Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Wagub Sampaikan Pendapat Gubernur Terkait 2 Raperda Inisiatif DPRD
Palembang Sumselprov.go.id- Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ishak Mekki sampaikan pendapat Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel. Hal tersebut diungkapkannya secara rinci pada Rapat Paripurna XXXIX DPRD Provinsi Sumsel. Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel Kamis (25/01) Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Choirul S Matdiah. Adapun 2 (dua) Raperda usul inisiatif DPRD Provinsi Sumsel tersebut diantaranya Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, dan Raperda Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Ekosistem Gambut. Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki mengatakan, Diajukannya 2 (dua) Raperda usul inisiatif Dewan ini merupakan salah satu manifestasi kerja keras serta kesungguhan DPRD Provinsi Sumsel untuk melaksanakan salah satu fungsinya yaitu fungsi legislasi, dalam upaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendukung suksesnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumsel. Menurutnya, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan. untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dikatakannya, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa salah satu jenis pajak provinsi adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu berupa semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. "Pemungutan Pajak Bahan Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu produsen dan atau importir Bahan Bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun digunakan sendiri berdasarkan harga jual bahan kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai meliputi pertamax, premium, solar, gas dan sejenisnya yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air," ungkapnya Ia menuturkan, memperhatikan kondisi tersebut di atas diperlukan adanya pengaturan maupun peninjauan kembali terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2011 khususnya mengenai Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. "Untuk itu kami menyambut baik usul inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan terhadap perubahan peraturan daerah ini, mengingat keberhasilan pemungutan pajak daerah sangat tergantung pada kerja sama dan kerja keras kita semua termasuk dukungan DPRD yang terhormat. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dalam rangka pembahasan lebih lanjut, kami memerlukan gambaran mengenai dasar perluasan objek pengenaan PBB-KB untuk sektor usaha ekonomi di bidang industri perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, serta besaran perhitungan tarif pengenaan PBB-KB pada sektor tersebut," tuturnya Disamping itu pula lanjut Mantan Bupati OKI dua periode ini menambahkan, pembahasan Raperda ini agar dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Sedangkan untuk Raperda tentang pengelolaan dan pelestarian ekosistem gambut dikatakan Wagub Sumsel, idealnya pembangunan perekonomian yang memanfaatkan lahan untuk perkebunan dan pertanian haruslah berwawasan lingkungan sehingga dapat menciptakan pembangunan berkelanjutan. "Untuk itu semua pihak yang terkait dalam menyusun rencana pembangunan agar selalu memperhatikan aspek lingkungan dengan menyeimbangkan antara pemeliharaan lingkungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia, dimana manusia memerlukan kebutuhan sandang pangan, dan papan yang diperoleh dari alam sedangkan alam itu sendiri haruslah dilestarikan sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan," tambahnya HP.Mc Diskominfo Prov Sumsel/FS
Sumsel
Sumsel Raih Predikat A AKIP 2017 # Jadi Daerah Percontohan Nasional
Batam Sumselprov.go.id- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali mengukir prestasi di tingkat nasional. Kali ini Sumsel mendapatkan predikat A (Sangat Baik) atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2017 yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Dari laporan hasil evaluasi AKIP, Provinsi Sumsel mendapatkan nilai 80,01 dengan predikat A, kemudian rata-rata nilai Kabupaten/Kota di Sumsel sebesar 55,87 dengan Predikat CC. Dengan meraih peringkat A, Sumsel ditetapkan menjadi sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam upaya peningkatan AKIP melalui efektivitas, efisiensi, dan capaian reformasi birokrasi. Laporan hasil evaluasi AKIP tersebut diserahkan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin di Hotel Radisson Golf and Convention Center Batam, Kepulauan Riau, Kamis (25/1). Selain Provinsi Sumsel, Menteri PANBR juga menyerahkan laporan hasil evaluasi AKIP 2017 kepada Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah I yang meliputi seluruh daerah di pulau Sumatera, Banten dan Jawa Barat. Dalam sambutan dan arahannya, Menteri PANRB Asman Abnur menyapaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumsel yang telah berhasil mendapatkan predikat A (Sangat Baik). Menurutnya, melalui prestasi yang diraih Sumsel tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu semangat bagi daerah lainnnya untuk lebih baik lagi hingga mampu meraih predikat tertinggi memuaskan. "Beliau, pak Alex ini salah satu yang paling gigih untuk mendapatkan predikat A, sepanjang acara yang pertama saya lihat adalah tampilnya Pak Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Kenapa begitu, karena Sumsel mendapat predikat A jadi penampilan pak Gubernur tentunya percaya diri," ujarnya. Sementara itu, selain menerima laporan hasil evaluasi AKIP, Gubernur Sumsel Alex Noerdin juga berkesempatan menjadi nara sumber pada sesi berbagi pengalaman tentang upaya peningkatan AKIP bersama nara sumber lainnya yakni Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, dan Wali Kota Padang, H. Mahyeldi. Dalam kesempatan sharing session tersebut, Gubernur Sumsel Alex Noerdin memaparkan banyak hal tentang Sumsel, diantaranya mengenai prioritas pemda Provinsi dalam pembangunan Sumsel, kemudian visi dan misi, serta tantangan dalam pelaksanaan pembangunan Sumsel seperti terbatasnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). "Sekarang kita Sumatera Selatan dapat predikat A, tahun depan target kita dapat predikat AA. Tapi, tahun depan gubernurnya bukan saya lagi, semoga target itu bisa tercapai," harapnya. Selain itu, Gubernur Sumsel Alex Noerdin juga sempat menayangkan video tentang kesiapan pelaksaan Asian Games di Palembang yang membuat terpukau seluruh hadirin. Menurut Alex, dirinya sengaja menampilkan tentang Asian Games karena karena semua pembangunan infrastruktur yang ditampilkan bukan baru akan dibangun melainkan secara keseluruhan sudah selesai dibangun, hanya ada beberapa yang belum selesai seperti Light Rail Transit (LRT) yang akan selesai pada Februari mendatang. "Jadi semua yang saya tampilkan tadi menunjukan itulah yang namanya efektifitas yang efisien yang sebenarnya. Kalau tidak bagaimana bisa Sumatera Selatan bisa menjadi tuan rumah Asian Games," ujar Alex. Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, untuk mengukur perkembangan AKIP, pihaknya telah melakukan evaluasi setiap tahunnya meliputi berbagai kategori penilaian yang tujuannya bukan hanya penetapan nilai namun juga sebagai langkah dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan capaian reformasi birokrasi. "Di tahun 2017 lalu kita telah melakukan evaluasi kepada 82 Kementerian dan Lembaga, kemudian 34 Provinsi dan 510 Kabupaten/Kota di Indonesia, hari ini laporan hasil evaluasi AKIP yang kita serahkan sebanyak 172 kepada Kabupaten/Kota dan 22 Provinsi," ungkapnya. Untuk diketahui, laporan hasil evaluasi AKIP yang diserahkan merupakan hasil evaluasi yang telah dilakukan dalam tahun 2017. Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan peluncuran aplikasi e- SAKIP REVIU yang tujuannya untuk pembinaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara interaktif serta sebagai penyampaian laporan kinerja instansi pemerintah secara online. Selain itu, kegiatan selanjutnya akan di isi dengan coaching clinic pada hari Jum'at 26 Januari besok, dengan mengundang para pejabat terkait seperti Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, serta Biro/Bagian Organisasi masing-masing pemda di wilayah tersebut. Berikut Pengkategorian Peringkat (rating) Setelah proses pelaksanaan evaluasi selesai secara keseluruhan, Kemen PAN & RB memberikan peringkat nilai dengan sebutan: AA, A, B, CC, C,dan D, dengan rincian Interprestasi dan Karakteristik instansinya, sebagai berikut : Meliputi : Nilai, Predikat serta Interpretasi dan Karakteristik Instansi 1. Nilai > 85 peringkat AA Memuaskan: Memimpin perubahan, 100 berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan akuntabel, perlu terus berinovasi 2. Nilai > 75-85 predikat A Sangat Baik: Akuntabilitas kinerjanya baik, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, menggunakan knowledge management untuk membangun budaya berkinerja, perlu banyak inovasi 3. Nilai > 65-75 Predikat B Baik: akuntabilitas kinerjanya baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan untuk systems dan perlu banyak berfokus perbaikan soft systems. 4. Nilai > 50-65 Predikat CC Cukup Baik (memadai): Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja bagi pertanggungjawaban, tapi perlu banyak perbaikan, termasuk sedikit perbaikan yang mendasar 5. Nilai >30-50 Predikat C Agak Kurang: Memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi kurang dapat diandalkan, perlu banyak perbaikan dan termasuk perbaikan yang mendasar 6. Nilai 0-30 Predikat D Kurang: sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar. HP.Mc Diskominfo Prov Sumsel/FS
Sumsel
Alex Noerdin Siapkan 14 Bus Ajak Pelajar Keliling JSC
Palembang Sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin kembali menggiatkan sosialisasi Asian Games. Tak hanya membagi-bagikan handphone kepada para pelajar, ia juga menyiapkan 14 bus untuk membawa pelajar berkeliling tempat yang akan menjadi saksi penyelenggaraan Asian Games mendatang yakni Jakabaring Sport City (JSC). Hal ini diungkapkannya saat bertatap muka dengan ribuan pelajar berasal dari lima Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumsel diantaranya Empat Lawang, Lahat, Pagaralam, Lubuk Linggau, Musi Rawas di Griya Agung Rabu (24/01). Pelopor sekolah gratis itu mengatakan, sosialisasi ini akan terus digiatkan mengingat banyak masyarakat di pelosok yang belum tahu bahwa Sumsel merupakan tuan rumah kompetisi olahraga bangsa-bangsa Asia dari 45 Negara Asia yaitu Asian Games. Dikatakanya banyak persepsi yang mengatakan bahwa ia banyak menghabiskan uang untuk Asian Games. Alex membantahnya, menurutnya Asian Games ini justru mendatangkan berkah. Secara rinci diuraikanya karena Asian Games Provinsi Sumsel mendapat tiga ruas jalan tol, penambahan jembatan musi, underpass, pembangunan rumah sakit bahkan yang paling spektakuler ia menyebut berkah Asian Games adalah pembangunan kereta cepat ringan (Light Rail Transit) atau yang sering disebutnya dengan sepur dipucuk. "Yang saya sebutkan tadi itu tidak dibangun dengan uang sendiri atau APBD semua itu dibangun dengan dana APBN dan pihak swasta. APBD hanya pemancing saja, kalau tidak ada Asian Games tidak akan ada LRT karena itu sangat mahal. LRT adalah angkutan masal untuk memecahkan masalah dimana berdasarkan hasil studi Palembang akan macet total pada tahun 2020," tuturnya Lanjut Alex, terpilihnya Provinsi Sumsel menyelenggarakan Asian Games karena Sumsel memiliki modal JSC. Dimana ia kilas balik Jakabaring tahun 2010 masih rawa-rawa di tengah Kota Palembang. Dalam waktu 11 bulan Pemerintah Provinsi Sumsel berkerja keras menyulap rawa-rawa menjadi Kota Olahraga Internasional, yang saat ini juga ditunjuk sebagai kawasan wisata olahraga. "Anak-anak sudah lihat belum JSC, kalau belum sebelum pulang ini keliling JSC, kita siapkan bus. Silakan lihat dan rasakan sendiri berada di tempat penyelenggaraan Asian Games mendatang," tuturnya Dikatakan Alex, Provinsi Sumsel terus menggelar event-event baik tingkat Nasional maupun Internasional. Seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) 2004, Sea Games 2011, Islamic Solidarity Games 2013 dan Asean University Games 2014. Dan juga Provinsi Sumsel baru - baru ini terus menggelar beberapa event Internasional terbukti sebanyak 39 kejuaraan Internasional berlaga di JSC. "Dari 34 Provinsi di Indonesia hanya dua Kota yang ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games 2018 yaitu Jakarta dan Palembang. Selain memiliki pengalaman menyelenggarakan event internasional dan fasilitas olahraga lengkap, Provinsi Sumsel merupakan daerah zero konflik. Tidak pernah terjadi dan Insha Allah tidak akan pernah terjadi kerusuhan antar etnis dan umat beragama di Provinsi kita ini, bangga kita menjadi masyarakat provinsi Sumsel," pungkasnya HP. Mc Diskominfo Prov Sumsel/FS
Sumsel
Sekda Dukung MoU Pertamina dengan Auto 2000
Palembang, Sumselprov.go.id -- Guna mewujudkan Sumsel yang bebas emisi bahan bakar, PT. Pertamina bersama Auto 2000 melakukan kerjasama dengan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) Rabu di Bukit Golf (24/1). Kegiatan ini dihadiri langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Nasrun Umar. Dikatakan Nasrun Umar, MoU ini merupakan salah satu bentuk dukungan kepada program Pemerintah Provinsi Sumsel agar udara bersih tanpa polusi kendaraan. Pada kesempatan yang baik ini, Sekda Nasrun Umar memberikan dukungan dan mengapresiasi kepada BUMN serta perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan program melibatkan masyarakat umum. "Bahan bakar khusus ini, kita harapkan dapat mengoptimalkan kerja mesin tanpa merusak lingkungan, ujar Nasrun. Saat ini, lanjut Nasrun, PT. Pertamina bekerjasama dengan Auto 2000 melakukan kerja sama uji emisi gratis di SPBU. "Pemerintah berharap, masyarakat dapat memanfaatkan momentum ini guna memastikan bahwa kendaraan yang kita bawa ini dapat mendukung salah satu program pemerintah yaitu udara bersih tanpa polusi kendaraan,"tuturnya. Selain itu, dengan memilih bahan bakar yang tepat untuk kendaraan merupakan salah satu langkah cerdas guna mendukung program tersebut agar dapat dinikmati bersama hasilnya. "Pemerintah berharap kerja sama seperti ini dapat terus dilanjutkan dan dapat mengajak lebih banyak partisipasi masyarakat, agar edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan dapat tersampaikan dengan masif,"sambungnya. Apalagi, menurut Nasrun dalam waktu dekat ini, Palembang akan menjadi tuan rumah perhelatan akbar olahraga Asian Games 2018. "Kita tentunya berharap Palembang dapat menyambut para tamu penting ini dengan suasana lingkungan yang bersih dan udara sehat serta masyarakat yang ramah,"ucapnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan semua ini, pemerintah tidak dapat berjalan sendirian sehingga memerlukan dukungan semua pihak. "Kami menghimbau kepada masyarakat, agar menjadi masyarakat yang cerdas dalam menentukan pilihan bahan bakar yang tepat bagi kendaraan kita. Pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi nya kepada Pertamina dan Auto 2000," ujar Nasrun. Sementara itu, Manager Retail PT. Pertamina, Patut Andriatno menyampaikan, kegiatan ini merupakan satu bentuk kerjasama antara PT. Pertamina dengan Auto 2000, yang mana Pertamina sebagai penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Auto 2000 sebagai konsumen. "Atas inisiasi, kami lakukan uji emisi selama satu tahun di SPBU yang kita tunjuk. Selain itu juga salah satu bentuk dukungan kepada Pemerintah,"terangnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Selaraskan Pusat dan Daerah, Pemerintah Siapkan Sistem Perizinan Terintegrasi
Palembang, Sumselprov.go.id -- September tahun lalu, peringkat daya saing Indonesia naik ke posisi 36 berdasarkan laporan World Economic Forum. Dalam laporan yang bertajuk Global Competitiveness Index 2017-2018 tersebut, daya saing Indonesia melejit 5 peringkat dari posisi ke-41. Hal tersebut tentu saja disambut positif berbagai pihak termasuk Presiden Joko Widodo. Namun, dirinya mencermati faktor utama pendongkrak peringkat Indonesia dalam laporan tersebut. "Kalau kita bedah lebih dalam, satu faktor yang mendongkrak peringkat kita adalah ukuran pasar kita yang besar. Kalau kita keluarkan faktor ukuran pasar dari indeks daya saing, peringkat kita langsung kelihatan masuk ke kisaran 50-an," ungkap Presiden kepada para gubernur dalam rapat kerja pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2018. Presiden mengakui bahwa pasar Indonesia yang sangat besar menjadi penentu dalam kenaikan peringkat itu. Hal itu berarti bahwa baik pusat maupun daerah harus menjaga agar pasar Indonesia tetap besar dalam satu kesatuan dan tidak terfragmentasi ke dalam pasar-pasar yang lebih kecil. "Seluruh provinsi, kabupaten, dan kota kalau masing-masing mengeluarkan aturan, standar, dan prosedur sendiri-sendiri tanpa koordinasi, yang terjadi adalah fragmentasi," ucapnya mengingatkan. Kesatuan tunggal dari pasar Indonesia ini erat kaitannya dengan regulasi yang berkesinambungan antara pusat dan daerah maupun daerah satu dengan yang lainnya. Maka itu, ia mengingatkan agar regulasi yang ada di daerah selaras dengan kebijakan yang ada di tingkat pusat. "Begitu mereka mengurus di pusat kemudian dilanjutkan ke daerah, itu seperti masuk ke wilayah lain. Kenapa tidak bisa segaris? Mestinya kan sama, kita kan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kok mendadak kayak masuk negara lain? Ini yang berbahaya kalau persepsi itu muncul," ujarnya. Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah beberapa waktu belakangan sedang menyiapkan sistem perizinan terintegrasi _(single submission)._ Tujuan dari adanya sistem tersebut ialah untuk menyederhanakan proses perizinan mulai dari pusat hingga ke daerah dan membuatnya lebih akuntabel. "Sebentar lagi kita ingin membangun sebuah _single submission_ dengan didahului membentuk satuan tugas, terutama nanti di pusat, biar tersambung dengan daerah sehingga kita semua bisa satu bahasa dalam menyelesaikan masalah," tuturnya. Dengan adanya sistem perizinan terintegrasi ini, Presiden Joko Widodo berharap agar pemerintah pusat dan daerah dapat saling berkoordinasi dalam menentukan kebijakan dan peraturan baik di pusat maupun daerah. "Solusinya dengan _single submission_. Kita duduk bersama nanti untuk berkoordinasi sehingga menyatukan pasar besar kita dalam satu kesatuan investasi nasional dengan aturan main, perizinan, undang-undang, dan perda yang _inline_ satu garis," ucapnya (Bey Machmudin/Setneg.co.id) MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Jokowi: Renovasi Pertahankan Cagar Budaya Istora Senayan
Jakarta, Sumselprov.go.id -- Presiden Joko Widodo mengaku terkejut dengan perubahan wajah Istora. Ia mengatakan renovasi besar Istora ini telah mengembalikan Istora kepada bentuk bangunan awal pada tahun 60-an. "Ini merupakan renovasi besar yang betul-betul merubah Istora Senayan Saya harap bisa digunakan untuk acara olahraga dan berbagai kegiatan lainnya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, renovasi Istora saya resmikan," kata Presiden Jokowi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (24/1/2018). Selain itu, Venue olahraga ini merupakan yang keenam yang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi dari 14 venue yang direnovasi oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya. Istora telah mendapatkan sertifikasi kualitas lapangan berstandar internasional dari Badminton World Federation (BWF). Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam laporannya mengatakan, Istora Senayan telah direnovasi sejak September 2016 dan selesai pada Desember 2017. Venue ini saat Asian Games 18 nanti akan digunakan sebagai ajang pertandingan bulutangkis dan basket. Selepas Asian Games diharapkan juga bisa menjadi tempat berbagai kegiatan seni dan kultural, seperti live music. Renovasi Istora memadukan gaya masa kini dan masa lampau dengan tetap menjaga keaslian bangunan yang memiliki nilai historis. "Pembangunannya tetap menjaga unsur heritage, dimana beberapa bangku lama tetap dipertahankan, agar kita tetap bisa melihat elemen sejarah dari gedung ini," kata Menteri Basuki. Ditambahkannya dengan diadakannya test event ini bermanfaat untuk mengetahui hal-hal yang perlu disempurnakan sebelum digunakan pada Asian Games XVIII 2018 bulan Agustus mendatang.(wartaekonomi.co.id) MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
OJK Optimis Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen
Bandung, Sumselprov.go.id -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimis sektor jasa keuangan mampu mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,4 persen. Hal ini didukung oleh solidnya indikator sektor jasa keuangan baik dari sisi pemodalan dan likuiditas, maupun tingkat risiko yang terkendali. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida menjelaskan Berdasarkan capaian 2017 dan dengan target pertumbuhan ekonomi 5,4% yang ditetapkan Pemerintah Pusat pada 2018, OJK memperkirakan kredit dan Dana Pihak Ketiga perbankan berpotensi untuk tumbuh di kisaran 10%-12%. "Kondisi ini memberikan landasan yang kuat bagi sektor jasa keuangan untuk lebih proaktif dalam menyediakan sumber pendanaan untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian domestik," katanya usai mengikuti Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2018 di Bandung, Selasa (23/1/2018). Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri jasa keuangan, OJK akan mendorong sinergi bank dan lembaga keuangan lainnya dalam pembiayaan proyek infrastruktur dan mengintensifkan penerapan teknologi dalam pengembangan produk dan layanannya. "Saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi makroekonomi dan sektor jasa keuangan yang kondusif," jelas Nurhaida. Berkenaan dengan arah kebijakan OJK pada 2018 ini, Nurhaida menjelaskan pihaknya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia juga menekankan pada 2018 OJK akan memprioritaskan pertumbuhan infrastruktur; percepatan program industrialisasi; pemerataan kesejahteraan masyarakat, seperti melalui peningkatan literasi dan akses pembiayaan masyarakat, serta optimalisasi potensi ekonomi syariah; dan inklusi keuangan. “Untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan masyarakat, program-programnya sudah kita susun,” ucap Nurhaida. Menyikapi perkembangan teknologi yang begitu pesat, OJK mendukung inovasi produk teknologi di sektor jasa keuangan (Fintech) selama produk tersebut bermanfaat bagi masyarakat namun tetap dalam koridor tata kelola yang baik berdasarkan asas TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness) agar aspek perlindungan masyarakat terpenuhi. Saat ini, terdapat 30 perusahaan FinTech P2P Lending yang terdaftar/berizin di OJK dan 36 perusahaan dalam proses pendaftaran. Total pembiayaan bisnis FinTech ini telah mencapai Rp2,6 Triliun dengan 259.635 peminjam. Dia menambahkan OJK mengarahkan lembaga jasa keuangan agar meningkatkan sinergi dengan perusahaan Fintech ataupun mendirikan lini usaha Fintech. . "Sedangkan menyikapi perkembangan cryptocurrency, OJK melarang lembaga jasa keuangan untuk menggunakan dan memasarkan produk yang tidak memiliki legalitas izin dari otoritas terkait,” pungkasnya (wartaekonomi.co.id) MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Alex Noerdin : Peluang Investasi, Sumsel Komitmen Permudah Perizinan
Palembang, Sumselprov.go.id -- Iklim investasi diwilayah Provinsi Sumsel punya potensi besar, Gubernur Sumsel Alex Noerdin menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel sendiri berkomitmen terus meningkatkan investasi dengan berbagai trobosan seperti mempermudah proses perizinan investor dan memaksimalkan pelayanan perizinan satu pintu. Sumatera Selatan memiliki beberapa peluang investasi yang diprioritaskan mulai dari Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, Jalan Toll, Kereta Api, dan berbagai peluang investasi lainnya. Sebenarnya tidak ada kekhawatiran dari para investor jika ingin menanamkan modal di Sumatera Selatan kerena segala kemudahan diberikan bagi investor mulai dari perizinan hingga pengurangan pajak,” ungkapnya saat menghadiri rapat kerja pemerintah di Istana Negara Jakarta yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Selasa (23/1). Lanjut Alex mengatakan, berbagai event internasional yang dilaksanakan tujuannya untuk menarik investasi, daerah yang sudah bisa menyelenggarakan event internasional berarti daerah itu kondusif, Sumsel tidak pernah terjadi kerusuhan antar etnis maupun antar umat beragama itu menjadi syarat untuk investasi. "Selain daerah yang kondusif, agar investor tertarik berinvestasi harus ada kepastian hukum. Kelemahan Sumsel saat ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) oleh karena itu kami programkan pendidikan dan kesehatan gratis," ujarnya. Berkenaan soal dengan lamanya waktu dalam proses perizinan, Alex mengatakan, saat ini bukan masalah waktu dalam hal pengurusan perizinan tetapi kesungguhan dari daerah."Kami dengan segala kekurangan juga banyak kelebihan kami akan mengantisipasi masalah investasi," terangnya.[rel/rik/Rmol.com] MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Gubernur Alex Noerdin Hadiri Rapat Kerja Pemerintah
Jakarta, Sumselprov.go.id -- Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin bersama Ketua DPRD Provinsi Sumsel HM. Giri Ramanda mengikuti rapat kerja pemerintah dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Negara Jakarta, Selasa (23/1). Rapat kerja ini membahas percepatan pelaksanaan berusaha di daerah. Selain dihadiri para Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia, tampak hadir Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembang, dan sejumlah pejabat negara lainnya. Presiden mengharapkan para kepala daerah dapat memanfaatkan momentum kondisi makro nasional yang lebih baik dari masa sebelumnya. Jokowi menyebutkan beberapa dukungan yang dapat mendorong investasi, seperti meningkatnya kemudahaan berusaha di tanah air. Menurut Presiden,kepercayaan investor kepada Indonesia semakin membaik. Peringkat kemudahan berusaha ease of doing business (EoDB), Indonesia lompat dari posisi 142 pada 2014 menjadi 72 di 2017. Lembaga Pemeringkat Fitch Ratings dan Moody's memberikan Investment Grade pada Indonesia. Ini adalah momentum tepat bagi Indonesia untuk menarik investor. “Saat ini memiliki momentum sangat baik dengan kepercayaan dari dunia internasional, lembaga rating internasional berikan nilai baik. Kunci ekonomi akan baik salah satunya yakni investasi,” kata Presiden Jokowi. Presiden juga menyampaikan problem yang saat ini dihadapi adalah masalah perizinan. Untuk itu, siang ini Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi dikumpulkan agar bisa satu visi dalam menyelesaikan permasalahan. Jokowi memberikan contoh di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bahwa saat ini proses perizinan dapat dipercepat. Presiden menyampaikan bahwa masalah izin bukan hanya di BKPM namun juga ada di instansi lain dan daerah. “Masalah utama sekarang ini yakni regulasi yang menyebabkan kesulitan dalam hal investasi. Presiden sampaikan jika memang memperlambat kemudahan berusaha, perda hendaknya bisa direvisi dan ke depan tidak membuat Perda yang baru,” ungkap Jokowi Lanjut Jokowi, kendala proses perizinan yang paling lama di daerah yakni pembangkit listrik, pertanian, pariwisata, dan industri. Presiden ingin adanya harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Presiden ingatkan hubungan antara Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten adalah satu garis dengan bingkai Negara Kesatuan. Untuk itu, Presiden minta provinsi dan kota/kabupaten tidak membuat aturan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi, tujuannya ingin menyatukan pasar yang besar ini dengan Perda yang inline satu garis dari pusat hingga daerah. Menurut Jokowi, yang penting kualitas aturan, bukan kuantitasnya. Terlalu banyak aturan menimbulkan kerumitan. "Salah satu indeks yang harus diperhatikan indeks kompetitif kita yang dikompilasi oleh World Economic Forum setiap tahun. Kalau dibedah, satu faktor yang mendongkrak adalah ukuran pasar nasional yang besar. Jadi kalau daerah punya prosedur dan standar sendiri-sendiri, tanpa koordinasi tanpa harmonisasi, yang terjadi adalah fragmentasi. Kita tidak jadi pasar tunggal, tapi pasar kerdil-kerdil. Dan itu bukan menjadi kekuatan kita. Kekuatan kita adalah pasar tunggal besar nasional," tegasnya. Sementara itu, terkait iklim investasi diwilayah Provinsi Sumsel, Gubernur Sumsel Alex Noerdin menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel sendiri berkomitmen terus meningkatkan investasi dengan berbagai trobosan seperti mempermudah proses perizinan investor dan memaksimalkan pelayanan perizinan satu pintu. “Sumatera Selatan memiliki beberapa peluang investasi yang diprioritaskan mulai dari Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, Jalan Toll, Kereta Api, dan berbagai peluang investasi lainnya. Sebenarnya tidak ada kekhawatiran dari para investor jika ingin menanamkan modal di Sumatera Selatan kerena segala kemudahan diberikan bagi investor mulai dari perizinan hingga pengurangan pajak,” ungkapnya Lanjut Alex mengatakan, berbagai event internasional yang dilaksanakan tujuannya untuk menarik investasi, daerah yang sudah bisa menyelenggarakan event internasional berarti daerah itu kondusif, Sumsel tidak pernah terjadi kerusuhan antar etnis maupun antar umat beragama itu menjadi syarat untuk investasi. "Selain daerah yang kondusif, agar investor tertarik berinvestasi harus ada kepastian hukum. Kelemahan Sumsel saat ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) oleh karena itu kami programkan pendidikan dan kesehatan gratis," ujarnya. Berkenaan soal dengan lamanya waktu dalam proses perizinan, Alex mengatakan, saat ini bukan masalah waktu dalam hal pengurusan perizinan tetapi kesungguhan dari daerah."Kami dengan segala kekurangan juga banyak kelebihan kami akan mengantisipasi masalah investasi," terangnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CLeY