Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Kominfo Bersama Bawaslu dan KPU Sumsel Siap Perangi Hoax Menjelang Pilkada 2018
Palembang, Sumselprov.co.id- Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Selatan bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel melakukan Rapat Koordinasi, Rapat dipimpin langsung oleh Plt. Kadis Kominfo Prov. Sumatera Selatan, Dr. Inanda Karina. Inanda mengungkapkan pembahasan rapat terkait upaya pencegahan penyebaran berita hoax dan konten negatif yang tersebar luas di media sosial yang berhubungan dengan isu Pilkada 2018, Senin (26/03) di Ruang Rapat Kadis Kominfo. “Kominfo sangat gencar melakukan pemonitoran media online terkait dengan konten-konten yang melanggar ketentuan UU ITE menjelang Pilkada 2018”, “ujar Inanda. Berkaitan dengan itu, Beliau berharap agar masyarakat dapat mengklarifikasi kebenaran berita yang berkaitan dengan hal tersebut melalui akun-akun anti hoax Kominfo. “Berita hoax tidak boleh menimbulkan konflik dalam Pilkada 2018”, pungkasnya. Sebagai pihak yang bertugas untuk menyediakan data informasi terkait proses kampanye.Anggota KPU sumsel, Ahmad Naafi menambahkan KPU mengadakan sistem metode kampanye untuk semua calon peserta Pilkada yaitu melalui media sosial yang telah didaftarkan kepada KPU dengan pembatasan sebanyak 5 akun. “Penyebaran berita hoax di akun resmi akan dianggap sebagai sebuah pelanggaran”, ungkapnya.Lanjutnya, berdasarkan saran dari Kementerian Kominfo RI, KPU sedang mempertimbangkan untuk menambahkan jumlah pembatasan akun menjadi 10 akun resmi dengan tujuan meminimalisir hoax. "Apabila ditemukan akun tidak resmi di sosial media, masyarakat diharapkan dapat melapor ke Bawaslu", tutupnya. Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Kasi Pengembangan Aplikasi Diskominfo, Tetra Riani, Kasi Pengembangan Ekosistem E-Gov Diskominfo, Deddy Erwin Junaidi, Staff Diskominfo, Fendri, dan 2 orang perwakilan Bawaslu M. Sulaiman dan Seprizal. MC Diskominfo Prov.Sumsel/PE/Cley/FS
Sumsel
Sekda Sumsel Buka Sosialisasi Tata Laksana Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial
Palembang, Sumselprov.go.id -- Sekda Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Nasrun Umar, membuka secara resmi sosialisasi Tata Laksana Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial Provinsi Sumsel. Sosialisasi ini berlangsung di Auditorium Bina Praja, Senin (26/3/2018) Kegiatan ini diinisiasi oleh Kantor Staf Presiden RI bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa PDTT dan Pengurus Besar Nahdatul Ulama. Dikatakan Nasrun Umar, acara ini merupakan bagian dari pra rembuk nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk keadilan sosial. Tujuannya antara lain membangun komitmen bersama dalam percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, melakukan identifikasi lokasi usulan sebagai prioritas Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, melakukan identifikasi lokasi usulan sebagai prioritas Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, serta menyiapkan data dan skema pelaksanaan tanah objek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di lapangan. "Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan sandang, papan, pangan serta sumber-sumber penghidupan baru usaha untuk pertanian, perkebunan dan pemukiman semakin meningkat, sementara lahan yang tersedia tidaklah bertambah.” “Maka untuk pemenuhan kebutuhan lahan yang terus meningkat ini tidak bisa dielakkan lagi mengarah pada penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan, baik secara prosedural maupun nonprosedural," jelas Nasrun Umar. Lebih jauh dikatakan Nasrun Umar, lingkungan hidup, termasuk di dalamnya sumber daya hutan,,= merupakan penopang kehidupan di muka bumi. Semua pihak punya kepentingan untuk menguasai dan memanfaatkannya, pemerintah hadir mengatur pemanfaatan sebesar-besarnya untuk kemakmutan rakyat. Dalam pelaksanaannya hal ini tidak mungkin bisa diwujudkan oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu Pemprov Sumsel memandang strategi yang efektif dalam pengelolaan sumber daya alam adalah mengembangkan kemitraan pengelolaan lanskap yang diistilahkan dengan kemitraan P4 (Public, Private, People dan Partnership.) "Gubernur Sumsel alex Noerdin telah mengambil langkah-langkah dalam rangka percepatan program Tora dan Perhutanan Sosial dengan menerbitkan sejumlah keputusan.” “Salah satunya Keputusan Gubernur Sumsel Nomot 154/KPTS/Dishut/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang pembentukan kelompok kerja percepatan perhutanan sosial Provinsi Sumsel," tambah Sekda Nasrun Umar seperti dikutif dari Berita Pagi. Selain itu, juga diterbitkan Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 770/KPTS/Dishut/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang pembentukan tim inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka kawasan provinsi Sumsel (Tim invert PPTKH). Dalam pelaksanaan percepatan program perhutanan, kelompok kelompok kerja Perhutanan Sosial diakui Nasrun Umar mengalami berbagai hambatan. Diantaranya yakni keterbatasan anggaran, kondisi areal di lapangan, penguasaan lahan, status identitas dan kondisi anggota kelompok serta berubah-ubahnya kebijakan kewenangan ."Dengan adanya sosialisasi ini kami mengharapkan bapak/ibu sekalian dapat memahami serta membantu proses percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial ini," tutup Nasrun Umar. Selain Sekda Sumsel, Nasrun Umar, sosialisasi tersebut dihadiri juga oleh Kepala Staf Kepresidenan RI yabg diwakili oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Agung Harjono, Sekretaris Jenderal LPP Nahdatul Ulama, Faizol Rachmat, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN atau yang mewakili, Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian LHK atau yang mewakili dan sejumlah undangan lainnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Alex Noerdin: Terima Kasih Sudah Ikut Mendoakan
Palembang, Sumselprov.go.id -- Meski sempat diwarnai hujan gerimis, prosesi pemakaman ibu mertua Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin tetap berjalan lancar, Senin (26/3). Ibunda dari Hj. Eliza Alex bernama Hj. Hamsiah binti Sitab, tutup usia 87 tahun pada hari Minggu, 25 Maret 2018 pukul 13.15 WIB di RS Charitas Palembang. Almarhumah dikebumikan di TPU Kebun Bunga Palembang sekitar pukul 09.00 Wib. Tampak hadir di pemakaman keluarga besar dan para kerabat. Hadir juga PJS. Walikota Palembang Akhmad Najib serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel. Usai prosesi pemakaman, Gubernur Sumsel Alex Noerdin sempat menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua hadirin yang telah menyempatkan diri mengantarkan almarhumah hingga ke peristirahatan terakhir dan mengikuti pemakaman sampai selesai. Atas nama keluarga besarnya, Alex juga menyampaikan apabila almarhumah ada yang tersangkut piutang maupun hutang agar dapat menghubungi keluarga secepatnya. "Alhamdulillah syukur ibunda sudah dimakamkan dan berjalan lancar, atas nama keluarga saya mengucapkan terima kasih terutama kepada semua yang hadir. Apabila ada piutang kami ikhlaskan dan apabila ada hutang mohon menghubungi kami segera, mohon doannya agar almarhum diampunkan dosanya dan diterima semua amal ibadahnya," ungkap Alex. Berdasarkan informasi yang disampaikan di pemakaman, keluarga besar Gubernur Sumsel Alex Noerdin rencananya akan melaksanakan Takziah tiga malam berturut-turut di Griya Agung Palembang. Takziah direncanakan setelah ibadah shalat Maghrib. Sebelum dimakamkan, jenazah almarhum sempat disemayamkan di Rumah Dinas Gubernur Sumsel. Tak hanya sanak saudara, sejumlah kerabat, suster-suster RSK Charitas, RS Khadijah, teman-teman sejawat dan OPD Sumsel ikut hadir mendoakan almarhumah. "Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang hadir, karena telah meluangkan waktu untuk ikut datang dan mendoakan almarhumah ibu mertua saya," tutupnya.[sri/RMol.Sumsel] MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
PEMKOT TARGETKAN 12 RIBU SAMBUNGAN GAS ALAM GRATIS
Palembang, Sumselprov.go.id -- Sebanyak 7.500 rumah tangga di empat kecamatan kawasan Seberang Ulu (SU) Palembang, bakal menikmati sambungan gas alam gratis, hingga keluar titik api. Hingga 2019, Pemerintah Kota Palembang menargetkan jumlah sambungan gas alam mencapai 12 ribu Sambungan Rumah Tangga (SR). Pjs Walikota Palembang, Akhmad Najib mengungkapkan, pengajuan pada awal Mei 2017, ada 3 ribu SR, dan dari hasil survei konsultan didapatkan 4.315 SR dan diajukan kembali pada Desember 2017 sebanyak 6 ribu SR. "Saat ini kita dapat 7.500 sambungan di Kecamatan Seberang Ulu (SU) I di kawasan Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan SU II di wilayah Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Plaju di Kelurahan Plaju Ulu dan Kecamatan Jakabaring di Kelurahan Tuan Kentang, yang telah ditetapkan oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM," ungkapnya Senin (26/3/2018) seperti dikutif dari GLOBALPLANET.news Jelaskannya, pembangunan jaringan gas (Jargas) alam akan difokuskan di wilayah SU berdasarkan data yang menunjukkan jaringan gas yang belum ada. Kemudian ditambah dengan tingkat kemiskinann yang lebih tinggi dibandingkan kawasan lain. "Pemasangan hingga keluar titik api, masyarakat tidak dikenakan biaya apapun selain biaya rutin per bulan pemakaian gas," ucapnya. Selain itu, Najib menambahkan, pada 2019 nanti, pihaknya menargetkan ada 12 ribu SR lagi dengan lokasi yang berbeda di Kota Palembang. “Pertama pendataan by name by addres sudah selesai. Kedepan kita akan survei lagi kawasan yang menjadi prioritas sambungan gas alam tersebut,” katanya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Sekda Sumsel Nasrun Umar Buka Munas FSB
Palembang, Sumselprov.go.id -- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nasrun Umar membuka secara resmi Musyawarah Nasional Federasi Serikat Buruh (FSB NIKEUBA) sekaligus sosialisasi Asian Games XVIII tahun 2018 di Griya Agung, Minggu (25/03). Hadir dalam kesempatan ini Staf Presiden Republik Indonesia Deputi IV Bidang Komunikasi Politik Roysepta Abimanyu, Presiden KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) Mudhofir, SH, Ketua Umum Federasi Serikat Buruh NIKEUBA (Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan, dan aneka industri) Dedy Hardianto SH. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Nasrun Umar mengatakan, ada sebanyak 6.837 perusahaan yang tercatat di Provinsi Sumsel dan jumlah serikat pekerja atau serikat buruh mencapai 997. Menurutnya, Keberadaan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh (SP SB) telah diatur didalam UU Nomor 21 Tahun 2000 yang intinya setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota SP/SB dan dapat dibentuk sekurang-kurangnya 10 orang Pekerja/ Buruh. Nasrun memberikan apresiasi penuh atas terselenggaranya pelaksanaan Musyawarah Nasional Federasi Serikat Buruh (FSB ). Ia mengungkapkan, Serikat Pekerja atau Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari pekerja, oleh pekerja dan untuk pekerja di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. "Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyambut pelaksanaan Musyawarah Nasional Federasi Serikat Buruh (FSB NIKEUBA) serta Sosialisasi Asian Games Tahun 2018 dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasamanya dalam rangka menciptakan hubungan yang kondusif dan harmonis antara pekerja dan pengusaha di Sumatera Selatan," katanya Lebih jauh Nasrun menuturkan, banyaknya SP/SB sekarang ini tidak menjadi kendala bahkan percepatan di dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Dikatakannya, Pekerja dan pengusaha merupakan mitra kerja bukan sebagai suatu kekuatan yang saling berhadap- hadapan untuk saling menjatuhkan tetapi sebaliknya. "SP/SB yang banyak tersebut apabila dia mempunyai tujuan yang sama, untuk menampung aspirasi, memberikan perlindungan dan pembelaan serta memperjuangkan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya maka SP/SB yang banyak tersebut akan lebih mempercepat peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya," tuturnya Ketua Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Nikeuba (Niaga, Informatika, keuangan, perbankan dan aneka industri) Dedy Hardianto SH mengapresiasi Sumsel bisa mengadakan Munas FSB. Ia mengkaitkan Munas di Bumi Sriwijaya seperti cahaya kemenangan karena diadakan di Sumsel tepatnya di Kota Palembang. "Kita mengupayakan kondusifitas investasi Indonesia menjadi aman, kemudian upah para buruh yang cocok dan memperhatikan sejahtera buruh dengan keseimbangan dengan pihak industri," tambahnya (Tribunnews.com) MC Diskominfo Prov. Sumsel/CleY
Sumsel
ASIAN GAMES SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI
Palembang, Sumselprov.go.id -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumatera Selatan (Sumsel) dan Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (FSB NIKEUBA) sepakat dan menilai perhelatan olahraga Asian Games 2018 merupakan penggerak utama sektor ekonomi. Hal itu diungkapkan, Ketua APINDO Sumsel, Sumarjono Saragih dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) FSB NIKEUBA yang digelar di Griya Agung Palembang, Minggu (25/3/2018). Dalam acara yang bertajuk “Bersatu Menuju Buruh Sejahtera” ini, dihadiri sekitar 1.500 orang buruh. Gubernur Sumsel, Alex Noerdin menyambut baik kegiatan Munas FSB NIKEUBA dan berharap dapat berperan dalam menyukseskan Asian Games 2018. Sementara itu, Ketua APINDO Sumsel, Sumarjono Saragih menuturkan, APINDO dan buruh sepakat mendukung serta menyukseskan Asian Games 2018. “Terima kasih kepada Gubernur Sumsel. Situasi dan kondisi Sumsel damai tanpa konflik serta kondusif, sehingga membuat dunia usaha berkembang baik,” ujarnya. Sumarjono menambahkan, mewujudkan kesejahteraan bersama pengusaha dan buruh, merupakan misi besar APINDO Sumsel. “APINDO Sumsel sebagai mitra sejajar serikat buruh, juga mendukung acara Munas FSB NIKEUBA. Kita juga berharap pelaksanaan Pilkada di Sumsel berjalan damai, sehingga tidak menganggu aktivitas perekonomi,” tandasnya (GLOBALPLANET.news) MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Hj Hamsiah, Mertua Gubernur Sumsel Dikebumikan di TPU Kebun Bunga Palembang
Palembang, Sumselprov.go.id - - Prosesi pemakaman jenazah Almarhumah Hj Hamsiah Ibunda dari Eliza Alex yang merupakan mertua Gubernur Sumsel H Alex Noerdin terlihat hening dan khusyuk. Sebelum dimakamkan di TPU Kebun Bunga, jenazah dimandikan dan disalatkan di Griya Agung Palembang, Senin (26/3/2018). Menurut informasi yang diterima Tribunsumsel.com Dodi Reza Alex Noerdin menjadi imam salat dari pihak keluarga yang menyalatkan. Sementara untuk semua pelayat diimami ketua MUI Sumsel Prof Dr KH Alfatun Muchtar. Jenazah sekitar pukul 09.30 WIB dibawa ke TPU. Meskipun sejak pagi diguyur hujan, para pelayat dari berbagai kalangan terlihat ramai hadir.(TRIBUNSUMSEL.COM) MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Puluhan Ribu Siswa SMK di Sumsel Siap Hadapi UNBK 2 April 2018
Palembang, Sumselprov.go.id -- Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMK akan berlangsung 2 hingga 5 April mendatang. Artinya hanya menghitung waktu beberapa hari lagi pelaksanaan UNBK ini akan berlangsung. Kasi Kurikulum SMK Disdik Provinsi Sumsel, Yose Aprizal mengatakan untuk peserta UNBK tingkat SMK se Sumsel tahun ini terdaftar sebanyak 32.128 siswa. Dengan rincian 18.636 dari siswa SMK Negeri dan 13.502 siswa SMK Swasta. "Sebanyak 32.128 siswa ini akan mengikuti UNBK pada Senin mendatang. Ini datanya sudah fiks yang masuk ke Disdik Sumsel dan terdaftar di Kemedikbud," jelas Yose saat ditemui diruang kerjanya, Senin (26/3/2018). Ia mengatakan jumlah peserta UNBK ini meningkat dari tahun lalu dan jumlah sekolah yang ikut UNBK juga meningkat. Yose mengatakan sekolah yang mengikuti UNBK sebanyak 280 sekolah SMK Negeri dan Swasta. Hanya 10 SMK saja yang tidak ikut UNBK di dua kabupaten yakni OKUS dan Lahat. "Artinya untuk pelaksanaan UNBK tingkat SMK di Sumsel mencapai 96,3 persen," bebernya.(TRIBUNSUMSEL.COM) MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
TIM RESTORASI GAMBUT (TRG) SUMSEL MENUJU ONE MAP POLICY
Palembang, Sumselprov.go.id -- Tim Restorasi Gambut (TRG) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus melakukan pembenahan dalam perencanaan pengelolaan dan restorasi gambut. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan satu peta (one map policy). Hal ini diungkapkan Koordinator TRG Provinsi Sumsel, Najib Asmani usai membuka Rapat Kerja (Raker) sinkronisasi data geospasial untuk Rencana Restorasi Ekosistem Gambut (RREG) dan Rencana Tindak Tahunan (RTT) di Hotel Batiqa Palembang, Rabu (21/3/2018) yang baru lalu. Dijelaskan Najib, salah satu upaya mencapai kebijakan satu peta tersebut, maka dilakukan Raker sinkronisasi data goespasial antara data dari pusat dengan kondisi di lapangan. Hasil Raker akan menjadi acuan dalam pelaksanaan RREG Provinsi Sumsel. "Adanya kebijakan satu peta ini akan memudahkan pengembangan RREG dan RTT," ungkapnya Menurut Najib, dalam Raker tersebut juga melibatkan pihak Konsorsium Perencanaan Restorasi Gambut Sumatera Selatan (KPRGSS) yang terdiri dari tiga lembaga, yaitu WRI Indonesia, World Agrofostry Center (ICRAF) dan Wetlands Internasional Indonesia. Sementara itu, perwakilan dari Konsorsium Perencanaan Restorasi Gambut Sumatera Selatan (KPRGSS) dari Wetlands Internasional Indonesia, Iwan Cahyo Wibisono mengatakan, Raker sinkronisasi data goespasial ini diharapkan dapat menghasilkan suatu basis data atau pondasi data spasial yang ter-update dan terpercaya. Sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan rencana restorasi gambut. Dengan demikian dokumen perencanaan, baik RREG maupun RTT akan memiliki akurasi yang bagus dan tentu sesuai dengan kondisi di lapangan saat ini. "Data yang kita dapatkan dari berbagai instansi akan kita cek, verifikasi, sinkronkan, dan di-update dengan melibatkan para pihak yang terkait. Apabila data yang kita gunakan bagus, maka hasilnya juga akan bagus," ungkapnya. Menurutnya, Raker ini menjadi langkah awal bagi Provinsi Sumsel dalam mewujudkan kebijakan satu peta Provinsi Sumsel. Konsorsium Perencanaan Restorasi Gambut Sumatera Selatan sangat mendukung inisiatif one map policy Provinsi Sumsel (GLOBALPLANET.news) MC Diskominfo Prov. Sumsel/CleY