Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Hj Febrita Herman Deru Ajak Ibu-Ibu Tekan Kasus Stunting
Palembang, Sumselprov.go.id -- Memeriahkan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Selatan ke-19 diisi dengan kegiatan Bhakti Sosial dan aneka perlombaan. Kegiatan berlangsung di Gedung Dharma Wanita Sriwijaya Palembang, Rabu (19/12). Hadir dalam acara ini Penasehat DWP Provinsi Sumsel Hj Febrita Lustia HD dan Wakil Ketua Penasehat Hj Fauziah Mawardi Yahya. Dihadiri juga oleh pengurus Dharma Wanita Persatuan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Dharma Wanita dari Kabupaten/kota se- Sumsel. Adapun perlombaan yang digelar meliputi, paduan suara, line dance tobelo. Sedangkan Bhakti Sosial meliputi donor darah dan cek kesehatan serta seminar dengan tema “Optimalisasi Potensi DWP untuk Suksesnya Pembangunan Nasional”. Penasehat DWP Provinsi Sumsel Hj Febrita Lustia HD dalam arahannya memberikan motivasi bagi kalangan organisasi wanita di Sumsel agar dapat berkreatifitas dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang dapat membawa generasi Indonesia kedepannya lebih baik. “Harapan saya, kedepan kegiatan seperti ini tidak hanya satu tahun sekali, dengan harapan akan terjalin tali silaturahmi yang baik sebagai jembatan untuk koordinasi,” ucapnya seperti dikutif dari Tribunsumsel.com Disamping itu dia menegaskan, kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri kalangan anggota DWP dalam mengembangkan minat dan bakat dibidang paduan suara dan seni tari. Berkenaan dengan seminar pengembangan program gerakan masyarakat hidup sehat, fokos pada cegah dan tanggulangi stunting. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Perbaiakan Venue JSC Telah Mencapai 96 Persen
Palembang, Sumselprov.go.id -- Kerusakan kompleks olahraga Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, akibat angin kencang pada Sabtu (27/10) lalu sudah dilakukan perbaikan. Target 31 Desember 2018 sudah tuntas dan hingga saat ini perkembangan hasil pengerjaan perbaikan telah mencapai 96 persen. Sekda Sumsel H Nasrun Umar dalam jumpa persnya dengan awak media, Rabu (19/12) petang mengatakan, kerusakan yang terjadi terbagi dalam tiga kategori, ringan, sedang dan berat. Untuk kerusakan ringan saat ini telah tuntas dikerjakan diantaranya pohon tumbang sebanyak 331 pohon sudah dipotong dan telah dibuang diluar area. Begitu juga dengan material reruntuhan sudah dibersihkan seperti tiang lampu di sekitar venue atelitik sudah dipotong dan dibersihan. “Perbaikan lima rumah ibadah yang rusak juga sudah dilakukan tinggal satu buah masjid masih dalam tahap pengerjaan perbaikan,” ungakapnya. Narun Umar juga menegaskan, kondisi yang sama juga terjadi dengan lampu penerangan yang rusak dikawasan Jakabaring sudah diselesaikan perbaikannya. Sedangkan untuk kerusakan ringan dan berat di venue Boling sekarang dalam tahap finalisasi yang diharapkan sebelum 31 desember sudah selesai. Venue Shooting telah selesai dilakukan perbaikan pada public toilet. Sementara venue yang belum mendekati selesai pada venue aqutic pada membran atas tekena dampak puting beliung untuk segera dibersihkan. Untuk penggantinya akan dicarikan dalam proses inden cukup lama karena kemungkinan impor. Dan yang terkahir venue tennis, sudah tersentuh dalam sisi pembersihan, sedangkan dari sisi perbaikan masih dalam tahap perhitungan dengan melihat apakah besi-besi itu masih bisa dipakai atau tidak. Dia memastikan secara umum semua venue masih dapat digunakan dengan maksimal, jika dalam waktu dekat ada event-event yang bersipat internasional masih dapat digelar dengan menggunakan venue yang ada. “Untuk pebaikan semuavenue yang rusak ini. Dipastikan tidak ada yang menggunakan dana APBD, semuanya dikembalikan kepada institusi CSR-nya. Dan memang diakhir-akhir ini PTBA yang memberikan adil besar dalam pembangunan recovery ,” tandasnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
HD: Januari 2019, P3N di Sumsel Kembali Aktif
Palembang, Sumselprov.go.id -- Gubernur Sumsel H Herman Deru memastikan awal tahun 2019 mendatang Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) di 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan kembali diaktifkan. Hal tersebut diungkapkan Gubernur di hadapan Bupati dan Walikota se-Sumsel pada penyerahan petikan DIPA tahun 2019 yang digelar di Ballroom Swarnadwipa, Selasa (18/12) di Palembang. Untuk insentifnya sudah dianggarkan, kalau bupati walikota ingin menambahkan silahkan untuk lebih kurang tiga ribu P3N di Sumsel ini, yang besarannya nilainya setingkat Kaurlah kalau di desa, sebagai bentuk perhatian,” ungkap HD tanpa merinci besaran insentif yang akan diberikan. HD mengucapkan terima kasih kepada Menteri Agama RI, Kakanwil Kemenag Sumsel yang telah berkenan mengaktifkan kembali P3N di pelosok desa dalam Provinsi Sumatera Selatan. Dengan telah diaktifkannya P3N ini nantinya HD berharap pelayanan pencatatan nikah atau penjadwalan pernikahan dapat lebih maksimal sebagai tenaga tambahan, membantu tugas Kepala KUA Kecamatan. Diamana selama ini kerap terlambat karena keterbatasan tenaga dan jauhnya jarak tempuh. "Insya Allah, nanti tanggal 3 Januari 2019 pada hari Bhakti Kementerian Agama akan dibuatkan serimonialnya,” pungkasnya.[sri] MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
HD Minta Petro Muba Tekan Penjualan Minyak Ilegal
Palembang, Sumselprov.go.id – Gubernur Sumsel H. Herman Deru (HD) meresmikan Stasiun Pengumpul Minyak Mentah PT. Petro Muba, di Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Rabu (19/12/2018) siang. Dengan adanya stasiun ini HD menargetkan Petro Muba dapat menekan penjualan minyak ilegal ke luar Sumsel. “Ini terobosan yang bagus, jadi masyarakat tidak lagi menambang ilegal. Bagi Kabupaten ini tentu dampaknya bagus karena bisa menambah PAD. Cuma itu dia, Petro Muba harus membeli minyak warga dengan harga bersaing. Kalau tidak mereka bisa saja lari menjual keluar minyak ini karena ada harga yang lebih menarik”, jelas HD. Bukan hanya meresmikan stiregae, untuk menekan penjualan minyak ilegal Gubernur HD bahkan berencana membuat segera nota kesepakatan bersama Kapolda Sumsel, Pangdam II Sriwijaya, Pertamina dan Bupati Muba. Ini juga bertujuan agar minyak-minyak ini dapat terkelola dengan baik. "Cuma itu tadi saya ingatkan harganya harus bersaing. Dan juga jangan sampai masyarakat yang jual minyak-minyak ini dibayar dengan sistem hutang," jelasnya. Di tempat yang sama, Dirut Petro Muba Yuliar mengatakan, pembangunan stasiun ini dilakukan setelah adanya kerjasama antara Pertamina EP dan Petro Muba pada Maret 2018. Dimana sejak 7 Juli 2018 stasiun ini sudah siap dioperasikan di atas lahan seluas 2 hektar. Stasiun ini terdiri atas 9 tanki lifting dan 9 tanki settling dengan kapasitas masing-masing tanki sebesar 40 KL. Untuk mencegah limbah pihaknya kata Yuliar sudah membuat kolam khusus dengan sistem pengendapan lumpur sehingga pencemaran limbah air bisa diatasi. Selain menambah lifting minyak di Muba, pengoperasian stasiun ini juga diharapkan dapat meningkatkan PAD dan menyerap tenaga kerja. Adanya stasiun ini ditargetkan mampu menertibkan minyak hasil penambangan masyarakat dengan standar yang sudah ditentukan Pertamina. "Kita bekerjasama dengan PDPDE Gas yang back up semua termasuk teknologi, SDM financial sampai keamanan. Untuk sementara ini harga beli minyaknya kita tawarkan Rp2.650-2.700/liter menyesuaikan harga Dollar," jelasnya. Sementara itu Bupati Muba, Dodi Reza Alex mengungkapkan, peresmian storage ini adalah cita-cita kabupatennya sejak puluhan tahun silam. Keberadaan storage ini diharapkannya dapat menertibkan standarisasi dari.penambang minyak di Muba. Sedikitnya ada 3 manfaat yang dihasilkan dengan adanya stasiun ini. di antaranya yakni pengumpul minyak mentah ini membantu lifting nasional yang produksi minyak RI terus menurun belakangan. Kemudian yang kedua adalah storage ini diharapkan ikut mendongkrak PAD Muba yang selama ini cukup bergantung pada dana bagi hasil migas. "Dengan adanya stasiun ini kita bisa mengoptimalkan sumur-sumur tua untuk membantu peningkatan PAD," jelasnya. Dan yang ketiga, keberadaan storage ini juga untuk menjawab isu lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat. "Ini baru pertama sebuah BUMD bekerjasama dengan perusahaan yang punya kemampuan teknologi di bidang minyak dan gas berkolaborasi membangun stasiun pengumpul minyak mentah. Ini cita-cita kita sejak lama dan ini menjadi sejarah" tukasnya. Storage dan settling milik Petro Muba ini jelas Dodi akan menampung minyak mentah dari sumur tua di Kelurahan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Muba Selain Gubernur Sumsel Herman Deru, dan Bupati Muba Dodi Reza Alex, peresmian itu juga dihadiri oleh Ketua PDPDE Gas Muddai Madang, Dirut Petro Muba Yuliar, sejumlah anggota FKPD, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel dan Muba serta Staf Khusus Gubernur Sumsel MC Diskominfo Prov. Sumsel/CleY Foto : Humas Protokol.
Sumsel
Pilpres Bantu Pertumbuhan Ekonomi Sumsel
Palembang, Sumselprov.go.id -- Tahun 2018 merupakan tahun yang penuh tantangan. Perekonomian global tumbuh tidak merata dan penuh ketidakpastian. Kondisi ini kemungkinan masih akan berlanjut pada tahun 2019 dan tahun berikutnya. Perkembangan tersebut mendorong volume perdagangan dan harga komoditas dunia pada level yang rendah dan karenanya menjadi tantangan bagi upaya kita untuk menjadikan ekspor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Pjs Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel, Hari Widodo, mengungkapkan prediksi kondisi perekonomian juga akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Sumsel kedepan. Dimana, BI memproyeksi perekonomian Sumsel 2019 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,6%-6,0% (yoy), melambat dibandingkan 2018. Hal itu diakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi dunia, yang diakibatkan risiko perang dagang, penurunan perdagangan dunia, serta tren perlambatan pertumbuhan ekonomi negara tujuan ekspor utama diperkirakan, menjadi faktor utama perlambatan ekonomi Sumsel. "Selama ini Sumsel sangat mengandalkan ekspor dari komoditas karet, batu bara dan kelapa sawit. Jadi, stabilitas perdagangan dunia cukup pengaruhi ekonomi di Sumsel," ungkapnya. Lebih lanjut disampaikan Hari, melihat kondisi saat ini, pertumbuhan ekonomi Sumsel sedikit terbantu dari sisi domestik. Dimana, pembangunan proyek infrastruktur yaitu jalan tol, bendungan, serta jalur kereta api turut menjadi faktor pendorong masih tingginya pertumbuhan ekonomi daerah. "Pertumbuhan Sumael masih dapat disokong dari sisi domestik di mana masih adanya sejumlah proyek pembangunan infrastruktur," ulasnya. Selain itu, BI juga melihat, pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan cukup membantu menyokong pertumbuhan. Hal itu diperkirakan akan turut mendorong konsumsi. Pertumbuhan ekonomi Sumsel pada 2019 mendatang juga diperkirakan akan lebih tinggi dari kisaran apabila beberapa proyek strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api dapat segera direalisasikan. [sri] MC Diskominfo Prov. Sumsel/CleY
Sumsel
HD Wajibkan Calon Pengantin Tanam Pohon
Palembang, Sumselprov.go.id -- Bupati dan Walikota di Sumatera Selatan diminta untuk aktif dalam menjaga kelestarian alam, salah satunya dengan cara mewajibkan penanaman pohon bagi pasangan calon pengantin (Catin) dan bagi siswa yang hendak masuk sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas. Hal tersebut diungkapkan langsung Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru dihadapan 17 bupati/ walikota di Sumatera selatan pada saat penyerahan petikan DIPA tahun 2019 di Palembang, Selasa (18/12) kemarin lalu seperti dikutif dari Rmol.Sumsel Menurut HD, jajaran kepala daerah dan ibu-ibu pengurus TP PKK harus memulai dengan memprogramkan penaman pohon sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat utamanya bagi anak-anak usia sekolah mulai dari SD,SMP hingga SMA. Termasuk calon pengantin (Catin) harus melakukan hal yang sama yakni menanam pohon sebelum melakukan akad nikah yang dibuktikan dengan foto yang berlaku bagi semua lintas agama. Terkhusus bagi siswa SD yang hendak masuk sekolah orang tuanya yang menanam. Saya mendapat catatan dari berbagai lembaga, tentang pentingya menjaga kelestarian alam. Izin pak bupati, pak walikota sebagai teman sebagai mitra sebagai orang yang pernah jadi bupati, memang ini harus kita yang memulai sebagai bentuk edukasi,” tegas HD. Bukan kalangan kepala daerah saja yang diminta Gubenur aktif dalam menanam pohon, hal yang sama juga dimintakan kepada para ketua dan pengurus TP PKK di Sumatera Selatan. Utamanya ibu-ibu tim pengerak PKK, programkanlah penanaman pohon. Nanti akan kita buatkan surat edarannya,” pungkas HD sembari menambahkan hal tersebut sangat dibutuhan dalam rangka terjaganya sumber air. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
TRGD Sumsel lakukan Best Management Practice Lahan Gambut di BRG RI
Palembang, Sumselprov.go.id – Guna mendapatkan informasi perkembangan mengenai Best Management Practice Gambut dan kegiatan-kegiatan relevan lainnya yang dilakukan oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Sumsel yang terdapat di Kabupaten Prioritas Restorasi Gambut di Provinsi lainnya sebagai bahan pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut diatas TRGD Sumsel yang dipimpin langsung Koordinator TRGD Prov. Sumsel Dr. Najib Asmani melakukan audiensi dan konsultasi dengan Jajaran Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia yang berlangsung di Kantor BRG Jakarta, Jalan Tengku Umar No 17 Menteng, Jakarta Pusat; Senin (17/12/2018). Kedatangan TRGD Prov.Sumsel disambut langsung Sekretaris BRG RI, Hartono Prawiratmadja mewakili Kepala BRG RI. Mengawali sambutannya Hartono memberikan apresiasi atas kedatangan Koordinator TRGD Prov.Sumsel beserta Tim. Selanjutnya disampaikan kepada Tim bahwa pekerjaan merestorasi gambut tidak hanya dilakukan di Indonesia saja tetapi juga di negara lain seperti Korea dan Jepang dan untuk itulah kita perlu pembelajaran dan juga melihat perbandingan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di negara-negara tersebut, kata Hartono. Dari rencana restorasi yang kita buat pada tahun 2017 dan dilaksanakan pada tahun 2018 sebagian besar tentunya sudah dilaksanakan dan tentunya ada satu dua kendala yang kita hadapi dan perlu persiapan yang lebih baik untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2019. Sementara Ketua Tim Restorasi Gambut Prov. Sumsel menyampaikan kalau kita lihat yang datang ini 5 (lima) Institusi, Koordinator TRGD Prov.Sumsel, ada dari Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir serta dari ZLS Kelola Sendang. Seperti diketahui yang menjadi prioritas restorasi gambut adalah Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir tetapi diequatornya ada Kabupaten Banyuasin ( HSM Padang Sujinan) disampaikan juga bahwa ZSL banyak membantu restorasi gambut. Adapun terobosan yang dilakukan di lokasi Banyuasin maupun Musi Banyuasin dimana ada upaya TRGD untuk merestorasi gambut, ujar Najib Asmani. Selanjutnya dijelaskan juga kegiatan yang dilakukan seperti pembuatan sekat kanal, pemanfaatan tanaman purun, usaha pemeliharaan kerbau rawa dan juga budidaya ikan serta itik. Walau musin kemarau kondisi lahan tetap basah sehingga ikan-ikan di Palembang tetap banyak dan ini juga merupakan peran dari TRGD Sumsel. Untuk revegetasi diakui memang Sumsel agak terlambat dikarenakan menanam ada pengaruh musim. Disampaikan juga sampai saat ini Sumsel adalah satu-satunya provinsi yang telah menyelesaikan Perda Tentang Gambut, dan yang ingin belajar dengan Sumsel sudah ada 3 (tiga) provinsi yaitu Papua, Kalsel dan Jambi. Ketiga provinsi baru akan membuat Perda Gambut sementara Sumsel akan membuat 4 (empat) Pergub (Kelembagaan, Kemitraan, Pemberdayaan dan IT). Adapun tujuan pembuatan Perda ataupun Pergub yaitu agar kegiatan bisa dianggarkan melalui APBD dan mengkoordinasikan OPD terkait, semua stake holder, swasta maupun masyarakat. Sebelum BRG dibentuk (Januari 2016) sebenarnya TRGD Sumsel sudah ada yaitu Oktober 2015 tetapi pada saat itu fokus kegiatan adalah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan sudah memetakan 171 desa rawan kebakaran di 3 kabupaten dan sekarang sudah menjadi 210 desa dan 7 kabupaten. Harapan kedepan agar untuk operasional TRGD ada di BPK Jakarta jangan lagi diserahkan ke Dinas karena sulit koordinasi sehingga tidak terjadi overlapping. Untuk kegiatan Pemberdayaan ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk kegiatan Reweting ada di dinas PU Pengairan dan Revegetasi ada di Dinas Kehutanan. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru sangat mengapresiasi kegiatan TRGD Sumsel dan juga Kepala BRG RI telah mengatakan kalau TRGD Sumsel adalah yang terbaik di Indonesia. Hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas DLH Kabupaten Banyuasin Syahril A. Rachman, Kepala Dinas DLH Kabupaten OKI Alamsyah, Kepala Bappeda Kabupaten Muba Tri Mulyadi, Kabid IPN Bappeda Kab. Muba Yuwono Aries, Staf Bappeda & Litbang Banyuasin Iwan Adi, Humas TRGD Sumsel Mala Risva, KS-Zsl David Adrian, Sarji Winata, Fitha Anggraini dan Staf Khusus Bupati Muba Joyce Sandra. MC Diskominfo Prov. Sumsel/CleY
Sumsel
Dirgahayu Dharma Wanita Sumsel ke-19 Gali Potensi Kreasi DW
Palembang sumselprov.go.id- Dirgahayu Dharma Wanita Persatuan (DWP) ke-19 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 dimeriahkan dengan aneka perlombaan dan bakti sosial di Gedung Wanita Sriwijaya Rajawali Palembang, 19-20 Desember 2018, dengan mengusung tema optimalisasi potensi DWP untuk suksesnya pembangunan nasional Penasehat DWP Provinsi Sumsel Hj. Febrita Lustia HD dalam arahannya memberikan motivasi bagi kalangan organisasi wanita di Sumsel agar dapat berkreatifitas dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang dapat membawa generasi Indonesia kedepannya lebih baik. “Harapan saya, kedepan kegiatan seperti ini tidak hanya satu tahun sekali, sehingga akan terjalin tali silaturahmi yang baik sebagai jembatan untuk koordinasi,” ungkapnya. Disamping itu dia menegaskan, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri kalangan anggota DWP untuk mengembangkan minat dan bakat dibidang paduan suara dan seni tari.*HP Turut memeriahkan acara ini, Diskominfo Sumsel berhasil meraih peringkat ke lima dari 11 OPD Provinsi Sumsel, dari total 52 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Sumsel, yang mendaftar pada lomba paduan suara. Selain itu, lomba ini juga diikuti oleh 6 perwakilan DWP dari Kab/kota di Sumsel. Ketua DWP Kominfo, Lismiwaty Jon Kenedy, mengapresiasi keberhasilan tim Dinas Kominfo Sumsel yang berhasil meraih juara harapan kedua pada perlombaan paduan suara. “Dengan persiapan yang relatif singkat, Kominfo berhasil meraih juara harapan dua, kompak selalu dan sukses untuk DWP Kominfo,” katanya. Hal ini dianggap sebagai prestasi yang cukup memuaskan, karena Dharma Wanita Perwakilan (DWP) Kominfo baru diaktifkan hanya dalam hitungan minggu, padahal Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sendiri telah berdiri hampir selama 2 tahun. Selain itu, ada juga perlombaan line dance tobelo. Bhakti Sosial meliputi donor darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Sumsel dan cek kesehatan yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Sumsel, serta seminar pembangunan nasional dan pemberian bantuan beda rumah untuk satu kota kpeada pegawai Pemprov Sumsel. MC Diskominfo Provinsi Sumsel/ PE/ TM
Sumsel
Gubernur Sumsel Serahkan DIPA ke Kepala Daerah dan OPD
Palembang sumselprov.go.id- Total Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Sumatera Selatan sejumlah 542 DIPA dengan total anggaran tiga belas triliun lebih, yang berasal dari 45 kementerian atau Lembaga. Transfer ke daerah dan dana desa Sumatera Selatan tahun 2019 sebesar tiga puluh dua triliun lebih. Anggaran tersebut didistribusikan ke Pemerintah Provinsi Sumsel dan 17 Kabupaten/Kota untuk penguatan fiskal daerah. Hal ini diungkapkan Gubernur Sumsel, Herman Deru, dalam acara penyerahan DIPA petikan dan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2019, di Ballroom Hotel Swarna Dwipa Palembang, Selasa, 18/12/2018. Selain itu, juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, maka pada tahun 2019 juga dianggarkan dukungan pendanaan untuk Kelurahan di Sumsel. “Sesuai arahan Presiden RI, Alokasi Belanja APBN maupun APBD harus digunakan dengan baik dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan,” ungkapnya. Ia mengatakan bahwa program-program 2019 harus dipersiapkan dengan baik sehingga dapat berjalan efektif sejak Januari 2019. Dengan demikian, persiapan lelang harus dilaksanakan lebih awal. Penggunaan anggaran harus memberikan menfaat yang optimal dan seluas-luasnya bagi masyarakat dan hanya fokus pada outcome bukan sekedar output. “Kita harus memastikan semua program berjalan dengan maksimal dan baik. Pantau terus kegiatan dan realisasi anggaran secara berkala, bulanan maupun triwulanan. Jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran, oleh karena itu, mari optimalkan dukungan aparat pengawas intern,” ajaknya. Ia mengungkapkan bahwa anggaran perlindungan sosial harus dipastikan dapat diterima oleh yang membutuhkan dan tepat sasaran, serta data penerima manfaat harus akurat. “Selanjutnya, saya minta Bupati/Walikota berkomitmen menindaklanjuti kesepakatan bersama tersebut dengan melakukan Perjanjian Kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk mencapai Cakupan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) selambat-lambatnya 6 bulan sejak penandatangan Kesepakatan Bersama ini,” harapnya. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut diatur bahwa Pemda yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah wajib mengintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS. Konsekuensi dari adanya Perpres tersebut maka Jaminan Kesehatan Daerah di Sumsel yang selama ini kita kenal dengan Jamsoskes, telah diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional mulai 1 Januari 2019. Sementara itu, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Taukhid, mengatakan bahwa Presiden dan para Menteri Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran telah menyusun Dipa sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang akan dilakukan di tahun 2019. Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara telah mengesahkan DIPA tersebut sebagai bentuk komitmen penyediaan dana sesuai rencana pencairan dana yang terkandung didalamnya “Kegiatan hari ini dilakukan dengan mengacu pada bagian dari perincinan belanja negara tahun 2019 yang akan digenerasikan di wilayah Provinsi Sumsel, yaiti minimal sekitar 45,75 triliun rupiah, angka ini naik sekitar 3 triliun rupiah dari tahun 2018,” katanya. Penyerahan DIPA secara simbolis diberikan kepada 18 penerima, yaitu Sekda Sumsel dan Para Walikota dan Bupati. Penyerahan DIPA ini dimaknai dengan kesiapan dimulainya proses pelaksanaan anggaran di wilayah Provinsi Sumsel. “Untuk optimalisasi, Menteri Keuangan menghimbau kepada para pimpinan dan lembaga, untuk mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan lelang, dan meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi anggaran melalui koordinasi dengan pihak yang berhubungan.,” ungkapnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas belanja negara, keperluan infrastruktur, dan belanja modal lainnya, sehingga pencairan atas belanja tersebut dapat dilakukan dengan baik. Selain itu, hal ini akan membantu mengoptimumkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati/Walikota beserta ketua TP PKK dan para FKPD Kabupaten se-Sumatera Selatan, dan para kepala OPD di Lingkungan Pemprov Sumsel. MC Diskominfo Prov Sumsel/ PE/ Editor: TM/ Foto: FS