Kabar Terkini Sumatera Selatan
Gubernur Sumsel, Tinjau 2 Jembatan Gantung Yang Putus dan Korban Banjir Di OKU
Baturaja, Sumselprov.go.id -- Gubernur Sumatera Selatan Bapak H. Alex Noerdin beserta Kalaksa BPBD Provinsi Sumatera Selatan H. Iriansyah dan OPD terkait termasuk Dinas Sosial, Tagana, Dinas Ketahanan Pangan meninjau langsung ke lokasi 2 jembatan gantung yang putus desa Banuayu dan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU yang disebabkan banjir pada hari Selasa (06/03/ 2018). Menurut Kalaksa BPBD Kabupaten OKU Hemni Rusdi untuk data bencana banjir di Kabupaten OKU rumah yang terkena banjir sebanyak 1.271 rumah yang terletak di Kecamatan Baturaja Barat 20 Rumah. Kecamatan Baturaja Timur 247 Rumah, Kecamatan Penijauan 455 Rumah, Kecamatan Lubuk Batang 549 Rumah, 2 jembatan Gantung putus di desa Banyuayu dan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Peninjauan. Tidak bisa digunakan lagi Oleh Masyarakat Tidak ada korban jiwa dan Tidak. Ada Rumah Rusak. Baik berat maupun Ringan. Penyebab dan kronologis bencana banjir disebabkan oleh hujan terus menerus dengan intensitas yang tinggi menyebab meningkatnya debit air. Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin beserta Kalaksa BPBD Provinsi Sumatera Selatan H. Iriansyah dan OPD terkait memberikan bantuan berupa lauk pauk 384 paket, makanan tambahan 108 paket, perlengkapan sekolah 50 paket, perlengkapan makan 50 paket, selimut 100 lembar, karung plastik 1 .000 lembar, beras 5 ton dan mie instan 50 dus. Kondisi saat ini tidak ada lagi rumah yang tergenang air dan 2 (dua) jembatan masih dalam keadaan putus. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Pemprov Sumsel Jalin Kerjasama Pencegahan Korupsi Bersama KPK RI
Palembang, Sumselprov.go.id - - Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pencegahan korupsi di wilayah Sumsel. Sebagai wujud dari upaya tersebut, dalam waktu dekat Sumsel akan menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan program "Pemilukada Berintegritas" merupakan pembekalan oleh Komisi Pemberantasan Korupasi (KPK) RI kepada seluruh calon kepala daerah yang akan dilaksanakan 10 April 2018 di KPU Provinsi Sumsel. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumsel juga telah menjalin kerjasama dengan KPK RI terkait pelaksanaan kelas Politik Cerdas Berintegritas (PCB) yang merupakan kegiatan KPK sejak tahun 2016 dengan sasaran para siswa, mahasiswa, dan politisi untuk menciptakan calon kader maupun para kader partai politik yang tidak hanya cerdas namun juga berintegritas. Tim advance Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Satgas Politik KPK RI, Anisa Nurlitasari, dan Satgas Tim Media KPK RI, Dony Mariantono telah melaksanakan rapat koordinasi kedua program tersebut bersama Pemerintah Provinsi Sumsel di pimpin langsung Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Nasrun umar, di Ruang Rapat Setda Pemprov. Sumsel, Rabu (7/3). Satgas Politik Deputi Pencegahan KPK RI, Anisa Nurlitasari mengatakan, pihaknya sengaja hadir langsung di Palembang untuk melaksanakan koordinasi persiapan program "Pemilukada Terintegrasi" dan koordinasi rencana kerjasama pelaksanaan kelas Politik Cerdas Berintegritas (PCB). Anisa menjelaskan, kegiatan "Pemilukada Terintegritas" adalah pembekalan kepada para calon kepala daerah. Jadi calon kepala daerah ini akan dibekali tentang permasalahan apa saja yang akan dihadapi setelah terpilih sebagai kepala daerah nanti. Menurutnya, dalam kegiatan tersebut akan disampaikan juga hasil praktek terbaik sebagai hasil rangkuman dari kerja koordinasi supervisi pencegahan di KPK dan penjelasan deskriptifnya. "KPK akan memberi pembekalan kepada calon kepala daerah tentang apa yang akan dihadapi nanti setelah terpilih. Program ini dilaksanakan karena dari data KPK hingga tahun 2017 menunjukan 32 persen aktor yang tersandung kasus Korupsi di KPK berasal dari Partai Politik," ungkapnya. Lanjut Anisa, peserta program "Pemilukada Terintegritas" adalah seluruh calon kepala daerah, pembukaannya akan dihadiri pimpinanKPK dan penyampaian materi dari strukturalKPK RI. "Pesertanya seluruh calon kepala daerah, kalau di Sumsel ini ada sekitar 70 lebih para calon kepala daerah. Di penghujung kegiatan akan dilaksanakan deklarasi LHKPN para peserta pemilukada di wilayah Sumsel," ujarnya, Sementara itu, terkait rencana kerjasama pelaksanaan kelas Politik Cerdas Berintegritas (PCB) bersama Pemerintah Provinsi Sumsel, Anisa Nurlitasari menjelaskan, program tersebut merupakan kegiatan KPK sejak tahun 2016 dengan sasaran para siswa, mahasiswa, dan politisi untuk menciptakan calon kader maupun para kader partai politik yang tidak hanya cerdas namun juga berintegritas. Lanjutnya, KPK RI sudah menyiapkan modul-modul pelaksanaan kelas PCB sejak tahun 2016 merupakan hasil kerjasama dengan LIPI dan Yayasan Satu Nama Yogyakarta. Modul yang disiapkan baik untuk para peserta, narasumber maupun fasilitator. "Untuk pelaksanaannya nanti kita akan berkerjasama dengan Kesbangpol Provinsi Sumsel untuk teknisnya, siapa yang akan di undang, siapa pematerinya dan kapan akan dilaksanakannya," terang Anisa. Di kesempatan yang sama, Sekda Provinsi Sumsel Nasrun Umar mengatakan, Pemprov Sumsel sangat menyambut baik akan dilaksanakannya program "Pemilukada Terintegritas" dengan merespon dengan positif dan segera melakukan langkah tindaklanjutnya. "Inspektur Provinsi Sumsel saya tugaskan langsung untuk melakukan koordinasi dengan KPU terkait penyelenggaran ini, dan segera laporkan hasilnya ke saya," tegas Sekda. Terkait rencana kerjasama kelas PCB, Nasrun umar berharap program tersebut dapat bisa berkelanjutan karena dengan upaya ini akan menghasilkan para politisi yang berintegritas di Sumsel. "Akan sangat kami tanggapi dengan serius karena program ini sangat kita nantikan. Saya minta Kesbangpol terus melakukan koordinasi lebih lanjut dengan tim KPK tentang teknisnya bagaimana," pungkasnya (Tribunnews.com) MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Presiden: Tarif PPh Final UMKM Segera Diturunkan
Jakarta, Sumselprov.go.id- Pemerintah terus memberikan dorongan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah untuk dapat terus berkembang. Saat menghadiri pembukaan Sidang Dewan Pleno II dan Rapat Pimpinan Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Tahun 2018. Presiden Joko Widodo memastikan bahwa dalam waktu dekat, tarif PPh Final UMKM yang dibebankan akan mengalami penurunan. "Saya kemarin menawarnya 0,25 persen, tapi Menteri Keuangan ngotot kalau turunnya sampai sejauh itu ini akan memengaruhi penerimaan pendapatan pemerintah. Oleh sebab itu ditawar 0,5 ya sudah saya ikut," ucapnya saat bersama jajaranya, Rabu (7/3/2018) Melalui tiga kali rapat pembahasan, Presiden bersama dengan jajarannya sepakat untuk memberikan keringanan bagi para pelaku UMKM dengan menurunkan tarif pajak menjadi sebesar 0,5 persen "Setiap saya turun ke bawah ini juga banyak dikeluhkan, pajak UMKM sebesar 1 persen final. Yang kecil-kecil selalu mengeluhkan ini, UMKM kena final 1 persen," Presiden menjelaskan. Hal yang sama juga diupayakan bagi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Dahulu, bunga yang dibebankan bagi para penerima KUR ialah sebesar 22 persen. Beban tersebut sempat turun hingga sebesar 9 persen. Di tahun ini, Presiden mengupayakan agar angka tersebut kembali dapat diturunkan menjadi 7 persen. "Tahun ini sudah saya perintahkan agar masuk pada angka bunga kredit yaitu 7 persen. Kemudian bukan hanya angka kredit yang 7 persen, tetapi jumlahnya juga ditambah. Kita harapkan angka-angka seperti itu bisa dimanfaatkan oleh pengusaha kita," ujarnya. Selain itu, untuk membangun jiwa wirausaha di lingkungan pondok pesantren, pemerintah juga telah mendirikan sejumlah Bank Wakaf Mikro yang bekerja sama dengan pesantren dan lembaga-lembaga pengelola. Dalam praktiknya, Bank Wakaf Mikro ini tidak mengenakan bunga pinjaman perbankan tetapi hanya mengenal biaya administrasi. "Sekarang ini kita sudah mulai di beberapa pondok pesantren dibangun yang namanya Bank Wakaf Mikro, mungkin banyak yang belum tahu. Bank Wakaf Mikro ini biaya administrasinya hanya 2 persen," ucapnya. Kehadiran Bank Wakaf Mikro ini diharapkan dapat membentuk komunitas bisnis yang lebih luas di masyarakat, utamanya di lingkungan pondok pesantren sehingga dapat menggerakkan perekonomian. MC Diskominfo Prov Sumsel/FS/AZ/M
Sumsel
Presiden Dorong DPR Segera Rampungkan Pembahasan RUU Kewirausahaan
Sumselprov.go.id.Tanggerang- Presiden Joko Widodo mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyelesaikan pembahasan soal Rancangan Undang-Undang (UU) Kewirausahaan. Dengan disahkannya rancangan tersebut menjadi undang-undang, diharapkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dapat semakin berkembang. "Saya setuju sekali undang-undang kewirausahaan ini segera diselesaikan di DPR. Di dalamnya menyangkut percepatan ekonomi untuk pengusaha-pengusaha pemula (startup)," kata Presiden dalam pembukaan Sidang Dewan Pleno II dan Rapat Pimpinan Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Tahun 2018, di Tangerang, Banten, Rabu, (7/3) Harapan yang serupa juga dinyatakan oleh Ketua Umum HIPMI, Bahlil Lahadalia, saat memberikan laporannya kepada Presiden di acara yang sama. UU Kewirausahaan dipandang perlu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional mengingat rasio wirausaha di Indonesia meningkat dari 1,6 persen menjadi 3,1 persen. Selain itu, pemerintah juga akan memperjuangkan penyaluran kredit dari bank kepada pelaku usaha industri kecil dan menengah. Saat ini, penyaluran kredit tersebut memang hanya berada pada kisaran 20 persen. Menurut Presiden, angka tersebut masih dirasa kurang. "Saya juga setuju bahwa kredit yang disalurkan sekarang ini kurang lebih hanya 20 persen dari kredit yang ada, ini sangat kecil. Oleh sebab itu, kalau tadi ketua umum menyampaikan 30 persen, saya berpikir harusnya lebih dari itu," ucapnya. Lebih lanjut, Kepala Negara juga mendukung para pengusaha kecil untuk naik kelas. Namun, Presiden juga berharap agar para konglomerat baru yang nantinya terlahir tidak hanya berasal dari Jakarta saja. "Perlu ada konglomerat-konglomerat baru di Indonesia yang asalnya dari UKM-UKM. Tidak hanya dari Jakarta, tapi dari daerah-daerah. Nanti di sidang pleno tolong dirumuskan jurusnya seperti apa. Saya terima jadi saja, sudah," ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan. Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Gubernur Banten Wahidin Halim dan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Bahlil Lahadalia. MC Diskominfo Prov Sumsel/FS/AZ/M
Sumsel
Sekda Sumsel Simak Pemandangan Umum Fraksi DPRD
Palembang, Sumselprov.go.id - - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Nasrun Umar menghadiri Rapat Paripurna XLII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel, dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Raperda Provinsi Sumsel, Selasa (6/3). Bertempat di Ruang Rapat Paripurna, Rapat Paripurna XLII DPRD Provinsi Sumsel dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD M Yansuri. Rapat Paripurna XLII DPRD Provinsi Sumsel masa sidang pertama tahun sidang 2018 pembicaraan tingkat pertama lanjutan ini dalam rangka pembahasan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Ke enam Raperda yang dimaksud adalah Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukun Perubahan Daerah Pertambangan dan Energi menjadi Perseroan Terbayas Sumatera Selatan Energi Gemilang, Kedua mengenai Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Program Sekolah Gratis. Kemudian yang ketiga yakni mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan Kelima atas Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Selanjutnya yang ke empat yaitu mengenai Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumsel. Kemudian yang kelima tanggal 26 Januari tahun 2018 mengenai Rancangan Perda tentang Fasilitas dan Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di kawasan Ekonomi Khusus TAA. Serta yang keenam mengenai Raperda tentang perubahan Perda nomor 17 tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Bea Siswa. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melalui juru bicaranya menilai bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah, akan dapat berjalan dengan baik dan efektif dengan dukungan sarana dan prasarana penunjang. "Atas dasar itulah kami menyetujui Raperda tentang pengelolaan barang milik Pemerintah Provinsi Sumsel sehingga barang daerah sebagaimana dimaksud dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien," tuturnya Fraksi PKB turut berharap agar Raperda tentang fasilitas dan kemudahan pajak daerah dan retribusi daerah dikawasan ekonomi khusus Tanjung Api- Api nantinya dapat berdampak pada peningkatan fungsi dan perkembangannya menjadi lebih cepat serta mampu bersaing dengan Kawasan ekonomi khusus lainnya di Indonesia. "Untuk itu kami juga meminta agar pemerintah nantinya, dapat memberikan penjelasan secara mendetail terkait rencana memberikan fasilitas dan kemudah pajak daerah dan retribusi daerah di Kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api," tambahnya (pemprov.sumsel). MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Tinggal 6 Bulan, Presiden: Harus Segera Siap 100 Persen
Jakarta, Sumselprov.go.id -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, bahwa sisa waktu yang kita punyai untuk menyelenggarakan pesta olahraga negara-negara Asia atau Asian Games XVIII Tahun 2018 tinggal tersisa 6 (enam) bulan lagi. Namun demikian, Presiden menegaskan, sebagai tuan rumah kita harus segera siap 100 persen. “Sisa waktu yang kita punyai tinggal 6 bulan. Sebagai tuan rumah saya kira kita memang harus segera siap 100%,” tegas Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas tentang Perkembangan Persiapan Asian Games XVII Tahun 2018, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/3) sore. Presiden menekankan mengenai pembangunan venue. Ia minta laporan, berapa venue yang sudah selesai dan berapa yang masih dalam proses konstruksi, dan berapa yang masih lelang atau yang dalam proses sewa. Demikian juga untuk Wisma Atlet, Presiden meminta laporan yang sudah selesai berapa dan masih kurang berapa. Dalam hal kesiapan teknis pelaksanaan, Presiden Jokowi minta disusun secara rinci, secara detail teknis pelaksanaan mulai dari pembukaan, kemudian pertandingan, dan hingga sampai di penutupan. “Betul-betul dihitung, dikalkulasi, disiapkan secara matang termasuk skenario-skenario alternatif yang perlu dilakukan,” pesan Presiden seperti dilansir dari setkab. Presiden menekankan, bahwa persiapan teknis ini bukan hanya kegiatan yang sifatnya seremonial, tetapi juga pengaturan lalu lintas, akomodasi dan konsumsi, pergerakan pada atlet/ official, kesiapan tenaga-tenaga pendukung. “Saya kira ini harus betul-betul di lapangan dilihat secara detil. Jangan sampai ada yang tercecer satupun,” ujarnya. Mengenai persiapan atlet, Presiden Jokowi mengemukakan, bahwa kita bukan sekedar ingin sukses menjadi tuan rumah tapi juga ingin sukses dalam prestasi. Oleh sebab itu, Presiden minta ini agar menjadi catatan kita semuanya dalam persiapan menuju Asian Games 2018 (GLOBALPLANET.news). MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Tingkatkan Daya Tarik Investasi Perlu Penataan Masuknya Tenaga Kerja Asing
Jakarta, Sumselprov.go.id - - Agar bisa memastikan kepentingan nasional kita, baik kepentingan meningkatkan daya tarik investasi maupun kepentingan terserapnya tenaga kerja kita di dalam negeri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, diperlukan penataan terhadap masuknya tenaga kerja asing. “Dalam penataan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia pertama saya minta agar proses perizinan yang tidak berbelit-belit. Ini penting sekali karena keluhan-keluhan yang saya terima perizinannya berbelit-belit,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/3/2018) sore. Presiden meminta agar prosedurnya dibuat lebih sederhana dalam pengajuan Rencana Pengajuan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Penempatan Tenaga Asing (IPTA), maupun VITAS, Visa Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Terbatas. “Saya minta untuk dijalankan lebih cepat dengan berbasis online dan dilakukan secara terintegrasi terpadu antara Kementerian Tenaga Kerja, Imigrasi dibawah Kementerian Hukum dan HAM,” tegas Presiden. Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menekankan, pentingnya dilakukan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan secara terpadu. Ia meminta jangan berjalan sendiri-sendiri tapi betul-betul terkoordinasi, karena berdasarkan laporan yang diterimanya, beberapa pengguna tenaga kerja terganggu dan merasa tidak nyaman, mereka merasa ada sweeping. “Kita lihat Kemenaker jalan sendiri, Imigrasi jalan sendiri, instansi yang lain melakukan pengawasan sendiri-sendiri, ini yang harus betul-betul kita konsolidasikan. Kita koordinasikan sehingga tidak lagi terjadi hal-hal yang tadi disampaikan,” tutur Presiden. Sebelumnya pada awal pengantarnya Preside Jokowi mengingatkan, bahwa dengan globalisasi ekonomi seperti sekarang ini, pasar tenaga kerja sudah melewati batas-batas negara. “Kita banyak mengirim tenaga kerja sering kita sebut sebagai buruh migran ke berbagai negara, baik di Timur Tengah, di Asia Tenggara maupun di Asia Timur, dan pada saat yang bersamaan sejalan dengan masuknya investasi, kita juga menerima masuknya tenaga kerja asing dengan kualifikasi,” ujar Presiden (GLOBALPLANET.news) MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Gubernur Alex Hadiri Ratas Asian Games 2018
Jakarta, Sumselprov.go.id -- Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menghadiri rapat terbatas membahas perkembangan persiapan Asian Games XVIII tahun 2018 dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Kantor Presiden, Istana Negara Jakarta, Selasa (6/3/2018). Selain Gubernur Sumsel Alex Noerdin, rapat terbatas tersebut dihadiri Menko Polhukam Wiranto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Pelaksana Asian Games 2018 Inasgoc Eric Tohir, Jaksa Agung HM Prastyo, Menko PMK Puan Maharani, KemenkumHam Yassona Laoly, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi. Dalam pembukaannya, Presiden Jokowi meminta agar seluruh persiapan untuk Asian Games dipersiapkan secara matang. “Hari ini kita membahas persiapan Asian Games 2018. Ini rapat yang kedelapan kita laksanakan, sisa waktu yang kita punya tinggal enam bulan kedepan. Untuk itu kita harus segera siap seratus persen, ada beberapa hal yang saya tekankan disini,” kata Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas. Dari sisi pembangunan, Presiden Jokowi meminta laporan mengenai jumlah venue pertandingan yang sudah selesai, yang masih dalam tahap konstruksi, lelang, dan sewa. Selain venue pertandingan, ia juga mempertanyakan kemajuan pembangunan wisma atlet. “Sudah selesai berapa dan masih kurang berapa,” katanya. Dari kesiapan teknis pelaksanaan, Presiden Jokowi meminta kepada pihak terkait untuk menyusun secara rinci dan detil. Kemudian teknis pelaksanaan, mulai dari pembukaan, pertandingan, dan penutupan yang betul-betul dihitung secara matang. Hal itu termasuk skenario-skenario alternatif yang perlu dilakukan. Menurutnya, persiapan teknis bukan hanya soal kegiatan seremonial. Ia meminta kementerian terkait mengatur lalu lintas, akomodasi, konsumsi, pergerakan atlet, ofisial, dan kesiapan tenaga-tenaga pendukung. “Saya kira betul-betul di lapangan dilihat secara detil, jangan sampai ada yang tercecer satu pun,” ujarnya. Sementara itu, dalam rapat terbatas Gubernur Sumsel Alex Noerdin memaparkan kesiapan venue olahraga Jakabaring yang keseluruhannya telah rampung di bangun dan sudah siap, venue olahraga tersebut diantaranya venue menembak, rowing, kayak, voli pantai, sepak bola wanita, tenis, soft tenis, triatlon, sepak takraw, bowling dan lainnya. Gubernur Alex melanjutkan, persiapan yang sedang dilaksanakan saat ini adalah pekerjaan landscape atau penghijauan yang sudah dimulai sejak Januari 2018 lalu. Dalam pembuatan landscape ini pihaknya membuat konsep yang akan diterapkan di JSC yakni “green road smart city” atau kawasan hijau dan tidak ada polusi. Pada saat pelaksanaan kendaraan yang beroperasi di JSC hanya kendaraan mobil listrik dan mobil gas. “Pengerjaan ‘landscape’ disesuaikan dengan jenis venue, sedangkan untuk anggaran ada yang menggunakan APBN dan APBD, yang menggunakan APBN sudah dilaksanakan Januari lalu, sedangkan yang menggunakan APBD juga sudah dikerjakan sejak awal Maret, target penyelesaian sekitar Juni 2018. Yang jelas landscape ini akan sangat memukau dan cantik,” paparnya. Lanjut Alex Noerdin, apa yang sudah ditekankan Presiden Jokowi di dalam rapat terbatas menjadi catatan bagi Pemerintah Provinsi Sumsel dalam upaya mematangkan kesiapan Palembang, Sumatera Selatan sebagai tuan rumah perhelatan multi even olahraga tersebut. “Sumatera Selatan bisa karena kami (Provinsi Sumsel) pertama berpengalaman menyelenggarakan berbagai event olahraga internasional, kemudian kita memiliki modal komplek olahraga berstandar internasional Jakabaring Sport City, dan yang paling utama karena Sumatera Selatan Zero Konflik, Alhamdulillah tidak pernah terjadi dan Insya Allah tidak akan pernah terjadi kerusuhan antar etnis, budaya apalagi antar umat beragama,” tegasnya. (rel/ GLOBALPLANET.news) MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Alex Noerdin: Pipanisasi Gas Bumi Palembang-TAA-Muntok Harus Diprioritaskan
Palembang, Sumselprov.go.id - - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin, menerima Direktur PT PDPDE dan Dirut PT Lima Pacific Energy dalam rangka rencana kerjasama dan Investasi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Jalan Palembang – Tanjung Api-Api Muntok, Senin ( 5/3/2018) di Griya Agung Palembang. Dikatakan Pelopor Sekolah Gratis tersebut, kerjasama ini sangat bagus dan penting untuk pengembangan KEK TAA ke depan. Karena itu dia meminta PT PDPDE benar-benar serius menggarapnya, terutama saat presentasi di BPH Migas, Selasa (6/3/2018) di Jakarta. Demi keberhasilan kerjasama ini Alex bahkan mengaku siap ikut memenuhi undangan melakukan paparan di BPH Migas. "Kami berkomitmen kerjasama ini jadi. Tapi masih ada perbaikan sedikit dan sore ini bisa selesai. Silahkan nanti presentasi, bila perlu saya akan ikut karena ini penting dan harus diprioritaskan," tegas Alex. Mengenai materi presentasi ini, lanjut Alex, harus dilengkapi terutama dengan penambahan peta jalur-jalur mana saja yang akan dipipanisasi. Menurut Alex, momentum itu tidak selamanya ada. Oleh sebab itu semua pihak harus mengambil tindakan yang cepat. Terlebih paling lambat akhir April mendatang harus sudah membuat feasibility study dan Front end Engineering Design. "Kita harus bisa meyakinkan BPH Migas kalau kita bisa membangun ini karena penggunaan gas lebih murah dibandingkan HSD. Pastikan juga suplai gas dari Chonoco Philips mencukupi untuk di KEK TAA dan Muntok. Karena kebutuhan gas di KEK TAA itu nanti pasti sangat banyak" tambahnya. Sementara itu, Direktur PT PDPDE Syamsurizal membenarkan bahwa deadline BPH Migas adalah di akhir bulan April, jika tidak pembangunan pipanisasi ini akan dilelang. Melalui stafnya, Syamsyurizal rencananya akan memaparkan soal perbandingan penggunaan pipa gas dengan kabel bawah laut. "Membangun pipa gas ini secara overall lebih murah 60 persen dibandingkan membangun kabel bawah laut. Dan untuk memenuhi kebutuhan di Pulau Bangka sebanyak 117 megawatt dibutuhkan 200 juta HSD ( dalam rupiah). Dengan pipanisasi ini kita bisa efisiensi Rp85 juta rupiah perhari atau 25%," jelasnya. Menurut Syamsurizal, PT PDPDE setidaknya sudah dua kali melakukan rapat dengan BPH Migas dalam rangka menindaklanjuti rencana MoU dengan PT Lima Pacific Energy dalam rangka rencana kerjasama dan Investasi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Jalan Palembang – Tanjung Api-Api Muntok. "Memang ini harus dipercepat karena sudah mau deadline. BPH Migas ingin kita presentasi berapa banyak kebutuhan gas dan minyak untuk pembangkit di Pulau Bangka, serta suplai untuk ke KEK TAA," tambahnya. Sementara itu Dirut PT.LPE Hendrik Kawilarang, melalui stafnya mengakui kalau rencana pipanisasi Palembang- TAA Muntok masih banyak kekurangan di sana sini. Karena itu sebagai pendatang, mereka berharap kepada Pemerintah Provinsi Sumsel, agar niat mereka berinvestasi dibuka seluas-luasnya. "Soal adanya evaluasi kami terima. Dan terkait maslaah teknis akan kami matangkan kembali antara PT.PDPDE dan LPE. Sejauh ini sudah sekitar 5 kali kami membahas soal pelaksanaan pekerjaan ini. Kami melihat potensi penggunaan gas pipa di kawasan KEK TAA sangat besar mencapai 270 mmbtu," ungkapnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY