Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Fatoni: Akhir Februari 2024, Flyover Sekip Ujung Siap Soft Launching
Palembang. Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni meninjau Penyambungan Fly Over dari Jalan Basuki Rahmat ke Jalan R. Soekamto di Lokasi pembangunan Fly Over Sekip Ujung, Selasa (14/11/2023). Fly over yang dibangun untuk mengurai kemacetan ini merupakan inisiasi Pemprov Sumsel dan Kementerian PUPR. Dengan Panjang Efektif 660 Meter, Progres pembangunannya mencapai 72,4 Persen dan Target Selesai Tgl. 29 April 2024. Namun pembangunan akan dilakukan percepatan sesuai arahan Menteri PUPR, dengan target percepatan pada Bulan Februari 2024. Fatoni menjelaskan Pembangunan Fly Over dikerjakan Kementerian PUPR, namun biaya bersama-sama berasal dari APBN , APBD Provinsi Sumsel , dan Kota Palembang . Bulan Desember ini target akan selesai 87 Persen, namun di Bulan Februari 2024 diharapkan soft launching. "Mudah-mudahan di akhir April 2024 semuanya sudah selesai dan rampung , mohon dukungan dan bersabar , kalau semuanya kondusif pasti semua nya cepat selesai . Fly over ini akan menjadi kebanggan kita di sumsel , semoga nanti bisa dimanfaatkan. Terimakasih kepada seluruh unsur terlibat, termasuk masyarakat " ujar Fatoni. Kemudian Fatoni menandatangani dan menuliskan Testimonial Proyek Pembangunan Fly Over Sekip Ujung "Semoga Bisa Segera Dimanfaatkan Oleh Masyarakat" serta meninjau pekerjaan Stressing Girder. Turut hadir para kepala OPD Provinsi Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Tekan Inflasi di Sumsel, Fatoni Maksimalkan Strategi dan Langkah Pencegahannya
Palembang, sumselprov.go.id- Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni secara virtual mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2023 diselenggarakan oleh Kemendagri RI bertempat di Griya Agung Palembang, Senin (13/11/2023). Rapat dipimpin oleh Mendagri RI, Tito Karnavian. Dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh Mendagri dan instasi lainnya, komoditas utama penyumbang inflasi terbesar di Indonesia ialah Beras, Cabe Rawit, Cabe Merah, dan Gula Pasir. Sumsel sendiri tingkat inflasi sebesar 2,90% (peringkat ke 11 inflasi gabungan kota per provinsi di seluruh Indonesia). Data tersebut dikeluarkan oleh Mendagri saat memberikan paparan kepada seluruh peserta rapat. Tito juga menyampaikan bahwa rapat inflasi mingguan akan dilakukan terus - menerus hingga perintah presiden selanjutnya terkait dengan penanganan inflasi tersebut. "Semua Kepala Daerah harus bergerak, setiap minggu harus tahu tentang inflasi didaerah masing - masing. Jika ada harga yang naik tinggi maka cari permasalahannya dan carikan solusinya. Kami juga akan memberikan penilaian kinerja kepada setiap daerah terkait permasalahan ini", ucap Tito. Berkaitan dengan arahan Mendagri, Fatoni menghimbau kepada seluruh jajaran Pemprov Sumsel yang mengikuti kegiatan rapat untuk segera melakukan rapat kembali untuk membahas langkah dan strategi apa yang bisa dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas harga di Sumatera Selatan agar tidak terjadi inflasi. "Gerakan tanam dan gerakan pangan murah untuk dilakukan secara maksimal menggunakan anggaran yang ada. Pasar murah didorong terus, Toko Kebutuhan Pokok (KEPO ) juga direalisasikan di kab/kota. Kerjasama kita juga harus dimaksimalkan dengan pihak diluar pemerintah menggunakan CSR", ucap Fatoni Ia juga meminta kepada Dinas Perdagangan untuk melaksanakan perintah cek harga pasar dilakukan setiap hari, agar pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah tepat sasaran. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam mengatasi permasalahan inflasi agar dapat terkendali dan pasokan pangan tercukupi. Turut hadir Para Kepala OPD Prov. Sumsel.
Sumsel
Sekda Supriono Buka Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender
Palembang, sumselprov.go.id- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ir. S.A Supriono membuka acara Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Tahun 2023 dalam rangka Penganugerahan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2023 1qdi Auditorium Graha Bina Praja Provinsi Sumatera Selatan, Senin (13/11/2023) APE adalah sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan kepada kepala kementerian/lembaga, kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota atas komitmen, prakarsa dan keberhasilan Kepala Daerah dalam pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender dalam segala aspek pembangunan secara berkesinambungan, melalui integrasi isu gender dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik di OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dunia Usaha serta organisasi dan lembaga masyarakat lainnya. " Atas kerjasama dibarengi usaha yang maksimal dan upaya pembenahan-pembenahan yang dilakukan secara terus menerus semoga di APE Tahun 2023 ini, Provinsi Sumatera Selatan kembali mendapatkan Penghargaan APE tingkat Utama" ujar Supriono. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan sesungguhnya sudah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan visi Gubernur Sumatera Selatan "SumSel Maju Untuk Semua sebagaimana tertuang dalam misi ke 2 yaitu "Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) baik laki-laki maupun perempuan yang sehat, berpendidikan, professional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas". Jadi memang arah RPJMD kita sudah selaras dengan amanah yang dituangkan dalam KEPRES no. 9 Tahun 2000 dan PERMENDAGRI No. 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Turut hadir Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kementeriann PPPA Dr. Dra. Dewa Ayu Laksmuati, M. Par, Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian PPPA David Arya Bhima, Kepala DPPPA , Henny Yulianti, S.IP., MM, Kepala BAPPEDA ProvRegina Ariyanti, ST dan para Kepala OPD Prov. Sumsel Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel.
Sumsel
Menteri LHK Siti Nurbaya Apresiasi Pj Gubernur Sumsel Terkait Penanganan Karhutla
OKI, sumselprov.go.id- Berbagai upaya penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni, mendapat apresiasi langsung dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia (RI) Siti Nurbaya. "Saya melihat secara koordinasi Pak Gubernurnya sudah oke. Termasuk dari anggarannya juga oke," ucap Siti Nurbaya di sela-sela meninjau titik lokasi Karhutla di Jungkal Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Minggu (12/11/2023). Siti Nurbaya mengucapkan terima kasih atas upaya yang dilakukan Pj Gubernur Agus Fatoni bersama Forkopimda, Bupati/Walikota termasuk stakeholder lainnya sehingga penanganan karhutla sudah berjalan baik dan bagus. "Terima kasih kepada pak Gubernur bersama Forkopimda, Bupati/Walikota serta stakeholder lainnya yang telah berkerja keras sehingga penanganan karhutla di Sumsel sangat bagus,"ujarnya. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Sekda Sumsel Terima Jajaran Perwakilan BKKBN Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id- Sekda Sumsel Ir. S. A. Supriono menerima audiensi Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Prov. Sumsel beserta jajaran bertempat di Ruang Tamu Sekda, Jumat, (10/11/2023). Kepala BKKBN Sumsel, Mediheryanto, SH, MH., katakan audiensi ini terkait tentang penunjukan Sekretaris Daerah Prov. Sumsel sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Prov. Sumsel dan melaporkan tentang Penyusunan Dokumen Grand Desain Kependudukan Pembangunan Keluarga. Menanggapi hal tersebut, Supriono harapkan penentuan Grand Desain memiliki sasaran, fungsi, tujuan, regulasi, dan persiapan perencanaan yang melibatkan semua sektor. Lalu kemudian akan disusun dan dipadukan secara sama dengan target capaian 25 tahun. Dan mempertimbangkan berbagai faktor hambatan yang mungkin dihadapi. Sementara itu, terkait masalah stunting, Supriono inginkan kedepan pendataan stunting dapat dilakukan dengan detail dan aktivasi dasawisma. "Pemprov Sumsel sudah memiliki penganggaran dalam penanggulangan stunting salah satunya melalui program Sumsel Berkat. Koordinasikan dengan kab/kota agar memiliki portal pelaporan stunting yang bisa inline ke pusat denhan admkn dan dimonitor Dinas terkait," katanya. Dilanjutkannya, Mediheryanto menjelaskan bahwa Tim Penyusunan Dokumen Grand Desain Kependudukan Pembangunan Keluarga telah dibentuk sebelumnya, bentuk tinggal dilaksanakan langkah-langkah penyusunan lanjutan melalui rapat-rapat proses persiapan penyusunan grand desain. Dan tindaklanjut bagi 17 Kab/Kota untuk melakukan penyusunan grand desain. "Grand desain mencakup 5 pilar aspek pembangunan pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, dan pembangunan keluarga, mobilitas penduduk dan administrasi penduduk. Penyusunan grand desain melibatkan semua sektor, dinas, dan badan yang berorientasi pada tenaga penduduk," ujarnya. Disamping itu, Ia menjelaskan bahwa saat ini terjadi kekosongan Ketua TPPS, sedangkan penentuan ketua TPPS adalah berada pada jenjang jabatan struktural tertinggi yaitu Sekda. Turut hadir Kepala Bappeda Sumsel, Regina Ariyanti, Kadinkes Sumsel, dr. Trisnawarman, M.Kes. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Fatoni Lakukan Penandatanganan NPHD bersama KPU dan Bawaslu
Palembang, sumselprov.go.id- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur/Wagub Sumsel, Bupati/ Wakil Bupati serta Walikota/ Wakil Walikota Tahun 2024 antara Pemprov Sumsel dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Prov Sumsel beserta Pemerintah Kabupaten/Kota dengan KPU dan Bawaslu kabupaten /kota se Sumsel bertempat di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov. Sumsel, Kamis (9/11/2023). Fatoni mengatakan NPHD ini merupakan dasar hukum dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak Penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. "Regulasi tersebut mengatur tentang relasi antara Pemerintah Daerah sebagai fungsi penyedia keuangan daerah, berkorelasi dengan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, karena pendanaannya dibebankan pada APBD masing-masing tingkatan" ujar Fatoni. Pemprov Sumsel telah menganggarkan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 sebesar Rp.307.410.942.740,- dengan rincian untuk KPU Sumatera Selatan sebesar Rp.234.454.246.740,- dan Bawaslu Prov Sumsel sebesar Rp.72.956.696.000,-. Selain itu sebagai bentuk dukungan pengamanan kegiatan Pemilihan tersebut, Pemprov Sumsel juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.71.345.892.750,- kepada Kodam II/Sriwijaya dan Polda Sumatera Selatan. "Pada masing-masing kabupaten/kota harus disediakan anggaran 40 persen pada tahun 2023 dan 60 persen tahun 2024 dan skema penggunaan APBD dapat dilakukan jika harus (darurat) demi kepentingan masyarakat umum" jelas Fatoni. Fatoni mengajak untuk sukseskan pilkada damai agar berjalan lancar, dan menjaga marwah Sumsel zero konflik. Pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan bersama Fakta Integritas KPU RI, Bawaslu Sumsel serta Gubernur Sumsel Turut hadir Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari SH., M.Si., Ph.D, PLH Deputi Bidang Administrasi KPU RI Yayu Yuliani, Ketua Bawaalu Sumsel Kurniawan S.Pd, PLT. Sekretaris KPU Sumsel Eko Iswantoro Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel.
Sumsel
Hadiri Silaturahmi Kebangsaan, Agus Fatoni Himbau Jaga Kerukunan dan Kedamaian Jelang Pemilu & Pilkada 2024
Palembang, sumselprov.go.id- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menghadiri Silaturahmi Kebangsaan bersama Wakapolri Komjen Pol Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H di Ballroom Hotel Arista Palembang, Rabu (8/11 /2023) Ia meminta agar semua unsur Forkopimda beserta Paguyuban Masyarakat Sumsel untuk terus mempertahankan Sumsel Zero Konflik menjelang Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. "Sumsel sudah baik, karena tidak adanya konflik ditengah masyarakat. Hal ini harus kita jaga bersama, masing - masing saling mengingatkan agar nama baik ini dapat tetap terjaga dengan baik dan harus menjadi kebanggan bersama", ucapnya. Selain itu, Fatoni juga menyampaikan bahwa Sumsel saat ini memiliki beberapa permasalahan prioritas diantaranya Karhutla "Pekerjaan ini kita selesaikan bersama, serta permasalahan lain yang ada di Sumsel, baik stunting, Kemiskinan Ekstrim, Inflasi itu juga kita kerjakan bersama - sama", tuturnya. Dilanjutkannya, Sumsel siap mensukseskan pilkada, agar dapat berjalan dengan kondusif dan damai. Sementara itu, Wakapolri, Komjen Pol Drs. Agus Andrianto, SH., MH menghimbau agar Forkopimda untuk bisa mengelola ikatan keluarga Provinsi Sumsel menuju masyarakat yang sejahtera, aman dan damai. " Saya juga melihat situasi di Sumsel tidak terpengaruh dan tidak terjadi konflik ditengah situasi politik saat ini. Semoga situasi kondusif saat ini dapat terus terjaga hingga pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 nanti. Utamakan persatuan dan kesatuan dalam pilkada dan pemilu nanti, karena semua masyarakat harus dapat bahagia dalam menjalankannya", ungkapnya. Selanjutnya Pj. Gubernur dan Wakapolri memberikan cindera mata kepada paguyuban - paguyuban yang ada di Sumsel sebagai bentuk apresiasi atas terjaganya situasi kondusif dan tidak terjadinya konflik ditengah masyarakat. Turut hadir Kapolda Sumsel, Irjen Pol A. Rachmad Wibowo, SIK, Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Yanuar Adil, Danrem 044/GAPO, Kolonel Inf Muhammad Thohir, S.Sos., MM, Komandan Pangkalan TNI AL Palembang, Kolonel Laut (P) Sandy Kurniawan, Waket DPRD Prov. Sumsel, H. Giri Ramandan Kiemas, SE.,MM, dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Tegaskan 3 Hal Wujudkan Aparatur Desa Berkualitas : Kompetensi, Komitmen dan Kompak
Palembang, sumselprov.go.id- Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni memotivasi para peserta pelatihan Aparatur Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Sumatera Selatan untuk memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik dan berkualitas. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI bertempat di Hotel The Zuri Palembang, Rabu (8/11/2023). "Kegiatan ini penting karena akan memberikan bekal dan modal bagi aparatur desa, perangkat desa serta unsur-unsur desa lainnya agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tanpa ilmu dan pengetahuan yang cukup maka tidak mungkin dapat melaksanakan tugas dengan baik," ujarnya. Menurutnya, terdapat 3 masalah utama yang perlu ditingkatkan dalam mewujudkan Aparatur Desa yang berkualitas yaitu kompetensi, komitmen, dan kekompakan. "Aparatur Desa perlu meningkatkan kualitas SDM dengan cara merubah cara berpikir, meningkatkan kompetensi, komitmen, kekompakan, dan berinovasi. Selalu tingkatkan Kapasitas diri, inovasi, dan kreativitas," kata Fatoni. Pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik apabila setiap SDM yang ada berkomitmen, menumbuhkan rasa memiliki, dan bertanggung jawab terhadap tupoksinya. Tingkatkan kecakapan diri, memperlakukan orang lain dengan baik, pandai menempatkan diri. Antisipatif, tanggap responsif, dan memiliki intuisi. Dirjen Bina Pembinaan Desa Kemendagri, Dr. Faudah M.Si., melaporkan kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam rangka penguatan tata kelola para aparatur pemdes dan pengurus kelembagaan desa terutama untuk meningkatkan kualitas belanja desa yang lebih berkualitas. Kegiatan ini dilaksanakan di 33 Provinsi dan telah dimulai serentak Tgl 20 September 2023 dan dibuka oleh Mendagri. Untuk di Sumsel, kegiatan hari ini merupakan jadwal terakhir di Sumsel. Pelatih dalam kegiatan ini adalah ASN dari 33 Provinsi yang telah ikut TOT Dirjen Bina Pemerintahan Desa dan punya standar yang sama. Turut hadir Para Kepala OPD Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Sekda Buka Evaluasi Kinerja Pada BUMD Triwulan III dan Pembahasan RKAP 2023
Palembang, sumselprov.go.id- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ir. S.A Supriono utarakan dalam tata kelola BUMD dibutuhkan langkah profesional dalam mengorganisir agar BUMD berjalan sehat dan harus sesuai dengan tuntutan jaman agar bisnis dapat berjalan baik tentunya dengan beragam tantangan Hal tersebut diutarakan pada saat menghadiri sekaligus membuka acara Evaluasi Kinerja Triwulan III Pembahasan RKAP 2023 BUMD di Provinsi Sumatera Selatan bertempat di Ruang Rapat Dempo Lt. 2 Hotel Swarna Dwipa Palembang, Selasa (7/11/2023) "Saya juga berharap, kita semua senantiasa memiliki tekad yang kuat, disiplin, kejujuran, profesionalitas dan semangat kerja keras, untuk mengembangkan perusahaan, dengan menerapkan strategi-strategi dan perencanaan yang baik" ujar Sekda Ditambahkan Sekda BUMD yang telah memberikan kontribusi terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan berupa deviden yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel, PT. Sumsel Energi Gemilang, PT. Jamkrida, PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel, PT. Tirta Sriwijaya Maju dan lima BUMD yang belum menyesuaikan PT. Bank Sumsel Babel, PT. Bank Perkreditan Rakyat, PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel, PT. Jakabaring Sport City, PD. Prodexim "Oleh karena itu Saya minta kepada seluruh Komisaris Dewan Pengawas dan Para Direktur Utama Pimpinan BUMD agar menghilangkan pola pikir linear dan monoton dengan membuat terobosan terobosan baru yang inovatif, sehingga mampu keluar dari zona nyaman dan mampu membawa perusahaan menjadi lebih kompetitif, lebih produk serta mampu memberikan kontribusi dalam mendukung guna pembangunan perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan" tutup Sekda Karo Perekonomian, Henki Putrawan, Spt, M utarakan acara ini bertujuan mengevaluasi tingkat kinerja serta tingkat kesehatan serta kontribusi BUMD kepada perekonomian Sumsel utamanya pengaruh langsung terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan III dan Pembahasan RKAP Tahun 2023 Nara sumber Asisten Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Jerry Marmen Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel.