Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Naik 5,1 Persen..APBD Sumsel Jadi Rp 9,7 Triliun
Palembang, Sumselprov.go.id -- Gubernur H Herman Deru menghadiri Rapat Paripurna L (50) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (15/11). Rapat ini beragenda Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD Provinsi Sumsel dan Gubernur Sumsel terhadap KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2019. Pada Rapat Paripurna dipimpin Plt Ketua DPRD Provinsi Sumsel M Yansuri itu, Gubernur berterimakasih. Semua pihak telah bekerja sama dengan baik dan bekerja keras menyelesaikan pembahasan dan penelitian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019. "Alhamdulillah, pada hari ini, dokumen perencanaan anggaran untuk Provinsi Sumatera Selatan dapat disepakati dan ditandatangani antara Pimpinan DPRD Provinsi Sumsel dengan Gubernur Sumsel,"ucapnya Diuraikannya, Rancangan APBD Provinsi Sumsel tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sejumlah Rp.476.013.443.963,99 atau 5,15% dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 yang telah ditetapkan sebesar Rp.9.237.459.800.518,26. "Dikarenakan besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Provinsi se-Indonesia, termasuk Sumsel telah ditetapkan Pemerintah Pusat, sehingga sudah masuk dalam KUA/PPAS Tahun Anggaran 2019. APBD Provinsi Sumsel disepakati sejumlah Rp.9.713.473.244.482,25," terangnya Plt Ketua DPRD mengatakan berdasarkan Surat Gubernur Sumsel Nomor 900/2351/BPKAD/2018 tanggal 5 November 2018, Gubernur Sumsel telah menyampaikan Rancangan kebijakan umum KUA serta PPAS APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2019 untuk dibahas antara badan anggaran DPRD Provinsi Sumsel dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumsel. "Dari hasil pembahasan terhadap KUA dan PPAS APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2019, antara badan anggaran DPRD Provinsi Sumsel dan TAPD provinsi Sumsel, maka rancangan APBD Provinsi Sumsel disepakati sebesar Rp. 9.713.473.244.482,25," tuturnya Pembahasan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2019 dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumsel bersama TAPD Provinsi Sumsel berlangsung 5-14 November 2018. "Meskipun pembahasan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, tidak mengurangi keseriusan dan ketelitian Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumsel dan TAPD Provinsi Sumsel," tambahnya. [ida] MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Gubernur Sumsel Ajak Semua Pihak Berikan Perhatian Lebih Terhadap Anak
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H.Herman Deru membuka kegiatan One Day For Children 2018 merupakan hari yang sepenuhnya untuk anak, sehingga setiap anak memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan dan mengapresiasikan diri dalam berbagai kegiatan yang positif. Sesuai dengan tema Hari Anak Nasional 2018 ”Anak Indonesia adalah Anak Genius yaitu gesit, empati, berani, uggul dan juga sehat “ One Day For Children 2018 memiliki tujuan agar anak-anak dapat berkembang gesit dan empati juga dapat merespon perubahan yang sangat cepat dan juga berani menjaga hak-hak anak sebagai bagian dari elemen masyarakat. Dalam sambutannya Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, kegiatan One Day for Children adalah berbagi kebahagiaan satu hari bersama anak dan juga menggugah keramahan serta untuk mejadikan anak sebagai pewaris bangsa berkualitas. Terlebih Pemerintah sebagaimana yang telah di amanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. ”Atas nama Pemerintah Provinsi Sumsel mengucapkan selamat mengikuti One Day For Children, kalian adalah anakku tercinta, kalian adalah masa depan bangsa, masa depan yang sukses untuk Indonesia yang lebih maju, berakhlak serta berkualitas”, ungkap Herman Deru. Dikesempatan itu Herman Deru juga mengajak semua pihak untuk memperingati hari anak bukan hanya satu hari saja melainkan sentuhan untuk anak itu setiap hari. “Ingat tanggungjawab pada anak dan masa depanya itu ada pada kita sebagai orang tua”, ujarnya. Teruntuk kepada anak-anak distabilitas sendiri, Herman Deru akan memberikan perhatian lebih secara langsung dan akan diberikan bantuan khusus langsung kepada anak tersebut. “Kepada dinas sosial saya instruksikan langsung untuk mendata kepada anak-anak prasejahtera itu sendiri dapat hidup dan dapat belajar sama dengan anak-anak lainya,”, pinta Herman Deru. “Tadi juga sudah saya instruksikan kepada seluruh jajaran baik BUMN, BUMD, para orang tua dan semua pihak bahwa hari anak itu jangan satu hari, seremonialnya boleh, tetapi sentuhan untuk anak harus setiap hari”, lanjut Herman Deru. MC Diskominfo Prov. Sumsel / AD / FS
Sumsel
Atasi Banjir Palembang, Gubernur Back Up Pemkot
Palembang, Sumselprov.go.id -- Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (HD) memback up Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menanggulangi banjir, yang melanda hampir seluruh wilayah kota sejak Senin (12/11) malam hingga hari ini Selasa (13/11). Karena ini semua wilayah Sumatera Selatan, kita akan back up Walikota, tadi sudah saya telepon langsung. Kita akan mudahkan langkah Pemkot atasi banjir ini," tegas Gubernur kepada para awak media. Dikatakan HD, dirinya melihat langsung bagaimana tersiksanya masyarakat akibat banjir ini. Banjir membuat sebagian besar jalan utama di Palembang tergenang air, sehingga menimbulkan gangguan lalu lintas berupa kemacetan panjang. Usai meninjau situasi Kota Palembang tadi, HD langsung memerintahkan Sekda memanggil semua pihak terkait untuk rapat dan menyelesaikan persoalan tersebut. "Saya sudah komunikasi dengan Walikota. Ada beberapa hal yang terungkap dan tak bisa mereka selesaikan kecuali dengan bantuan Pemprov, termasuk juga pembebasan lahan saluran bendungan dan pompa yang sudah tak mampu menampung air. Kita akan bantu walikota, sebab kebutuhan mereka banyak sementara dana terbatas," jelas HD. Tak hanya di Kota Palembang, terkait musibah banjir Gubernur segera membuka komunikasi dengan kepala daerah di kabupaten dan kota lainnya di Sumsel. Menurut HD banjir adalah kejadian alam yang harus disikapi. Salah satunya dengan menyiapkan Perda Alih Fungsi Lahan. Hal ini bertujuan agar masyarakat maupun individu dan pengusaha tidak sembarangan mengonversikan lahan rawa yang ujungnya membuat lahan menjadi tidak bersahabat. "Rawa itu harus diatur. ada yang boleh ditimbun dan tidak dan kta butuh masyarakat. Provinsi akan siapkan Perda, jadi kita atur termasuk Perda di luar Palembang. Karena ini penting dipertahankan sebagai bresapan air. Saya pikir ini belum terlambat dan kita harus berbuat. Sambil menunggu Perda lahir kita bisa buatkan Pergub dulu," jelasnya. Dari kejadian ini lanjut HD, dalam waktu dekat pihaknya juga berencana memanggil PT.Waskita Karya sebagai pembangun LRT. Karena salah satu penyebab jalan banjir di jalan utama di Palembang dikarenakan adanya tiang yang dibangun persis di gorong-gorong saluran air. "Akan kita panggil (PT.Waskita Karya), karena air itu tumpah ke jalan akibat gorong-gorong itu berada tepat di bawah tiang itu" Atas dasar itu pula HD berharap pihak yang mengelola utilitas yanf berkenaan dengan drainase ke depan bisa duduk bersama. sehingga dalam proses pembangunan utilitas mereka dapat berkoordinasi satu dengwn lainnya. Jangan bangun sendiri-sendiri. Saya akan mintakan laporan dulu. Dinas terkait akan kita panggil. Saya akan pantau terus ini, bila perlu tengah malam akan saya panggil," tegas HD. Seperti diketahui untuk melihat langsung kondisi banjir di Kota Palembang, orang nomor satu di Sumsel tersebut sengaja pergi ke kantor dengan menumpang motor PJR dari kediamannya di kawasan Jl Taman Kenten. HD sempat terjebak kemacetan. Karena banjir membuat arus lalu lintas macet total. [ida] MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Innalillahi, Kepala Biro Kesra Pemprov Sumsel Berpulang
Palembang, Sumselprov.go.id -- Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kabar duka datang dari lingkungan Pemeritah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Kepala Biro Kesra Pemprov Sumsel Belman Karmuda dikabarkan meninggal dunia sore ini setelah menjalani operasi jantung di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Selasa (13/11). Kabar meninggalnya mantan Kepala Dinas Sosial Pemprov Sumsel itu dibenarkan putrinya Syavera Nurdini melalui via ponsel. "Iya kak benar, papa sudah meninggal sore ini sekitar pukul 16.00 WIB setelah menjalani operasi jantung," kata perempuan yang akrab disapa Vera ini. Rencanya jenazah almarhum yang dikenal dekat dengan semua kalangan ini akan tiba di rumah duka sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Jalan Inspektur Marzuki Nomor 50 belakang Hotel Amaris Palembang. Selanjutnya direncanakan jenazah akan dimakamkan setelah Sholat Zuhur bertempat di pemakaman umum Kebun Bunga Palembang, sebagai inspektur upacara pemberangkatan jenazah dan pemakaman almarhum Belman adalah Gubernur Sumsel H.Herman Deru. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
.jpeg)
Sumsel
Diskominfo Sumsel Ajak Forum KIM se-Sumsel Dukung Program Internet Desa
Palembang sumselprov.go.id- Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se-Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan untuk memicu kabupaten/kota di Sumsel yang belum membentuk forum KIM sehingga dapat mendukung program pemerintah melalui informasi yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Sumsel yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP), Amrullah, S.STP., M.Si., di Ruang Rapat Dinas Kominfo Sumsel, Selasa, 13/11. “Pembentukan forum KIM dapat mendukung transformasi media jurnalisme (Citizen journalism) warga sehingga bukan hanya menjadikan masyarakat yang informatif tetapi menjadi media warga yang dapat memproduksi informasi,” ucapnya. Amrul mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini untuk membahas sinergisitas kerja antar Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Selatan dalam rangka membahas percepatan pembentukan forum KIM yang belum terbentuk di Kabupaten/Kota di Sumsel. “Ada 9 Forum KIM yang baru terbentuk dari 17 Kabupaten/Kota di Sumsel, dan 8 Kab/Kota laginya akan dilakukan percepatan karena, KIM secara nasional juga akan dibina oleh Dirjen IKP,” katanya. Melalui kegiatan ini juga, akan dilakukan bimbingan untuk melakukan pembinaan kepada kabupaten/kota agar KIM lebih maju sehingga menjadikan forum KIM sebagai citizen journalism. “Peran KIM sebagai media penyampai informasi dapat dilakukan melalui media tradisional yaitu kompetisi yang dilaksanakan secara nasional, di Palembang contohnya melalui media tradisional Dul Muluk,” ucapnya. Ia mengatakan bahwa di tahun 2019 ada program internet desa yang rencana pembangunannya hanya dilakukan pada daerah-daerah yang telah membentuk KIM, sehingga diharapkan akan tercipta sinergi media jurnalis warga yang dapat memproduksi informasi, yang akan membantu pembangunan desa. “Mari kita jadikan forum KIM ini sebagai transformasi media jurnalisme (Citizen journalism) warga sehingga bukan hanya menjadikan masyarakat yang informative tetapi juga menjadi media warga yang dapat memproduksi informasi,” tambahnya. Sementara itu, Ketua forum KIM Sumsel, Prof. Dr. Hj. Isnawijayani, M.Si., mengajak seluruh peserta rakor untuk memeperkenalkan KIM dan memanfaatkannya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. “Pemberdayaan KIM menjadi solusi alternatif guna menyadarkan arti penting berkelompok, Bertukar informasi, serta membuka peluang kemitraan yang ada di masyarakat,” katanya. Isna mengungkapkan terdapat beberapa cara untuk menanggulangi permasalahan yang menyebabkan rendahnya akses informasi di daerah pelosok yaitu mengadakan acara literasi media untuk mengajarkan masyarakat untuk berpikir terbuka dalam menggunakan info dengan basis teknologi, melalui kerja sama dengan perguruan tinggi yang ada. “Minimnya ketersediaan info media bagi publik di desa, sehingga apabila akan dilakukan sosialisasi dan pengembangan forum KIM maka membutuhkan upaya peningkatan wawasan penggunaan teknologi kepada para anggota KIM. Hal ini dilakukan untuk mempermudah sarana promosi kegiatan,” jelasnya. KIM berperan sebagai pnyebar informasi bagi anggotanya dan masyarakat sekitar, yang didukung oleh web KIM Sumsel di www.kimsumsel.com sehingga melalui media tersebut masyarakat dapat lebih mudah untuk mengenal permasalahan dan prestasi yang ada di Sumsel. “Cara untuk memperkenalkan KIM kepada masyarakat yaitu Implementasi KIM dengan menerapkan informasi melalui pendampingan terhadap uoaya peningkatan kesejahteraan kelompok binaan; Networking, yaitu membangun jejaring yg berkaitan dengan kelompok usaha, baik sesama KIM maupun dinas terkait.,” ungkapnya. Menambahkan, penjelasannya, Ia mengungkapkan bahwa Diseminasi KIM juga perlu dilakukan karena penyebaran informasj yang sudah diolah dan djyakini bermanfaat melalui diskusi. Dan juga Advokasi aspirasi untuk mendampingi masyarakat agar memiliki kemampuan menyampaikan aspirasi melalui citizen journalism, dengan mengajarkan masyarakat untuk membuat berita secara sederhana. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh perwakilan forum KIM dari 17 Kab/Kota Sumsel, dan juga seluruh Kasi dan staf Bidang PIP Diskominfo Prov. Sumsel. MC Diskominfo Prov. Sumsel/PE/ Tim MC
Sumsel
Gubernur HD Inginkan Pelabuhan TAA Segera Dihidupkan Kembali
Banyuasin, sumselprov.go.id- Memasuki 40 hari masa kerjanya sebagai Gubernur Sumsel, Herman Deru bergerak cepat membenahi progres sejumlah proyek di Sumsel, salah satunya Pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api (TAA), Senin (12/11/2018). Di sela kunjungan itu, HD menginstruksikan jajarannya terutama pengelola Pelabuhan TAA untuk segera menghidupkan kembali aktivitas pelabuhan yang berada 68 Km dari Kota Palembang tersebut. "Yang penting jangan mubazir karena sudah berapa ratus miliar APBN yang masuk. Belum lagi ditambah gudang-gudang itu memakai APBD. Ini akan mubazir jika kita tidak punya keberanian. Terlepas dari persoalan KEK TAA pelabuhan ini juga saya yakini bisa mempercepat tumbuhnya KEK," jelas HD. HD mengibaratkan upaya pengaktifan kembali pelabuhan ini seperti peribahasa tidak ada semut jika tidak ada gula. " Istilahnya ini gula-gulanya dulu, kalau ini hidup investor akan datang sendiri," tambahnya. Lebih jauh dikatakan mantan Bupati OKU Timur dua periode itu, soal nanti ada pengembangannya ke Tanjung Carat Pemprov juga akan tetap mendukung penuh. Namun terpenting menurutnya yang pertama harus dibereskan adalah aktivitas pelabuhan itu sendiri. "Intinya ini gak boleh terbengkalai, harus jalan. Bayangkan belum pernah ada PAD yang masuk dari sini Rp5 rupiah pun padahal sudah terbangun puluhan tahun. Bukan KEK TAA tidak penting, tapi ini kita prioritaskan dulu," jelasnya. Keberadaan pelabuhan ini menurut HD jelas sangat penting dan vital. Terlebih kondisi Pelabuhan Boombaru saat ini dinilainya sudah begitu padat dan berada di pusat kota. Dengan adanya pelabuhan ini tentu Provinsi Sumsel akan makin mudah mengekspor komoditinya tanpa harus ke pelabuhan lain di liar provinsi. Pelabuhan TAA ini kata HD akan menjadi pengurai kesibukan di Pelabuhan Boombaru. Selanjutnya tinggal kesepakatan operatornya, Pelabuhan mana yang akan melayani angkutan barang curah dan kontainer. "Sudah saya kumpulkan info dan cross cek. Ada Forkominda, Sekda dan perwakilan Pemkab Banyuasin. Kita coba cari tahu apa yang dibutuhkan," tambahnya. Dari hasil rapat singkat kata HD, pada dasarnya untuk mendukung kapal besar bersandar di pelabuhan TAA dibutuhkan pendalaman/ pengerukan. Selain memperdalam pelabuhan, HD mengatakan banyak hal yang akan diperbaiki salah satunya penambahan listrik dan gas. Disinggung soal dana pengerukan, ayah empat putri ini memastikan yak akan menggunakan dana APBD melainkan menggandeng pihak swasta. Menurut HD, dirinya sengaja memprioritaskan pelabuhan ini agar secepatnya aktif demi mempercepat pengembangan yang lain. "Pengerukan ini tidak bisa sekali tapi hatus setiap saat. Ini akan kita survei kembali kalau memang ada sedimentasi atau pendangkalan kita usahakan akan ada pengerukan" ujarnya. Untuk meyakinkan pengusaha agar mau memanfaatkan pelabuhan ini HD meminta pengelola melengkapi sarana dan prasarananya. Seperti kebutuhan listrik, ruang tunggu dan adminsitrasi dan terutama keamanan hingga penegakan hukumnya. Menurut HD, Pelabuhan TAA ini adalah imoian semua gubernur. Mulai dari gubernur Ramli Hasan Basri, kemudian Syahrial Oesman hingga sekarang dirinya menjabat sebagai gubernur juga akan tetap dilakukan perbaikan untuk mewujudkannya. "Waktu itu belum ada KEK. Ini cita-cita semua gubernur, dan saya ingin saat saya menjadi gubernur ini terwujud menjadi kenyataan bahwa pelabuhan ini bermanfaat," ujarnya. Dari semua hal di atas, yang terpenting lagi kata HD adalah dukungan pemerintah kabupaten Banyuasin. " Karena kalau mereka welcome semua akan jadi mudah. Insya Allah di pertengahan tahun 2019 kita sudah bisa action"ujarnya. Tak hanya mengurai kepadatan Pelabuhan Boombaru dan memudahkan ekspor komoditas Sumsel HD juga punya rencana besar terkait upayanya menghidupkan kembali Pelabuhan TAA. HD berencana memindahkan industri pupuk terbesar di Indonesia yakni Pusri di kawasan TAA. Untuk merealisasikan hal itu saat ini sedang dibahas penyediaan gas untuk menunjang operasional PT.Pusri. Hal ini sekaligus mengurangi dampak aktifitas operasional PT Pusri bagi masyarakat. "Saya akan percepat sambungan gas di TAA. Biar kita bisa segera pindahkan industri terbesar besar (PT Pusri) di TAA. Mereka mau asalkan gas ada disini. Selama ini kita tahu kalau bocor dikit jadi masalah. Dengan sistem yang lebih modern ini tentu tidak akan lagi terjadi lagi" jelasnya. Didampingi Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, Danlanal serta kepala dinas di lingkungan Pemprov Sumsel, HD memulai tinjauannya ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) TAA yang berada di Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II sebelum bertolak ke Pelabuhan TAA. MC Diskominfo Prov. Sumsel / AD Sumber : Humas Pemprov. Sumsel
Sumsel
Pemprov Sumsel Fokus Tanggulangi Kemiskinan di Enam Kabupaten
Palembang, sumselprov.go.id- Sesuai dengan visi misi Gubernur Sumatera Selatan dan Wakil Gubernur Sumsel Herman Deru- Mawardi Yahya (HD-MY) dalam memimpin Sumsel untuk lima tahun ke depan, peningkatan perekonomian dan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas bagi HD-MY. Sejumlah langkah pengetasan kemiskinan terus dilakukan HD-MY sejak awal menjabat diantaranya dengan menggelar rapat penanggulangan kemiskinan bersama sejumlah OPD terkait yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Mawardi Yahya yang juga Ketua Tim Koordinasi Pengendalian Kemiskinan (TKPK di ruang rapat Bina Praja Pemprov. Sumsel, Senin (12/11/018). Dalam rapat tersebut, terungkap ada enam daerah di Sumsel dengan persentase kemiskinan di atas 10 persen, yaitu Kabupaten Muratara 19,09 persen, Kabupaten Muba 18,62 persen, Kabupaten OKI 17,52 persen, Kabupaten Lahat 15,59 persen, Kabupaten PALI 15,28 persen, dan Kabupaten Muara Enim 14,14 persen. Untuk itu dengan tegas, Wakil Gubernur menyatakan, “Pemprov akan fokus dan intervensi dalam menanggulangi dan mengurangi kemiskinan di enam kabupaten tersebut. Kepada para kepala daerah diminta untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan di daerahnya masing-masing”,jelas Mawardi. “Berdasarkan data dari Bappeda Sumsel, enam kabupaten tersebut tingkat kemiskinannya di atas 10 persen. Untuk itu, pengentasan kemiskinan harus segera dilakukan oleh para kepala daerah, sebab jika kemiskinan tersebut tidak segera dikurangi, hal ini bertentangan dengan dan bertolak belakang dengan program HDMY”,lanjutnya. Mantan Bupati Ogan llir dua periode ini juga meminta agar BKKBN dapat bekerjasama dengan pemprov Sumsel melalui OPD terkait dalam kegiatan pengentasan kemiskinan serta mensinkronkan dengan APBD provinsi. Selain itu, Ketua TKPK Mawardi Yahya meminta kepada OPD untuk segera mengirimkan surat pemberitahuan kepada kepala daerah mengenai tingkat kemiskinan di daerahnya, serta jika terdapat program kegiatan untuk lebih diarahkan dan difokuskan kepada 6 daerah tersebut, tanpa mengabaikan daerah lainnya di Sumsel. Wakil Gubernur Mawardi Yahya juga menyampaikan beberapa faktor yang ikut menentukan tingkat kemiskinan, yaitu ketersediaan sarana infrastruktur, dan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Maka dari itu, HDMY benar-benar berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial, dan lebih menekankan kepada program pro rakyat. Lebih jauh, Wagub mencontohkan jika kantong-kantong kemiskinan berada di wilayah bantaran sungai, seperti di kota Palembang misalnya, maka di daerah tersebut perlu dibuatkan program. ”Buatkan program bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, dibina kelompok-kelompok masyarakat seperti dalam bidang perikanan. Kemudian BKKBN dapat ikut berpartisipasi dengan penyuluhan bagi masyarakat, dengan mengatur jarak kelahiran”, katanya. MC Diskominfo Prov. Sumsel / AD
Sumsel
Kominfo Sumsel Ajak ASPIKOM Bersinergi Membangun SDM Bermutu
Palembang, sumselprov.go.id- Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Sumatera Selatan(Sumsel) melalui Kepala Bidang Statistik Provinsi Sumsel, Drs. H. Iskandar Mirza, Msi membuka Aspikom International Communication Conference (AICCON) diselenggarakan Asosiasi Pendidikan Tinggi ilmu Komunikasi(ASPIKOM) di Hotel Horizon Ultima Palembang, Senin (12/11/2018). Iskandar Mirza dalam sambutannya mengatakan, melalui AICCON yang digelar, Diskominfo Provinsi Sumsel mengharapkan kegitan tersebut dapat menjadi alat untuk tercapainya misi dalam peningkatan SDM dan pendidikan Perguruan Tinggi dalam bidang ilmu Komunikasi yang handal di Sumsel. Kabid Statistik Diskominfo Sumsel menilai, Kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran serta peningkatan kualitas pengajaran prody ilmu Komunikasi. Untuk itu, atas nama Pemerintah Provinsi Sumsel, ia mengucapkan selamat datang di kota Palembang, kepada seluruh narasumber Konfrensi internasional, selamat datang di Bumi Sriwijaya. “Penyelenggaraan Konfrensi Internasional ASPIKOM ini diharapkan bisa menjadi alat untuk tercapainya misi dalam peningkatan SDM dan pendidikan Perguruan Tinggi dalam bidang ilmu Komunikasi yang handal,” ujarnya. Sebagaimana kita ketahui bersama Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) sudah memasuki usia ke- 11 tahun, sebuah perjalanan yang lumayan panjang untuk menghimpun para pengelolah pendidikan tinggi ilmu Komunikasi , baik ditingkat program Studi, Jurusan maupun Fakultas diseluruh Indonesia. Pemerintah Provinsi Sumsel menyambut baik dengan adanya kegiatan ini, khususnya bagi semua perangkat pendidikan tinggi ilmu komunikasi dan peserta konfrensi. “Dengan mengikuti kegiatan ini peserta dapat mampu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas akan konsep pendidikan tinggi ilmu Komunikasi dan kebijakanya” terang Iskandar Ketua Umum ASPIKOM Pusat, DR. Heri Budianto, MSi menambahkan sebagai tuan rumah pelaksanaan Konfrensi yang di ikuti Lima Negara ini, merupakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Alam(SDM) Dosen dan jejaring lainya terutama Program Diploma dan Paska Sarjana, ASPIKOM sendiri mempunyai kualifikasi untuk menyusun Program serta konsep perjalanan kemandirian sarjanah khususnya Sarjanah ilmu Komunikasi. Karena itu, ilmu komunikasi dan semua pendidikanya merupakan salah satu wahana strategis dalam rangka penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan dapat mampu mengambil peran yang lebih signifikan dalam mendukung dan mensukseskan agenda pembangunan dan pelaksanaan program kerja Pemerintah baik pusat maupun daerah. “ Saya berharap ada sinergritas antara perguruan tinggi ilmu Komunikasi yang ada di Sumsel, sebagai wadah untuk melahirkan mahasiswa-wahasiswa terbaik, dan kedepan dapat bersinergi dengan Pemerintah Sumsel Khususnya “ pungkas Heri Budiarto MC Diskominfo Prov. Sumsel/FS
.jpeg)
Sumsel
Kominfo se-Sumsel Siap Integrasikan Aplikasi MANTRA dan PNS Box
Palembang sumselprov.go.id- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 menyatakan tentang sistem dan transaksi elektronik, bahwa penerapan interpolabilitas sistem elektronik menjadi suatu rekomendasi bagi instansi Pemerintah untuk berbagi data dalam sistem elektronik sebagaimana tertuang dalam pasal 23. Hal ini diungkapkan oleh Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang diwakilkan oleh Kepala Bidang E-Gov Diskominfo Sumsel, Densyah RS, S.Sos., M.M., dalam acara sosialisasi integrasi E-Government dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi MANTRA dan PNS Box di Hotel Grand Inna Palembang, Senin, 12/11. “Kegiatan kali ini akan menjadi relevan untuk mempersiapkan pemanfaatan Command Center untuk mengintegrasikan pengelolaan data menjadi pusat data, dan juga pengelolaan aplikasi pelayanan masyarakat dalam bidang elektronik yang didukung oleh komitmen dan sinergitas antar pengurus,” ujarnya. Aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data) merupakan pengunaan database yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh Kementerian Kominfo, LKPP, dan Direktorat Pajak lebih mudah dan cepat dalam pengiriman serta pertukaran data dan informasi. “Manfaat dari aplikasi MANTRA adalah untuk menghemat biaya pertukaran informasi dan data, mengurangi duplikasi data, menetapkan arah proses validasi dan verifikasi data, dan mempermudah pengelolaan informasi dan pertukaran data,” katanya. Densyah mengatakan bahwa tujuan sosialisasi PNS BOX untuk membangun integrasi jaringan pemerintah, meningkatkan standar topologi jaringan, meningkatkan efektifitas dan efisiensi jaringan, meningkatkan sistem keamanan jaringan, memudahkan monitor jaringan, dan sebagai flatform government service bus dan interparabilitas pertukaran data dan informasi pemerintah “Diharapkan kegiatan ini dapat dijadikan acuan melakukan penggunaan dan pertukaran data dan informasi pemerintah secara bersama-sama. Sehingga Kab/Kota tidak kesulitan dalam pencarian data dan informasi, yaitu hanya menggunakan aplikasi Mantra kita bisa dapat berbagi pakai data dan informasi”, ujarnya. Sementara itu, Kepala Seksi Data Informasi Layanan Aplikasi Informatika Polhukam, Zaenuddin mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika terus diintegrasikan melalui penyelenggaraan sistem elektronik yang dilakukan sejak tahun 2002, sebagaimana yang tertuang dalam PP 82 Tahun 2012 pasal 23. “Penyelenggaraan sistem elektronik harus menjamin berfungsinya sistem elektronik yang sesuai dengan peruntukannya dengan tetap memperhatikan inteporabilitas dan kompatibilitas dengan sistem elektronik sebelumnya dan/atau sistem elektronik yang terkait,” katanya. Zaenuddin mengungkapkan bahwa bimtek ini memberikan materi tentang Mantra (Management Integrasi Informasi dan Pertukaran Data) dan PNS BOX (Private Network Security Box) untuk mendukung terlaksananya Perpres 95 Tahun 2018 terutama Pasal 33 yaitu tentang sistem penghubung layanan pemerintah. “Penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah dilakukan berdasarkan pada Perpres No. 95 Tahun 2018 Pasal 33 yang bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar layanan Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dan setiap instansi pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah,” ujarnya. Dampak positif dalam penyelengaraan sistem elektronik yaitu dapat memanfaatkan fungsi layanan aplikasi yang sudah ada, aplikasi yang dibangun dan dikembangkan dapat dimanfaatkan fungsinya, untuk aplikasi lainnya dengan cara berbagi pakai fungsi dan data, dan pengelolaan aplikasi berkelanjutan dengan adanya manfaat berbagi data. “SPBE dapat mengurangi waktu dan biaya dalam memberikan pelayanan, meme\permudah koordinasi antar lembaga, mengurangi tumpang tindih layanan antar sistem, memberikan layanan terintegrasi kepada masyarakat, memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat sasaran, meningkatkan kinerja pegawai pemerintah, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah,”ucapnya. MC Diskominfo Prov. Sumsel/PE/ Editor: TM