Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan surat edaran berisi himbauan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan terkait Kewaspadaan dan Dampak Curah Hujan Tinggi di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.
Himbauan tersebut merupakan tindak lanjut informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG terkait Peringatan Dini Cuaca dan Iklim Provinsi Sumatera Selatan Periode Dasarian II Desember 2025 dan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini di Tingkat Kabupaten/Kota yang saat ini sudah memasuki periode puncak musim penghujan, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. BPBD segera menginformasikan kepada seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, kelurahan/desa, dan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan dampak curah hujan tinggi di wilayahnya masing-masing.
2. Terdapat Peringatan Dini Curah Hujan Tinggi di wilayah Sumatera Selatan pada Dasarian II (Tanggal 11-20 Desember 2025) dengen Tingkat Waspada (150-200mm / dasarian) di Kabupaten : Palembang, Banyuasin , MUBA, PALI, Prabumulih, Muara Enim, Ogan ilir, OKI, OKU, OKU Timur
3. BPBD bersama unsur terkait agar menyiagakan personel, peralatan, dan logistik kebencanaan, memastikan jalur komunikasi dan informasi kebencanaan berfungsi dengan baik serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah rawan bencana
4. Melakukan langkah-langkah antisipasi seperti melakukan pemantauan kondisi cuaca dan tinggi muka air secara berkala, membershkan saluran drainase, selokan, dan daerah aliran sungai dari sampah, menghindari aktivitas di wilayah rawan banjir dan longsor saat hujan lebat, menyiapkan rencana evakuasi dan perlengkapan darurat di wilayah rawan bencana serta mengaktifkan posko siaga bencana dan memperkuat koordinasi lintas sektor
5. BPBD Kabupaten/Kota agar menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan jangan panik menyikapi kondisi saat ini serta mengikuti informasi resmi cuaca dan kebencanaan dari pemerintah dan instansi berwenang.
