Kabar Terkini Sumatera Selatan
.jpeg)
Sumsel
Pemprov Sumsel Siap Sukseskan Forum Merdeka Barat
Palembang sumselprov.go.id- Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi yang telah mendapatkan penghargaan sebagai provinsi dengan akuntabilitas terbaik nomor 4 seluruh Indonesia di Tahun 2017. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat Sumsel menjadi Provinsi yang seringkali dituju dalam pelaksanaan berbagai iven Nasional maupun Internasional. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H. Nasrun Umar, saat menerima kunjungan Staf Presiden dan Kemenkominfo dalam Rangka Diseminasi Laporan Kinerja 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla di Ruang Tamu Sekda, Kamis, 10/1/2019. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan audiensi mengenai rencana empat rangkaian acara yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan terkait hal tersebut. Rangkaian acara yaitu, Forum Merdeka Barat (FMB) 9, dialog publik, Forum Grup Diskusi (FGD), dan pertunjukan kesenian rakyat. “Pemprov tentu akan mendukung penuh seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan melalui komunikasi, koordinasi dan administrasi yang baik,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa pihak Pemprov juga akan mengadakan rapat lanjutan mengenai pelaksanaan kegiatan ini, terutama dalam acara utama FMB. “Untuk kegiatan FMB 9 disarankan untuk dilaksanakan di Griya Agung karena mampu menampung audiensi sekitar 200 orang,” sarannya. Acara utama FMB 9 akan dihadiri oleh OPD-OPD yang ada di Lingkungan Pemprov Sumsel dan rencananya akan dilaksanakan di awal Februari 2019. Selain itu, Ia juga menyetujui agar kegiatan FGD dan dialog publik dapat dimeriahkan dengan booth-booth dari OPD-OPD Pemprov Sumsel. Sementara itu, Perwakilan dari Kementerian Kominfo, Dewi, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan program kerja Kantor Staf Presiden (KSP) yang bertugas merangkum Laporan Kinerja 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sehingga dapat menilai capaian kerja di seluruh wilayah Indonesia. “Kegiatan utama Forum Merdeka Barat (FMB) 9 adalah sebuah acara talkshow konferensi pers yang rencananya akan menghadirkan narasumber Gubernur Sumatera Selatan, Menteri, dan para ahli dengan pembahasan berdasarkan tema tertentu,” jelasnya. Ia berharap bahwa FMB dapat menghadirkan kurang lebih 80-100 wartawan dan Pemred lokal dalam skala Sumsel hingga nasional. Acara kedua dengan sasaran mahasiswa yaitu Dialog publik dan FGD. Kedua acara ini akan dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pihak Universitas Sriwijaya. Dialog publik yang bersifat persentasi informal serta tanya jawab dalam durasi waktu kurang lebih 3 jam dengan narasumber yang berasal dari Kementerian, Pemprov, Pemkot, dan ahli. Sedangkan Forum Grup Diskusi (FGD) yang bersifat terbatas dengan membahas tentang kritik dan saran dari stakeholder di daerah dengan menghadirkan narasumber terkait isu yang dijadikan tema pembahasan dan dihadiri oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya seperti Pemred, civitas akademik, dan asosiasi-asosiasi swasta. “Penghadiran narasumber-narasumber ini dilakukan untuk mendapatkan Informasi yang kredibel, sehingga masyarakat tidak menerima informasi yang hoax dan tidak ada deviasi,” katanya. Selanjutnya juga akan diadakan pertunjukan kesenian rakyat, yang ditujukan untuk menghibur dengan mengusung budaya-budaya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, bekerja sama dengan Pemkot Palembang. Turut hadir dalam kegiatan ini, Plt Kepala Dinas Kominfo Sumsel, Jon Kenedy, didampingi Kepala Bidang PIP, Amrullah dan Kepala Bidang E-Gov Densyah. MC Diskominfo Prov Sumsel/ PE/ Foto: TM
Sumsel
HD Optimis Sumsel Jadi Contoh Pemberantasan Narkoba Nasional
Palembang, Sumselprov.go.id -- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen terus melakukan pemberantasan peredaran Narkoba hingga ke pelosok desa. Dengan cara ini diharapankan dapat memuluskan target Sumsel menjadi Provinsi yang bebas dari Narkoba. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumsel H Herman Deru ketika menghadiri Pengukuhan Duta Anti Narkoba dan Genre Sumatera Selatan yang sekaligus tatap muka dengan Kepala BNN RI Komjen Pol Drs Heru Winarko SH diGriya Agung Palembang, Kamis (10/1) petang. "Jadi target saya Sumsel ini harus bebas dari Narkoba dan akan menjadi contoh di Indonesia," ungkap HD HD menambahkan, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan peran serius dari semua pihak mulai dari pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta penegak hukum. Termasuk di dalamnya lembaga khusus yang telah dibentuk oleh negera berupa Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan peredaran Narkoba di Indonesia. Untuk itu dirinya menekankan agar BNN melakukan langkah konkrit di lapangan selain melakukan pendekatan melalui sosialisasi juga melakukan penindakan tegas terhadap para pelaku yang bermain bisnis Narkoba. "BNN jika membutuhkan apa saja yang terkait dengan anggaran demi lancarnya operasional pemberantasan Narkoba ini, agar segera diajukan dan koordinasi dengan pemerintah Provinsi. Dan selanjutnya akan kita musyawarakan dengan DPRD Provinsi,” tegas Herman Deru. Herman Deru memberikan apresiasi atas langkah BNN yang melakukan pendekatan dengan semua pihak guna percepatan pemberantasan Narkoba di Sumsel, terutama bagi kalangan anak muda dengan mengukuhkan Duta Anti Narkoba Milenial dan Genre Provinsi Sumsel. “Keberadaan duta anti narkoba milenial ini luar biasa, dan sengaja dikukuhkan di Griya Agung ini supaya didengar masyarakat, bahwa pemerintah Provinsi sangat komitmen dalam pemberantasan dan Peredaran narkoba di Sumatera Selatan,” tegas Gubernur. Dia mengingatkan duta anti Narkoba Sumsel yang telah dikukuhkan segera melakukan sosialiasi terkait dengan bahaya Narkoba bagi generasi muda di Indonesia. Mengingat yang menjadi target utama para pengedar Narkoba adalah kalangan anak muda atau Milenial. Terlebih masa depan bangsa ini sangat bergantung dengan kualitas anak muda dimasa kini. “Karena jelas kalau generasi muda bangsa ini rusak maka akan rusak jugalah bangsa ini kedepan. Karena itu terima kasih saya sampaikan kepada Kepala BNN RI yang sudah memberikan perhatian khusus bagi genarasi muda di Sumatera Selatan ini,” tandasnya. Sementara itu Kepala BNN RI Komjen Pol Drs Heru Winarko menegaskan akan mendukung penuh keingingan Gubernur Sumsel untuk menjadikan daerah ini sebagai percontohan Nasional dalam hal pemberantasan Narkoba. "Saya yakin dengan kerja keras kita semua, Sumsel akan menjadi daerah yang bebas Narkoba. Dan ini perlu kita dukung untuk mencapainya,” tegas Heru Winarko. Di lain pihak salah satu Duta Anti Narkoba dan Genre Provinsi Sumsel, Ratu Tenny Leriva yang juga merupakan putri bungsi Gubernur aherman Deru ketika dibincangi usai dikukuhkan mengatakan, setelah dikukuhkan sebagai duta anti Narkoba dirinya bersama dengan rekan-rekan akan langsung tancap gas melakukan sosialisasi kepada semua elemen masyarakat khususnya kalangan anak muda atau Milenial terkait dengan bahaya Narkoba bagi generasi muda. "Tahap pertama ini, kita akan melakukan penyuluhan kesekolah sekolah, masyarakat umum, terkhusus untuk kaum milenial dari sekarang kita ajak untuk stop dan jauhi Narkoba. Karena narkoba tidak ada manfaatnya justru akan merugikan diri sendiri, keluarga dan bangsa ini di masa mendatang,” imbuhnya. Untuk diketahui mereka yang dikukuhkan sebagai Duta Anti Narkoba dan Genre Provinsi Sumsel adalah Ratu Tenny Leriva HD, Angga Zulika Ramadhani, Dion Patria Nugraha dan Lucyana Natasya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY/AZ/FS
Sumsel
Diskominfo Sumsel Perkokoh Ukhuwah Islamiyah Antar Pegawai
Palembang, sumselprov.go.id- Ditengah rutinitas kerja, Kamis (10/1/2019), seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Selatan menyempatkan diri berkumpul melaksanakan sholat zhuhur berjamaah dilanjutkan Kultum oleh Forum Komunikasi Ulama dan Umara Provinsi Sumsel di Musholah Kantor Dinas Kominfo Provinsi Sumsel. Momen kehadiran Forum Komunikasi Ulama dan Umara Provinsi Sumsel di Diskominfo Provinsi Sumsel itu merupakan tindak lanjut dari arahan Gubenrur Sumsel untuk melakukan pembinaan mental keagamaan seluruh jajaran pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel. Pertemuan tersebut dihadiri langsung Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Setda Provinsi Sumsel, Ahmad Najib, Staf Khusus Gubernur Sumsel Bidang Hubungan Antar Agama, KH Amiruddin Nahrowi atau akrab disapa Cak Amir, hadir juga Plt. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumsel, Jon Kennedy dan seluruh pegawai Diskominfo Provinsi Sumsel serta menghadirkan penceramah Ustad H. Ikral. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sumsel, Ahmad Najib dalam kata sambutannya menyampaikan beberapa pesan dari Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengenai pembinaan mental jajaran pegawai pemerintahan di Sumsel ini. Menurut Ahmad Najib, ada beberapa pesan Gubernur Sumsel yakni menginginkan membangun kebersamaan antar sesama khususnya dilingkungan kerja. Pesan lainnya yakni seluruh ASN diharapkan dapat bekerja mengabdi kepada bangsa dan negara dengan ikhlas, disamping harus menguasai peraturan, tugas pokok dan fungsi serta bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab. “Jangan sampai pegawai berfikir hanya mementingkan kepentingan dunia semata. Melainkan harus mengutamakan juga akhirat dengan melaksanakan ibadah tepat waktu sesuai kepercayaan masing masing”, ucap Ahmad Najib. Lanjut Ahmad Najib, Forum Komunikasi Ulama dan Umara Provinsi Sumsel adalah simbol untuk mengajak jangan sampai dengan kesibukan rutinitas kerja para pegawai lupa terhadap kewajiban sebagai umat muslim yakni beribadah kepada Allah SWT. “Intinya, forum ini adalah keinginan dari Gubernur Sumsel mengajak untuk lebih baik lagi seluruh jajarannya. Terimakasih kepada jajaran Kominfo yang sudah menyemarakan pertemuan ini, mari kita jaga kebersamaan”, ajak Ahmad Najib. Sementara itu, Staf Khusus Gubenrur Sumsel Bidang Hubungan Antar Agama, KH Amiruddin Nahrowi atau Cak Amir mengatakan, Forum Komunikasi Ulama dan Umara Provinsi Sumsel selain bertujuan menjalin silaturahmi juga untuk mengajak meningkatkan keimanan. “Silaturahmi yang kita laksanakan ini tidak hanya diseluruh OPD saja tetapi juga keliling ke instansi lainnya berkelanjuta. Nanti kita akan keliling juga ke Polda, Kodam, pondok-pondok pesantren dan berbagai instansi lainnya. Ini keinginan mulia bapak Gubernur, kita semua patut berbangga karena selain Herman Deru tidak ada Gubernur yang mengadakan kegiatan seperti ini,”, ujar Cak Amir. Dikesempatan ini Cak Amir mencontohkan sosok Gubernur Sumsel H. Herman Deru yang selalu rutin melaksanakan Sholat Tahajud tengah malam yang menjadi kunci kesuksesan beliau hingga dipercaya menjadi Gubernur Sumsel. “Mari kita contoh bapak Gubernur kita H. Herman Deru, walaupun pulang beraktifitas sampai larut malam tetap melaksanakan Sholat Tahajud. Itu dilaksanakannya sejak lama sebelum menjadi Gubernur dan sebelum menjadi Bupati dulu,” tegas Cak Amir. Dikesempatan yang sama, Plt. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumsel, Jon Kennedy mengatakan, melaksanakan sholat Zhuhur dan Ashar berjamaah di Kantor sudah menjadi rutinitas sehari hari seluruh pegawai Kominfo Sumsel karena waktu Zhuhur dan Ashar berada di jam kerja pegawai. Menurutnya, sholat berjamaah di tengah rutinitas kerja tersebut selain memang sudah kewajiban, juga menjadi salah satu wujud membangun kebersamaan antar pegawai Kominfo Sumsel. Diperkuat lagi, sejak dilantik Gubernur Sumsel telah memprogramkan dalam visi misinya yakni Sumsel Maju Untuk Semua salah satu didalamnya yakni pembangunan di bidang keagamaan. "Saya laporkan kepada bapak Asisten, pegawai ASN Diskominfo Sumsel yang hadir mengikuti Kultum lebih kurang sebanyak 40 orang ditambah pegawai Honorer 38 orang dan adik-adik siswa dan mahasiswa magang sebanyak 28 orang", tutupnya. MC Diskominfo Provinsi Sumsel / AD Foto : PE
Sumsel
TP PKK Lahat Periode 2018-2013 di Kukuhkan, Selaraskan Program dengan Visi dan Misi Sumsel Maju Untuk Semua
Lahat, sumselprov.go.id- Wakil Ketua TP PKK Provinsi Sumsel Hj Fauziah Mawardi Yahya berkesempatan hadir dalam pelantikan kepengurusan Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Lahat priode 2018-2013, bertempat di pendopoan rumah dinas Bupati Lahat Rabu, (9/1). Pengukuhan ke 35 anggota TP PKK Lahat yang masuk dalam formatur kepengurusan tersebut, dilakukan langsung oleh Bupati Lahat H Cik Ujang yang bertindak selaku Dewan Pembina TP PKK Lahat, yang disaksikan juga oleh Ketua TP PKK Lahat Lidyawati Cik Ujang, Wakil Bupati Lahat, kepala OPD, camat dan organisasi wanita lainnya. Ketua TP PKK Sumsel Hj Febrita Lustia HD dalam pidato tertulisnya yang dibacakan Wakil Ketua Hj Fauziah MD mengharapkan, para pengurus yang telah dilantik dapat menjalankan semua program yang masuk dalam 10 program pokok PKK. “10 program pokok PKK merupakan pilar yang kokoh dan tidak hanya terfokus pada kesejahteraan saja, Namun PKK juga memiliki peran dalam memajukan sektor ril lainnya,” tegas Hj Fauziah MD. Lebih lanjut Hj Fauziah MD menambahkan, tugas pengurus dan anggota TP PKK juga turut mendukung pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB), memajukan koperasi PKK dengan tetap berdasarkan prinsif ekonomi, disamping meningkatkan usaha baru melalui pembinaan UP2K PKK. “Kami dari TP PKK Provinsi mengucapkan selamat kepada pengurus PKK yang baru dilantik, teruslah bekerja koordinasi dengan TP PKK Provinsi sehingga program yang dijalankan selaras dengan visi dan misi Sumatera Selatan maju untuk semua,” tandasnya. Sementara itu Bupati Lahat H Cik Ujang berharap TP PKK Lahat yang baru saja dikukuhkan, dapat segera adaptasi dengan lingkungan kerja disamping harus selalu hadir ditengah masyarakat dalam rangka pengabdian. "Peran para anggota dan kader PKK akan sangat membantu pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat guna mencapai Lahat maju dan sejahtera, " jelasnya. Menurut H Cik Ujang, tantangan kedepan akan semakin kompleks karena itu peran PKK sebagai organisasi pemberdayaan sangat penting dalam mewujudkan kemandirian keluarga. Dilain pihak Ketua PKK Lahat, Lidywati Cik Ujang berharap pada TP PKK Provinsi untuk melakukan pembinaan bagi setiap kelompok kerja (pokja) dalam struktur kepengurusan TP PKK Kabupaten Lahat. Disamping itu dia meminta jajarannya dapat bekerja secara maksimal melayani masyarakat. “Harapan kita tidak lain terwujud keluarga sejahtera, berbudaya, harmonis,maju dan mandiri sesuai dengan sepuluh program pokok PKK,” tandasnya. MC Diskominfo Provinsi Sumsel / AD Sumber : Humas Pemprov. Sumsel
Sumsel
Kebun Raya Sriwijaya Secepatnya Jadi Pusat Penelitian Lahan Basah
Ogan Ilir, sumselprov.go.id -Wakil Gubernur Sumatera Selatan H Mawardi Yahya meninjau langsung progres terkini Kebun Raya Sriwijaya milik Pemprov yang berlokasi di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir (OI), Rabu (9/1). Menurut Mawardi Kebun ini harus menjadi pusat penelitian lahan basah. Dikatakannya sejak diinisiasi sejak 2013 silam, sudah banyak perwakilan universitas berdatangan untuk mempelajari bagaimana proses penanaman di lahan basah di kebun tersebut. "Makanya carilah bibit yang cocok untuk di tanam di lahan gambut, agar nanti pohon yg ditanam bisa bertahan di lahan basah agar tidak cepat mati," ujar mantan Bupati OI dua periode iu. Saat meninjau salah satu destinasi Sumsel itu, Wagub OI didampingi oleh kepala Bappeda, Kadis PUBM, Kadis Perkim, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Perkebunan, dan Kadis Kehutanan Dikatakan Mawardi Kebun Raya Sriwijaya ini merupakan salah satu kebun raya yang menjadi prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan sejak tahun 2013. Di kebun ini banyak ditanami tanaman obat dan tanaman lahan basah. Dari sekitar 100 hektar lahan yang ada saat ini sudah sekitar 40,7 hektar yang ditanami dengan berbagai jenis pepohonan. Tak hanya meninjau Kebun Raya, Wakil Gubernur Sumael juga melihat langsung Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Science Techno Park yang berisikan perkebunan dan peternakan. Disana Wagub meninjau langsung peternakan sapi. Di peternakan ini ada sekita 13 pegawai yang merupakan warga sekitar dari Science Techno park itu sendiri. Kepada para pegawai ini, Mawardi meminta agar para pegawai tidak hanya menerima gaji saja, namun harus kreatif.Untuk itu dia berencana membuka kesempatan bagi pegawai ini untuk memelihara hewan ternak sendiri di sekitar peternakan. Izin memelihara hewan ternak pribadi ini agar menambah semangat pegawai untuk memelihara hewan - hewan yang ada di peternakan. Selain itu Wagub berencana akan memberi bantuan Exavator, Traktor di lahan Lahan kedelai terintregasi, serta menyediaka Motor kaisar untuk membawa pangan serta memperbaiki akses jalan menuju ke Science Techno Park. Sementara itu Kepala Bappeda Sumsel Ekowati Retnaningsih membenarkan ucapan Wagub Mawardi. Menurutnya lahan Kebun Raya Sriwijaya sangat potensial dijadikan Pusat penelitian lahan basah se-Indonesia karena hanya Sumsel satu-satunya yang memiliki kebun raya dengan lahan basah se-Indonesia. MC Diskominfo Provinsi Sumsel / ADSumber : Humas Pemprov. Sumsel
Sumsel
Letjen TNI Doni Monardo Dilantik Jadi Kepala BNPB
Jakarta, Sumselprov.go.id -- Setelah sempat ditunda sepekan lalu, akhirnya pagi ini (Rabu, 9/1), Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Doni Monardo menjadi kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara, Jakarta Pusat. Pengangkatan Doni sebagai Kepala BNPB berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 5/P/2019 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Doni menggantikan posisi Laksamana Muda (Purn) Willem Rampangilei. Saat upacara pelantikan, Jokowi meminta kesediaan Doni untuk diambil sumpah berdasarkan agama Islam. "Bersediakah diambil sumpah menurut agama Islam?" kata Jokowi. "Bersedia," jawab Doni seperti dikutif dari RMolNetwork. Jokowi lantas membacakan sumpah yang turut diikuti Doni. "Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada negara," ujar Jokowi diikuti Doni. Doni Monardo merupakan lulusan Akabri tahun 1985. Dia pernah bertugas sebagai Komandan Paspampres, Danjen Kopassus, Pangdam Pattimura dan Pangdam Siliwangi. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Kelola Pulau Maspari Pemprov Sumsel Bakal Libatkan Lanal Palembang
Palembang, Sumselprov.go.id – Wakil Gubernur Sumatera Selatan H.Mawardi Yahya menerima Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Palembang Dwi Prasetyo beserta jajaran, bertempat di Ruang Tamu Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Rabu (09/01/2019). Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin selama ini antara Pemerintah Provinsi Sumsel bersama Lanal Palembang dan Jajaran. Dalam pertemuan singkat tersebut Wagub MY menuturkan akan merumuskan kerjasama dengan pihak Lanal Palembang terkait dengan pengelolaan, penjagaan serta pembinaan warga yang bermukim di Pulau Maspari yakni pulau yang terletak diujung timur Provinsi Sumsel tepatnya masuk dalam Desa Sungai Lumpur Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). “Sudah banyak kerjasama yang terjalin selama ini. Karena itu kedepan pengelolaan Pulau Maspari yang paling mendesak adalah merealisasikan pembangunan pos terpadu,” tuturnya Dikatakannya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumsel memfokuskan untuk pembinaan pengelolaan Pulau Maspari, mengingat di sepanjang aliran Pulau Maspari masyarakat menggantungkan hidupnya sebagai petambak udang dan petambak ikan bandeng. Untuk memaksimalkan pengelolaan pulau tersebut Wagub meminta peran dari Lanal Palembang untuk dapat mengamankan pulau tersebut yang pos jaganya akan segera dibuat. “Selama ini aktifitas masyarakat di pulau itu masih sangat minim, kemungkinan setelah pos jaga dibuat, kita harapkan sudah ada tanda kehidupan, baru setelah itu kita minta bantuan pada anggota dari Pangkalan TNI AL (Lanal),” tandasnya. Sementara Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Palembang Dwi Prasetyo, mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat Wakil Gubernr, meski ditengah agenda kegiatan yang sibuk namun tetap berkenan menerima kedatangan dirinya dan jajaran. Disamping itu Danlanal Palembang ini juga menegaskan, dihadapan Wakil Gubernur dirinya menyampaikan agar terjalin koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Lanal Palembang. “Kami juga mengundang Gubernur dan Wakil Gubernur untuk berkenan hadir pada acara pisah sambut pada tanggal 12 Januari mendatang,”tambahnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY/FS.
Sumsel
Pemprov Sumsel Siap Aplikasikan SPSE 4.3
Palembang sumselprov.go.id- Aplikasi SPSE versi terdahulu memang telah dianggap memiliki kecepatan, profesional, dan transparansi, namun dengan di updatenya versi SPSE 4.3. maka akan terwujud aplikasi yang lebih Visioner, Implementatif, dan Profesional (VIP) Hal ini disampaikan oleh Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Provinsi Sumsel, Prof Eduar Juliartha didampingi Plt. Kadis Kominfo Prov. Sumsel, Jon Kennedy, SE. M.Si saat membuka sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Barang atau Jasa secara Elektronik (SPSE) Versi 4.3. dan Bimtek Aplikasi SPSE Versi 4.3. bagi Pokja dan PPK. “Pengimplementasian dari suatu aplikasi versi baru membutuhkan pemahaman dan adaptasi bagi sumber daya manusia yang akan mengelolanya, salah satu caranya yaitu dengan pelaksanaan training,” ungkapnya. Ia mengatakan bahwa pelatihan ini akan melatih para peserta untuk memahami penggunaan aplikasi dengan lebih konseptual , sehingga mampu mereduksi kesalahan-kesalahan para pengguna aplikasi dalam mengimplementasikannya, dengan cara meminimalisir faktor-faktor penyebab persoalan yang mungkin terjadi di lapangan. “Secanggih-canggihnya suatu aplikasi maka tetap membutuhkan atensi pemahaman yang baik agar dapat digunakan dengan baik,” ujarnya. Seluruh peserta pelatihan training harus memahami Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 70, yang mana e-marketplace ini adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah, yang berupa katalog elektronik, Juga Cluod LPSE serta cloud Pengadaan, dan terkait persiapan implementasi aplikasi SPSE 4.3. “Hal yang perlu ditingkatkan dalam implementasi Perpres yaitu struktur birokrasi, peningkatan sumber daya manusia dan software, komunikasi, dan disposisi yang akan mendukung implementasi Perpres No. 16 Tahun 2018. “Dalam implementasi perlu dilakukan komunikasi yang bersifat konsultatif, instruksi, dan berkaitan dengan ketentuan yang berlaku, agar tercipta kinerja yang bermanfaat secara luas baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang,” katanya. Sementara itu, Inspektur Provinsi Sumsel, Bambang Irawan mengatakan terdapat beberapa hal terkait rencana pembentukan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD). Hal yang utama yaitu implementasi kinerja berdasarkan VIP dengan struktur organisasi yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan amanah. “Sumber daya tanpa ada kapasitas dan kualitas SDM, nfrastruktur, sarana prasarana, maka tidak akan menghasilkan implementasi kinerja yang baik,” ujarnya. Ia mengatkan bahwa komunikasi antar jenjang pada tahun 2019 ditargetkan bersifat pada clean and clear, selain itu juga dalam pelaksanaannya aka nada menajemen pengawas kinerja daripada Inspektorat. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, 9-10 Januari 2019 di Ruang Rapat Bina Praja Prov. Sumsel dengan Narasumber dari LKPP, Rangga Fitri, dengan peserta yang berasal dari OPD-OPD di Pemprov Sumsel. TIM MC Diskominfo Prov. Sumsel
Sumsel
Ketua KPU RI Lantik 80 Komisioner KPU Kab/Kota Se- Sumsel
Palembang, Sumselprov.go.id -- Ketua KPU RI Arief Budiman menyatakan bahwa tugas komisioner KPU pada pemilu tahun 2019 lebih berat dibanding tahun pemilu sebelumnya. Pesan ini diungkapkanya saat melantik 80 komisioner KPU Kabupaten/Kota se-Sumsel, Senin (7/1/2019), di Hotel Horison Ultima Palembang. "Ada amanah yang cukup besar karena pileg dan pilpres 2019 ini sangat penting, berbeda seperti pemilu sebelumnya." Seperti dikutif dari Tribunsumsel.com "Apalagi untuk komisioner yang baru dilantik cuma punya waktu sedikit karena sudah masuk ke tahapan penting dan strategis," ujar Arief. Namun demikian, dirinya berharap dengan komisioner KPU yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri dengan melanjutkan tahapan pileg dan pilpres yang sudah berjalan. "Diantara komisioner ini pasti sudah punya pengalaman masing-masing baik di tingkat kabupaten kota, tingkat TPS dan ada juga yang sudah mengamati pemilu dari luar," katanya. Dirinya juga berpesan agar komisioner dapat bekerja dengan transparan, penuh integritas dan harus dengan soliditas. "Banyak sejarah penting tercatat di pileg dan pilpres 2019 ini karena melibatkan anggaran paling besar, mencatat jumlah tps paling banyak dan jumlah personil paling banyak juga." "Oleh karena itu, seluruh komisioner harus solid untuk mensukseskan Pemilu 2019," tukasnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY