Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Sekda Sumsel Himbau PPNS agar Dilakukan Secara Profesional
Palembang, Sumselprov.go.id -- Bertempat di Ballroom III Hotel Aryaduta, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Nasrun Umar, menghadiri pembukaan acara pembinaan peningkatan kemampuan (Binkatpuan) bagi penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tahun 2018, Kamis (15/3/2018) Nasrun Umar mengatakan, pembinaan peningkatan kemampuan bagi Penyidik dan POLRI dan PPNS (Dinas, Instansi, Balai) tingkat provinsi Tahun 2018 dapat bermanfaat dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki. "Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dan penjabaran tugas penyidikan di lapangan yang menjadi komitmen Political Will Pemerintah dalam Penegakkan Hukum," tuturnya . Menurutnya, selaku penanggung jawab fungsi penyidikan dan pengemban fungsi Korwas PPNS sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dalam hal ini POLRI sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2010 tentang koordinasi, pengawasan, dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pada dasarnya senantiasa bersinergi dan berkerjasama antara penyidik Polri dan PPNS dalam penegakan hukum. "Karena kegiatan ini merupakan momentum penguatan bagi penyidik POLRI dan PPNS untuk meningkatkan kemampuan dalam penyidikan di Provinsi Sumsel," kata Nasrun. "Kita menyadari bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS belum ditangani secara maksimal, disebabkan masih minimnya aparat yang profesional dalam melakukan penyidikan serta kurangnya koordinasi antara instansi pelaksana dan penegak peraturan." Lebih jauh Nasrun menuturkan, ia mengharapkan kemampuan PPNS dapat ditingkatkan dan senantiasa selalu berkoordinasi dengan penyidik POLRI dan antar instansi pelaksana penegak peraturan agar semakin diefektifkan. Diberikannya kewenangan penyidikan oleh PPNS merupakan salah satu upaya agar penanganan terhadap suatu peristiwa atau perkara pelanggaran Undang Undang dan Peraturan Daerah dapat dilakukan secara cepat dan tepat. "Oleh karena itu pelaksanaan tugas penyidikan oleh PPNS harus dilakukan secara profesional oleh peserta Pembinaan Peningkatan Kemampuan Bagi Penyidik POLRI dan PPNS, dalam rangka penegakkan peraturan undang-undang dan Peraturan Daerah PPNS yang berada pada OPD yang mempunyai Peraturan Daerah, agar dalam pengawasanya dapat bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dengan tujuan untuk meningkatkan sinergitas PPNS selaku penyidik undang-undang dan penyidik penegak peraturan," tambahnya. Nasrun menambahkan, dalam menghadapi tugas di lapangan sebagai penegak peraturan per undang-undang dan penegak peraturan Ddaerah diharapkan untuk tetap melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, sebagai aparat hukum harus mampu menempatkan diri sebagai pamong yang dapat mengayomi dan diteladani oleh masyarakat dan bukan sebaliknya. "Tingkatkan profesionalisme sebagai penegak hukum senantiasa berusaha menjaga dan meningkatkan koordinasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan," pungkasnya.(Tribunsumsel.com) MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Ingat! 3 Hari Kedepan Sumsel Diguyur Hujan
Palembang, Sumselprov.go.id -- Hujan deras yang mengguyur Kota Palembang tadi malam hingga pagi kembali berpotensi turun lagi. Diperkirakan hujan ringan akan turun pada Kamis (15/3) malam hingga pagi. Kepala Seksi (Kasi) Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Palembang, Nandang Pangaribowo menjelaskan, hingga 3 hari ke depan Kota Palembang dan beberapa daerah di Sumsel akan berpotensi hujan lokal. Hal ini terlihat dari pergerakan awan tebal yang menyelimuti Sumatera Selatan hingga ke Selat Bangka. "Sementara untuk malam ini hujan sedang diperkirakan jatuh di wilayah Mura, Muba, Prabumulih, Ogan Ilir, dan OKI. Untuk Palembang mungkin akan hujan dini hari hingga pagi," jelasnya. Daerah lain yang berpontensi hujan adalah Muratara, Muara Enim, Banyuasin, dan Kabupaten OKU Timur. [rhd/RMol] MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Jalan OKUT Habiskan Rp 150 M, Begini Perinciannya
Palembang, Sumselprov.go.id -- Perbaikan jalan provinsi di Kabupaten OKU Timur telah dilakukan dengan menghabiskan dana sebesar Rp 150 miliar. Bupati OKU Timur, Kholid Mawardi mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir pihaknya juga telah berjuang mengerjakan pembangunan jalan di wilayah OKU Timur namun belum terselesaikan keseluruhan. Menurutnya, masyarakat Kabupaten OKU Timur sangat bangga karena OKU Timur mendapatkan alokasikan dana Rp 105 miliar dari pemerintah provinsi untuk perbaikan jalan dan berkat perjuangan Gubernur Alex Noerdin di tahun 2018 ditambahkan lagi alokasi sebesar Rp 150 miliar. "Melalui kunjungan bapak Gubernur Alex Noerdin menandakan dimulainya pengerjaan peningkatan ruas jalan Provinsi di OKU Timur, kami yakin setiap perbuatan baik bapak Gubernur pasti akan mendapat imbalan kebaikan juga," ujarnya. Sementara Kepala Dinas PUBM Provinsi Sumsel, Ucok Hidayat menjelaskan, peningkatan ruas jalan lintas provinsi di Kabupaten OKU Timur pada tahun 2018 didanai melaui dana alokasi khusus melalui APBD Provinsi Sumsel dengan rincian; Peningkatan ruas jalan Kurungan Nyawa-Gumawang didanai melalui alokasi khusus APBD Sumsel sebesar Rp27,5 miliar dengan panjang jalan 28,50 KM (lebar 6 Meter) dan penanganan panjang efektif 4,31 KM. Peningkatan ruas jalan Gumawang-Petanggan didanai melalui alokasi khusus APBD Sumsel sebesar Rp20 miliar dengan panjang jalan 14,65 KM (Lebar 6 Meter) dan penanganan panjang efektif 2,31 KM. Peningkatan ruas jalan Petanggan-Tanjung Kemuning- Batas OKI didanai melalui alokasi khusus APBD Sumsel sebesar Rp12,5 miliar dengan panjang jalan 28,50 KM (Lebar 6 Meter) dan penanganan panjang efektif 1.30 KM Lanjut Ucok Hidayat, penanganan jalan lintas provinsi tersebut tembus sampai ruas jalan nasional melalui ruas jalan Dabuk Rejo - Batas OKU Timur sepanjang 15 KM dengan alokasi dana sebesar Rp20 miliar. "Kita harapkan peningkatan ruas jalan ini dapat mempermudah aktifitas dan memperlancar jalur transportasi masyarakat OKU Timur. Kontruksi yang kita lakukan adalah kontruksi standar nasional karena jalan ini akan di ajukan masuk sebagai jalan nasional. Bahkan, kita sudah berjuang di pusat untuk mendapatkan tambahan pendanaan total lebih kurang Rp150 miliar dana yang akan digulirkan untuk jalan provinsi di Kabupaten OKU Timur," terang Ucok. [rhd/RMol] MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Alex Noerdin Terima Audiensi FHK2I-SS
Palembang, Sumselprov.go.id -- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Alex Noerdin menerima audiensi sejumlah Pengurus Forum Honorer Kategori 2 Indonesia-Sumsel (FHK2I-SS) di Griya Agung Palembang, Rabu (14/3/2018). Alex mengungkapkan akan mensupport perjuangan para honorer ini terkait kejelasan status mereka. "Saya mengerti banyak yang sudah mengabdi sampai belasan tahun, tapi mereka ini kan sebagian besar diangkat dengan SK kepala sekolah. Pertemuan ini bukan untuk keputusan final, tapi kita akan support dan kawal perjuangan ini ke pusat agar semua orang tahu dan perduli," jelas Alex. Untuk menindaklanjuti hal ini Alex Noerdinmenginstruksikan seluruh Kepala Dinas Pendidikan di kabupaten dan kota untuk mencontoh Kota Palembang. Dimana hari ini Rabu (14/3/2018) Pjs Walikota Palembang menyerahkan ribuan SK kepada tenaga honorer guru dan non teknis untuk kejelasan para honorer. Selain itu Alex Noerdin, mengimbau kepada honorer untuk bersabar karena masalah ini masih digodok di DPR Komisi 2. Diapun meminta honorer menunggu dan terus berjuang guna meyakinkan anggota DPR Komisi 2 agar hal ini diselesaikan dengan cepat. Sehingga dapat segera merumuskan hasil yang dapat memenuhi keinginan semua pihak. "Perjuangan ini harus disampaikan agar semua orang tahu dan peduli. Saya hanya bisa mendorong ini untuk fasilitasi forum untuk kawal ini ke pusat," jelasnya. Sementara itu Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia-Sumsel (FHK2I-SS), Syahrial mengungkapkan kedatangan mereka ini untuk mengkomunikasikan beberapa persoalan. Salah satunya adalah mengenai pengalihan honorer SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi per 1 Januari 2017. "Soal kesejahteraan tenaga pendidikan yang dialihkan termasuk 9 bulan tunjangan honor mereka. Karena adanya pengalihan ada banyak dana yang tadinya diberi kabupaten kota jadi tidak ada lagi," jelasnya. Menurut Syahrial tenaga honorer K2 yang mereka data berjumlah 7.033. Jumlah tersebut 80 persen terdiri dari 80% tenaga guru dan tenaga pendidikan termasuk penjaga sekolah. "Dengan pertemuan ini kita ada sedikit pencerahan. Gubernur menginstruksikakln agar semua kabupaten menindaklanjuti dan mencontoh Kota Palembang. Pemberian SK ini untuk penguatan dalam hal melaksanakan tugas di sekolah masing-masing. Tujuannya untuk menyeragamkan Sk serta insentif dan honor," tutupnya. (Tribunsumsel.com) MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Skybridge LRT Beroperasi Bersamaan dengan Stasiun Bandara SMB II
Palembang, Sumselprov.go.id -- Pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Sumsel terus menunjukkan peningkatan progres yang signifikan. Selain fisik proyek LRT, fasilitas pendukung seperti skybridge atau akses penumpang LRT ke bandara maupun sebaliknya, juga terus dikebut pengerjannya. Menurut Manajer of Public Implementation Unit (PIU) proyek skybridge Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, Khaerul Assidiqi, progres pengerjaan skybridge telah mencapai 82 persen dan ditargetkan rampung pada akhir April mendatang. “Kita saat ini tengah fokus pada finishing. Artinya mulai dari penataan, pengecatan, pemasangan instalasi listrik saat ini tengah dikerjakan tim kita,” kata Khaerul kepada TribunSumsel.com, Kamis (15/3/2018). Dilanjutkannya, skybridge sepanjang 120 meter terdiri dari tiga lantai tersebut tidak hanya sebagai akses penumpang yang menggunakan moda transportasi massal di bandara, namun juga secara umum menjadi ruang publik yang nyaman. Kenyamanan dan kemudahan yang ditawarkan di antaranya eskalator yang menghubungkan terminal bandara dan skybridge, serta travelator yang menghubungkan skybridge dengan stasiun LRT di zona 1 tersebut. “Skybridge ini memudahkan akses penumpang karena tahun depan Bandara SMB II akan melayani 3,4 juta penumpang pertahun. Lantai 3 merupakan akses utama penumpang dari terminal bandara ke stasiun LRT. Selain itu, di skybridge ini ada space yang disewakan bagi yang ingin berwirausaha di lantai 2,” paparnya. Rencananya, skybridge akan dioperasikan berbarengan dengan pengoperasian stasiun LRT Bandara SMB II yang akan diujicoba pada Mei mendatang. “Ini (skybridge) akses LRT, kalau belum selesai, bagaimana mau dimanfaatkan saat ujicoba stasiun LRT,” pungkas Khaerul. Terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LRT Sumsel, Suranto mengatakan, progres LRT Sumsel kini telah mencapai 88 persen. Kereta ringan pertama di Indonesia ini ditargetkan rampung 100 persen pada Juni mendatang. “Juni (pembangunan LRT Sumsel) selesai dan Juli akhir diresmikan. Agustus bisa beroperasi penuh,” kata Suranto. Selain lintasan kereta, lanjutnya, pihaknya juga tengah mengupayakan mendatangkan rangkaian kereta secepatnya. “Kereta sedang dibuat oleh PT INKA di Madiun (Jawa Timur). Kita akan kirim orang ke sana untuk melihat sejauh mana progres pembuatan rangkaian kereta karena rencananya 23 Maret akan dikirim dua trainset (rangkaian kereta). Tapi masih kita tinjau dulu,” terangnya. Suranto menjelaskan, satu trainset terdiri tiga kereta. Pihaknya juga merencanakan akan mendatangkan 8 hingga 14 trainset, sesuai kebutuhan saat ujicoba maupun saat pengoperasian penuh. “Satu rangkaian (kereta) kapasitasnya 534 orang. Hitungannya, 1 meter persegi untuk 8 orang penumpang,” paparnya. Jika beroperasi penuh, penumpang seperti misalnya di stasiun Bandara SMB II hanya perlu waktu 20 menit untuk menunggu kedatangan kereta karena jarak rata-rata antarstasiun tidak lebih dari 2 kilometer. LRT yang beroperasi 18 jam dalam sehari itu nantinya akan berhenti di setiap stasiun selama 30 detik. “Jadi nanti kalau full operation seperti itu sistem pengoperasiannya,” jelas Suranto. Untuk mendukung kecepatan dan ketepatan dalam mengangkut penumpang, LRT Sumsel akan memanfaatkan tenaga listrik. Seperti diketahui, lintasan LRT Sumsel sepanjang 23,4 kilometer terdiri dari 1 depo dan 13 stasiun, dilengkapi dengan 9 gardu listrik berkapasitas 3,8 megawatt. “Kalau ada yang tanya, bagaimana kalau ketika LRT jalan, tiba-tiba mati listrik? LRT dijamin tidak akan mati listrik karena pihak BUMN menjamin pasokan listrik untuk LRT Sumsel,” tegas Suranto sambil mengatakan kecepatan maksimal LRT nantinya ditentukan 80 kilometer perjam. Ke depan, PT KAI akan ditunjuk sebagai operator LRT Sumsel. Saat ini, proses pengerjaan kereta ringan ini masih menjadi tanggung jawab PT Waskita Karya selaku kontraktor. “Diharapkan LRT Sumsel dapat mengatasi persoalan kemacetan di kota Palembang,” tandas Suranto. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel, Uzirman Irwandi mengatakan, selain untuk mengatasi persoalan kemacetan, pembangunan LRT Sumsel dan infrastruktur lainnya bermuara pada kepentingan rakyat, terutama menyangkut kesejahteraan. “Kenapa Pak Gubernur (Sumsel, H. Alex Noerdin) giat membangun infrastruktur di Sumsel? Karena ini untuk kepentingan rakyat. LRT ini juga berguna untuk mendukung Asian Games 2018,” ujarnya. Uzirman menegaskan, pembangunan LRT bukan untuk mengedepankan sisi prestisi, melainkan manfaat jangka panjang yang dapat dirasakan masyarakat. “Pembangunan LRT bukan untuk gagah-gagahan. Rp 68 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masuk ke Sumsel. Kita ingin lewat event olahraga internasional, kita dikenal dunia dan banyak yang berivestasi di Sumsel. Pendapatan daerah bertambah, rakyat sejahtera,” katanya menegaskan. (Tribunsumsel.com) MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Kebijakan Satu Peta Masih Banyak Kendala, Ini Alasannya
Palembang, Sumselprov.go.id -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahyo Kumolo datang ke Palembang menghadiri Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Tingkat Daerah Regional Sumatera diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) di Hotel Aryaduta, Kamis (15/3/2018). Terkait masalah percepatan kebijakan satu peta menurut Tjahyo saat ini masih menemui berbagai kendala di antaranya adalah kelembagaan yang belum terbentuk dan terkait kebijakan pemerintah. Kemudian teknologi yang belum memadai. "Ini hambatan yang harus dicermati bersama. Gubernur wajib bentuk OPD (organisasi perangkat daerah) sebagai simpul jaringan sebagai rangka pembangunan untuk informasi geopasial," ujarnya. Menurutnya seluruh daerah perlu mengoperasionalkan fungsi simpul jaringan dan infrastruktur tersebut. Kebijakan satu peta ini penting menyatukan seluruh informasi peta produksi oleh berbagai sektor kementerian dan lembaga dalam satu peta secara integrasi. Hal ini juga penting guna mempermudah penyelesian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatn lahan serta membantu penyelesaian batas daerah di seluruh tanah air. Sementara itu Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, tidak akan terlalu banyak bicara soal simpul jaringan karena akan ada ahlinya yang berbicara. Namun mengenai BIG tidak punya cabang di daerah menurutnya tidak sepenuhnya benar. "Kalau dalam artian resmi tidak, tapi secara teknis sudah ada di Bappeda yaitu di UPTD tata ruang. Disitu kita tentu sudah akrab dengan bakosurtanal, nah inilahyang mengurusi masalah pemetaan tersebut," ujarnya (Tribunsumsel.com). MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Gubernur Dukung Muhibah Maritim Alumni Menwa
Palembang, Sumselprov.go.id -- Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menerima pengurus Komunitas Sosial Karya Alumni Menwa Indonesia dalam rangka kegiatan Muhibah Maritim Alumni Menwa, di Griya Agung Palembang, Rabu (14/3). Rombongan tersebut meliputi wakil ketua pelaksana muhibah maritim, Benni Mulyadi berserta jajarannya dan perwakilan dari Lanal Palembang, Mayor Laut (PM) Wahid Komarudin, Mayor Laut (P) Agus Junaidi, dan Kapten Laut (P) Chadziqs. Muhibah Maritim merupakan kegiatan pelayaran survey alur laut Palembang-Kuala Tungkal Provinsi Jambi yang dilaksanakan Alumni Menwa RI dengan peserta 150 orang dari 20 Provinsi se-Indonesia. Berbagai kegiatan akan digelar mulai dari sunatan dan pengobatan masal di Kuala Tungkal hingga penanaman 1000 pohon Mangrove. Gubernur Sumsel, Alex Noerdin mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumsel sangat menyambut baik kegiatan Menwa tersebut dengan menyediakan fasilitas menginap bagi peserta di Asrama Haji Palembang. Alex menyarankan agar seluruh peserta Muhibah Maritim dilakukan seleksi, 150 peserta yang boleh ikuh harus bisa berenang sebagai langkah antisipasi karena kegiatan akan dilaksanakan di laut. "Penginapan akan kita bantu di Asrama Haji Palembang. laksanakan juga City Tour ke Jakabaring,ajak semua peserta melihat Jakabaring. Pagi tanggal 29 Maret nanti saya yang lepas peserta yang akan berangkat ke Kuala Tungkal," ungkap Alex. Ketua rombongan panitia pelaksana MuhibahMaritim, Benni Mulyadi mengatakan, MuhibahMaritim kegiatan yang baru pertama kali terjadi di Indonesia diikuti 150 orang peserta dari 20 Provinsi se-Indonesia yang sudah memastikan akan hadir. Menurutnya, kegiatan ini sengaja digelar dalam rangka mendukung Nawacita Presiden RI Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, di samping itu Sumsel sendiri memiliki sejarah kemaritiman yang sangat kuat pada masa kerajaan Sriwijaya. "Kita mengharapkan bapak Gubernur bisa membuka kegiatan ini, dan melepas para peserta yang akan berlayar dari palembang ke Kuala Tungkal, Provinsi Jambi," ungkapnya. Sementara itu, Mayor Laut (PM) Wahid Komarudin mengatakan, Lanal Palembang siap mendukung kegiatan Muhibah Maritim Alumni Menwa ini dengan mendatangkan Kapal KRI milik TNI AL yang akan membawa peserta Muhibah Maritim dari Palembang menuju Kuala Tungkal. "Akan datang kapal KRI TNI AL ARMABAR yang bisa mengangkut seluruh peserta, kita perkirakan perjalanan dari Palembang ke Kuala Tungkal bisa mencapai 20 jam pelayaran," pungksanya (Tribunnews.com) MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Amankan Asian Games ke-18, BPBD Sumsel Lakukan Upaya Serius Kesiapsiagaan
Jakarta, Sumselprov.go.id -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan melakukan upaya kesiapsiagaan secara serius untuk menghadapi potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan (Sumsel) Iriansyah pada Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan, Selasa (13/3) di Graha BNPB, Jakarta Timur. Upaya kesiapsiagaan yang dibangun BPBD Sumsel melalui pengaktifan Pos Komando (Posko) di tingkat administrasi terendah, yaitu desa. Tidak hanya itu, BPBD Sumsel juga menyiagakan Posko di Tingkat Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi. Di samping itu, BPBD mengajak partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha untuk mengantisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Total personel yang terlibat dalam kesiapsiagaan menghadapi bahaya karhutla ini mencakup 1.075 personel dari unsur pemerintah, TNI, dan Polri, sedangkan 4.444 personel dari masyarakat dan 2.130 dari Sektor Swasta. Partisipasi masyarakat berasal dari Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) dan Masyarakat Peduli Api (API) Kesiapsiagaan ini juga dimaksudkan untuk menyukseskan penyelenggaraan Asian Games ke-18 dimana Palembang dan Jakarta sebagai tuan rumah yang pembukaannya berlangsung pada 18 Agustus 2018. Iriansyah menyebutkan Enam Sub-Satgas Utama yang ada di bawah Struktur Posko Provinsi. Uniknya, Posko ini memiliki Satu Sub-Satgas Doa yang beranggotakan forum Ponpes Sumsel. Sementara Sub Satgas Udara hanya berada di Tingkat Provinsi. Saat ini BPBD Sumsel telah dibantu satu unit Helikopter dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk kepentingan patroli. BPBD Sumsel telah mengidentifikasi luas hutan atau lahan yang memiliki kerawanan terhadap karhutla. “Luas lahan gambut termasuk yang memiliki kerawanan tinggi karena luas lahan gambut mencapai 1.483.662 hektar,” ujar Iriansyah. “Lahan dengan kerawanan kebakaran tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, Ogan Ilir dan Musi Rawas.” BPBD Sumsel memonitor 53 desa yang tersebar di Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Ogan Ilir sebagai desa dengan kerawanan tinggi. Menurut data BPBD Sumsel, sejak awal tahun 2018 Hotspot atau Titik Panas telah teridentifikasi tertinggi di Muara Enim (13) dan Ogan Komering Ilir (13). Secara administratif, BPBD Sumsel juga telah menetapkan Status Siaga Darurat dan menetapkan surat keputusan pembentukan Pos Komando Satgas Siaga Karhutla pada tahun ini. Iriansyah menambahkan bahwa konsolidasi aparatur pemerintah setempat dan semua pihak dilakukan melalui apel kesiapan personel dan peralatan pengendalian karhutla. Sejumlah upaya lain dilakukan pemerintah daerah setempat mulai dari Sekat Kanal, sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara bakar, pelatihan dan pembinaan kelompok masyarakat, relawan, regu pemadam, pemberdayaan masyarakat hingga teknologi modifikasi cuaca. Sementara itu, kesiapsiagaan nasional menghadapi potensi bahaya karhutla, Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi menginstruksikan untuk memadamkan titik api sesegera mungkin. Menurutnya akan terlambat apabila titik api sudah mulai membesar dan kemudian BPBD meminta dukungan helikopter untuk pengeboman air atau water-bombing. Selain itu, Dody mengingatkan kepada peserta rapat bahwa tahun ini merupakan tahun politik, dimana ada 172 pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang akan digelar. Menurutnya berdasarkan fakta bahwa dinamika politik lokal terkait dengan pemilihan kepala daerah berpengaruh terhadap penanganan darurat bencana karhutla di tahun 2015. Kesiapsiagaan nasional di 2018 ini, BNPB menyiagakan 12 Helikopter di 4 Provinsi yang telah menetapkan status darurat. Distribusi helikopter di 4 provinsi tersebut, Riau 3 heli (2 heli Kamov dan 1 heli MI), Sumsel 4 heli (3 heli MI dan 1 heli bolkow sudah standby di Sumsel), Kalimantan Barat 3 heli (2 heli bell 214B dan 1 heli bolkow sudah standby di Kalimantan Barat), dan Kalimantan Tengah 2 heli (2 heli MI). MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
PPID Provinsi Sumsel Mengikuti Kegiatan Penguatan Tugas dan Fungsi PPID yang Diadakan Kementerian Kominfo RI
Batam,Sumselprov.go.id -- Dalam rangka meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik bagi masyarakat, Direktorat Komunikasi Publik,Ditjen. Informasi dan Komunikasi Publik melaksanakan Bimbingan Teknis Penguatan Tugas dan Fungsi PPID Utama dan Pembantu di Wilayah Sumatera, kegiatan berlangsung pada Kamis (15/03/18),di Aula lantai 4 Kantor Pemerintah Kota Batam,Jl. Engku Putri No.1 Batam Center,Kota Batam,Kepri. Dalam laporannya Kasi Monev Layanan Komunikasi Publik Ditjen IKP,Tuti Sulastri menyampaikan bahwa hasil monitoring dan evaluasi terhadap kinerja badan Publik Lembaga,Kementerian dan Pemda masih kurang dari aspek penyediaan informasi karena tingkat pemahaman kerja bagian penyediaan pengelolaan informasi public masih lemah, sehingga output informasi yang tersedia sedikit. Pada kesempatan tersebut sekretaris Dirjen IKP sekaligus Plt .Direktur Komunikasi Publik,Siti Meiningsih mengharapkan PPID yang hadir mendapatkan ilmu dan pemahaman sehingga kemampuan para PPID di Badan Publik meningkat serta lebih baik dalam pengelolaan penyediaan informasi publik berdasarkan UU keterbukaan informasi publik,UU No. 14 Tahun 2008. Kegiatan Bimtek di buka Walikota Batam,yang di wakili Sekretaris Kota Batam, Jefridin. Dalam Sambutannya Sekretaris Kota Batam menyambut baik kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan di Kota Batam, "APBD kota Batam sebesar 2,5 T berasal dari PAD sebesar 1,3 T salah satunya di sumbang dari acara seperti ini, semakin banyak kegiatan kementerian disini,maka PAD bisa semakin meningkat". Beliau juga meminta peserta yang ingin jalan jalan ke Singapura menginapnya dan belanjanya tetap di Kota Batam. Hadir pada acara tersebut PPID Utama Pemprov.Sumsel yang diwakili Kabid.Pengelolaan Informasi Publik Kominfo Sumsel,Amrullah,S.STP, M.Si, beserta Pengelola Layanan Informasi Publik pada PPID Sumsel yang juga Kasi Pengelolaan Aspirasi dan Opini Publik Kominfo Sumsel,Rosalinda,SH,M.Hum, Peserta kegiatan Bimbingan Teknis selain di ikuti oleh PPID Pemprov. Sumsel, juga di hadiri PPID Provinsi Kepri, Jambi, Riau, Aceh, Sumut , Lampung, Babel, Bengkulu, dan Pemda kab./ Kota ,Way Kanan lampung, Indragiri Hulu Riau,Serdang Bebagai Sumut, Bintan Kepri, Batanghari Jambi, Pidie Jaya Aceh, Kumbang Hasundutan Sumut, Pakpak Barat Sumut, Siak Riau, Batam Kepri, Tanjung Pinang Kepri, Solok Sumbar, Bukit tinggi,sumbar, Prabumulih Sumsel. ,serta beberapa Lembaga Kementerian Pusat (Sumber : Amrullah) MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY