Palembang. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru (HD) menghadiri Rapat Paripurna XIV (14) DPRD Prov. Sumsel dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.
Dimana pada laporan tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke- 11 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Opini WTP ini disampaikan dan diserahkan langsung oleh Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, SARJONO S.E., Ak., M.B.A., CA, CSFA kepada Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru dan Ketua DPRD Prov. Sumsel, Andie Dinialdie, SE., MM.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru (HD) menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran pemerintah provinsi yang telah berhasil menjaga tata kelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
"Capaian WTP tahun ini menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut bagi Pemprov Sumsel. Opini WTP ini bukan sekadar pencapaian administratif, namun menjadi simbol kepercayaan publik terhadap integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar HD.
HD melanjutkan laporan keuangan yang akurat dan transparan menjadi fondasi utama untuk mewujudkan pembangunan strategis seperti penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan publik yang merata.
Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah selalu mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, sesuai dengan amanat undang-undang, termasuk UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU HKPD.
Pemerintah Provinsi Sumsel juga berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari BPK sebagai bagian dari upaya evaluasi dan peningkatan berkelanjutan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Kami akan terus berupaya mempertahankan standar tinggi pengelolaan keuangan dan meningkatkan kualitas layanan publik demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan,” tambahnya.
HD berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus bekerja secara profesional, inovatif, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Sementara itu, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Sarjono mengatakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan pemeriksaan monitoring yang dilaksanakan BPK setiap tahun atau setiap awal semester I.
Dia menyampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pelaksanaan rencana aksi atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaam sebelumnya BPK memberikan Opini WTP atas laporan keuangan Pemprov Sumsel tahun 2024.
Sarjono mengatakan pencapaian ini menandai keberhasilan dalam memperathankan Opini WTP untuk kesebelas kalinya secara berturut - turut.
"Kami memberikan apresiasi Pak Gubernur ini capaian yang luar biasa kesebals kali mendpatakan Opini WTP,"ucapnya.
Menurut Sarjono prestasi ini hendaknya memotivasi semua jajaran Pemrov Sumsel untuk berupaya meningkatkan akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Turut hadir Para Anggota DPRD Sumsel, Sekda Sumsel Edward Candra dan Para Kepala OPD Sumsel.
