Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Fatoni Minta Semua Daerah Anggarkan Pilkada 40% Tahun 2023 dan 60% Tahun 2024
Palembang, sumselprov.go.id- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. A Fatoni, Kamis (5/10/2023) di Palembang mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Bupati dan Walikota di wilayahnya untuk memenuhi anggaran Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meminta Fatoni mengkonsolidasikan terkait hal tersebut dengan Forkopimda, para staf, dan juga para bupati dan walikota. "Penganggaran ini dilakukan untuk mensukseskan Pilkada Serentak 2024. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menganggarkan dana Pilkada sebesar 40 persen di tahun 2023 dan 60 persen di tahun 2024. "Jadi nanti segera akan kami koordinasikan untuk bisa segera dipenuhi anggaran pilkada 40 dan 60 persen itu," ujar Fatoni. "Selain Penganggaran anggaran pilkada, agenda yang lain yang akan kita ambil adalah menjaga sistem yang kondusif untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 baik pemilu presiden wakil presiden dan legislatif, serta Pilkada 2024, termasuk khusunya masalah anggaran," pungkasnya. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Fatoni: Penanganan Karhutla Tanggung Jawab Bersama
Palembang, sumselprov.go.id-Permasalahan karhutla di Sumatera Selatan menjadi tanggung jawab bersama. Karena karhutla melibatkan banyak pihak dan perlu kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran liar diarea dan lahan kosong terutama lahan gambut. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumsel H. A Fatoni saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Palembang, Kamis (5/10/2023). "Karhutla tidak bisa ditangani hanya oleh per orangan atau 1 kelompok saja. Butuh kerjasama dan koordinasi semua pihak. Banyak yamg terlibat didalamnya. Hal tersebut dilakukan agar penanganan menjadi efisien dan terkoordinir." ujar Fatoni. Fatoni juga mengatakan selain kerjasama yang terkoordinir, dibutuhkan juga anggaran untuk keperluan penanganan karhutla. "Ditingkat daerah, Saya sudah menginstruksikan untuk menyediakan ataupun menggeser anggaran seperti recofusing saat pandemi Covid-19" ujar Fatoni. Fatoni berharap dengan memiliki tanggung jawab di masing-masing wilayahnya, permasalahan karhutla akan dapat segera diatasi. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Fatoni: Penanganan Karhutla Harus Terpadu, Sinergi dan Terencana
Palembang, sumselprov.go.id- Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel H. A Fatoni mengatakan dalam menanggulangi permasalahan Karhutla yang saat ini terjadi, ditambah lagi kondisi cuaca El-Nino yang menambah parah dampak yang ditimbulkan dari karhutla perlu adanya kebersamaan. Tidak bisa sendiri-sendiri. "Penanganan Karhutla harus efisien dan terkoordinir, dan melibatkan semua pihak, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Perusahaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi hingga masyarakat. Tidak bisa sendiri-sendiri. Harus ada kebijakan terpadu yang dikeluarkan untuk mengatasinya agar efektif dan efisien" ujar Fatoni saat Rakor Karhutla, Kamis (6/10/2023) di Palembang. Rakor dihadiri Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK RI, Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc, Para Pejabat Forkopimda diantaranya Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel, H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, Kapolda Sumsel, Irjen Pol A Rachmad Wibowo Sik, Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Yanuar Adil, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel, Sarjono Turin, dan Para Bupati / Walikota serta Para Kepala OPD dilingkungan Provinsi Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel H. A Fatoni Arahkan Bupati/Walikota Sediakan Anggaran Penanganan Karhutla
Palembang, sumselprov.go.id- Dalam mengatasi masalah karhutla yang terjadi di Sumatera Selatan, Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel H. A Fatoni menginstruksikan kepada Bupati/Walikota di Sumatera Selatan untuk menyediakan anggaran penanganan karhutla. Hal tersebut disampaikan Fatoni saat Rakor Karhutla Kamis (5/10/2023). Menurut Fatoni merupakan tanggung jawab bersama dalam menghadapi permasalahan karhutla beserta akibat yang ditimbulkan. Tidak hanya kepala daerah, perusahaan juga harus terlibat dan bertanggung jawab terhadap masalah karhutla. "Pemerintah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota akan melakukan penggeseran anggaran dalam rangka melaksanakan langkah-langkah dalam penanggulangan karhutla yang sedang terjadi, perusahaan juga diminta untuk berkontribusi dalam hal tersebut" tegas Fatoni. Untuk itu nantinya dibentuk tim kecil terdiri dari unsur pemprov (BPBD), Polda, TNI (Kodam & Korem) untuk menyusun kebutuhan anggaran dan sarana prasarana. Kegiatan tersebut dihadiri dan diikuti oleh Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK RI, Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc, Para Pejabat Forkopimda diantaranya Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel, H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, Kapolda Sumsel, Irjen Pol A Rachmad Wibowo Sik, Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Yanuar Adil, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel, Sarjono Turin, dan Para Bupati / Walikota serta Para Kepala OPD dilingkungan Provinsi Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel dan Forkopimda Kumpulkan Bupati/Walikota dan Forkopimda Kabupaten/Kota Bahas Karhutla
Palembang, sumselprov.go.id- Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel H. A Fatoni mengatakaan perlu kerjasama semua pihak dalam mengatasi permasalahan karhutla di Sumsel. Untuk itu Fatoni mengatakan saat Rakor Karhutla, kamis (5/10/2023) mengajak seluruh komponen di Sumsel berkumpul, Forkopimda, Bupati, Walikota, pimpinan perusahaan. "Rakor membahas tentang langkah apa yang harus kita lakukan dalam melakukan penanganan karhutla, ini suatu hal yang luar biasa semangatnya, karena tadi rapat yang kita lakukan cukup lama" ungkap Fatoni setelah selesai melaksanakan rapat. Ia juga menjelaskan bahwa metode penanganan yang dilakukan tidak memiliki metode terbaru untuk digunakan, melainkan seluruh kegiatan penanganan karhutla dilakukan dengan semua metode lama dengan memberikan penebalan - penebalan saja. Kegiatan tersebut dihadiri dan diikuti oleh Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK RI, Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc, Para Pejabat Forkopimda diantaranya Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel, H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, Kapolda Sumsel, Irjen Pol A Rachmad Wibowo Sik, Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Yanuar Adil, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel, Sarjono Turin, dan Para Bupati/Walikota serta para Kepala OPD dilingkungan Provinsi Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Fatoni Pimpin Langsung Rakor Penanganan Karhutla
Palembang, sumselprov.go.id- Lebih dari 3 (tiga) Jam Pj. Gubernur Sumsel, H. A. Fatoni bersama unsur Forkopimda Prov. Sumsel, Kepala Daerah dan Pimpinan Perusahaan melakukan Rapat Koordinasi Percepatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) diwilayah Sumsel Tahun 2023 dilaksanakan di Auditorium Graha Bina Praja, Kamis (5/10/2023). Fatoni selaku pimpinan rapat menyampaikan bahwa hari ini dirinya sengaja mengundang para pejabat dan pimpinan perusahaan berkumpul untuk mencari solusi dalam penanganan karhutla. "Mencari solusi dalam penanganan karhutla merupakan komitmen bersama untuk menyelesaikannya, agar permasalahan karhutla yang telah dirasakan oleh masyarakat sumsel dapat segera ditemukan solusinya" ujar Fatoni. Kegiatan tersebut dihadiri dan diikuti oleh Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK RI, Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc, Para Pejabat Forkopimda diantaranya Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel, H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, Kapolda Sumsel, Irjen Pol A Rachmad Wibowo Sik, Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Yanuar Adil, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel, Sarjono Turin, dan Para Bupati / Walikota serta Para Kepala OPD dilingkungan Provinsi Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Fatoni, Tinjau Langsung Lokasi Karhutla
Palembang, sumselprov.go.id- Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel H. A Fatoni Meninjau Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan di sekitar Bandara SMB II, Kamis (5/10/2023). Peninjauan didampingi juga oleh Danrem 044/Gapo, Brigjen TNI M. Naudi Nurdika dan Komandan Lanud Sri Muloyono Herlambang (SMH), Kolonel Pnb Sigit Gatot Prasetyo. Peninjauan langsung ke lokasi kebakaran agar mengetahui kondisi terkini dari pantauan udara untuk dijadikan bahan membuat kebijakan selanjutnya. "Hari ini Saya bersama Pak Danrem dan Danlanud akan meninjau lokasi kebakaran, untuk bisa mengetahui kondisi kebakaran lahan dan hutan kemudian ini akan dijadikan bahan bagi kami dalam mengambil kebijakan* uajr Fatoni. Agar permasalahan penanggulangan karhutla dapat berjalan dengan efiaien dan terkoordinir, Fatoni telah mengajak jajaran Forkopimda Prov. Sumsel untuk membantu menuntaskan permasalahan Karhutla di Sumsel. Usai melakukan pantauan udara Fatoni akan melaksanakan rapat bersama dengan mengajak Satgas Karhutla yang tergabung dalam satuan TNI, Polri, Bupati, Walikota, perusahaan-perusahaan terkait, dan masyarakat. "Jam dua siang ini nanti kita akan rapat bersama seluruh tim satgas yang ada di Pemprov gabungan TNI dan Polri, kemudian nanti ada bupati, walikota, pihak-pihak perusahaan swasta yang terkait, serta masyarakat yang terkat dengan ini kita akan bahas bersama nanti pada rapat" jelas Fatoni. Hadir juga Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs H Edward Chandra, MH, Para Kepala OPD Prov Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Hari Pertama Kerja, Pj Gubernur Sumsel Fatoni, Roadshow Kunjungi Forkopimda
Palembang, sumselprov.go.id- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan H. A Fatoni melakukan Kunjungan Silaturahmi ke Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut dilakukannya karena Forkopimda merupakan mitra kerja yang harus terus bersinergi. Banyak hal yang perlu dibahas terkait khususnya penurunan stunting, mengendalikan inflasi, penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta yang paling utama adalah mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kunjungan pertama Fatoni dilakukan ke DPRD Provinsi Sumatera Selatan, diterima Ketua DPRD Sumsel, Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH beserta anggota legislatif lainnya bertempat di Kantor DPRD Sumsel, Rabu (4/10/2023) Dalam kunjungan tersebut Fatoni didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs H Edward Chandra, MH serta Para Kepala OPD Prov Sumsel. "Sangat perlu dibutuhkan komunikasi yang intens dan perlu adanya koordinasi agar penanganan semua program dapat sesuai dengan yang kita inginkan. Tercapai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masih ada ruang bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah" ujar Fatoni. Terkait dengan anggaran, Fatoni mengatakan Pemerintah Daerah masih dimungkinkan ada pergeseran angggaran dengan melakukan penjabaran APBD dilakukan demi maupun karena kebutuhan masyarakat dan daerah itu dinamis. Setelah DPRD Prov Sumsel, Fatoni bergerak ke Makodam II Sriwijaya untuk mengunjungi Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Yanuar Adil. Fatoni didampingi Ketua DPRD Prov Sumsel Hj. Anita Noeringhati, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs H Edward Chandra, MH. "Tujuan dari silaturahmi ini untuk memudahkan berkoordinasi dan berkomunikasi terkait permasalahan yang dihadapi termasuk karhutla sehingga semuanya bisa dilakukan bersama - sama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing - masing" ujar Fatoni. Setelah berkunjung ke Pangdam II Sriwijaya, Fatoni kembali melanjutkan agenda kunjungan menuju Mapolda Sumsel. Didampingi Dirjen PPKL Sigit Reliantoro, Tenaga Ahli Menteri Bidang Karhutla Raffles Brotestes Panjaitan, Dir Pengendalian Kerusakan Lahan Edi Nugroso Santoso dan Ketua DPRD Prov Sumsel Anita Noeringhati. Fatoni diterima Kapolda Sumsel Irjen. Pol. A. Rachmad Wibowo, S.I.K., di Gedung Mapolda Sumsel. Dalam kunjungan tersebut, Fatoni membahas penanganan karhutla. Menurutnya agar efektif dan terkoordinir, dibutuhkan dukungan semua pihak, terkhusus TNI/Polri, DPRD, Bupati/Walikota, dan yang paling penting adalah dukungan dari seluruh masyarakat Sumsel. “Saya yakin seluruh perkerjaan bisa terselesaikan dengan baik. Karena ini menyangkut nama baik bangsa kita, apalagi kalau sampai mengekspor asap negara lain. Oleh karena itu harus segera ditangani, karena ini menyangkut keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat,” kata Fatoni. Menurutnya, ada tiga unsur yang dapat menimbulkan terjadinya karhutla yakni karena faktor cuaca, lahannya banyak gambut, dan yang ketiga perilaku perusahaan atau perorangan. Mengenai kurangnya alokasi dana/anggaran, untuk pengendalian karhutla, Fatoni menegaskan sejumlah solusi untuk melakukan pergeseran anggaran. "Sama seperti kita dulu menangani covid. Sebelumnya tidak ada anggaran tapi begitu ada covid semua refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan covid. Begitu juga dengan ini, maka fokus kita adalah mengatasi kebakaran dan dampak sosial ekonomi,” ucap Fatoni. Di akhir rangkaian kunjungan ke Forkopimda, Fatoni didampingi Ketua DPRD Prov Sumsel Anita Noeringhati menemui Ketua Pengadilan Tinggi Prov. Sumsel, Dr. Moh. Eka Kartika EM, S.h., M.Hum. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kepala Pengadilan Tinggi Palembang tersebut membahas sejumlah hal termasuk diantaranya soal situasi keamanan dan ketertiban di Sumsel. Hadir juga mendampingi Asisten I Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat, Drs. H. Edward Chandra, MH, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang yaitu Hakim Tinggi Humas, Efran Basuning, S.H., M.Hum. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Setiba di Bandara, Pj Gubernur Sumsel H. A Fatoni Langsung Bahas Karhutla dengan Forkopimda
Palembang, sumselprov.go.id- Gerak cepat Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan H. A Fatoni dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di Sumatera Selatan dibuktikannya begitu mendarat di bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) langsung melaksanakan pertemuan bersama Forkopimda Sumsel. Fatoni langsung mengajak Forum Koordinasi Pimpinan Kepala Daerah (FORKOPIMDA) melakukam pembahasan di ruang Ruang Transit VVIP Room Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Selasa (3/10/2023). Hadir pada pembahasan tersebut Kapolda Sumatera Selatan, Pangdam II Sriwijata, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan yang mewakili Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) dan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Danlanud). Selain itu, Sekretaris Daerah (Sekda), Bupati dan Walikota se-Sumatera Selatan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pengurus Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Ketua Dharmawanita dan pejabat Forkopimda lainnya. Salah satu permasalahan yang terjadi di Sumsel dan menjadi pembahasan adalah terkait penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Khusus penanganan karhutla lanjut Fatoni, dirinya selaku Pj Gubernur akan langsung bergerak cepat agar karhutla segera teratasi. Dengan duduk bersama Bupati/Walikota dan Satgas Karhutla. "Saya sudah berdiskusi dengan Forkopimda mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengatasi karhutla di Sumsel. Dalam waktu dekat saya akan kumpulkan Bupati , Walikota dan Satgas Karhutla bersama-sama dengan satgas TNI/Polri untuk berdiskusi menentukan langkah selanjutnya " kata Fatoni. Menurut Fatoni seluruh stakeholder harus bergerak untuk mengatasi permasalahan kabut asap. Dalam waktu dekat, dirinya bersama Kapolda Sumatera Selatan Irjen Albertus Rachmad Wibowo dan Forkopimda terkait segera meninjau ke lokasi untuk mengecek kondisi kabut asap. "Menangani kabut asap tidak bisa sendiri-sendiri karena tidak akan efektif dan tak terkoordinir. Apalagi dengan kondisi cuaca El Nino saat ini. Perlu kerjasama dari berbagai pihak. Dalam waktu dekat satu atau dua hari ini kami segera akan ke lapangan bersama pak kapolda dan forkopimda yang lain bergerak ke lapangan," kata Fatoni. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.