Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung akurasi data penyaluran bantuan sosial (bansos). Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, H. Edward Candra, menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial Tahun 2026 secara virtual pada Jumat (18/9/2026).
Rakor yang diinisiasi oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Sosial RI ini berfokus pada penguatan akurasi data penerima manfaat melalui sistem digital terpadu.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf memaparkan bahwa pemutakhiran Data Terpadu Socio-Ekonomi Nasional (DTSEN) menunjukkan progres signifikan:
33% data DTSEN telah diperbarui secara nasional.
14 juta data berhasil melewati proses verifikasi lapangan (groundcheck).
4,5 juta warga telah terdaftar pada platform digitalisasi bansos.
4.330.417 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru pada kategori desil 1–4 yang sebelumnya tak tersentuh kini resmi menerima bansos berkat akurasi data.
"Akurasi data adalah kunci utama agar bantuan tidak salah sasaran. Cari masyarakat yang miskin dan sangat miskin untuk didaftarkan ke portal Perlinsos. Jangan sampai ada lagi warga yang berhak, tetapi terlewat dan tidak menerima bansos," tegas Mensos Saifullah Yusuf.
Mensos juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga pemuda untuk aktif menjadi Agen Perlinsos. Langkah ini diharapkan mampu menyisir warga prasejahtera di tingkat RT/RW agar terdata secara optimal dalam sistem digital.
Melalui rakor ini, Pemprov Sumsel bersiap mempercepat implementasi portal Perlinsos di wilayah Sumatera Selatan guna memastikan keadilan sosial dan penuntasan kemiskinan secara tepat sasaran.
Turut hadir Para Kepala OPD
