Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Media Jepang, Kyodo News Kunjungi Sumsel
Palembang Sumselprov.go.id- Kepala Dinas Kominfo yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Prov. Sumsel, Amrullah, S. STP., M.Si, mendampingi media asing, Kyodo News, berkunjung ke Jakabaring Sport Center (JSC), Palembang, Kamis, (5/4). Kunjungan ini bertujuan untuk melihat venue-venue olahraga di JSC, sekaligus melihat kondisi kota Palembang yaitu transportasi, penginapan, serta fasilitas-fasilitas yang akan menunjang penyampaian informasi saat Asian Games 2018 berlangsung. Kabid PIP Diskominfo menyatakan bahwa kominfo menyambut baik kunjungan Kyodo News ke Palembang. “Mereka terlihat senang setelah mengunjungi venue-venue yang ada di JSC”, ujarnya. Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa Kominfo siap memfasilitasi kunjungan media-media Internasional yang ingin melihat kesiapan Palembang menjelang Asian Games 2018. Dalam kunjungan ini, pihak Kyodo News mengirimkan tiga perwakilan, yaitu Photographer, Sakai, Technical Staff, Yoshimura, dan Sport Editor, Tamura. Selama kunjungan berlangsung, Sakai mengambil berbagai potret venue yang ada di JSC, salah satunya venue voli pantai. “Venue voli pantai terlihat sangat baik, saya yakin proses kontruksinya tidak mudah”, ungkapnya. Beberapa informasi yang menjadi perhatian pihak Kyodo News yaitu mengenai fasilitas-fasilitas wisma atlet, fasilitas-fasilitas venue, jumlah venue, dimensi venue, dan penjelasan letak venue-venue berdasarkan maket JSC. Kunjungan ini juga didampingi oleh perwakilan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan, Darmansyah, beserta seluruh staf pendukung setiap venue yang dikunjungi di JSC. MC Diskominfo Prov Sumsel/PE
Sumsel
Bahas Akreditasi, Kominfo Sumsel Gelar Rakor Bersama Media
Palembang Sumselprov.go.id- Membahas masalah akreditasi id card Asian Games, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengadakan Rapat Koordinasi dengan awak Media yang berlangsung di Ruang Rapat Diskominfo, Kamis (5/4/2018). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Sumsel Dr. lnanda Karina Astari Fatma S,Si,.M.Si. dan juga sebagai Direktur IT, Broadcast, dan Sosial Media Asian Games 2018, mengungkapkan dalam rangka akreditasi media cetak terutama id card dalam rangka untuk menyambut Asian Games 2018. Selanjutnya, untuk menindak lanjuti surat Gubernur Nomor 144/KPTS/Dispora/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang pembentukan panitia daerah pelaksana Asian Games XVIII, maka kepanitian daerah di bagi di berbagai Deputi yaitu, pengurus sport, pengurus relasi hubungan antar pemerintah dengan stakeholder, bidang pengamanan, pengurus transportasi dan awak media. "Awak media seharusnya memiliki akses ke semua venue pertandingan saat pelaksanaan Asian Games 2018 ", harap lnanda. Inanda mengajak semua awak media untuk dapat bekerja dengan totalitas dan dedikasi yang tinggi dalam mensukseskan Asian Games di 2018. Perwakilan dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumsel, Isdarma menambahkan Akreditasi ini akan melalui dari 9 lembaga baik Badan Inteligen Negara(BIN), Badan Narkotika Nasional(BNN)dan lembaga lainya. " Untuk Akses masuk ke venue-venue pertandingan akan diberikan tiket kepanitian dan akan masuk melalui pintu utama Jakabaring Sport City", ujar isdarma. Ditambahkanya terkait dengan penyelenggaraan rekrutmen kepanitian khusus untuk media dan pendaftaran yang berawal dari tanggal 14 mei 2018. MC Diskominfo Prov Sumsel/FS
Sumsel
Cegah Korupsi, Gubernur Sumsel Alex Noerdin Lakukan Hal Ini
Palembang, Sumselprov.go.id -- Untuk membawa Sumsel menjadi Provinsi terdepan dalam mewujudkan Provinsi yang bebas korupsi, maka dilakukan penandatanganan komitmen dan rencana aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang diselenggarakan oleh KPK RI di Griya Agung, Rabu (4/4/2018). Saat memberikaan kata sambutan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin mengatakan, melalui kegiatan ini diharapkan dapat diketahui bagaimana mengindentifikasi awal pencegahan korupsi di Sumsel. Di sini sudah hadir Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. "Pemberantasan korupsi perlu pencegahan melalui identifikasi awal. Hari ini dilakukan penandatanganan komitmen dan rencana aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi ini," ujarnya Hari ini dilakukan penandatanganan komitmen dan rencana aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Gubernur seluruh Bupati, Walikota di Sumsel dan Ketua DPRD disaksikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Pimpinan KPK. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Kendalikan Banjir di Palembang, PSDA Sumsel Anggarkan Rp 18 Miliar
Palembang, Sumselprov.go.id -- Hujan deras yang belakangan melanda di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang cukup menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Hujan yang tidak juga berhenti akhirnya menimbulkan luapan air di mana-mana, mulai dari jalanan hingga masuk ke perumahan. Dan pemukiman padat penduduk bahkan ada sekolah yang terendam banjir, sehingga aktivitas belajar dan mengajar terganggu. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pengairan dan Sumber Daya Air (PSDA) secara serius menerapkan program pengendalian banjir. Guna membantu Pemerintah Kota Palembang terlebih, sebentar lagi pelaksanaan Asian Games akan digelar. Bahkan, untuk di tahun 2018 ini anggaran yang disiapkan sebesar Rp 18 Miliar. Sekretaris Dinas Pengelolaan SDA Provinsi Sumsel Vivin Indira Sari mengatakan dana tersebut nantinya akan digunakan untuk program pengendalian banjir. Yang dilakukan tahun ini tersebar di enam titik. Yakni, Sungai 5 Ulu, Sungai 15 Ulu, Seberang Ulu, Daerah Aliran Sungai (DAS) Bendung, DAS Sekanak dan terakhir DAS Borang. “Jadi tahun ini kita akan melakukan pengendalian banjir di Kota Palembang di enam titik tersebut,” ungkapnya, Rabu (4/4/2018) Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Operasi dan Pemeliharan PSDA Provinsi Sumsel Muzakir menambahkan, untuk pengerjaan pengendalian banjir tersebut dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan sistem pengangkatan atau dikeruk dan kedua dengan cara memperkuat dinding-dinding sungai. “Pengerjaannya yang dilakukan di enam titik ini pun bisa dikerjakan di sungai sampai di anak-anak sungai,” tutupnya.(cr26/Tribunnews.com) MC Diskominfo Prov. Sumsel/CleY
Sumsel
Perda Sekolah Gratis Dirubah, Katanya Biar Lebih Mantap
Palembang, Sumselprov.go.id -- Pelaksanaan Program Sekolah Gratis, semakin dimantapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan agar anak usia sekolah dapat mengikuti pendidikan, tanpa alasan apapun. Hal tersebut ditegaskan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin dalam penyampaian pendapat akhir Gubernur, terhadap 6 Rancangan peraturan daerah (Raperda) Provinsi Sumsel yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Prov Sumsel, Chairul S Matdiah di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Selasa (3/4). "Program sekolah gratis ini diharapkan dapat berjalan dengan baik. Sehingga tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak dapat mengikuti pendidikan dengan alasan tidak memiliki biaya," tegasnya. Keenam Raperda yang dimaksud adalah Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang, Kedua mengenai Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Program Sekolah Gratis. Raperda tentang Perubahan Kelima atas Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Selanjutnya yang keempat yaitu mengenai Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumsel. Kemudian yang kelima Raperda tentang Fasilitas dan Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di kawasan Ekonomi Khusus TAA. Serta yang keenam mengenai Raperda tentang perubahan Perda nomor 17 tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Bea Siswa. Mengenai Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Program Sekolah Gratis. Menurut Gubernur, akan dapat membuat Pemerintah Daerah (Pemda) lebih fokus dalam peningkatan mutu pendidikan. "Pemprov Sumsel dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam dalam peningkatkan mutu pendidikan akan lebih fokus pada setiap jenjang sesuai kewenangannya," ujarnya. [rhd]
Sumsel
Alex Noerdin: Melalui Asian Games Sumsel Mendunia
Palembang, Sumselprov.go.id -- Tak henti-hentinya Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin menggelar sosialisasi Asian Games XVIII tahun 2018. Kali ini, pelopor Sekolah Gratis ini menyampaikan manfaat Asian Games kepada para tokoh masyarakat, forum RT/RW se-Kecamatan Ilir Timur I, Ilir Timur III, Kertapati, Gandus, Sako dan Plaju, di Griya Agung, Selasa (3/4). Ribuan masyarakat dari enam kecamatan di Kota Palembang tersebut hadir memadati Griya Agung dipimpin langsung Pjs Walikota Palembang H Akhmad Najib. Masyarakat datang untuk bersilaturahmi dan mendengarkan sosialisasi manfaat dan tujuan Asian Games oleh Gubernur Sumsel. “Saya ingin meluruskan berita miring tentang Asian Games yang sengaja dihembuskan pihak-pihak yang tidak mengerti dan memahami Asian Games itu sendiri,” kata Alex. Padahal, dikatakan mantan Bupati Musi Banyuasin dua periode ini, Asian Games bukan tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan dan memberikan banyak manfaat bagi Sumsel. Salah satunya mempromosikan Palembang ke berbagai negara untuk menarik minat investor asing menanamkan modalnya di Sumsel. Ia menambahkan, masyarakat Palembang patut berbangga dan bersyukur karena pembangunan infrastruktur besar-besaran dilaksanakan di sini. Dijelaskan Alex, pembangunan infrastruktur tersebut mulai dari empat ruas jalan tol, fly over, Jembatan Musi IV dan Musi VI, perluasan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Light Rail Transit (LRT) dan masih banyak lagi, termasuk pembangunan venue di Jakabaring. Berkat Asian Games, kata Alex, Palembang telah dipromosikan ke berbagai negara secara gratis. Sebab dalam logo Asian Games tercantum nama Kota Palembang yang telah dipromosikan ke berbagai negara peserta Asian Games. “Bisa kita lihat kemajuan Palembang tiga tahun terakhir, sangat jauh sekali bedanya. Itu semua berkat Asian Games. Jadi kalau masih ada yang bertanya untuk apa Asian Games itu, semua yang hadir di sini bisa memberikan penjelasan yang benar,” tegas Alex. Sementara itu, Pjs Walikota Palembang Akhmad Najib mengatakan, sebanyak 1.500 warga dari enam kecamatan di Kota Palembang mengikuti sosialisasi Asian Games ini. Turut hadir 37 lurah dari masing-masing kecamatan. Ia juga mengatakan, kedatangan masyarakat tersebut untuk bersilaturahmi dan menerima arahan langsung dari Gubernur Alex Noerdin dalam mendukung suksesnya Asian Games di Palembang. “Sosialisasi ini sangat penting karena masih banyak masyarakat Palembang yang belum tahu apa itu Asian Games. Bahkan masih banyak yang menyebut Asian Games dengan sebutan SEA Games, padahal dua event berbeda,” jelasnya. Masih dikatakan Najib, salah satu manfaat bagi Kota Palembang menjelang Asian Games adalah pertumbuhan perekonomian terus mengalami peningkatan, khususnya pendapatan daerah melalui sumber-sumber pajak dan lainnya. “Saya laporkan juga ke bapak Gubernur bahwa dalam RKPD terlihat pendapatan Kota Palembang terus meningkat menjelang pelaksanaan Asian Games, mulai dari pajak hotel, pajak usaha dan lainnya,” pungkasnya.#rio/BP MC Diskominfo Prov.Sumsel/Cley
Sumsel
Semua Daerah di Sumsel Sepakat Berantas Korupsi Terintegrasi
Palembang-Sumselprov.go.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan pendampingan terhadap tata kelola pemerintahan daerah guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Memperkuat konsolidasi dan komitmen tersebut, KPK menggelar rapat koordinasi serta penandatanganan komitmen dan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Provinsi Sumsel di Griya Agung Palembang, Rabu (4/4). Rapat koordinasi ini melibatkan Gubernur, Bupati dan Walikota se-Sumsel, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Sumsel, Sekretaris Daerah dan Inspektur se-Sumsel. Dalam kegiatan ini, KPK juga bersinergi dengan para pemangku kepentingan lainnya, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dalam rapat koordinasi ini, setiap kepala daerah dan ketua DPRD menandatangani komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi disaksikan Kapolda Sumsel, Pangdam II Sriwijaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, dan Pimpinan KPK. Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, kunci utama keberhasilan pencegahan dan pembenahan tata kelola di pemerintahan daerah adalah komitmen bersama seluruh stakeholder. Bukan hanya Kepala Daerah, namun didukung oleh Perangkat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna mendorong pembenahan tata kelola pemerintahan secara konsisten dan komprehensif. Beberapa fokus area pembenahannya adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mendorong pemerintah daerah untuk membangun e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting, pengadaan barang dan jasa dengan penerapan e-procurement, pembenahan pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). "Hari ini kita lakukan apa yang memang sangat diperlukan daerah-daerah bagaimana kita bersama memetakan permasalahan dan apa tindakan aksi dan targetnya. Apa yang kita lakukan ini sekarang juga sudah bagus rencana aksi dan targetnya tingal bagaimana pelaksananya saja," ungkap Alex. Di kesempatan yang sama Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya KPK terus memaksimalkan program pencegahan korupsi, yang membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah yang harus meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). "Hari ini kita coba lagi komitmen bersama memberantas korupsi, ini kerja besar dan kerja panjang. KPK dengan konsep regionalisasinya, tim KPK akan berada di daerah-daerah. Selain itu, ada banyak cara lain untuk menjaga integritas pemerintah daerah dan menjaga pelaku bisnis, kemudian KPK yang akan membuat komite advokasi daerah setelah di Jakarta komite advokasi nasional," ungkapnya. "Jadi akan ada satu koordinator KPK di daerah yang fokus pada daerah tersebut secara terus menerus. Kalau kita berbicara konteksnya KPK akan berada di sini 24 jam, ya kalau ada yang nakal ya di OTT juga, artinya penindakan akan tetap ada bukan berarti setelah pencegahan ini meninggalkan yang lainnya," tegas Saut Situmorang. Beberapa bidang yang menjadi perhatian KPK dalam program pencegahan korupsi ini meliputi perbaikan sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, pengelolaan pelaporan harta kekayaan pejabat publik, pengelolaan pelaporan gratifikasi, penanaman nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan dan kampanye serta melakukan kajian dan studi untuk memonitor sistem administrasi negara dalam berbagai bidang. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang menjadi sorotan dan perhatian KPK antara lain perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa. Pelayanan terpadu satu pintu, penguatan inspektorat daerah, pengawalan dana Desa dan tata kelola sumber daya alam. Untuk diketahui, rapat koordinasi serta penandatanganan komitmen dan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi pencegahan dan penindakan Korupsi terintegrasi yang dilaksanakan di Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 1 Februari 2018. Dimana Pemerintah Provinsi Sumsel dalam hal ini Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel telah mempresentasikan berbagai permasalahan yang dihadapi, kebijakan, program dan aksi pencegahan korupsi yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 19 s.d. 22 Februari 2018 telah melaksanakan kegiatan identifikasi awal program pemberantasan korupsi terintegrasi dan sektor strategis pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Sumsel untuk menyerap informasi terkait dengan kondisi yang ada di daerah. HP/MC. Diskominfo Prov Sumsel/FS
Sumsel
Pemkot Palembang Ajukan 3.000 CPNS, 30 Persen Formasi Guru
Palembang, Sumselprov.go.id -- Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang saat ini membutuhkan 3.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, Pemkot Palembang belum bisa apakah rencana tersebut akan terealisai atau tidak. Hingga saat ini mereka masih menunggu kepastian‎ diizinkan atau tidak nya Pemkot Palembang untuk masuk ke dalam daftar salah satu kota yang melakukan penerimaan CPNS. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang, Ratu Dewa mengakui, angka 3.000 penerimaan CPNS ini merupakan angka yang tinggi. "Kita sudah ajukan, tapi belum tahu berapa yang disetujui." "Sampai saat ini masih menunggu kabar dari Kemenpan. Kabarnya, pertengahan tahun ini penerimaan CPNS," kata Dewa saat dibincangi Tribun, Selasa (3/4). Dewa menyebutkan, dari 3.000CPNStersebut, formasi yang dibutuhkan ialah di bidang tenaga pengajar khususnya guru SD, kesehatan, serta tenaga skill tertentu seperti jurnalistik dan sarjana pemerintahan. "Kita sudah beberapa kali mengajukan ini tinggal berapa yang disetujui. Kita sudah lakukan pemetaan kebutuhan pegawai." "Memang guru yang yang mendesak dan 30 persen CPNS kita prioritaskan untuk guru," tegasnya. Dewa menjelaskan, pengajuan penerimaanCPNS ini bukanlah kali pertama dilakukan Hanya saja, sejak tiga tahun terakhir, belum ada penerimaan CPNS bagi Kota Palembang. "Semoga tahun ini kita kebagian jatah," harapnya. (str) Anggaran Proporsional Bisa Bayar Gaji Terpisah Kepala Bappeda dan Litbang Kota Palembang, Harrey Hadi mengatakan, jika proporsi belanja langsung dan tidak langsung Palembang saat ini sudah sangat bagus. Sehingga bukan suatu yang mustahil jika Pemkot Palembang melakukan penerimaan CPNS. "Proporsi belanja langsung dan tidak langsung APBD tahun 2018, untuk yang langsung 54,44 persen dan belanja tidak langsung 45,56 persen dari total anggaran Rp 3,491 triliun," katanya. Artinya antara anggaran pembelanjaan, anggaran gaji dan anggaran penerimaan sudah proporsional. Berbeda dengan tiga tahun sebelumnya, anggaran belum proporsional sehingga tidak bisa dilakukan penerimaan CPNS karena nantinya tidak ada uang untuk bayar gaji. Kalau sudah proporsional artinya ada uang untuk membayar gaji para CPNS tersebut. (str/Tribunnews.com) MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Cegah Pemalsuan Dokumen Warga Sumsel, Data Kependudukan Kini Boleh Diakses OPD
Kadisdukcapil Sumsel, Dra Hj Septiana Zuraida Zamzami SH MSi Palembang, Sumselprov.go.id -- Data kependudukan yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sumatera Selatan kini bisa diakses oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk perencanaan program pembangunan. Namun, pemanfaatan akses data kependudukan yang dijalankan harus terlebih dahulu melalui Perjanjian Kerjasama (PKS). Disdukcapil Sumsel pun kini telah memiliki aplikasi data warehouse yang bisa diakses oleh OPD. Sehingga data yang digunakan dalam menjalankan program bisa real, update dan tidak tumpang tindih “Yang sudah memiliki PKS dengan kami, akan diberikan akses data. Meskipun begitu, kami masih bisa melakukan kontrol. Kami bisa melihat siapa saja yang mengakses ataupun menggunakan data dalam warehouse,” jelas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil), Dra Septiana Zuraida, Selasa (3/4/2018) seperti dikutif dari Sripo.com Ia menambahkan, pada dasarnya Lembaga formal ataupun non formal bisa memanfaatkan data kependudukan. Tetapi untuk saat ini yang jadi prioritas adalah lembaga formal dalam hal ini OPD. "Akses ini dimaksud agar pendataan yang dilakukan OPD terintegrasi, sehingga tidak ada warga yang menerima bantuan ganda," jelasnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY