Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Gubernur HD : Kembalikan Kejayaan Sumsel Sebagai Lumbung Pangan
Palembang Sumselprov.go,id- Di hadapan ratusan petani dari berbagai kabupaten/kota yang berkumpul di auditorium rri palembang senin (9/10) siang, Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan akan mengembalikan kejayaan sumsel sebagai lumbung pangan “Kita akan kembalikan kejayaan sumsel sebagai lumbung pangan. sumsel harus menjadi lumbung pangan nasional. selama ini petani seperti tidak mendapatkan perhatian,” tegasnya. Mantan bupati oku timur dua periode itu semoat hadir padq acara rembuk tani 2018 yang diselenggarakan oleh walhi sumsel. rembuk tani ini sendiri mengangkat tema memperkuat arah reforma agraria dan perhutanan sosial menuju kedaulatan petani sumatera selatan. Lebih jauh, hd yang didaulat menjadi pembicara kunci ini mengatakan selama ini persoalan yang dihadapi para petani selalu pada persoalan hilir, tanpa mengetahui persoalan dari hulunya. ”Persoalan yang dihadapi petani selama ini ,yang selalu dibahas adalah persoalan pada hilirnya, seperti pengadaan bibit, pupuk, dan produktivitas, tanpa kita mengetahui persoalan hulunya,”tandasnya. Padahal banyak masalah lain yang tak kalah penting yakni persoalan tanah dan kepemilikan tanah, yang seringkali berakhir dengan sengketa lahan dengan perusahaan. Diakuinya masyarakat sumsel sebagian besar adalah petani memang kerap menghadapi persoalan tentang pupuk. padahal di sumsel sendiri terdapat perusahaan pupuk besar, yaitu PT Pusri, namun disayangkan pupuk yang sering digunakan para petani adalah pupuk dari luar. untuk itu, menurut orang nomor satu di sumsel ini, dengan semangat reforma agraria, dirinya akan mengupayakan pengadaan tanah yang lebih luas bagi para petani di sumsel. sesuai dengan perpres no 86 tahun 2018 akan memperbesar gugus tugas reforma agraria di kabupaten/kota bekerjasama dengan instansi dan pihak terkait. ”Saya akan berusaha meminta kepada pemerintah pusat, agar lebih memberikan lebih banyak hak kepemilikan tanah bagi rakyat,” tambahnya. Namun demikian , keberadaan hutan tetap diperlukan bagi keberlangsungan ekosistem dan lingkungan. Sementara , direktur eksekutif walhi sumsel m hairul sobri mengatakan sejak dibentuk dan lahirnya undang-undang agraria, nasib para kaum tani tak pernah berubah. ”Sejak lahirnya undang-undang agraria, nasib para kaum tani tidak pernah berubah. mulai dari tidak memiliki lahan, kemiskinan akibat dampak ketimpangan penguasaan lahan, alif fungsi lahan menjadi pertambangan batubara”, jelasnya. Melalui rembuk tani 2018 ini, dan dengan telah ditandatanganinya peraturan presiden no 86 tahun 2018 tentang reforma agraria pada 24 september lalu, hairul sobri berharap dapat menciptakan kemakmuran bagi kaum tani, memberikan kemudahan akses bagi petani, dan dapat menuju kedaulatan rakyat. Selama ini kondisi sektor perkebunan dan hutan tanaman industri di sumsel menimbulkan sengketa. hairul sobri menyebutkan ada 251 desa yang bersengketa dengan perusahaan, dan terdapat 1,3 juta hektar kebun sawit yang menimbulkan konfilk di kabupaten oki. Staf kpresidenan bagian tenaga ahli utama kedeputian bidang kajian sosial budaya dan ekologi, usep setiawan yang turut hadir pada rembuk tani 2018, menyampaikan sejumlah poin penting terkait reforma agraria. kepada gubernur dan wakil gubernur sumsel yang baru saja dilantik itu usep mengatakan agar pemimpin daerah dapat menegakkan keadilan bagi petani. ”Sumsel adalah daerah yang terkenal paling maju. diharapkan dengan kepemimpinan yang baru sumsel dapat lebih maju, dan dapat menegakkan keadilan bagi petani” paparnya. Selain itu , sesuai dengan perpres no 86 tahun 2018 tentang reforma agraria , memuat tentang pentingnya pembentukan gugus tugas. untuk di tingkat provinsi gugus tugas tersebut dibentuk oleh gubernur, dengan lingkup tugas penguasaan struktur tanah, dan petani yang harus berdaulat. “terkait reforma agraria, perlu adanya gugus tugas di kabupaten/kota yang dibentuk oleh gubernur,” jelas usep. Usep juga meminta pemerintah provinsi menjadikan reforma agraria sebagai program strategis, dan dimasukkan ke dalam rpjmd. juga memastikan reforma agraria dalam rencana kerja pemerintah (rkp),”pastikan reforma agraria ke dalam rkp, dan dialokasikan dalam apbd provinsi”,pungkasnya. MC Diskominfo Prov. Sumsel/FS Sumber : Humas Pemprov. Sumsel
Sumsel
Evaluasi Fokuskan Keterhubungan LAPOR! ke Seluruh Kab/Kota di Sumsel
Palembang sumselprov.go.id- Dalam rangka optimalisasi dan penguatan pengelolaan LAPOR!-SP4N Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Dinas Komunikasi dan Informatika Sumsel menyelenggarakan rapat bersama tim fasilitator LAPOR!-SP4N Senin 8/10 di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel. Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP) Diskominfo Sumsel, Amrullah, S.STP, M.Si dan membahas mengenai koordinasi bersama tim fasilitator LAPOR! sehubungan dengan progres pengelolaan LAPOR! di daerah. "Koordinasi ini dilakukan untuk melakukan implementasi dan menyepakati alur mekanisme kerja pengelolaan pengaduan LAPOR! serta menyediakan agenda pembinaan kepada OPD dan penghubung", ucapnya. Amrul mengungkapkan bahwa tim leading sektor dari inspektorat diharapkan dapat terus berkoordinasi terkait monitor progres di masing-masing penghubung sehingga rekapan pengelolaan LAPOR! dapat diketahui dengan baik. "Evaluasi LAPOR! harus terus dilakukan agar dapat menjadi salah satu sarana untuk menyerap aspirasi masyarakat di seluruh daerah, sehingga terwujud pelayanan publik online yang dapat melayani masyarakat dengan lebih baik di masa depan”, katanya. Menambahkan perwakilan dari Transformasi GIZ, Jenny, menyatakan bahwa pada evaluasi kali ini berfokus pada target tahun 2018, yaitu keterhubungan LAPOR! kepada seluruh wilayah di Indonesia, khususnya untuk Sumsel terdapat daerah yang belum terhubung dengan LAPOR!-SP4N, yaitu Kab. OKU Timur, Musi Rawas Utara, dan Musi Banyuasin. “Agenda hari ini berfokus kepada rencana tindak lanjut fasilitator LAPOR! di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya setiap pihak harus memahami dengan baik SOP kerja untuk para pengelola LAPOR!, yaitu admin kominfo, admin inspektorat, dan admin dari humas”, ujarnya. Jenny menjelaskan terdapat mekanisme pengelolaan pengaduan yaitu menetapkan nama operator LAPOR! di Kominfo yang bertugas untuk melihat lalu lintas laporan setiap harinya. Selanjutnya, menetapkan nama admin kominfo yg mendukung operator LAPOR! dalam mendesposisikan laporan kepada OPD, dan menetapkan nama admin inspektorat yg bertanggung jawab untuk melihat laporan tidak ditindaklanjuti selama 30 hari. “Rencana tindak lanjut LAPOR! terdiri atas pelaksanaan pembinaan kepada OPD Provinsi, database laporan masyarakat Provinsi dan Kab/Kota, menyediakan pelayanan terpadu LAPOR! dan PPID di Kominfo, serta penetapan jadwal evaluasi reguler LAPOR! Provinsi dan Kab/Kota melalui Rakor LAPOR! dan PPID”, pungkasnya. Kegiatan ini dihadari oleh Kasi bidang PIP Diskominfo Sumsel, perwakilan Humas dan Protokol, dan Ombudsmen yang tergabung dalam tim fasilitator LAPOR!. MC Diskominfo Prov. Sumsel/ PE
Sumsel
HDMY Minta Semua Rapatkan Barisan # Sampaikan Visi-Misi pada Rapat Paripurna XXVI DPRD Sumsel
Palembang - Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya untuk pertama kalinya sejak dilantik menghadiri Rapat Paripurna Istimewa XXVI DPRD Prov. Sumsel, dalam rangka Penyampaian Pidato Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Masa Jabatan 2018-2023, Senin (8/10). Dalam pidatonya Mantan Bupati OKU Timur dua periode ini meminta semua pihak segera merapatkan barisan untuk bersinergi membangun Sumsel dengan Visi Provinsi Sumsel 2018-2023 "Sumatera Selatan Maju untuk Semua". Selain mengentaskan angka kemiskinan sampai di bawah angka nasional, HD berharap sinergi ini juga mampu mempertahankan capaian kinerja pembangunan yang sudah baik. " Kita harus bekerja keras lagi untuk mengejar ketertinggalan kita pada capaian kinerja beberapa indikator makro yang belum maksimal," tegasnya. Mengenai pemahaman visi Sumsel Maju untuk Semua terdiri dijelaskan Gubernur HD terdiri dari 4 makna di antaranya yakni keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasik-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat. Sumsel Maju untuk Semua juga menggambarkan kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal disamping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan pro-rakyat, pro-lingkungan dan pro-gender yang transparan dan akuntabel. " Untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki 5 misi salah satunya yaitu membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan yabg didukunh sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan," jelasnya. Misi lainnya yaitu meningkatkan kualitas SDM baik laki-laki maupun perempuab yang sehat berpendidikan, profesional, kemudian mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas koruosi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabikitas yang didukung aparatur pemerintahab yang jujur, berintegritas, profwsional dan responsif. Kemudian membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guba percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, seera mewujdukan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah. .Misi terkahit yakni meningkatkan kehifuoan beragana, dan budaya untuk membangin karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius. "Kami berusaha mengakomodir semua, sehingga tidak ada yang terabaikan," tambah Gubernur HD singkat. Herman Deru juga mengtakan bahwa masing-masing misi tersebut telah dijabarkan ke dalam beberapa program kerja. Misalnya soal membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan dilakukan dengan program kerja pengembangan ekonomi kreatif di sektor jasa dan industri kecil dan menengah, lalu pengembangab kawasan komoditas/sektor unggulan berbasis potensi sumber daya lokal serta membangun infrastruktur dalam mempercepat pembabgunan perekonomian rakyat. Sedangkan untuk meningkatkan kuakitas SDM baik laki-laki maupun perempuan yang sehat berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan direalisasikan denga program merja seoerti menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas melalui revitalisasi sarana dan tenaga kesehatan (Puskesmas, Pos Kesehatan Desa, Pondok bersalin desa dan lainnya. Kemudian memfasilitasi dokter keluarga mandiri. Sementara itu program kerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bebas korupsi, kolusi fan nepotisme dilakukan dengan membangun hubungan administrasi pemerintah yang lebih harmonis dengan Bupati/Walikota se Sumsel sebagai bagian dari oroses reformasi birokrasi. "Kami akan menjabarkan visi dan misi tersebut secara lebih detil dan terukur yang akan dicapai selama 5 tahun dalam RPJMD provinsi Sumsel 2018-2023. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamankan bahwa RPJMD harus telah ditetapkan 6 bulan setelah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur. Untuk iyu kami mohon dukungan dan kerjasama ya agar RPJMD dapat diselesaikan tepat waktu," tutupnya. Turut hadir dalam rapat paripurna istimewa tersebut antara lain Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, Kapolda Sumsel Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, Dirut BPD Sumsel Babel M.Adil, sejumlah Bupati dan Walikota serta Kepala OPD, serta instansi lainnya. MC Diskominfo Prov. Sumsel / AD Sumber : Humas Pemprov. Sumsel
Sumsel
Tim Kesehatan Sriwijaya Sumsel Layani Pasien Gempa Palu dan Donggala
Palembang- Tim Kesehatan Sriwijaya Sumatera Selatan yang dilepas Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya pada Rabu malam (2/10/2018) lalu sudah sampai di lokasi Gempa Bumi dan Tsunami Palu dan Donggala Provinsi Sulawesi Tengah dan langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada korban gempa dan tsunami 7,4 skala ritcher itu. Ketua Tim Kesehatan Sriwijaya Sumsel, Dr. Alsen Arlan mengatakan, 15 tim relawan Sumsel sudah tiba di lokasi gempa dan tsunami sejak hari Kamis lalu. Menurutnya, dihari pertama tim kesehatan langsung memberikan pelayanan kesehatan namun masih bergabung di posko TNI. "Kita sudah sampai dilokasi sejak hari Kamis dan langsung memberikan pelayanan kesehatan. Hari pertama kita masih bergabung di posko kesehatan TNI," ungkap Dr. Alsen Arlan saat diwawancarai via telepon oleh tim Media Center Diskominfo Provinsi Sumsel, Senin (8/10/2018). Lanjut Dr. Alsen Arlan, dihari kedua sampai saat ini tim relawan Sumsel sudah membangun posko kesehatan sendiri dan menyediakan beberapa tenda-tenda pelayanan kesehatan di bantu oleh tim relawan lainnya dari berbagai daerah. "Sejak pertama kita langsung membantu pembersihan rumah sakit, memberikan pelayanan kesehatan di tenda, kemudian melakukan operasi dan perawatan pasien di Rumah Sakit Daerah serta memberikan bantuan sembako kepada korban gempa," ujar Dr. Alsen Arlan. Saat diwawancarai via telepon, Dr. Alsen Arlan dan tim terdengar sibuk sambil melayani pasien di tenda pelayanan kesehatan, sehingga telepon sempat terputus beberapa kali. Bahkan, Dr. Alsen Arlan sempat megirimkan pesan singkat meminta agar wawancara dilanjutkan 1 jam lagi karena masih melayani pasien. MC Diskominfo Prov. Sumsel / AD
Sumsel
Mawardi Yahya; Dukung Media Eksplor Ragam Budaya Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id- Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel kedepan akan memberikan peluang seluas luasnya kepada media masa untuk berinovasi mengangkat dan mengembangkan keragaman budaya yang ada di Sumsel. Selain itu, melalui Pemerintah Provinsi Sumsel dan Kabupaten/ Kota se-Sumsel, Mawardi menjelaskan akan menfasilitasi masyarakat yang memiliki talenta dan sejarah yang akan diangkat baik ketingkat Provinsi hingga ke tingkat nasional. "Media kita berikan peluang berinovasi untuk mengembangkan budaya di Sumsel. Dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bukan hanya berbentuk dukungan pembicaraan tetapi paling tidak kita fasilitasi baik itu kelompok dan golongan untuk menggali budaya kita dan akan kita angkat nanti," ungkap Mawardi Yahya. Bahkan, untuk mewujudkan itu semua pemerintah Provinsi Sumsel kedepan akan memberikan perhatian khusus kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumsel melalui alokasi anggaran. Menurutnya, dengan memberikan alokasi anggaran KPID Sumsel sebagai lembaga pengawas siaran lokal di Sumsel diharapkan dapat berkiprah dan memberikan perananan yang lebih baik lagi. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya saat membuka acara Malam Anugerah Gemilang Penyiaran Sumatera Selatan tahun 2018 diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah(KPID) Sumsel di Ballroom Hotel Swarna Dwipa Palembang, Minggu malam (7/10). "Tadi saya sudah bicara sama Ketua KPID, beliau menyampaikan bahwa tahun ini KPID tidak diberikan anggaran. Tahun depan akan kita rubah dan kita upayakan alokasi anggaran, lihat saja nanti akan kita buktikan," tegas Mawardi. Sementara itu, Wakil Ketua KPI Pusat, Sujarwanto Ahmad Arifin yang hadir langsung pada malam anugerah gemilang penyiaran Sumatera Selatan tahun 2018 menyampaikan apresiasi atad diselenggrakannya penganugerahan kepada media elektronik Televisi dan Radio itu. Menurut Ahmad Arifin, kegiatan tersebut merupakan ikhtiar memperkuat semangat, ide dan gagasan media elektronik di daerah. "Selamat kepada para juara, semoga yang juara makin semangat di tahun yang akan datang dan yang belum menang somoga tahun depan bisa jadi juara juga," ujarnya. Kegiatan anugerah gemilang penyiaran Sumsel dilaksanakan bersamaan dengan expo penyiaran dengan 22 lembaga penyiaran yang berpartisipasi dalam expo. Sementara itu, peserta yang mengikuti penilaian anugerah gemilang penyiaran Sumsel ada sebanyak 37 Radio dan 17 Televisi. Malam Anugerah Gemilang Penyiaran Sumatera Selatan tahun 2018, sebagai apresiasi kepada insan penyiaran baik Televisi maupun Radio di Sumsel. Sejumlah penghargaan diberikan kepada insan penyiaran Sumsel diantaranya; Program Siaran Feature Budaya terbaik radio diraih oleh Radio SmartFM, Program Siaran Feature Budaya terbaik Televisi diraih oleh Trans7 Palembang. Ada juga Kategori Penyiar Terbaik Radio, diarih oleh penyiar RRI Palembang, Kategori presenter terbaik Televisi, Kiki Marina PalTV, Program Siaran Anak terbaik Televisi diaraih Trans TV Palembang, Pembaca Berita Terbaik Televisi diaraih Robiansyah Kompas TV Palembang. Kemudian, ada juga penghargaan kepada Program Informasi Daerah Terbaik Radio, Program Talk Show terbaik Televisi diraih TVRI Sumsel, Program Peduli lingkungan terbaik Televisi diraih TVOne Palembang, Program Membangun Daerah Terbaik Radio diraih Radio Lanugraha FM, Program Membangun Daerah Terbaik Televisi diraih iNews TV Sumsel dan berbagai kategori penghargaan lainnya. MC Diskominfo Prov. Sumsel / AD
Sumsel
Sumsel Bebas Asap Wajib Demi Kebutuhan Masyarakat
Inderalaya, Sumselprov.go.id – Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan, status zero asap di Sumsel bukan diprioritaskan selama Asian Games saja, tetapi merupakan kebutuhan bagi masyarakat pada umumnya bukan karena paksaan dari negara-negara luar atau karena adanya event Asian Games tetapi merupakan kebutuhan yang harus kita pelihara setiap saat, hal ini disampaika dalam rapat bersama Wagub Sumsel Mawardi Yahya di Griya Agung, Sabtu (06/10/2018) malam. Menindaklanjuti hal tersebut diatas Staf Khusus Gubernur Sumsel Bidang Perubahan Iklim Najib Asmani mengadakan rapat khusus di Posko Karhutla Palem Raya Ogan Ilir, Inderalaya Utara, Minggu (08/10/2018). Dalam arahannya Najib menyampaikan tiga hal yang merupakan prioritas utama guna penanggulangan bencana kebakaran yang akhir-akhir ini sering terjadi terutama di Kabupaten Ogan Ilir yang dampak asapnya masuk langsung ke Palembang. Adapun ketiga hal tersebut adalah Himbauan kepada BPBD Kabupaten Ogan Ilir dan OPD terkait agar terus melakukan pemantauan dengan melibatkan petugas Jalan Tol utntuk aktif menginformasikan kondisi diwilayah sepanjang jalan Tol yang rawan karhutla, untuk Dinas Lingkungan Hidup agar kiranya mendata semua perusahaan yang ada di wilayah Ogan Ilir dan secepatnya mengadakan pertemuan guna pembahasan mengenai hal-hal yang terkait dengan adannya bencana karhutla dan untuk Dinas Pertanian melakukan kerjasama dengan perusahaan beras dengan membuat persawahan atau sayur-sayuran yang sebelumnya sudah dilakukan kerjasama bisnis dengan TNI. Disampaikan juga untuk masing-masing OPD dapat mengawal dan juga membina beberapa desa yang ada di Kabupaten Ogan Ilir terutama di desa-desa yang rawan karhutla, ujar Najib. “Untuk pemanfaatan lahan Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Prov.Sumsel akan melakukan kerja sama dengan Dinas Pertanahan guna pemanfaatan lahan dan hal ini merupakan program prioritas TRGD,” kata Najib yang juga Ketua TRGD Prov.Sumsel. Pada Kesempatan ini Kepala Dinas BPBD Kabupaten Ogan Ilir Jamhuri mengatakan Pemkab Ogan Ilir sudah melakukan Pemetaan Wilayah Karhutla, mendata semua perusahaan yang ada. “Sejak 2017 untuk bencana Karhutla sudah disikapi dengan tegas dan sudah terbentuk Satgas Desa di 16 Desa dan untuk saat ini meningkat menjadi 55 desa yang memang rawan karhutla tetapi permasalahnya adalah untuk operasi Satgas Desa masih kekurangan Sarana Prasarana dan tidak dianggarkan didana desa jadi alangkah baiknya jika di 55 desa tersebut dilengkapi dengan sarana prasarana serta menghimbau kepada perusahaan agar memberikan bantuan dalam penanggulangan bencana karhutla”, ujar Jamhuri. Tahun 2019 dianggarkan dana untuk pembuatan sumur bor di 16 Kecamatan,dikarenakan dibutuhkan perawatan maka pembuatan sumur bor diletakkan di kecamatan. Dan juga Saat ini di Kabupaten Ogan Ilir sudah terbentuk Pemuda Peduli api dan ikut mensosialisaikan pembukaan lahan tanpa membakar, pungkas Jamhuri. Kepala Desa Palem Raya Ilham Fuadi, menyampaiakan dari desa sudah membuat Satgas Desa tetapi permasalahan anggaran yang dialokasikan untuk Satgas Sesuai Pergub hanya untuk 7 Orang sementara personil Satgas Desa yang ada 7 sampai 12 orang, kata Ilham Fuadi Untuk Program Kegiatan kerjasama dengan Distan sebaikknya melakukan tanam padi ngambur padi tahunan, memanfaatkan lahan tanam padi tahunan dengan mengambur. “Harapannya untuk dana desa agar mendapat dana tambahan khusus untuk penanggulangan karhutla khususnya untuk daerah rawan karhutla, kalua hanya mengandalkan dana desa yang ada jelas hal ini tidak mencukupi”, ujar Kades Palem Raya. Kepala Pelaksana BPBD Prov. Sumsel, H. Iriansyah menyampaikan Desa adalah lini penting dan pemberdayaan masyarakat desa itu penting karena masyarakat desalah yang lebih tau tentang desa itu sendiri, kata Iriansyah. Mengenai sapras akan diusahakan dari sumber lain dan 6 bupati khususnya untuk Ogan Ilir serta wilayah Tol Palindra jadi perhatian dan bersama-sama menjaga desa agar tidak terjadi bencana karhutla, lanjut Kalaksa BPBD Prov.Sumsel. Provinsi sangat support dan desa harus aktif, untuk Posko Palem Raya sudah sangat baik, begitu dapat informasi ada api Posko Terpadu BPBD Prov. Sumsel siap melakukan water bombing dan diharapkan untuk operasi darat agar lebih dioptimalkan bila perlu Satgas yang ada dipermanenkan bukan hanya untuk bencana karhutla tetap tetap siaga, tutup H.Iriansyah. Turut hadir Kepala Dinas Kehutanan Prov.Sumsel, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumsel, Kepala Dinas Perkebunan Prov. Sumsel, Kepala Pelaksana BPBD Prov. Sumsel, Dinas Kominfo Prov.Sumsel. Kepala BPBD Kabupaten OI beserta para Kepala Bagian, TNI, Manggala Agni, Satgas Posko Palem Raya, Kades Palem Raya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Gubernur Herman Deru : Sumsel Zero Asap Adalah Kebutuhan Masyarakat
Palembang, Sumselprov.go.id -- Gubernur Sumsel Herman Deru (HD) menegaskan, Sumsel Zero Asap akibat Karhutla adalah kebutuhan masyarakat, bukan hanya lantaran agar tidak malu terhadap dunia internasional atau sesaat untuk perhelatan Asian Games saja. Udara bersih itu kebutuhan masyarakat. Jadi zero asap itu bukan hanya sesaat untuk Asian Games saja," jelasnya. Oleh karena itu Herman Deru menginstruksikan kepada jajaran dinas terkait dan satgas untuk tetap serius menanggulangi gangguan asap di Sumsel. Herman Deru juga minta agar masyarakat di Pedesaan dilibatkan Hal itu ditegas HD dalam rapat bersama Wagub Sumsel Mawardi Yahya di Griya Agung, Sabtu (06/10/2018) malam Rapat ini dihadiri Kepala BPBD Iriansyah, Kadishut, Pandji Tjahjanto, Kadis Pertanian, Erwin Noorwibowo, Kadis LH, Edward Chandra, Kepala Dinas Perkebunan Prov.Sumsel, H.Fakrurrozi Rais dan Staf Khusus Gubernur bidang Perubahan Iklim Provinsi Sumsel Najib Asmani. Sementara Kepala BPBD Sumsel , H.Iriansyah, SKM., MKes pada saat Konferensi Pers, Minggu (7/10) mengatakan kondisi cuaca di Sumsel memang sedang kemarau panjang. Diakuinya hot spot meningkat di beberapa titik di Sumsel khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Banyuasin dan beberapa Kabupaten lainnya. Lanjut Iriansyah, musim kemarau tahun ini agak lama bahkan menurut perkiraan BMKG diperkirakan sampai akhir Oktober. "Kita selaku Satgas hutan dan lahan tetap mengantisipasi tersebut dengan mengupayakan pemadaman hutan dan lahan baik dari darat maupun udara,"ujarnya. Lanjut Iriansyah, karhutla baik darat dan udara dilakukan bersama-sama oleh BPBD, Manggala Agni, TNI/Polri serta stakeholder yang terkait. "Kita bersama-sama melakukan pemadaman darat dimana ada titik hotspot kita lakukan pemadaman,"tuturnya. Selanjutnya, pemadaman udara, katanya dilakukan juga melalui helikopter, saat ini masih ada enam helikopter untuk pemadaman udara. "Alhamdulillah kebakaran hutan yang ada di Ogan Ilir khususnya jalan tol, Pegayut, Indralaya Utara, Rambutan Ogan Ilir, kemarin sudah padam hingga hari ini,"terangnya. Begitu juga, helikopter water boombing masih terus memadamkan jika ada api. Dia menambahkan, terus dilakukannya pemadaman karhutla ini sesuai dengan arahan Gubernur Sumsel. "Karhutla kami tindak lanjutkan bersama di lapangan dan kami lakukan pencegahan dan pemadaman di setiap titik api yang ada melalui darat maupun udara. Ini salah satu tindak lanjut dari satuan tugas yang dibentuk Gubernur Sumsel, saat masih terus berjalan,"terangnya. Lanjut dia, sekarang kondisi cuaca cukup baik. Kemudian jarak pandang baik di Kota Palembang maupun di sekitaran bandara lebih dari 10 KM, jadi cukup baik. "Mari kita jaga wilayahnya, baik bupati, camat dan desa agar wilayah desanya tidak terbakar," ungkapnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY Foto Nopri BPBD SS
Sumsel
Mawardi : Tidak Ada Istilah 100 Hari Kerja, Kita Fokus Evaluasi
Palembang, Sumselprov.go.id -- Wakil Gubernur Sumatera Selatan H Mawardi Yahya mengatakan pihaknya tidak mencanangkan program 100 hari kerja dalam pemerintahan provinsi bersama Gubernur H Herman Deru. Kendati demikian dia mengatakan tetap fokus evaluasi dengan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sebelumya. "Terus terang kami bersama pak gubernur tidak ada istilah 100 hari kerja yang banyak dilakukan seperti kepala daerah lain tapi kita tetap evaluasi dan kita melihat kemampuan keuangan daerah kita," ujar Mawardi ketika dibicangi di ruangan kerjanya, Kamis (4/10). Hal itu dikatakannya lantaran pasca ditetapkannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel terpilih pihaknya tidak dapat kesempatan tim transisi untuk menyelaraskan program yang akan dijalankan. "Pada saat itu kita memang tidak dapat kesempatan masuk, sehingga tim transisi kita tidak bisa menyelaraskan," jelasnya. Salah satu yang akan di evaluasi juga menyangkut besaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN. "Ya, kota akan lihat nanti karena kita harus sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Begitu juga ABT meski sudah disahkan juga kita akan tetap evaluasi," pungkasnya. [sri] MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Gubernur Herman Deru Apresiasi Mandiri Property Expo 2018 di PIM
Palembang sumselprov.go.id- Bank Mandiri memperkenalkan proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang cepat pada ajang Mandiri Property Expo 2018 dan Mandiri Coffiesta di Atrium Palembang Indah Mall (PIM), Jumat-Sabtu, 5-7 Oktober 2018. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempercepat proses pengajuan KPR sehingga memudahkan masyarakat memiliki rumah. Dan dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. “Mall adalah tempat yang efektif untuk menyelenggarakan acara ini karena disini ramai dikunjungi oleh masyarakat, sehingga sangat membantu sosialisasi program pemerintahan terkait penggunaan e-money maupun audiensi kepada masyarakat tentang kemudahan KPR untuk rumah hunian”, ucapnya. Deru menjelaskan bahwa Sumsel memiliki kemajuan ekonomi yang luar biasa secara umum, hal ini karena dipengaruhi oleh kemajuan sumber daya alam yg ada di Sumsel seperti kopi dan karet. Hal ini didukung oleh peran para petani yang ada di Desa-Desa, namun terhambat oleh orientasi pengelolaan dana tunai. “Perbankan telah memiliki peran dalam perkembangan perekonomian Sumsel, dan untuk selanjutnya diharapkan dapat membantu proses edukasi kepada masyarakat terutama di desa-desa, mengenai penggunaan perbankan termasuk e-money. Karena penyimpanan uang tunai yang terlampau banyak di rumah akan meningkatkan peningkatan kriminalitas”, ucapnya. Melalui kegiatan ini, beliau mengajak seluruh perbakan dan pihak terkait untuk dapat mengembangkan bisnis property, terutama pembangunan rumah hunian yang dapat dilakukan secara merata di setiap daerah yang ada di Sumsel khususnya kota Palembang, hal ini sebagai upaya dalam penanggulangan kemacetan. Menurut CEO Regional II/Sumatera 2 Bank Mandiri Aribowo, memang kebutuhan terhadap rumah di Indonesia masih sangat besar, sehingga melalui kegiatan ini Mandiri ingin mengoptimalkan potensi ini dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, berkonsep pengajuan KPR semudah membuat kopi karena hanya dengan berkas KTP dan NPWP saja. “Pada perhelatan Mandiri Property Expo 2018, Bank Mandiri menawarkan program KPR suku bunga super promo 6,58% p.a. efektif fixed 3 tahun atau 6,98% p.a. efektif fixed 4 tahun, selain itu Bank Mandiri juga mengenalkan layanan proses cepat KPR, same day approval kepada masyarakat yang mengunjungi expo”, jelasnya. Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan satu upaya perseroan untuk merealisasikan target pertumbuhan bisnis KPR sebanyak dua digit pada tahun ini. Hingga semester 1 2017, penyaluran KPR Bank Mandiri telah mencapau Rp. 41,04 triliun tumbuh 7,78% dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Sementara penyaluran KPR Bank Mandiri di Region II/Sumatera 2 turut mengalami pertumbuhan dengan total penyaluran sebesar Rp 3 Triliun. “Di iven ini, kami berharap bisa membukukan pencairan Mandiri KPR di kisaran Rp 100 Miliar. Nilai tersebut berasal penjualan property dari 62 proyek milik 25 developer kerjasama peserta Expo, termasuk di dalmnya developer penyedia rumag bersubsidi (FLPP), kata Aribowo. Iven ini dimeriahkan dengan berbagai lomba, serta 10 kedai kopi pilihan di kota Palembang bekerjasama dengan Mandiri Coffiesta. MC Diskominfo Prov. Sumsel/ PE/ TM