapkan menjadi langkah awal yang baik dalam mewujudkan rumah sakit Adhyaksa Kejati Sumsel, yang akan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan.Turut hadir Wakajati Sumsel Pipuk Firman Priyadi , S.H., M.H, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Umaryadi ., S.H., M.H dan OPD lainnya.