Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Sosialisasi dan Monev Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR!
Prabumulih, sumselprov.go.id- Gubernur Sumsel H. Herman Deru diwakili Plh Kadis Kominfo Provinsi Sumsel Amrullah, SSTP., M.Si., menghadiri sosialisasi dan Monev Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! Oleh Komisi I DPRD Sumsel di kota Prabumulih. Kegiatan ini dibuka oleh Walikota Prabumulih, Ir Ridho Yahya di Kantor Walikota Prabumulih, Selasa (11/7/2023). HD melalui Amrullah ungkapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Diskominfo Sumsel telah mengimplementasikan pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 dengan menerapkan pengelolaan pengaduan SP4N LAPOR!. Bahkan dalam Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan peringkat Top 25 di Tahun 2019 dan Top 30 di Tahun 2020. "Kegiatan ini dilaksanakan sebagai perwujudan dan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengevaluasi dan penguatan kelembagaan serta memberikan pelayanan pengaduan pelayanan publik," ujarnya. Sedangkan maksud dan tujuan kegiatan ini untuk melakukan Sosilisasi Pengelolaan Pengaduan dan Monev. SP4N-LAPOR! di Kota Prabumulih berdasarkan hasil pemantauan dari Kementerian PANRB di Tahun 2022. Dan membangun sinergi dan kolaborasi SP4N-LAPOR! di Kota Prabumulih serta menciptakan Inovasi dalam pelayanan publik. Dalam paparannya, Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Antoni Yuzar SH MH, ungkapkan peran penting penanganan pengaduan bagi pelayanan publik yang lebih baik memiliki tujuan akhir dalam mewujudkan pelayanan publik di Indonesia yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat dalam hal ini khususnya kota Prabumulih. "Lapor! SP4N diharapkan akan menciptakan keterbukaan pelayanan publik yang solutif dan lebih transparan dan akuntabel," ujarnya. Kegiatan ini diikuti oleh Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih beserta Tim Koordinasi Pengelola SP4N LAPOR! Kota Prabumulih. Turut hadir sebagai narasumber Ketua dan Para Anggota Komisi I DPRD Sumatera Selatan. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD: Arsitek Bangunan Harus Up To Date Tapi Tidak Meniggalkan Ciri Khas Kearifan Lokal
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru utarakan para arsitektur wajib punya lisensi karena profesi ini betul-betul dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat apalagi bangunan spesifik namun tidak meninggalkan Kearifan lokal. Seperti ornamen bangunan di Sumsel berbentuk tanjak sebagai ciri khas suatu daerah. Hal tersebut diutarakan pada saat acara Penyerahan secara Simbolis Lisensi Arsitek Kepada Perwakilan Arsitek Berlisensi di Sumsel dan Sosialisasi dan Pembekalan Lisensi Arsitek Kedua bertempat di Hotel Beston Palembang, Selasa (11/7/2023) "Bangunan harus Up To Date tapi tidak meniggalkan ciri khas kearifan lokal. Karena arsitek bangunan tersebut menunjukkan ciri khas kebudayaan masyarakat tersebut" ujar Gubernur Herman Deru (HD) HD mengajak para arsitek terus berkarya dan berkreasi menghasilkan karya, mari manfaatkan lisensi agar ada makna esensinya supaya orangnya mengerti estetikanya masuk dan nyambung diterima masyarakat sebagai ajang promosi dari hasil karya tersebut Lanjut HD, Tidak ada gunanya sehebat-hebatnya tapi tidak ada taste. Dalam membangun kita tetap menjaga, tidak ada klasifikasi artinya perbedaan. Bukan hanya target kuantiti saja tapi kualitas, profesi harus ditekuni. Punya lisensi arsitektur tapi harus diawasi nantinya. Guna menjaga kualitas bangunan, Para arsitek disarankan bila perlu buat training kepada para mandor "Banggalah sebagai arsitektur, buatlah kreasi dan selalu berkarya dengan tidak meninggalkan kearifan lokal" tutup HD Ka. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Prov. Sumsel, Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc utarakan dilatarbelakangi perlunya Penertiban, arsitek Wajib memiliki sertifikat dan Sumsel mengadakan lisensi dengan Pergub pertama di Luar Jawa. Peraturan Gubernur Sumsel tersebut adalah Lisensi Arsitek Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Lisensi Arsitek dan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya. Turut hadir para Kepala OPD Prov. Sumsel Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel.
Sumsel
HD: Urgensi Pembenahan Ilegal Drilling Tanpa Kesampingkan Keselamatan dan Kesejahteraan Masyarakat
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumsel H. Herman Deru menghadiri sekaligus membuka Forum Group Discussion (FGD) terkait perumusan kebijakan penanganan ilegal drilling diselenggarakan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim POLRI di Hotel Novotel Palembang, Selasa (11/7/2023). Tema FGD Harmonisasi Kepentingan Negara , Daerah, Pelaku Bisnis dan Masyarakat terkait Perumusan Kebijakan Penanganan Illegal Drilling dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, SHE (Safety, Health,and Environment). dan Sosial Budaya. Acara ini di inisiasi kerja sama antar satgasus polri dan kementerian Esdm Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi HD mengatakan ilegal drilling Ini mungkin yang harus kita peta kan dulu , minimal tidak bertambah juga , di Musi Banyuasin sudah terdeteksi 7.700 lebih, mungkin sudah lebih dari 8000 sekarang . Kita terimakasih Satgasus sudah menginisasi ini, Sumsel ini ada 4 kabuoaten berpotensi ilegall drilling Muba, Pali, Muratara, dan Muara Enim"ujar HD. Dilanjutkan HD, Kita harus bertindak berbuat menyatukan dari semua kewenangan kita untuk menjadikan ini agar selamat bagi manusianya juga sejahtera bagi masyarakat nya. "Saya harap Ilegal driling ini betul-betul bisa kita benahi, namun tidak mengenyampingkan dari tujuan kita utk kesejahteraan masyarakat" tegas HD Sementara itu, Wakil Kepala Satgas Khusus Pencegahan Korupsi Polri Novel Baswedan mengatakan ini sebagai langkah awal dimana kita ketahui juga Gubernur Sumsel Herman Deru telah memberikan perhatian khusus. "Semoga juga ini melibatkan semua stake holder , ini masalah tidak bisa diselesaikan satu pihak, itulah kenapa kami mengadakan FGD ini. Terimakasih kehadiran pak gubernur yang telah bersedia hadir" ujar Novel. Ditambahkan Novel, illegal drilling merupakan salah satu permasalahan dalam sub sektor minyak dan gas bumi yang saat ini masih menjadi tantangan bagi Pemerintah. Untuk mengatasi illegal drilling ini, Pemerintah membentuk Tim Satgas Penanganan Kegiatan Illegal Migas. Turut hadir Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Perwakilan Pertamina Sumbagsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Lepas Kontingen PORNAS KORPRI, HD : Tidak Ada Candaan Saat Berkompetisi, Jaga Nama Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id- Mengawali aktifitasnya pagi ini, Selasa (11/7/2023) pagi Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) melepas Kontingen Korpri Sumsel yang akan berjuang pada PORNAS KORPRI di Semarang, Jawa tengah di Halaman Kantor Gubernur Sumsel. Dalam kesempatan itu, HD mengingatkan bahwa para atlit yang telah diberikan amanah untuk berangkat merupakan orang - orang andalan mewakili KORPRI Se Sumatera Selatan. "Nama baik Sumsel dibawa pada kegiatan ini, Saya yakin kita menang, menang itu bukan semata - mata kita membawa pulang piala yang didapat, melainkan juga ada kemenangan lainnya yang bisa diraih. Seperti silahturahmi, banyak hal dapat kita petik, diantaranya tukar-menukar informasi tentang pekerjaan yang kita miliki, yang dapat menjadi asupan baru bagi kita untuk menambah wawasan", tambah HD. Selain itu HD juga mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan tersebut, Eksistensi KORPRI terlihat bahwa KORPRI tidak hanya handal dibalik meja melainkan juga handal dalam berolahraga. "Saya harap kalian dapat berjuang maksimal dan tidak ada candaan dalam berkompetisi. Ingatlah bahwa kami juga disini tetapi mendoakan kalian, ini juga dapat menjadi asupan semangat kalian saat berjuang", ucap HD. Selanjutnya HD menyerahkan bendera pataka Kontingen Sumsel pada Ketua Kontingen PORNAS KORPRI, Hj. Nora Elisya, SH, MM. Sementara itu, Ka. Dinas Pemuda dan Olahraga, H. Rudi Irawan, S.sos, M.Si, Melaporkan bahwa kegiatan PORNAS KORPRI ke XVI Tahun 2023, dilaksanakan sejak tanggal 13 s/d 23 juli 2023 di Semarang, Jawa Tengah. "Adapun Atlet yang berangkat Berasal dari kab/kota Se Sumsel, dengan mengikuti Cabang Olahraga diantaranya Balap Sepeda, Catur, Bulu Tangkis, Futsal, Tenis, Gateball, Senam Korpri, Tenis Meja, Bola Basket", jelas Rudi Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ir. S.A Supriono dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD Terima Tim Satgas Pencegahan Korupsi Polri
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumsel H. Herman Deru menerima Satuan Khusus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Polri dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Presisi Cegah Korupsi di wilayah Provinsi Sumsel bertempat di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Senin (10/07/2023) Kasatgas Khusus Pencegahan Tindak Pidaba Korupsi Polri Herry Muryanto ungkapkan satgas ini dibentuk pada Tahun 2022. Dan terkait audiensi ini, dirinya mengharapkan kehadiran Gubernur HD pada FGD Presisi Cegah Korupsi di wilayah Provinsi Sumsel, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa (11/7) di Novotel Palembang. Herman Deru mengapresiasi dan menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya FGD ini dapat menjadi salah satu cara yang sangat baik untuk mengevaluasi pencegahan tindak pidana korupsi berdasarkan legal standing yang jelas. "Kedatangan tim satgas khusus pencegahan korupsi akan menjadi tambahan penyemangat dalam mencegah korupsi di Sumsel," katanya. Salah satu kasus yang termasuk pada tindak pidana korupsi secara tak langsung yaitu ilegal driling yang marak terjadi di masyarakat. Utamanya potensi ilegal driling yang ada di Sumsel yaitu di Kabupaten MUBA, PALI, Muara Enim, dan Muratara. "Banyak korban gara-gara adanya ilegal drilling. Dan ini tidak boleh dibiarkan karena berdampak merugikan masyarakat yang menyebabkan korban jiwa. Bukan hanya kerugian negara saja yang ditimbulkan tetapi telah menyangkut nyawa orang banyak, sudah banyak yang menjadi korban. Bahkan lingkungan juga terdampak," ujarnya. Menurutnya, salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan pengawasan yang komprehensif. Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
MY Harap Seluruh OPD Terkait Entry Meeting Dapat Bekerja Sama
Palembang, sumselprov.go.id - Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Mawardi Yahya (MY) menyambut kedatangan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 di Ruang Rapat Gubernur Sumsel bertempat di Ruang Rapat Gubernur Sumsel, Senin, (10/7/2023) Dalam kesempatan tersebut, MY mengingatkan kepada seluruh OPD yang termasuk dalam Daftar Auditi untuk dapat menjalankan kerja sama yang baik dan menyediakan data - data yang dibutuhkan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kemendagri. "Sayara para OPD khususnya dibidang pelayanan benar - benar tampilkan tentang realita yang ada, agar kita mengetahui kelemahan kita untuk dapat kita perbaiki kedepannya", tutur MY. Selain itu MY juga mengucapkan terimakasih atas kehadiran Tim Inspektorat Jenderal di Sumatera Selatan dalam rangka menjalankan tugas tahunan. "semoga seluruh tim dapat melaksanakan tugasnya dalam melakukan verifikasi terhadap Pemerintah Provinsi Sumsel. Jika nanti ditemukan kelemahan - kelemahan kita, kami mohon untuk disampaikan agar menjadi bahan pembelajaran kami untuk dapat di perbaiki", ucap MY. Sementara itu, Plt. Inspektur I Irjen Kemendagri RI, Wiratmoko, AK.,M.AK menyampaikan bahwa pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan agenda tahunan dari Irjen Kemendagri RI dalam melakukan pengawasan Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahan diwilayahnya masing - masing. "Kami juga berharap agar kami dapat diberikan data - data yang dibutuhkan dan OPD terkait dapat melakukan kerja sama yang baik terkait dengan keperluan informasi yang kami butuhkan", tuturnya. Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan entry meeting dilaksanakan selama 13 hari dimulai tgl 10 s/d 22 juni 2023. Turut hadir Para Kepala OPD Prov. Sumsel.
Sumsel
Anniversary ke 76 Tahun Martabak HAR, HD: Tidak Mudah Untuk Bertahan Konsistensi Kuncinya
Palembang, sumselprov.go.id- Dalam rangka menghadiri undangan Grand Opening Martabak HAR Simpang Sekip Palembang, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) mengatakan bahwa sebuah usaha rumah makan tidaklah mudah untuk dapat bertahan apalagi untuk diteruskan ke generasi selanjutnya. "akan tetapi konsistensi yang dimiliki oleh H. Abdul Rozak (HAR) dalam menjalankan usaha Martabak HAR, telah membuktikan bahwa mereka mampu bertahan hingga saat ini, Apa yang dilakukan ini merupakan warisan yang sangat berharga bagi anak keturunan beliau", ucap HD dalam sambutannya di Martabak HAR Simpang Sekip Palembang, Jumat (7/7/2023). Diteruskannya apa yang dilamukan oleh Almarhum H. Abdul Rozak (HAR) melalui rumah makan Martabak HAR nya, memberikan banyak edukasi kepada kita semua, tentang bagaimana cara dalam memelihara kerukunan keluarga dan juriat, menjaga konsistensi cita rasa dalam membuat sebuah produk dan tentunya menjadi pelajaran sangat berharga bagi anak cucu beliau. "Tidak mudah dalam meneruskan usaha kepada keturunan selanjutnya jika tidak terjaga dan terbentuk oleh konsistensi yang dilakukan. Dalam usaha kuliner menjaga cita rasa dan komitmen merupakan hal penting untuk dapat bertahan", ucap HD. Selain itu, HD juga memberikan saran agar nama Martabak HAR untuk segera didaftarkan ke Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) agar nama besar Martabak HAR tidak sembarangan digunakan oleh orang lain. Untuk diketahui Martabak HAR sendiri telah berdiri sejak tahun 1947 yang didirikan oleh H. Abdul Rozak bersama istri, saat ini Martabak HAR dikelola oleh anaknya yang bernama Maria H. Abdul Rozak. Dalam kesempatan itu, Maria juga menjelaskan sejarah singkat tentang inspirasi awal pembuatan Martabak HAR yang dibuat oleh orang tuanya. "Pada saat itu, H. Abdul Rozak (HAR) menceritakan kepada kami bahwa inspirasinya dalam membuat Martabak HAR adalah Pempek Kapal Selam atau juga dikenal dengan Pempek Telur, lalu ia mencoba membuat martabak yang diisi dengan telur dan dihidangkan dengan siraman kuah kari khas india", tuturnya kepada semua tamu undangan. Turut hadir Para Kepala OPD Prov. Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Gubernur Sumsel Dampingi Wapres Ma'ruf Amin Kunjungi Ponpes Muqimussunnah Banyuasin
Banyuasin, sumselprov.go.id- Pada hari ke dua kunjungan kerjanya di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin melakukan silaturahmi dengan sejumlah ulama pengasuh dan santri Pondok Pesantren (Ponpes) Muqimussunnah Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Jumat (7/7/2023). Dalam lawannya ke ponpes Muqimussunnah ini, Wapres didampingi sang istri Hj Wury Ma'ruf Amin, Gubernur Sumsel H Herman Deru dan Ketua TP PKK Sumsel Hj Febrita Lustia HD. Rombongan Wapres tiba dilokasi sekitar pukul 10.00 Wib dan langsung melakukan silaturahmi dengan kalangan ulama dan pengasuh Ponpes Muqimussunnah secara tertutup. Setelah hampir 2 jam melakukan pertemuan tertutup sekitar pukul 12. 00 Wib Wapres bersama dengan rombongan didampingi Gubernur Herman Deru menuju masjid yang ada di dalam komplek ponpes guna mengelar sholat jumat berjemaah. Usai menggelar sholat berjemaah Wapres berkesempatan menyerahkan bantuan bea siswa secara simbolis kepada sejumlah santri. Dalam jumpa persnya Wapres menegaskan dalam hidup berbangsa dan bernegara kalangan ulama setidaknya memiliki dua tanggungjawab yakni bidang agama dalam hal pembinaan umat dan tanggungjawab kepada bangsa dan negara. Wapres mengaku prihatin diera modern sekarang ini banyak orang sudah kecendrung meninggalkan agama. Karena itu peran ulama sangat dibutuhkan dalam melakukan pembinaan umat agar tidak melupakan Allah SWT. Sebagai bangsa yang berketuhanan yang maha esa. Para ulama juga harus menjaga umat dari paham- paham dan isu-isu yang menyimpang. Selain itu lanjut Wapres adalah tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan. Ulama itu tanggungjawab kebangsaan itu melekat. "Prinsip yang kita anut bahwa cinta tanah air bagian dari iman. Konsekuensinya kita harus punya tanggungjawab masalah bangsa ini, siapapun yang berkuasa, siapapun yang menjadi pemimpin bangsa maka ulama bagian yang harus menjaga negara dan bangsa ini. Ini tanggung jawab besar," pungkasnya. Turut hadir Ibu Wakil Presiden RI, Hj. Wury Estu Handayani Ma'ruf Amin, Ketua TP PKK Sumsel, Hj. Feby Deru serta para Kepala OPD Pemprov Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Sekda Hadiri Sosialisasi Tata Kelola Industri Kelapa Sawit
Palembang, sumselprov.go.id- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ir. S.A Supriono utarakan Sosialisasi ini dilaksanakan sehubungan dengan disahkannya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara serta menindaklanjuti hasil press conference yang telah diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2023 lalu. "Kami (Sumsel) sedang melakukan pendataan dan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar semua berjalan dengan harapan pemerintah pusat dan segera melaksanakan instruksi aturan serta sesuai dengan Kepres" ujarnya saat mengikuti dan menghadiri Sosialisasi Tata Kelola Industri Kelapa Sawit Kepada Gubernur dan Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) RI bertempat di Command Center, Jumat (7/7/2023). Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan katakan Urgensi Pelaporan Mandiri Tanggal 3 Juli -3 Agustus 2023, Pemerintah Pusat telah melakukan upaya percepatan, Pemerintah Daerah diharapkan juga dapat melakukan percepatan dan Menko Marves himbau agar segera cepat dilaksanakan kepres tersebut Maka untuk itu perlu ditindak lanjuti dan dibuat tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara yang bertujuan untuk melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyel waesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit. Kepada Tim Pengarah Satgas Sawit bahwa Industri Kelapa Sawit merupakan industri yang penting untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perbaikan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit menjadi hal yang mendasar yang harus diperbaiki segera "Saya minta kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar Satgas Sawit bisa berhasil mencapai target-target yang diharapkan. Saya minta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan bahasa yang sama dalam upaya memperbaiki tata kelola sawit" ucap Menko Marves. Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel.