Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
HD Ajak Masyarakat Palembang Gunakan Moda LRT
Palembang, Sumselprov.go.id – Mengisi waktunya sebelum Safari Jumat (11/01/2019), Gubernur Sumsel H. Herman Deru menyapa penumpang Light Trail Transit (LRT). Orang nomor satu di Sumsel itu naik dari Stasiun Bumi Sriwijaya yang berada tak jauh di Mal Palembang Icon. Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru kembali mengajak masyarakat Sumatera Selatan khususnya warga Kota Palembang untuk memanfaatkan keberadaan moda transportasi Kereta Light Trail Transit (LRT). "Tadi aku sengaja naik LRT, naik dari angkatan 45 Palembang Icon sampai di stasiun dekat Gramedia. Enak naik LRT bersih, aman, dingin dan layanannya juga baik," ucap HD dihadapan jemaah sholat jumat Masjid Nurul Islam Jalan Naskah RT 07 RW 02 KM 7 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Palembang. Lebih lanjut Herman Deru mengungkapkan keberadaan moda transportasi kereta api listrik ringan atau LRT yang ada di Kota Palembang merupakan aset yang tidak ternilai harganya mengingat di Indonesia baru ada di Kota Pelembang saja. Yang dibangun oleh pemerintah pusat mengkabiskan dana mencapai Rp 12 triliun. "Sayang bae aset ini kalau tidak kita manfaatkan. Jadi tugas kita sekarang mari kita ajak masyarakat untuk menggunakannya agar tidak menjadi aset yang mubazir," imbuhnya. HD menegaskan, jika dilihat dari hasil pendapatan yang diperoleh pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan. "Setiap bulanya saja 9 miliar untuk biaya listriknya saja nombok. Untung yang mengelola bukan kita tapi PT KAI. Karena itu kita memiliki tanggung jawab moril untuk merawat dan memaksimalkan penggunaan aset LRT Ini," pungkasnya MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Prajurit TNI Terlibat Narkoba Langsung Dipecat
Palembang, Sumselprov.go.id -- Dampak dari peredaran dan penyalahgunaan Narkoba saat ini sudah menyentuh seluruh elemen masyarakat, termasuk anggota TNI didalamnya. Dalam tahun 2018, di wilayah Kodam II/Swj terjadi 20 kasus penyalahgunaan narkoba, dengan melibatkan 25 orang Prajurit dan 19 orang diantaranya sudah dipecat, sedangkan sisanya masih dalam proses hukum. Komitmen kami tegak lurus dengan perintah pimpinan TNI, jika terdapat oknum Prajurit TNI yang terlibat narkoba, tidak ada tawar menawar langsung direkomendasikan untuk dipecat. Hal tersebut disampaikan Pangdam II/Swj Mayjen TNI Irwan, S.I.P., M. Hum, ketika menerima audiensi Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Bapak Komisaris Jenderal Polisi Drs. Heru Winarko, S.H., beserta rombongan, Jum’at (11/1) bertempat di Gedung Gatot Subroto Makodam II/Swj Jln. Jenderal Sudirman KM. 2,5 Palembang. Pada kesempatan tersebut Pangdam juga menjelaskan bahwa, Narkoba merupakan salah satu ancaman utama bagi kelangsungan Negara dan menjadi Extraordinary Crime (kejahatan luar biasa) yang dampaknya sangat berbahaya karena dapat menimbulkan hilangnya suatu generasi atau Loss Generation. “Dalam rangka pencegahan peredaran Narkoba di kalangan Prajurit dan PNS TNI, satuan jajaran Kodam II/Swj melaksanakan kegiatan P4GN secara berkala per-triwulan, disamping itu juga melaksanakan sidak dan kerja sama dengan BNN di tiap Provinsi”, katanya seperti dikutif dari britapagi.co.id Sementara itu, hal senada disampaikan Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Drs. Heru Winarko, S.H., bahwa, dalam rangka memberantas dan mencegah peredaran Narkoba, BNN terus melaksanakan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan program Desa Bersih Narkoba. Pendekatan tiga pilar di tingkat desa/kelurahan seperti Babinsa, Babinkamtibmas dan Kepala Desa sebagai aparatur terbawah perwakilan pemerintah dilibatkan dalam mendukung upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan masing-masing. Dia juga menjelaskan, sebagai upaya pencegahan peredaran narkoba di lingkungan masyarakat, tiap-tiap daerah di Kab/kota akan membuat pilot project Desa/Kelurahan Bersih Narkoba. Untuk kegiatan tersebut pihaknya akan memaksimalkan peran Babinsa, Babinkamtibas, serta unsur pemerintah yaitu Kades/Lurah untuk mengajak warga agar bisa memerangi peredaran narkotika. Dalam Audiensi tersebut Pangdam II/Swj didampingi Kasdam II/Swj Brigjen TNI Syafrial, psc., M. Tr (Han)., beserta beberapa Asisten Kasdam II/Swj. Sementara, Kepala BNN RI didampingi oleh Deputy Dayamas BNN RI Irjen Pol Dunan, Irwil I Irtama BNN RI Brigjen Pol Alamsyah dan Kepala BNNP Sumatera Selatan Brigadir Jenderal Polisi Drs. Jhon Turman Panjaitan beserta Staf BNN Sumsel. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Gubernur HD : Proliga Jadi Ajang Hidupkan Olahraga Voli Di Desa
Palembang, Sumselprov.go.id – Didampingi Ketua TP PKK Sumsel Hj. Febrita Lustia Deru, anak bungsunya Ratu Tenny Levira dan Kapolda Sumsel Irjen Pol. Drs. Zulkarnain Adinegara, Gubernur Sumsel Herman Deru menyaksikan langsung Pertandingan “Voli Proliga 2019” antara Surabaya Bhayangkara Samator vs Palembang Bank Sumsel Babel di Gedung Palembang Sport & Convention Center (PSCC), Jumat (11/01/2019) malam. Diwawancarai usai menyaksikan pertandingan, HD, sapaan akrabnya, mengaku senang bisa datang menonton dan memberikan support langsung kepada para pemain Palembang BSB. Meskipun harus kalah 0-3 atas Surabaya Bhayangkara Samator (SBS), namun diakuinya sajian permainan yang disuguhkan sangat menarik. "Tim sudah menyajikan permainan yang menarik dan sportif. Ini sangat baik untuk memasyarakatkan kembali olahraga voli di Sumsel," jelas HD. Menurutnya, dulu voli adalah olahraga favorit di kalangan masyarakat, baik perkotaan hingga ke desa-desa. Melalui moment ini, HD pun berharap olahraga voli dapat kembali dihidupkan di desa-desa. Tak hanya menyaksikan pertandingan, untuk memberikan semangat kepada para pemain HD juga mengguyurkan bantuan senilai Rp 25 Juta. Bantuan bertajuk "Gubernur Sumsel Best Team Award Proliga Putaran Palembang 2019" ini diberikan usai babak kedua digelar. "Ini bentuk perhatian Gubernur, juga untuk memotivasi para pemain agat mereka bermain lebih baik lagi," tandasnya seperti dikutif dari Sripo.com Usai pertandingan, HD ditemani Kapolda Sumsel sempat turun ke lapangan menyapa langsung pemain SBS dan PBS yang sedang rehat melakukan pendinginan. Sementara itu, Bhayangkara Samator langsung mengambil dominasi pertandingan set pertama. Rendy Tamamilang dkk mampu menjaga marjin angka minimal 4 poin. Bagus Wahyu Ardinto dkk mulai bisa bangkit dan mendekat di poin 18-21. Namun Bhayangkara Samator kembali mendapat angin lalu menjauh dan menyelesaikan set pertama 21-25. Masuk set kedua, perolehan poin berlangsung ketat. Saling susul angka terjadi di awal babak kedua. Hingga akhirnya time out diminta Bhayangkara Samator pada kedudukan 7-7 setelah beberapa kesalahan serve pemainnya menambah poin Bank Sumsel Babel. Kejar mengejar angka terus berlangsung hingga masuk poin krusial 20-20. Bermain lebih kompak, Bhayangkara Samator melaju 20-24. Bank Sumsel Babel sempat mendekat 23-24. Namun satu kesalahan Bank Sumsel Babel menutup set kedua untuk keunggulan Bhayangkara Samator 23-25. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Pulau Maspari Pusat Pembenihan Ikan Sumsel
Palembang, Sumselprov.go.id -- Mempelajari budidaya perikanan untuk memaksimalkan potensi Sumsel, Wakil Gubernur Sumsel Ir H Mawardi Yahya melakukan kunjungan kerja ke Balai Budidaya Perikanan Laut (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang ada di Kota Batam Kepulauan Riau, Jumat (11/01/2019). Kunjungan kerja Wakil Gubernur kali ini dampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi bersama Komisi II DPRD Sumsel Bidang Perekonomian dan Keuangan, serta Dinas terkait Provinsi dilingkungan Pemprov.Sumsel. Kedatangan Wagub Mawardi Yahya dan rombongan disambut langsung oleh Kepala Balai Perikanan Laut (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Batam Kepulauan Riau,Toha Tusihadi. Kunjungan kerja dimaksudkan untuk melihat secara langsung bagaimana proses budidaya perikanan serta pembibitan dan pembenihan ikan laut. Kepala Balai Budidaya Perikanan Laut (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Batam Kepulauan Riau, Toha Tusihadi mengucapkan terima kasih atas kedatangan rombongan Wakil Gubernur. "Selamat datang kepada bapak Wagub Sumsel Mawardi Yahya, Ketua DPRD Sumsel, Komisi II DPRD Sumsel serta Dinas terkait dan ajarannya," ucapkan ketika menyambut kehadiran Wagub dan rombongan. Toha Tusihadi menjelaskan, keberadaan Balai Budidaya Perikanan Laut (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Batam Kepulauan Riau bertanggung jawab langsung pada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. "Kami disini menjalanakan tugas dan fungsi pokok yakni melakukan inovasi tekonlogi, menjalankan fungsi standarisasi, melakukan bimbingan teknis dan pendampingan, memproduksi bibit unggul. Serta Pemantuan dan Pengawalan lingkungan," ucapnya. Dia berharap akan terjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumsel terutama dengan jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel dengan harapan pertemuan yang telah dilakukan akan memberikan manfaat bagi kemajuan sektor perikanan di Sumsel. Sementara itu, Wagub Sumsel Mawardi Yahya menuturkan, potensi perikanan di Sumsel masih sangat mungkin untuk dikembangkan. Bahkan dalam waktu dekat Pemprov akan memanfaatkan keberadaan Pulau Maspari untuk dijadikan lokasi pengembangan sektor perikanan tambak dan kerambah. "Pulau Maspari akan kita jadikan pulau sebagai lokasi pusat pembenihan baik ikan laut, udang dan lainnya yang akan dibawahi langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel," jelas MY. Disamping itu lanjut MY, di Pulau Maspari akan dibuatkan pos terpadu yang fungsinya untuk pemantauan lalu lintas angkutan baik kapal maupun aktivitas di laut lainnya. "Jika pulau itu sudah berkembang dengan baik, bukan tidak mungkin pulau ini nantinya akan menjadi lokasi Wisata baru selain sebagai pusat pembenihan perikanan," katanya. Wagub berharap, dari hasil kunjungan ini dapat belajar dan mengetahui secara langsung pembenihan sehingga pusat pembenihan seperti di Kota Batam ada di Pulau Maspari. "Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Balai serta jajarannya yang sudah menerima kami bahkan memberikan paparan tentang cara pengembangan ikan laut dan kita mengharapkan kerjasama ini memberikan manfaat yang baik antara Sumsel dan Kepulauan Batam," tutupnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Gubernur HD dan Kapolda Sumsel Siap Kawal Program Bantuan Sosial
Palembang, Sumselprov.go.id -- Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru bersama Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Drs. Zulkarnain Adinegara dan Wakapolda Brigjen Pol Denni Gapril menghadiri Video Conference Kapolri dan Menteri Sosial Republik Indonesia dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama antara Polri dan Kemensos RI tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum pada Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial. Acara berlangsung di Ruang Posko Gajah Mapolda Sumsel, Jumat (11/01/2019). Acara penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal (Pol) Tito Karnavian berupa kerjasama mengamankan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu senilai Rp50 triliun. Berlangsung di Mabes Polri Jl Trunojoyo, Jakarta. Mensos menegaskan komitmen dan ikhtiar pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih khususnya dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Kemensos memiliki tanggung jawab seiring semakin meningkatnya jumlah anggaran bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Secara keseluruhan, bantuan yang dianggarkan Tahun 2019 sebesar Rp54.300.524.133.000 atau bertambah sekitar 38,8% dari jumlah anggaran bansos tahun 2018 sebesar Rp39.109.574.370.000. "Kemensos memiliki kewajiban menjaga komitmen dan tujuan mulia dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, termasuk di dalamnya tata kelola penyaluran bantuan sosial," katanya. Adapun Kapolri Tito Karnavian menegaskan ada tiga hal penting yang harus menjadi penekanan dari lahirnya kerja sama ini. Pertama, peningkatan anggaran bansos oleh Presiden kepada masyarakat merupakan bukti keseriusan dalam memperhatikan rakyat. Kedua, ada keseriusan dan kesungguhan dari Mensos untuk mengeksekusi pelaksanaan penyaluran bansos dengan sebaik-baiknya sehingga menggandeng Komisi VIII DPR RI dengan Polri untuk mengawasi. "Ketiga, Polri akan membentuk Satgas Dukungan Pengamanan Bantuan Sosial. Kami juga berterima kasih kepada Mensos dan Ketua Komisi VIII yang sudah memberi kepercayaan kepada Polri untuk membantu dalam pengamanan pelaksanaan penyaluran bansos," tuturnya. Satgas ini, nantinya akan bekerja bersama tim Kemensos untuk memantau dan mengawasi ke mana saja anggaran bansos ini disalurkan, bagaimana pelaksanaan distribusinya, melakukan evaluasi, pengawasan dan supervisi ke sasaran tertentu apakah penyaluran bansos sudah tepat sasaran. "Kami tidak ingin niat baik pemerintah dengan peningkatan anggaran ini justru menimbulkan persoalan. Misal tidak tepat sasaran atau ada potensi penyimpangan yang nanti akan menjadi hukum dan masalah keamanan," kata Jenderal Tito. Adapun Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher mengatakan mendukung penuh kerja sama Kemensos dengan Polri dalam hal pengamanan penyaluran bansos. Pihaknya sebagai wakil rakyat juga akan terus melakukan penagwasan secara ketat pelaksanaan penyaluran bansos di lapangan. "Ini bagian dari amanah negara bahwa rakyatlah yang menjadi sasaran pembangunan dan harus mendapat perhatian dari seluruh pihak khususnya DPR," katanya. Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur Sumsel H.Herman Deru menuturkan beberapa waktu lalu hasil diskusi dengan perintah pusat mengenai beberapa keluhan dari masyarakat yang merasa layak tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu dikatakannya sebelum bantuan itu sampai ke masyarakat harus dilakukan verifikasi yang paling tepat, tidak hanya data tapi juga harus faktual. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kapolda siap untuk mengawal serta memviralkan kegiatan yang merupakan Program Prioritas Kementerian Sosial Republik Indonesia. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY/FS
Sumsel
Sumsel Turunkan Angka Kemiskinan Melalui Sektor Pertanian
Palembang, Sumselprov.go.id -- Festival buah dan pertanian unggulan untuk kedua kalinya kembali di gelar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumsel. Kegiatan tahunan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru yang juga dihairi Ketua Umum Dewan Pengurus MAI Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, Kepala Departemen Badan Otonom DPP Himpunan Alumni IPB Ali Patoni, Ketua Umum MAI Provinsi Sumsel Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM. Bertempat di halaman Griya Agung Palembang, Jumat(11/01/2019) petang. Festival buah dan pertanian unggulan kedua kali ini melibatkan 106 stan perwakilan dari 17 Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Yang menampilkan aneka buah hasil pertanian masing-masing daerah. Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam sambutannya menegaskan, festival tersebut bertujuan memberikan semangat kepada petani buah lokal yang ada di Sumatera Selatan. Sekaligus sebagai arena destinasi wisata kuliner baru bagi masyarakat lokal dan dari luar Provinsi Sumsel. ”Provinsi Sumsel memiliki keanekaragaman buah lokal tidak hanya durian. Namun masih banyak buah lokal yang jika dikembangkan dan dikenalkan kembali pada khalayak akan mendapatkan tempat tersendiri,” imbuhnya. Dia mengajak petani buah di Sumatera Selatan untuk terus meningatkan inovasi dan semangatnya melakukan penanaman buah-buahan lokal yang berasal dari wilayah Sumatera Selatan. Tujuannya tidak lain untuk menjaga keaslian buah yang telah melegenda dikalangan masyarakat secara turun temurun. “Petani buah di Provinsi Sumsel jangan pernah turun semangat untuk menjaga keaslian buah lokal ini. Durian kita lebih menarik, lebih legit tidak kalah sama durian-durian dari daerah lain," tegasnya. Dikatakan HD, acara ini sengaja dikemas sangat monumental yang membuktikan Provinsi Sumsel masih mempertahankan kearifan lokal. Terlebih Provinsi Sumsel termasuk ke dalam daftar Provinsi penghasil komoditi pertanian terbesar di Indonesia yang jika dikembangkan dengan serius akan memiliki nilai lebih dan memiliki profek bagus di masa mendatang. "Tujuan kita adalah mengembalikan Provinsi Sumsel sebagai lumbung pangan nasional dan mengurangi angka kemiskinan melalui bidang pertanian," terangnya Untuk diketahui, lanjut Herman Deru, Sektor Tanaman Pangan saat ini masih menjadi komoditi yang menjadi fokus pengembangan di Sumsel terutama tanaman pangan seperti padi dan tanaman palawija lainnya. “Untuk Sub Sektor Hortikultura yang menjadi fokus pengembangan kita ada delapan komoditi yaitu durian, duku, nanas, manggis, jeruk, pisang, salak dan alpukat,” tantasnya. Terkait dengan pelantikan pengurus Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumsel. Mantan Bupati OKU Timur dua periode ini mengucapkan dan tetap berharap keberadaan MAI kedepan dapat segera menjalankan program kerja yang diawali dengan pembentukan di 17 kabupaten/kota di Sumsel. “Kami yakin MAI punya cara sendiri untuk melibatkan masyarakat menekan angka kemiskinan dan menggapai kesejahteraan melalui pertanian," tandasnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Resmikan Kantor BPJS Kesehatan, HD Pastikan Sumsel Jadi Provinsi UHC
Palembang, Sumselprov.go.id -- Ditemani Ketua TP PKK Sumsel Hj Febrita Lustia HD, Gubernur Sumsel Herman Deru menghadiri Peresmian Kantor BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumsel, Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu yang baru di Jalan Kol H.Burlian, Jumat (11/1) siang. Dalam kesempatan tersebut HD memastikan Sumsel segera menjadi Provinsi Universal Health Coverage (UHC) tahun ini. Selain terus memacu kesadaran masyarakat mendaftar BPJS Kesehatan, secepatnya mantan Bupati OKU Timur dua periode itu akan mengeluarkan surat edaran ke perusahaan. Surat itu berupa imbauan agar perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya BPJS Kesehatan segera menunaikan kewajibannya. "Ingatkan saya, secepatnya saya akan buatkan edaran itu ke perusahaan-perusahaam di Sumsel. Mereka wajib mendaftarkan karyawannya ke BPJS, kalau mereka tidak mau kita cabut izin usahanya," tegas HD. Menurut HD layanan kesehatan adalah hak setiap karyawan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Dan hal itu tak bisa disepelekan oleh perusahaan. Peresmian itu sendiri dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Sumsel HD dan Direktur Utama Fachmi Idris yang juga dihadiri anggota DPR RI, instansi vertikal Provinsi Sumsel, pejabat tinggi pemerintahan di Provinsi Sumsel, Ketua DPRD Provinsi Sumsel serta beberapa fasilitas Kesehatan dan Badan Usaha di wilayah Sumsel. "Dengan adanya gedung baru ini harapan kita sosialisasi akan lebih baik, juga layanannya agar kesadaran masyarakat juga ikut menjadi baik. Sehingga Insya Allah tahun ini juga Sumsel bisa jadi provinsi yang UHC," ujar HD kepada awak media. Saat ini jelas HD, dua kabupaten di Sumsel yakni Muaraenim dan Lahat sudah mencatatkan diri sebagai Kabupaten UHC. Sementara coverage BPJS kabupaten sebagian besar lainnya sudah mendekati 100%. "Mudah-mudahan setelah kita gelontorkan dana dari Provinsi ini semua terpenuhi. Untuk masa transisi ini ada dana Rp56 miliar. Paling lambat enam bulan ke depanlah semua sudah tercover dan Sumsel segera menjadi Provinsi UHC menyusul Aceh dan DKI, karena semua memang harus bermuara ke JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) Sumsel Bersatu" jelasnya. Sementara itu Direktur BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan dengan diresmikannya kantor baru ini maka kantor Kedeputian Wilayah Sumsel Kepulauan Babel dan Bengkulu BPJS Kesehatan yag ada di Jalan R Soekamyo berpindah ke Jalan Kol H Burlian. Kehadiran lokasi baru ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan peserta JKN -KIS saat berkunjung ke Kantor BPJS Kesehatan guna melakukan urusan administratif. "Dengan berpindahnya kantor Kedeputian Wilayah Sumsel Babel Bengkulu diharapkan dapat meningkatkan kinerja demi mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan juga dapat meningkatkan kepuasan peserta di Kantor Cabang Palembang," jelas Fachmi. Kedeputian Wilayah Sumsel, Kepulauan Babel dan Bengkulu BPJS Kesehata membawahi tiga Provinsi yakni Sumsel, Kepulauan Babel dan Provinsi Bengkulu. Cakupan peserta BPJS Kesehatan di wilayah Sumsel Kepulauan Babel dan Bengkulu sampai dengan 1 Januari 2019 dijelaskannya sudah sebanyak 74,32% dari jumlah penduduk wilayah Provinsi Sumsel, Babel dan Bengkulu sebanyak 8.573.106 jiwa dari total penduduk 11.535.940 jiwa, sedangkan khusus utk wikayah Sumsel sebanyak 72% atau sebanyak 5.911.195 jiwa dari total penduduk 8.181.312 jiwa. Sementara itu Kepala Kedeputian BPJS Kesehatan Sumsel Kepulauan Babel dan Bengkulu, Erna Kusuma Wijaya mengatakan penambahan kantor baru ini menggunakan aset yang ada. Kantor itu menurutnya dibangun di atas lahan seluas 1030 meter persegi. "Dengan adanya kantor baru ini kami berharap layanam yang bisa kami berikan lebih prima dan kami juga memiliki ribuan layanan fasilitas kesehatan" ujarnya. Mereka juga lanjut Erna menyadari masih banyak kekurangan, untuk itu ia meminta agar selalu diingatkan. "Sehingga kami dapat mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi," tandasnya. Selain melakukan pengguntingan pita tanda diresmikannya gedung kantor BPJS Kesehatan, dalam kesempatan itu Gubernur Sumsel Herman Deru dan Direktur BPJS fachmi Idris memberikan penghargaan kepada 2 kabupaten di Sumsel yang sudah mencapai UHC masing-masing yakni Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat. Untuk diketahui Universal health coverage (UHC)merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau. Cakupan universal mengandung dua elemen inti yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan. MC Diskominfo CleY/FS
Sumsel
Gubernur Bank Indonesia Puji Pertumbuhan Ekonomi dan Capaian Inflasi Sumsel
Palembang, Sumselprov.go.id -- Capaian inflasi Sumsel yang mencapai titik terendah sejak 3 bulan terakhir (2018) serta pertumbuhan ekonomi Sumsel yang mencapai 6,1% (lebih tinggi dari Nasional) menujai pujian Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Ungkapan tersebut disampaikannya saat menghadiri upacara serah terima jabatan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel yang baru, di Gedung BI Lantai IV, Kamis (10/01/2019). “Saya ucapkan selamat kepada ekonomi Provinsi Sumsel 6,1% diatas nasional 5,1 %. Tahun ini saya lihat pertumbuhan ekonomi Sumsel bisa 5,8 sampai 6%. Selamat untuk inflasi Sumsel 2,74% lebih rendah dari nasional. Saya yakin ini bisa lebih rendah lagi kalau sinergitasnya kuat,” jelas Perry. Dikatakan Perry, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumsel yang baru Yunita Resmi Sari adalah sosok yang mumpuni memimpin BI di Sumsel. Sejauh ini sepak terjang Yunita di Pusat terkenal sebagai “ibunya UMKM”. Banyak UMKM mulai IRT, Pengusaha-pengusaha muda yang berhasil meningkatkan omsetnya didaerah berkat pembinaan yang dilakukan sehingga produknya berhasil dijual hingga level nasional bahkan internasional. “Jelas nanti ibu Yunita ini akan mengembangkan UMKM juga di Sumsel. Kita harapkan beliau ini menjadi pemimpin BI yang kedepan bukan hanya pengembangan ekonomi kerakyatan tapi juga pengembangan ekonomi keuangan daerah,” jelasnya. “Intinya kalau sinergitas kuat masalah sekompleks apapun bisa diubah menjadi kemajuan”, tambahnya. Selain sinargitas hal lain yang tak kalah penting dijaga adalah stabilitas keamanan, stabilitas pertahanan dan stabilitas ekonomi guna mengendalikan harga-harga agar inflasi tetap rendah mengingat rendahnya inflasi yang menjadi penanda bahwa kesejahteraan masyarakat masih bisa dijaga. “Saya senang di Sumsel TPID berjalan baik. Kami mohon terus bersinergi dengan gubernur, walikota bupati untuk ikut mengendalikan harga-harga agar tetap terjaga,” jelasnya. Sementara Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya yang datang mewakili Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumsel yang baru dilantik Yunita Resmi Sari. Dikatakan mantan Bupati Ogan Ilir (OI) dua periode tersebut sinergitas antara Pemprov Sumsel dan BI Provinsi Provinisi Sumsel telah berlangsung sejak lama dan perlu dijaga bersama. Dijelaskannya pertumbuhan ekonomi Sumsel tumbuh mencapai ekonomi nasional Triwulan III tahun 2018 yang tumbuh 6,14% sedangkan nasional 5,17%. Menurutnya pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh semua lapangan usaha dimana tidak ada satupun lapangan usaha yang mengalami penurunan dan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh penyedia akomodasi dan makan minumyang diikuti bidang pertambangan dan penggalian, jasa perusahaan dan lainnya. Sementara itu perkembangan inflasi Sumsel pada tahun 2018 sebesar 2,74% year on year (yoy). Lebih rendah atau lebih baik tingkat inflasi nasional sebesar 3,13% (yoy) yang merupakan capaian target inflasi nasional yaitu 3,5% plus minus 1%. “Semua ini adalah hasil upaya dari Pemprov dan Perwakilan BI Provinsi Sumsel, instansi vertikal dan Satgasda Pangan Sumsel yang terhimpun dalam TPID Provinsi Sumsel’, jelasnya. Lebih jauh dikatakannya TPID sebagai forum koordinasi kebijakan Pemda dan BI dalam mengendalikan inflasi harus tetap dilakukan untuk mengawal stabilitas harga pangan dan barang penting yang merupakan kebutuhan masyrakat luas. “Perlu dipahami bahwa inflasi hanya dapat ditanggulangi dengan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BI dan Satgasda pangan serta sinergitas dengan TPID Sumsel”, imbuhnya. Dibawah kepemimpinan HDMY kata Mawardi mereka berkomitmen menjaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Hal ini bermuara pada penekanan angka kemiskinan di Sumsel yang masih tinggi mendekati 13%. “Sumsel ini kaya potensi alamnya. Semua ada tapi angka kemiskinan kita tinggi. Target HDMY lima tahun ini angka kemiskinan harus sejajar nasional,” tegasnya. Sebelumya acara serah terima jabatan, Gubernur BI Pery Wariyo sudah lebih dulu bersilaturahmi dengan Gubernur Sumsel Herman Deru dalam acara ramah tamah di Griya Agung. Pada kesempatan itu Gubernur HD mengaku sangat bangga inflasi Sumsel berada dibawah Nasional yaitu 2,74% pada tahun 2018. Menurut HD ini merupakan hasil kerja keras bersama, sekaligus menepis adanya gejolak harga dan isu berkurangnya daya beli masyarakat, serta semua berjalan dengan stabil. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY/FS
Sumsel
Gubernur Sumsel: Saatnya Generasi Milenial Komitmen Cegah Dan Berantas Narkoba
Palembang, sumselprov.go.id- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, Drs. Heru Winarko SH resmi mengukuhkan Duta Anti Narkoba Provinsi Sumatera Selatah tahun 2019 yang berasal dari generasi milenial Sumsel yakni Angga Zulika Ramadhani, Ratu Tenny Leriva, Dion Patria Nugraha, dan Lucyana Natasya. Acara pengukuhan dilaksanakan bersamaan dengan silaturahmi dan tatap muka Kepala BNN RI dengan Gubernur Sumsel H. Herman Deru dan perwakilan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Griya Agung Palembang, Kamis (10/1/2019). Sejumlah Kepala OPD nampak hadir diantaranya Kadis Pendidikan Provinsi Sumsel, Widodo, Kadis Kesehatan Provinsi Sumsel, Lesty Nurainy, dan Kadis Kominfo Provinsi Sumsel yang diwakili oleh Kepala Bidang Statistik, Iskandar Mirza. Gubernur Sumsel H.Herman Deru dalam kata sambutannya mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumsel terus melakukan upaya pemberantasan narkoba dengan memperbanyak upaya pencegahan. Bahkan, Gubernur Herman Deru berkeinginan agar Sumsel harus menjadi contoh pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia. "Saya ingin BNN Provinsi Sumsel dengan tegar saja menyampaikan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk memberantas narkoba ini, kita akan berupaya memenuhinya karena ini sangat penting, kalau bukan kita siapa lagi yang akan perduli dengan bahaya narkoba ini, tidak cukup kalau hanya ditangani polisi saja karena modus peredaran narkoba bermacam-macam. Inilah musuh terbesar kita selain teroris, bahkan lebih berbahaya narkoba ini", ungkap Herman Deru. Melalui pengukuhan Duta Anti Narkoba Sumsel, Gubernur Herman Deru menaruh harapan besar kepada Duta Anti Narkoba Sumsel untuk melaksanakan tanggungjawab yang diemban dengan melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba. "Duta Anti Narkoba Milenial, Saya minta acaranya di Griya Agung agar lebih didengar masyarakat bahwa Pemerintah sangat berkomitmen dalam pemberantasan narkoba. Untuk itu, tugas dari Duta Anti Narkoba Milenial ini mensosialisasikan program-program pencegahan ke sekolah-sekolah dan kekalangannya generasi milenial," terangnya Menurut Herman Deru, diketahui bersama bahwa sekmen terbesar yang paling banyak dimasuki oleh pengedar narkoba adalah kaum milenial yakni generasi penerus bangsa dan menjadi hal yang sangat penting karena jika generasi penerus bangsa rusak otomatis bangsa ini juga akan hancur. "Saya terimakasih sekali kepada Kepala BNN yang telah memberikan perhatian khusus kepada Sumsel. Target saya Sumatera Selatan harus menjadi contoh pemberantasan narkoba di Indonesia. Maka, semua pembiayaan akan kita bicarakan dengan DPRD untuk dapat di anggarkan khusus terhadap pencegahan Narkoba", ujar Herman Deru. Bentuk upaya pencegahan narkoba lainnya, Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Tim Penggerak PKK Provinsi Sumsel akan membuat program kerja berupa kampung bersinar yakni Desa sehat yang bebas dari narkoba. Ketua TP-PKK Sumsel sudah menyetujui langsung untuk membuat program kerja dibeberapa Kelurahan dan Desa yang nantinya akan diberikan reward oleh Gubernur kepada Desa yang berani mendeklarasikan Desanya bebas dari narkoba. Program pencegahan tersebut di dukung langsung oleh BNN RI dan sisampaikan langsung Kepala BNN RI,Heru Winarko yang mengatakan bahwa sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumsel yang telah bekerjasama dengan BNN dalam pencegahan dan pemberatasan narkoba khususnya di wilayah Sumsel. Menurut Heru Winarko, peredaran narkoba di Sumsel termasuk banyak, sehingga memperbanyak upaya pencegahan juga perlu dilakukan seperti program kampung bersinar di Sumsel sudah ada beberapa dan di seluruh Indonesia ada sekitar 600 lebih. "Kita mengapresiasi bapak Gubernur karena kita bisa bekerjasama, terutama di desa-desa yang perlu diperkuat tiga pilarnya yakni Kepala Desa, Babinsa dan babinkamtibmas. Disamping itu Puskesmas, posyandu juga dioptimalkan. Kita sudah bertemu juga dengan Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial dan Menteri Desa agar bagaimana di desa desa memiliki ketahanan terhadap masuknya narkoba," ungkap Heru Winarko. "Hasil penelitian tahun ini, pemakai narkoba sudah bergeser yang tadinya didominasi oleh pekerja lebih kurang persentasenya 60 sampai 70, malahan saat ini menjadi generasi milenial yang meningkat semula hanya 30 menjadi 45 persentasenya dari pengguna narkoba. Seluruh Indonesia ada sekitar 110.000 pengguna narkoba," lanjut Heru Winarko. Duta Anti Narkoba Sumsel yang baru dikukuhkan, Ratu Tenny Reriva saat diwawancarai mengatakan, program kerja yang akan dilakukan dalam pencegahan narkoba melalui penyuluhan ke sekolah-sekolah dengan sasara utama generasi milenial. "Pastinya kita akan membuat banyak program diantaranya penyuluhan ke sekolah-sekolah maupun masyarakat umum lainnya. Yang pasti target utama kita adalah kaum milenial", ujar putri bungsu Gubernur Sumsel itu. Ratu Tenny Reriva menambahkan, yang akan dilaksanakan adalah program penyuluhan disekolah baik SD, SMP, dan SMA untuk memberikan informasi tentang bahaya narkoba agar kaum milenial tidak terjerat dalam arus narkoba. "Himbauan kita kepada generasi milenial simpel aja, "Jauhi Narkoba", pungkasnya. MC Diskominfo Provinsi Sumsel / AD / TM