Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Gubernur Maksimalkan Pengamanan Arus Mudik Lebaran di Sumsel
Palembang, Sumselprov.go.id -- Untuk memastikan kelancaran arus mudik di Sumatera Selatan (Sumsel), Polda Sumsel bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dan TNI, menggelar apel pasukan operasi ketupat musi 2018. Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin menyampaikan, kegiatan apel gelar pasukan operasi ketupat musi 2018 menjadi kegiatan untuk memastikan arus mudik lebaran tahun ini. Dimana, apel digelar dengan melibatkan anggota Polri, TNI, Pemprov, Pemkot, Pramuka, dan beberapa stakeholder. "Kita ingin melihat kesiapan anggota yang bertugas mengamankan lebaran Idul Fitri 1439 H (Hijriah). Dimana, ini kita gelar mulai hari ini, sampai H+14 lebaran," jelasnya Sementara itu, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adi Negara mengatakan, sebanyak 7976 personil diturunkan dalam operasi kali ini. "Kita ingin lebaran ini masyarakat dapat merayalan demgan aman dan nyaman. Terutama bagi para pemudik yang menjadi tradisi masyarakat saat lebaram," ulasnya. Pria yamg dikenal ramah ini menerangkan, hampir separuh anggota diturunkan dalam operasi tersebut. Dimana, 7976 personil ini ditempatkan dan disebar di 88 pos pelayanan dan pos pengamanan yang ada di 18 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Sumsel. "Kami juga menempatkan sniper atau penembak jitu di daerah rawan, yakni di daerah OKI berbatasan Lampung, OKUT berbatasan Lampung, OKUS berbatasan Lampung, Lahat berbatasan Bengkulu, Muratara dan Muba berbatasan dengan Jamb," terangnya. Disinggung mengenai tim penurai kemacetan. Polda Sumsel memang tidak memprioritaskan hal tersebut, namun jika memang terjadi kemacetan, ada tim yang akan mengatasi kemacetan tersebut. "Kita bukan seperti di pulau Jawa yang kemacetan sampai parah, jadi tidak dibentuk tim pengurai kemacetan, tapi tetap kita siapkan anggotanya," jelasnya.‎ Disinggung mengenai tiga pilar kamtibmas. Zukarnain menerangkan, Polri, TNI, dan Pemda sudah berkomitmen untuk mencegah tindakan intoleransi maupun radikalisme. ‎ Sehingga, tim ini bertujuan untuk mendeteksi pelaku radikalisme sejak dini. "Sehingga peran RT, RW, Lurah, Babinsa, Babinkamtibnas sangat penting untuk mencegah radikalisme ini," tegasnya. [yip] MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Karena Pengalaman, UNESCO Pilih Sumsel Tuan Rumah ICC
Palembang, Sumselprov.go.id -- Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menerima Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam rangka dukungan sebagai Tuan Rumah 30th Session of Internasional of Coordinating Council (ICC) of the Man and Biosphere Program (MAB) di Griya Agung, Rabu (6/6). Ketua Komite Nasional MAB UNESCO Indonesia yang juga Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI Enny Sudarmonowati menuturkan bahwa penyelenggaraan sidang ICC MAB UNESCO kali ini istimewa bagi Indonesia. Sebab, Indonesia menjadi negara kelima di luar Paris, Perancis yang menjadi tuan rumah pertemuan tersebut. UNESCO memilih Sumatera Selatan menjadi tuan rumah karena dianggap sudah berpengalaman menyelenggarakan event internasional,” ujarnya seperti dikutif dari RMOLSumsel. Disampaikannya lagi, event internasional ini akan diselenggarakan pada tanggal 23-28 Juli 2018 dan akan dihadiri oleh 120 negara di dunia. Selain ICC MAB sebagai main event, kita juga mengagendakan 4 side events yaitu International Conference on Biosphere Reserves of supporting SDGs, Pameran, Talk Show dan Fieldtrip di Taman Nasional Berbak dan Sembilang,” jelasnya. ICC MAB sendiri merupakan suatu konsep "mengawinkan" antara manusia dengan lingkungan yang selama ini Prancis menjadi tuan rumah dan Indonesia menjadi negara ke-5 di luar Perancis sebagai tuan rumah ICC MAB dan pertama kali di Indonesia dalam program Unesco. Alex Noerdin memyambut baik 30th Session of the Man and Biosphere Programme - Internasional Coordinating Council (MAB-ICC) UNESCO meski hari pelaksanaannya kurang dari satu bulan lagi dan ini acara besar yang melibatkan 120 negara. "Harus tetap semangat walau persiapan saat ini masih perlu kerja keras apalagi banyak hari libur Idul Fitri dan Pilkada serentak tapi kalau kita mau kita bisa,"pungkasnya. [yip] MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Alex Noerdin : Paling Lambat Minggu Ini THR ASN Daerah Cair
Palembang, Sumselprov.go.id -- Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin menangapi Surat Edaran (SE) nomor 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018, dimana kepala daerah diminta untuk membayarkan THR untuk ASN Daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Meski terkesan mendadak, namun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya untuk mencari jalan keluar. Mengingat alokasi APBD sendiri telah disahkan," ujar Alex, Rabu (6/6/2018). Ia mengatakan, dari Kementerian Dalam Negeri kan menjelaskan jika THR sebenarnya boleh dibayar setelah Lebaran, sesuai dengan kemampuan, karena ada beberapa daerah lain persoalan fiskalnya seperti dikutif dari Tribunnews.com. Kalau pun ada perubahan atau revisi ke DPRD itu bisa, tapi menunggu prosedurnya kalau normal memakan waktu lama dan pastinya Lebaran sudah lewat. "Tapi itu kan daerah lain, kalau di Sumsel sendiri tak akan ada masalah. Untuk pencairan THR ASN dapat dipastikan cair sebelum Lebaran," katanya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
RS-Puskesmas Siaga, Pembuatan e-KTP Libur
Palembang, Sumselprov.go.id -- Selama cuti bersama Idulfitri, 11-20 Juni 2018, sejumlah pelayanan publik di Provinsi Sumatera Selatan tak akan operasional. Kecuali layanan yang sifatnya urgent, seperti fasilitas kesehatan (faskes) bakal tetap siaga 24 jam. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumsel, dr Lesty Nurainy MKes, mengatakan, pelayanan RS dan puskesmas di Sumsel akan buka seperti biasa. Pada jalur mudik disiapkan posko-posko kesehatan, baik yang terpadu dengan Polisi, TNI, Dishub dan lain-lain maupun posko kesehatan mandiri “Jadi pelayanan kesehatan tetap operasional seperti biasa, untuk Puskes yang berada pada jalur mudik siaga 24 jam; baik puskesmas rawat inap maupun non rawat inap,” ujar Lesty, kemarin (06/06). Tak hanya di RS dan faskes pemerintah, pihaknya juga tempatkan petugas kesehatan di posko-posko mudik. “Setiap posko ada petugas medis. Nanti juga disiagakan mobil ambulans untuk antisipasi kecelakaan yang mungkin terjadi,” terangnya. Pihaknya telah mengatur jadwal petugas medis yang piket saat libur Lebaran. Hanya diatur waktu kerja saja. Tidak ada penambahan personel. Di Sumsel tersedia 87 Posko Pelayanan Kesehatan, 32 Puskesmas Rawat Inap. RS tetap layani rawat inap. “Petugas juga akan kontrol kondisi, tapi biasanya saat hari raya memang banyak pasien mau pulang. Kalau bisa rawat jalan ya kita pulangkan, kalau tidak boleh kami tidak berani,” tuturnya. Di lingkungan Pemkot Palembang, Sekda Harobin Mustofa menerangkan yang sifatnya pelayanan publik akan tetap dioperasionalkan selama cuti bersama, seperti RSUD dan puskesmas. Layanan lain, seperti perizinan pemerintah daerah (pemda), pembuatan e-KTP, dan pembayaran pajak ikut libur. “Karena sifat layanannya tidak mendesak. Kalau faskes ini kan layanan premier, tidak mungkin libur. Nanti diatur jadwalnya,” sebutnya. Kadinkes Palembang, Letizia mengungkapkan hal serupa. “Ada 10 puskesmas siap layani pasien hingga pukul 17.00 WIB selama momen Lebaran, khusus puskesmas lain sampai 14.00 WIB. Sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan dan Wali Kota Palembang,” tuturnya. Total di Palembang ada 41 puskesmas, 70 puskesmas pembantu, dan 32 RS. “RS juga siaga 24 jam. Ditambah klinik-klinik praktik dokter umum dan swasta,” sebutnya. Untuk mempermudah, pihaknya siagakan public service center (PSC) di kantor Dinkes Kota, jika ada kondisi mendesak bisa dihubungi. Tim mereka akan turun. Selanjutnya, bersama instansi terkait seperti Polresta Palembang, pihaknya buka posko pelayanan kesehatan selama arus mudik-balik Lebaran. Seperti tahun lalu, poskonya bisa di Alang-Alang Lebar, Kertapati, dan Bundaran Air Mancur (BAM). Di posko ini, masyarakat juga bisa mendapat layanan kesehatan 24 jam. Di Banyuasin, Kadikominfo Erwin Ibrahim menjelaskan hal yang sama. “Pelayanan kesehatan seperti RS dan puskesmas yang tetap buka,” jelasnya. Untuk layanan kependudukan dan catatan sipil, buka sampai tanggal 11-12 Juni. Usai Lebaran, semua pelayanan publik baru normal sediakala. Kadinkes Banyuasin, dr Masagus M Hakim MKes, mengatakan, layanan RS dan puskesmas itu wajib buka. Bahkan Puskesmas Sukajadi di pinggir Jalan Lintas Timur, Palembang-Betung akan stand by 24 jam dan layani UGD. Sementara, puskesmas pinggiran tetap buka seperti biasa. Di Baturaja, Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU, Gunawan Somad, mengaku pihaknya akan setop layanan mulai 11 Juni, dan operasional kembali 21 Juni 2018. “Saat Ramadan justru yang mengurus izin cenderung turun,” bebernya. Demikian diungkap Kasi Penetapan Pembukuan dan Pelaporan UPTD Dispenda Muara Enim, Purwandi. “Pelayanan pembayaran pajak kendaraan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) akan diliburkan mulai 11 Juni. Wajib pajak yang mau bayar terakhir 8 Juni,” tuturnya. Nah, jika pajaknya jatuh tempo saat cuti bersama, bisa bayar pajak di awal masuk kerja atau Kamis (21/6) dan tidak akan dikenai denda. Lewat dari tanggal tersebut baru kena denda. Kepala UPT Bapenda Provinsi Sumsel Palembang II, Herryandi Sinulingga Ap juga demikian. Libur panjang berdasarkan Keputusan Bersama Tim Pembina Samsat Provinsi Sumsel (Pemprov Sumsel, Polda Sumsel dan PT Jasa Raharja) Nomor: 49/BP/Bapenda/2018, 08/2018/Dirlantas, dan P/14/SP/2018. “Berlaku di seluruh unit layanan Samsat,” cetusnya. Bupati Empat Lawang, H Syahril Hanafiah mengatakan, libur PNS 10 hari pada 11-20 Juni. Sementara untuk pelayanan RS dan puskesmas harus ada petugas jaga. “Diimbau petugas RS tetap stand by,” katanya. Pelayanan RS harus tetap buka agar masyarakat yang sakit mau berobat bisa langsung dilayani. “Orang sakit kan tidak bisa diperediksi,” akunya. Kadinkes Prabumulih, dr Hj Rusmini MKes, mengaku pihaknya tetap siagakan layanan UGD puskesmas 24 jam. “Dimulai H-7 sampai setelah Lebaran, seluruh puskesmas di Prabumulih disiagakan,” katanya. Termasuk perawat 24 jam ada dengan sistem shift atau piket. Jadi diharapkan bagi pemudik yang memerlukan pemeriksaan kesehatan bisa singgah di puskesmas terdekat. Selain itu, katanya, ada pos pelayanan yang disiapkan di beberapa titik. Selain puskesmas dan RSUD, pelayanan layanan Public Safety Center (PSC) 119 untuk penangangan kegawatdaruratan medis tetap disiagakan. Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Prabumulih, HM Kowi mengaku khusus layanan cetak e-KTP ikut libur. “Sembilan hari pelayanan pembuatan e-KTP setop,” terangnya. Hanya pelayanan yang sifatnya urgent saja tetap operasional seperti UGD puskesmas dan RS bahkan juga mendirikan posko kesehatan, berikut pelayanan pemadam kebakaran tetap stand by. “Dengan demikian pelayanan masyarakat yang sifatnya mendasar tidak terganggu,” tukasnya. Kadinkes Muba, dr H Taufik Rusydi, menyebut saat Lebaran pihaknya antisipasi, apalagi Sungai Lilin masuk jalur utama jalintim dan kerap terjadi kecelakaan. Karenanya RSUD dan puskesmas harus tetap siaga, nanti bisa diterapkan sistem piket. Terpisah, Direktur Utama (Dirut) RS Dr Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang, Dr Muhammad Syahril SpP MPH, mengatakan, RS ini tetap beroperasi dengan menyiapkan Poli Siaga. Poli itu sebagai pengganti poliklinik yang biasa buka jam kerja. “Poli Siaga RSMH ini menyediakan layanan untuk anak-anak dan dewasa,” ujarnya. Petugas atau SDM kesehatan akan diatur sistem shift. Selain itu RSMH tetap buka layanan IGD 24 jam. “Di IGD, kita siapkan lima dokter jaga, di antaranya spesialis dalam, bedah, anak, kebidanan-kandungan, dan anestesi,” ujarnya lagi. Komisaris RS Umum Sriwijaya Palembang, Dr H AK Ansyori SpM MKes, mengungkapkan pihaknya pun buka IGD 24 jam. “Dokter spesialis tetap siap menerima panggilan jika diperlukan pasien,” katanya. Namun, untuk poliklinik spesialis libur 13-19 Juni. “Kecuali dr Nuswil SpOG tetap praktik 13-14 Juni. Kemudian Poliklinik terpadu mata (Eye Center) hanya libur 3 hari, 15-17 Juni,” pungkasnya. Direktur RSUD Kayuagung, dr H Fikram MKes, mengatakan pelayanan RS 24 jam di momen cuti bersama. “Jika ada pasien rujukan akan tetap ditindaklanjuti. Ada dokter jaga di IGD,” terangnya. Stok obat, lanjutnya, cukup bahkan pihaknya baru saja berbelanja kebutuhan obat untuk masa libur panjang. Ambulance siaga termasuk ambulans BPBD jika sewaktu-waktu ada pasien harus dirujuk ke RS Palembang. (Sumber : Sripo) MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Sumsel Mantapkan Persiapan UEA South Sumatra Summit 2019
Palembang, Sumselprov.go.id – Provinsi Sumatera Selatan direncanakan akan melaksanakan event internasional Urban Environmental Accord (UEA) South Sumatra Summit 2019 bertempat di Kota Palembang pada tanggal 16 – 18 Oktober 2019, yang telah disetujui oleh Gubernur Sumatera Selatan dan Presiden UEA dalam suatu Patnerships Agreement tanggal 30 Mei 2018. Event tersebut diselenggarakan bersama (Co Host) antara Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin. UEA adalah suatu Forum Internasional yang bergerak untuk kesesuaian lingkungan perkotaan (Smart City) dan Pemerintah Distrik/kabupaten (Sustainable District). Sehubungan dengan hal tersebut diatas Staf Khusus Gubernur Sumatera Selatan Bidang Perubahan Iklim yang juga direktur Eksekutif Dewan Pembangunan Hijau Prov.Sumsel memimpin rapat persiapan Urban Environmental Accord (UEA) South Sumatra Summit 2019 bertempat di Kantor TRGD Prov.Sumsel Jl. Jend. Sudirman KM 3,5 Palembang, Rabu (06/06/2018). Dalam persiapan teknis akan dikoordinasikan oleh Staf Khusus Gubernur Sumatera Selatan Bidang Perubahan Iklim melalui Dewan Pembangunan Hijau Prov.Sumsel dengan beberapa staf pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Penyelenggara tersebut beserta Mitra Kerja Prov. Sumatera dalam suatu Tim Kerja di Tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Selain membahas Anggota Tim Kerja yang akan ditetapkan melalui Surat Penugasan Gubernur juga diharapkan masing-masing OPD dapat mengajukan Aggaran Pendukung pada APBD Induk/ABT melalui Kepala Bappeda di Provinsi Sumatera Selatan atau Kabupaten/Kota Penyelenggara paling lamabat sebelum waktu Cuti Bersama Idul Fitri 2018. Adapun kegiatan pendukung diantaranya 1).Rencana Meeting di Korea Selatan mendampingi Gubernur/Bupati/Walikota pada Oktober 2018 dan Studi Banding ke Kota Malaka Malaysia Penyelenggara Summit 2017 yang lalu, 2). Dukungan pembuatan Booth sebagai Peserta Pameran/Exhibition, Coaching Clinic; 3). Dokumentasi/Baliho/Talk Show TV/Banner; 40. Kampanye/Roadmap ke beberapa Provinsi/Kota/Kabupaten/Perusahaan di Indonesia; 5). Dinner Party (Biro/Bagian Umum dan Perlengkapan Provinsi/Kota); 6). Biaya Operasional kendaraan/transport local; 7). Pembenahan/pendampingan untuk Site Visit; dan lain-lainnya sesuai kegiatan OPD yang perlu disinkronisasikan dengan Agenda Summit. Rapat Persiapan dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumsel, Edward Candra, Disperindag Sumsel, Dinas Perhubungan Sumsel, Dinas Kehutanan Sumsel, Dinas Permukiman Sumsel, Dinas Kominfo Sumsel yang diwakili oleh Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan Kasi Sumberdaya Komunikasi Publik, Kepala Dinas Kehutanan Muba, Iskandar, Kepala DLHP Muba, Andi Wijaya Busro, ZLS Kelola Sendang. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Pemkab OKUT Dukung Program Penerapan LAPOR!-SP4N
Martapura-Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), Sumselprov.go.id – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) mendukung pelaksana Program “Penguatan Penerapan Layanan Aspirasi dan Online Rakyat (LAPOR) Sistim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)’ yang dilaksanakan oleh USAID Cegah bekerjasama dengan TIM SP4N yang terdiri dari perwakilan Kementerian PAN & RB yang dalam kunjungan ini menunjuk salah satu mitra kerja Kemen PAN & RB dari GIZ German serta Tim Sosialisasi LAPOR!-SP4N Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini terungkap dalam pertemuan dengan Pemkab OKUT yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKUT, Arfan Hermawan, ST., MM didampingi Kepala Bidang Layanan E-Government, Hardo Pranomo, ST dan Kepala Seksi Sumberdaya KomunikasinPublik, Anggarijaya Susman, ST. Pertemuan berlangsung di Ruang Sekretaris Dinas Kominfo OKUT, Selasa (05/06/2018). Dukungan tertulis berupa draff Surat Keputusan Bupati OKUT sedang dalam proses penyelesaian, draff Surat Keputusan itu menjadi bukti komitmen dalam mendukung pelaksanaan program “Penguatan Penerapan LAPOR SP4N” di lingkungan Pemkab OKUT. Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban itu, Sekretaris Dinas Kominfo mengapresiasi program yang memang memang merupakan kebutuhan di era keterbukaan saat ini. Dia juga mengungkapkan keyakinannya, program ini dapat membuat OKUT menjadi lebih baik lagi. “Dengan memanfaatkan teknologi informasi ini, kita memang dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efisien dan mencegah terjadi penyimpangan di lapangan,” ucapnya seraya meminta kepada Tim Sosialisasi Provinsi agar membantu Tim LAPOR SP4N Kabupaten OKUT untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut. Sementara Kurniawan yang merupakan perwakilan Kementerian PAN & RB dari GIZ German menyampaikan “Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara nasional ke dalam aplikasi LAPOR SP4N, setiap Pemerintahan Daerah wajib terintegrasi ke dalam aplikasi LAPOR SP4N. Pengelolaan pengaduan secara nasional merupakan integrasi pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik”. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “no wrong door policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Salah satu tujuan SP4N ini agar penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik, lanjut Kurniawan. Setelah berkomitmen dengan Tim Sosialisasi Provinsi selanjutnya pemkab OKUT melalui Dinas Kominfo dan bekerjasama dengan Inspektorat akan melakukan percepatan penyelesaian draff SK Tim dan juga akan melakukan pembelajaran ke provinsi. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY/TM
Sumsel
Ada Lapor!- SP4N, Ayo Berani Lapor!
Muara Dua – OKUS, Sumselprov.go.id -- Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten OKUS, menggelar acara Sosialisasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), bertempat di Gedung Pertemuan Pemerintah OKUS, Senin (04/06/2018). Acara dibuka langsung Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Pemkab OKUS, Hermansyah Said. Dalam sambutannya Asisten II mengucapkan selamat datang kepada Pihak Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan dan Narasumber di Kabupaten OKUS. “Saya mewakili Pemerintah Kabupaten OKUS mengucapkan terima kasih kepada Tim Sosialisasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sumatera Selatan yang mana telah mau menjadi narasumber”, ujar Hermansyah mengawali sambutannya. Pemerintah Kabupaten OKUS tentunya menyambut baik adanya program ini yang merupakan upaya pemerintah memberikan ruang yang lebih baik kepada masyarakat apabila ingin meyampaikan keluhan atau aspirasinya, lanjut Asisten II Pemkab OKUS. Pengelolaan pengaduan itu penting karena menjadi muara dari perbaikan atau reformasi birokrasi khususnya pelayanan publik, juga sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pengaduan juga bisa menjadi dasar pengambilan keputusan atau kebijakan dari pemerintah daerah, karena belum tentu program yang dilaksanakan pemerintah sempurna, kehadiran aplikasi LAPOR!-SP4N sebagai solusi dalam menghadapi tantangan pengelolaan pengaduan. “Kami juga sangat mengharapakan adanya kerjasama dan bantuan dari provinsi khususnya, agar kedepan aplikasi ini dapat kami realisasikan guna mendukung percepatan pembangunan di Bumi Sersan Seandanan yang kita cintai ini dan saya berharap para peserta dapat mengikuti dengan baik kegiatan sosialisasi ini”, pungkas Hermasyah Said. Sementara itu, Mala Risva, SKM.,M.Si yang mewakili pihak Dinas Kominfo Sumatera Selatan, mengatakan Sistem LAPOR!-SP4N merupakan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi yang tertuang dalam SE Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secra Nasional bagi pemerintah daerah ke dalam Aplikasi LAPOR!-SP4N. Untuk tingkat provinsi system LAPOR!-SP4N pengelolanya terdiri dari tiga elemen yakni Dinas Kominfo, Inspektorat dan Biro Hukum. Untuk tingkat kabupaten terdapat dua elemen yaitu Dinas Kominfo dan Inspektorat, ujar Mala Risva. “Diharapkan dalam rangka percepatan keterhububgan LAPOR!-SP4N diminta kepada Kabupaten OKUS menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah OKUS”, L lanjut Mala Risva. Sebelum mengakhiri sambutan Mala Risva juga memperkenalkan Tim Percepatan Sosialisai LAPOR!-SP4N yang hadir pada acara hari ini. Ayo berani lapor ! bila melihat ada pelayanan publik atau hal-hal yang masih timpang di lingkungan kita. Sekarang sudah ada aplikasi Lapor SP4N atau Layanan Asprasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), atau LAPOR! SP4N. Hal ini diutarakan Tenaga Ahli Kemitraan Kementeri PAN dan RB RI, GIZ German, Kurniawan yang menjadi narasumber pada acara sosialisasi dan pelatihan pengelolaan pengaduan melalui aplikasi LAPOR! SP4N kepada seluruh kepala OPD, Camat dan lurah di Kabupaten OKUS. Kurniawan mengatakan, aplikasi ini merupakan saluran bagi masyarakat untuk bisa menyampakan uneg-unegnya. Mulai dari kerusakan jalan, mati lampu atau rasa tidak puas terhadap layanan publik lainnya. Layanan ini ada di situs www.lapor.go.id, twitter, serta layanan pesan singkat (sms) melalui nomor 1708 dengan tarif normal sesuai masing-masing operator seluler. Dikatakannya, selama ini ada empat hal yang membuat warga enggan melapor atau melakukan pengaduan atas kondisi yang terjadi di lingkungannya. Di antaranya adalah rasa takut, ketidaktahuan, sikap apatis dan tidak percaya. Aplikasi ini, kata Kurniawan , adalah upaya untuk menanggulangi faktor-faktor tersebut adanya kendala teknis seperti sulit mengakses internet, terkendala waktu dan biaya. “Saya mengajak, ayo masyarakat berani melapor ke pemda terkait pelayanan publik. Ini sebagai wujud tata kelola pemerintah yang baik,” ungkap Kurniawan. Untuk semakin membuat warga yang akan mengadu nyaman dan tidak khawatir diancam, maka pihaknya telah menambahkan fitur rahasia dan anonim alias tanpa nama yang bisa dipilih oleh pelapor dan hanya diketahui oleh admin operator penerima laporan. “Untuk hal-hal tertentu misalnya ada fitur khusus. Sehingga, OPD (dinas) terkait bisa fokus pada substansi laporan dan bukan pada siapa pelapornya. Sehingga OPD akan langsung melakukan tindak lanjut, bukan mencari-cari siapa nih yang ngelaporin. Termasuk di kabupaten OKUS ini,” tutupnya. Hadir dalam acara Sosialisasi ini Kepala-kepala OPD Kabupaten OKUS, Para Camat, Para Lurah dan juga Kabid, Kasi dan Staf ASN Pemkab Ogan Komering Ulu Selatan. MC Diskominfo Prov. Sumsel/CleY/TM
Sumsel
Ribuan Masyarakat Padati Sumsel Bersholawat
Palembang sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan, H. Alex Noerdin hadir untuk bersholawat bersama sekaligus membuka kegiatan Sumsel Bersholawat di Griya Agung, Minggu, 3 Juni 2018. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Nuzulul Qur’an dan berdoa bersama untuk kelancaran pilkada yang damai dan kesuksesan pelaksanaan Asian Games 2018. Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan pada tindak lanjut dari surat edaran Gubernur Sumatera Selatan nomor: 022/SE/Dispora/2018. Acara berlangsung dengan hikmat dan meriah, serta dihadiri oleh ribuan masyarakat dari berbagai kalangan di Kab/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan. “Mulai dari sore hingga malam, Sumsel bersholawat bersama dan dihadiri lebih dari 15000 umat muslim dari Palembang, luar Palembang dan luar Sumsel”, ujarnya. Alex mengatakan bahwa terdapat dua perhelatan akbar yang akan dilaksanakan di Sumatera Selatan, yaitu Asian Games 2018 dan Pilkada di 5 kabupaten, 4 kota, dan 1 provinsi. “Mari kita berdoa bersama dan memohon kepada Allah agar Pilkada berlangsung damai dan Asian Games 2018 dapat berlangsung dengan lancar”, ungkapnya. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Ustadz, Kyai, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat yang turut mendukung pelaksanaan kegiatan ini. “Terima kasih kepada TNI, Polri, dan seluruh masyarakat yang telah menjadikan Sumsel yang damai dan zero konflik, dan Insya Allah seterusnya akan seperti ini”, pungkasnya. Turut hadir untuk memimpin Sumsel Bersholawat yaitu Al-Habib Ali Zaenal Abidin Assegaf, dan penyampaian ceramah agama oleh Al-Habib Muhammad Luthfi Bin Ali Bin Yahya. Kegiatan ini diisi dengan berbagai acara, diantaranya yaitu marawis, gambus, buka bersama, salat berjamaah, ceramah kebangsaan, sholawat bersama, dan doa bersama. MC Diskominfo Prov. Sumsel/PE
Sumsel
Puncak Arus Mudik 2018 Diprediksi Berlangsung 6 Hari
Jakarta, Sumselprov.go.id -- Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) memprediksi puncak arus mudik akan berlangsung, Jumat 8 Juni mendatang atau bertepatan dengan dimulainya masa cuti bersama. "Perkiraannya puncaknya di hari Jumat dan Sabtu tanggal 8-9 itu puncaknya," kata Kepala BPJT Hery Trisaputra Zuna dalam diskusi Polemik 'Mudik Asyik' di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (2/6). Menurut dia, puncak arus mudik itu mengingat adanya libur bersama 8 Juni itu. Untuk arus balik lebaran, Ia mengatakan, BPJT memprediksi akan jatuh pada tanggal 24 Juni. Direktur Lalu Lintas Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan, Pandu Yunianto mengatakan, pihaknya memprediksi puncak arus mudik akan jatuh pada H-2 lebaran. Menurut dia, libur bersama yang dimulai sejak Jumat 8 Juni memungkinkan masyarakat untuk melakukan perjalan mudik. Hal itu menurutnya akan membuat penurunan volume puncak arus mudik pada H-2 lebaran. "Prediksi berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah biasanya H-2, H-3 tetapi karena tahun ini liburnya panjang tetap prediksi kami H-2, H-3 cuma mungkin volumenya menurun karena sudah tersebar mungkin hari Jumat itu orang sudah melakukan perjalanan. Tapikan kita tahu tidak semua orang libur mulai dari tangal 11 itu seperti pegawai toko itu bisa jadi mereka libur saat lebaran," kata Pandu seperti dikutif dari Rmol.Sumsel Kendati begitu, Kemenhub tetap mengantisipasi arus mudik lebaran sejak Jumat 8 Juni dan Sabtu 9 Juni. "Kalau yang libur resmi itukan pemerintah sama perusahan swasta besar tetapi yang nonformal? makanya kita prediksi tetap H-2, H-3 tapi kita sudah antisipasi dari hari Sabtu tanggal 9 atau Jumat sudah kita antisipasi," tandas Pandu. [sri] MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY