Palembang. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, yang diwakili oleh Wakil Gubernur H. Cik Ujang, menghadiri Rapat Paripurna ke-17 DPRD Provinsi Sumsel. Agenda rapat kali ini adalah mendengarkan tanggapan atau jawaban Gubernur Sumsel atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Sumsel. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, S.E., ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel. Senin, 14/07/2025.
Dalam jawabannya, Wakil Gubernur H. Cik Ujang menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel sependapat dengan pernyataan Fraksi Golkar terkait implementasi Perda tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar berlaku secara efektif.
"Sejalan dengan pandangan Fraksi Golkar, alokasi anggaran akan diprioritaskan dalam pembiayaan APBD dan RPJMD serta segera ditindaklanjuti. Penyusunan indikator terkait akan disusun dengan mempedomani peraturan Undang-Undang terkait," ungkapnya.
Wakil Gubernur Cik Ujang menyatakan bahwa dari delapan pandangan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, Pemerintah Provinsi telah berusaha memberikan jawaban sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya.
"Apabila terdapat kekurangan, kiranya dapat dibahas dengan dinas terkait pada rapat Panitia Khusus berikutnya," tambahnya.
Di akhir rapat, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie memberikan kesempatan kepada seluruh anggota DPRD Sumsel untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang disampaikan oleh Wakil Gubernur. Anggota DPRD Sumsel, yang diwakili oleh fraksi-fraksi, menyatakan bahwa jawaban yang diberikan sudah sesuai dengan harapan.
Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan agenda pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang terdiri dari berbagai fraksi, untuk membahas lebih lanjut ketiga Raperda tersebut.
Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Selatan Fitriana, S.Sos., M.M., Kadishub Sumsel Arinarsyah JS, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya.
