Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Herman Deru Bentuk Satgas Penurunan Angka Kemiskinan
Palembang, Sumselprov.go.id -- Tingginya angka kemiskinan di Sumsel hingga akhir tahun 2018 sebesar 12,80 % masih menjadi PR serius bagi Gubernur Sumsel H. Herman Deru. Karena itu ia memastikan segera membentuk satgas atau tim percepatan penurunan angka kemiskinan. Dengan tim percepatan penurunan atau satgas ini, angka kemiskinan Sumsel ditargetkan minimal turun 1% pertahun. Jika ini konsisten dilakukan ia menjamin paling lama 5 tahun angka kemiskinan Sumsel turun satu digit menjadi sekitar 8%. "Satgas itu ekstrimnya, tapi tetap kita akan bentuk tim percepatan penurunan kemiskinan. Menurut saya ini penting karena Sumsel ini punya SDA dan SDM yang komplit tentu kita akan cari tahu apa kesalahan sebenarnya sehingga angka kemiskinan ini tinggi. Apakah ada penganggaran yang idak tepat sasaran atau apa," ujarnya usai membuka Musrenbang RPJMD Provinsi Sumsel 2018-2023 di Hotel Santika Premier Bandara, Rabu (16/1). Menurut Herman Deru inilah yang akan menjadi salah satu tugas tim atau satgas yakni mencari titik masalah dan pemicu angka kemiskinan di sejumlah kabupaten kota. "Kalau memang ada salah sasaran bisa kita perbaiki. Arah kita jelas apapun anggarannya muaranya penurunan kemiskinan. Saya akan minta pak Wagub dan Sekda serta satgas yang mengolah ini. Kita tidak perlu stretching tapi malah akan kita bantu bila perlu kita beri masukan. Kalau masalahnya manajemen apa kita akan cari tahu karena kalau soal pendanaan mereka (4 kabupaten dengan angka kemiskinan tinggi) ini lebih karena rata-rata penghasil tambang, ada juga minyak" tegasnya. Herman Deru mengibaratkan masalah kemiskinan ini seperti mobil. Untuk bisa digunakan menjadi sarana transportasi semuanya harus dalam kondisi prima. " Samo cak mobil, ban bagus, mesin bagus dan bbm banyak, tapi kito dak tau ruponyo koplingnya rusak. Nah ini yang harus kita cari tahu," tambahnya. Mengenai targetnya, Herman Deru (HD) mengatakan secara pribadi ia ingin angka kemiskinan turun di bawah angka 10%. Namun demikian ia masih akan melihat lagi hasil yang dirumuskan dari Musrenbang. "Syukur-syukur bisa percepatan. Tapi targetnya paling tidak setahun minimal turun 1%," imbuhnya. Untuk menurunkan angka tersebut ada 2 orogram real yang dapat dilakukan dalam waktu dekat. Salah satunya mengutamakan perbaikan infrastruktur serts membuka kesempatan seluas-luasnya bagi daerah untuk mengelola potensi yang ada di daerah masing-masing seperti pertanian dan pariwisata. Lebih jauh HD mengatakan Musrenbang RPJMD ini merupakan yang pertama baginya dan sangat penting untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, kerangka pendanaan dan program pembangunan daerah serta target kinerja pemerintahan daerah untuk 5 tahun kedepan. Menurutnya hal tersebut harus sesuai permasalahan yang ada termasuk janji-janji politik saat kampanye harus ikut mewarnai program prioritas RPJMD 2018-2023. Beberapa janji politik yang telah dilaksanakan di antaranya pembangunan Rumah Tahfidz untuk mendorong kehiduoan madani, membentuk petugas penghububg urusan keagamaan desa (P2UKd) dan Petugas Penghubung Urusa Keagamaan Kelurahan (P2UKK) untuk membantu masyarakat dalam hal keagamaan. "Melarang mobil pengangkut batubara menggunakan jalan umum agar tidak mengganggu lancarnya lalu lintas dan kerusakan jalan. serta perbaikan jalan-jalan provinsi yang tersebar di kabupaten/kota untuk memperlancar arus barang dan orang yang Insya Allah akan selesai tahun ini," jelasnya. Lanjut HD, kondisi Sumsel saat ini dilihat dari capaian indikator makro ada yang sudah bagus dan masih butuh perhatian. Indikator makro yang sudah bagus capaiannya dibanding nasional yakni pertumbuhan ekonomi, rasio gini, tingkat pengangguran terbuka dan inflasi. Selain itu masih ada dua permasalahan makro yang belum bagus capaiannya dan perlu menjadi perhatian khusus dalam RPJMD tahun 2018-2023 yakni angka kemiskinan Sumsel tahun 2018 sebesar 12,80 % lebih tinggi dari nasional yang seebsar 9,82%. Seeta masih ada 16 kab/kota dengan angka kemiskinan di atas nasional. "Untuk itu perlu komitmen bersama seluruh Bupati dan Walikota se Sumsel untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 1 digit. Alhamdulillah tadi sudah kita tandatangani," kata Herman Deru. Selain angka kemiskinan indikator lainnya yang perlu perhatian adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel tahun 2017 sebesar 68,86% maaih di bawah angka nasional sebesar 70,81%. Terhadap dua indikator tersebut HD berkomitmen untuk segers mencarikan strategi yang tepat, efektif dan efisien untuk mengatasinya. Pembangunan Sumsel dikatakannya harus direncanakan secara utuh terintegrasi, tepat sasaran dan tepat lokasi. Pembangunan ini akan berjalan baik dan mencapai target bila mendapat dukungan 17 kab/ kota dengan semangat kebersamaan. Untuk itu perencanaan pembangunan harus sinkron dan bersinergi dengan seluruh kabupaten kota provinsi dan pusat. Karenanya diperlukan energi dan semangat baru untuk meningkatkan dan memeratakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumsel. Visi Provinsi Sumsel 2018-2023 yaitu "Sumatera Selatan Maju untuk Semua" akan dapat kita capai melalui semangat "Bersatu Sumsel Maju. "Kepada seluruh pemangku kepentingan yang hadir hari ini, saya harap dapat berperan aktif dalam memberikan masukan guna penyempurnaan RPJMD Provinsi Sumsel," pungkasnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/FS Sumber : Humas
Sumsel
PT. Yuassa Battery Tertarik Investasi Pabrik Ban di Sumsel
Palembang, Sumselprov.go.id- Sejumlah pimpinan PT. Yuassa Battery melakukan pertemuan dengan Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dalam rangka kerjasama investasi terhadap rencana pembangunan Pabrik Ban di Provinsi Sumsel. Petemuan berlangsung di ruang rapat Griya Agung Palembang, Rabu (16/1/2019). Pimpinan perusahaan tersebut meliputi Komisaris PT. Yuassa Battery, Wandi Wanandi, Asisten Komisaris PT. Yuasa Battery, Robertus Basuki, Manager Yuasa, Totu Krisbianto, dan Perwakilan Yuasa Sumbagsel, Novriandi. Komisaris PT. Yuasa Battery, Wandi Wanandi mengatakan, pertemuan tersebut untuk mengetahui langsung terkait peluang investasi khususnya rencana pembangunan pabrik ban di Sumsel. "Kami hadir disini bertemu bapak Gubernur untuk berkominikasi mengenai peluang investasi karena kami mendengar tentang rencana pembangunan pabrik ban untuk memaksimalkan hasil perkebunan karet Sumatera Selatan," ungkap Wandi Wanandi. "Selain Battery, kami punya pabrik ban di Surabaya. Kami memproduksi ban sepeda motor dengan merek Blackstone. Selain itu, juga memproduksi ban sepeda, ban mati (Ban mainan anak-anak), juga ban Lorry (Gerobak)," terangnya. "Sebelumnya, kami memang sudah berencana untuk membuat pabrik ban baru diwilayah Sumatera dan Kalimantan karena kami melihat jumlah sepeda motor di indonesia lama semakin meningkat," lanjut Wandi Wanandi. Sementara itu, Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengatakan, keinginannya mendirikan pabrik ban di Sumsel untuk mendongkrak harga karet karena dari 5 juta hektare karet di Indonesia 30 persennya ada di Sumsel. Untuk itu harga karet yang rendah saat ini menjadi problem di masyarakat petani karet. "Membangun pabrik ban Ini salah satu cara untuk mendongkrak harga karet dan yang paling dikhawatirkan adalah jangan sampai lahan karet milik rakyat di Sumsel ini di konversikan." tegasnya. Lanjut Herman Deru, membangun pabrik ban di Sumsel sudah diimpikan sejak lama. Ia berharap dengan adannya pabrik ban minimal dapat membantu secara psikologis masyarakat bahwa pemerintah tidak diam terhadap rendahnya harga karet. "Saya ingin membangun pabrik ban, Inilah cara agar produk kita diolah oleh kita dan hasilnya digunakan kita juga. Minimal kendaraan dinas nanti yang bisa mengunakan ini. Kita gak bicara untuk dulu, yang terpenting ada perbaikan harga karet ini," terangnya. Untuk investasi pabrik ini, Pemerintah Provinsi Susmel akan menyediakan lahan dan lokasi bahkan juga bangunannya. Sementara teknologinya dapat disediakan oleh perusahaan yang akan berinvestasi. Mengenai nilai investasi dari rencana pembangunan pabrik ban tersebut belum ditentukan. Namun demikian, peluang investasi sudah ditawakan ke PT. Yuasa Battery dan jika berminat akan tindaklanjuti. "Ini baru penjajakan, terpenting kita mendorong agar petani karet dapat terangkat dengan harga karet yang ideal, sebab selama ini harga karet berada di kisaran Rp8000 per kilogram," ujar Herman Deru. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumsel Herman Deru juga menghimbau kepada para penampung karet di Sumsel untuk terbuka terhadap harga karet. Menurutnya, Pemerintah memang tidak bisa menginterfensi karena tidak ada aturan yang mengatur mengenai ketetapan harga karet. "Jika petani terus terombang ambing, dan jika dimungkinkan ke depan akan kita buat Pergub tentang tata niaga karet," tutupnya. MC Diskominfo Provinsi Sumsel / AD
Sumsel
Gubernur Ajak Bupati Walikota Komitmen Turunkan Kemiskinan di Sumsel
Palembang sumselprov.go.id- Pembangunan Sumsel harus direncanakan dan dilaksanakan secara utuh, terintegrasi, tepat sasaran dan tepat lokasi. Hal ini tentu harus didukung dengan kerjasama yang baik antara Pemprov, Pemkab/Pemkot, serta seluruh komponen masyarakat Sumsel. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan Heman Deru saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 di Hotel Santika Premier, Rabu, 16/01/2019. Dengan mengusung tema Bersatu Sumsel Maju Menuju Kemiskinan satu digit, kegiatan ini dilaksanakan untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kerangka pendanaan dan program pembangunan daerah, serta target kinerja Pemerintahan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan. “Pembangunan di Provinsi Sumsel akan berjalan baik dan mencapai target bila mendapat dukungan dari 17 kabupaten/kota dengan semangat kebersamaan. Demikian juga pembangunan di 17 kabupaten/kota juga perlu mendapat dukungan dari provinsi,” katanya. Ia mengungkapkan bahwa angka capaian kinerja provinsi merupakan akumulasi angka capaian kinerja kabupaten/kota. “Visi Provinsi Sumsel 2018-2023 yaitu Sumsel maju untuk semua akan dapat kita capai melalui semangat Bersatu Sumsel Maju, hal ini dapat diwujudkan melalui program-program kesejahteraan masyarakat yang disusun menjadi program prioritas RPJMD,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa ada dua hal yang menjadi perhatian khusus dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu angka kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS, angka kemiskinan Sumatera Selatan pada tahun 2018 sebesar 12,80 %. Angka tersebut masih lebih tinggi disbanding angka Nasional yang sebesar 9,82% dan terdapat 16 kabupaten/kota yang mempunyai angka kemiskinan masih di atas nasional. Sedangkan, Indeks pembangunan manusia (IPM) Sumatera Selatan Tahun 2017 sebesar 68,86 masih di bawah angka Nasional yang sebesar 70,81. Masih ada 14 Kabupaten/kota yang mempunyai angka IPM dibawah Nasional. “Terhadap dua indikator makro tersebut, mari kita carikan strategi yang tepat, efektif, dan efisien untuk mengatasinya yaitu dengan melakukan perencanaan pembangunan yang sinkron dan bersinergi dengan seluruh kabupaten/kota, provinsi, dan pusat,” ajaknya. Sebagai informasi, bahwa Sumsel juga memiliki Indikator makro yang sudah bagus capaiannya dibanding nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi, rasio Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan inflasi. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya, Sekda Provinsi Sumsel, Nasrun Umar, Para Kepala Daerah di Sumsel, Para Staf Ahli, Para Asisten, Para Kepala Daerah di Lingkungan Pemprov Sumsel. Turut juga dilaksanakan penandatanganan komitmen oleh seluruh Bupati dan Walikota se-Sumsel untuk dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit. TIM MC Diskominfo Sumsel
.jpeg)
Sumsel
Gubernur Ajak Bupati OKI untuk Sejahterakan Masyarakat Sumsel
Palembang sumselprov.go.id- Suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yaitu terpilih H. Iskandar S.E., dan H.M. Dja’far Shodiq, merupakan implementasi hasil Pemilukada serentak yang dilaksanakan 27 Juni 2018 lalu telah terlaksana dengan baik, aman, damai, dan kondusif. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru dalam kata sambutannya di acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) masa jabatan Tahun 2019-2024 di Griya Agung, Selasa, 15/01/2019. “Sebagai Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban untuk mensejahterakan masyarakat dan mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memajukan Kabupaten OKI agar lebih baik, karena sebuah jabatan adalah amanah, kepercayaan, dan harapan bagi seluruh lapisan masyarakat,” katanya. Ia mengungkapkan bahwa acara ini merupakan momentum yang tepat bagi peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada tataran seremonial dan menyentuh hal-hal yang sifatnya mendasar dan nyata. “Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat bekerjasama untuk memberikan informasi mengenai perkembangan di daerahnya masing-masing sehingga mengantisipasi kekurangan dan hambatan dalam realisasi program Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumsel,” ujarnya. Sementara itu, Bupati OKI, H. Iskandar S.E., mengungkapkan rasa syukurnya dengan ucapan terima kasih serta komitmennya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah dengan penuh tanggung jawab. “Mari kita bekerjasama untu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumsel, terutama di Kabupaten OKI, dengan cara membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat dengan baik,” ucapnya. Selain itu, ia juga berharap agar Gubernur Sumsel juga dapat terus melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah di Sumsel, terutama OKI, agar dapat terbangun komunikasi dan koordinasi yang baik dalam membangun daerah OKI 5 tahun kedepan. Turut hadir dalam kegiatan ini Tokoh Nasional asal Sumsel, Hatta Rajasa, Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya, Sekda Provinsi Sumatera Selatan, H. Nasrun Umar, Mantan Wakil Gubernur Sumsel periode 2013-2018, Ishaq Mekki, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Sumsel, dan Para Staf Khusus. MC Diskominfo Sumsel/ PE/ FS/ Editor: AZ
Sumsel
H Iskandar Resmi Jabat Bupati OKI
Palembang, Sumselprov.go.id -- Gubernur Sumsel H Herman Deru mengharapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati OKI periode 2019-2024 H Iskandar SE – H Djakfar Shodiq untuk terus menjaga keharmonisan dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten OKI yang luasnya mencapai 19 ribu kilometer persegi. “Bupati dan walikota harus akor dengan wakil. Saro kito kalo dak katik wakil, Wakil bukan musuh kepala daerah,” tegas HD ketika menyampaikan sambutan pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati OKI, bertempat di Griya Agung Palembang, Selasa (15/1). Herman Deru menilai apa yang telah dilakukan Iskandar SE sebagai bupati periode 2014-2019 sudah banyak membawa kemajuan bagi Kabupaten OKI, bahkan mantan Bupati OKU Timur dua priode ini mengaku salut atas pembangunan yang telah dilakukan H Iskandar dalam membangun, OKI jauh lebih baik dari sebelumnya mulai dari kawasan pesisir hingga lintas Sumatera. “Kito dak katik guno mobil bagus, bangun gerbang yang mewah. Kalo rakyat masih miskin. Kita diamanahkan menjadi pemimpin tidak lain agar masyarakat menjadi sejahtera,” imbuhnya. Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam menegaskan, acara pelantikan yang digelar merupakan peristiwa sakral karena melalui momen pelantikan maka secara resmi H Iskandar SE – H Djakfar Shodiq menjabat Bupati dan Wakil Bupati OKI lima tahun mendatang. Untuk itu HD atas nama pribadi, keluarga dan jajaran Pemerintah Provinsi Sumsel mengucapkan selamat. “Hari ini tanggal 15 Januari 2019 secara resmi pak Iskandar dan pak Djakfar Shodiq resmi memegang amanah. Maka dari itu atas nama pribadi dan jajaran Pemerintah Provinsi Sumsel mengucapkan ucapkan selamat semoga amanah ini bisa dipegang sampai akhir masa jabatan,” ucap Herman Deru. Sementara itu Bupati OKI H Iskandar dalam sambutan singkatnya berharap pada Gubernur Sumsel untuk dapat memberikan perhatiannya pada masyarakat. Program blusukan yang selama ini telah dijalankan Gubernur diharapkannya terus dijalankan terutama dalam mengunjungi masyarakat yang ada Kabupaten OKI. Untuk diketahui acara pelantikan dan pengambilan sumpah Bupati dan Wakil Bupati OKI diawali dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI oleh Gubernur Sumsel bertempat di aula utama rumah dinas Gubernur tersebut. Masing-masing H Iskandar SE – H Djakfar Shodiq secara bergantian menerima SK yang diserahkan langsung oleh Gubernur H Herman Deru didampingi Wakil Gubernur Ir H Mawardi Yahya. Usai prosesi penyerahan SK, dilanjutkan dengan kirap pasangan Bupati dan Wakil Bupati bersama Gubernur dan Wakil Gubernur mulai dari halaman depan Griya Agung menuju lokasi acara pelantikan di pendopoan Griya Agung dengan diiringi marching band melibatkan pasukan khusus dari TNI. Selanjutnya dilakukan prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan Mendagri tentang pemberhentian Bupati OKI masa Bhakti 2014-2019. Dilanjutkan pembacaan petikan SK pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati OKI periode 2019-2024 diteruskan dengan pengambilan sumpah jabatan yang dilakukan Gubernur Sumsel H Herman Deru atas nama Presiden RI, penandatanganan sumpah jabatan, pemasangan tanda pangkat jabatan. Pembacaan pernyataan pelantikan oleh Gubernur Sumsel. Diakhiri dengan Penanda tanganan berita acara pelantikan. Tampak hadir tokoh Nasional asal Sumsel Hatta Rajasa, mantan Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki, Forkompinda Provinsi Sumsel, serta kalangan pejabat dari lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI. Untuk diketahui hasil rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), menyatakan pasangan nomor urut 1, Iskandar SE – HM Djafar Shodiq (ISO) memperoleh suara terbanyak yakni 168.508 suara atau 46,80 persen. Ditempat yang sama juga dilakukan pelantikan Hj Lindasati Iskandar sebagai Ketua TP PKK Kabupaten OKI periode 2019-2024. Yang dilakukan oleh Ketua TP PKK Sumsel Hj Febrita Lustia HD. Disaksikan Gubernur, Wakil Gubernur dan undangan lainnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY/FS
Sumsel
Tingkatkan Minat Baca, Sumsel Gelar Lomba Menulis Surat Untuk Gubernur
Palembang,sumselprov.go.id - Menindak lanjuti Audiensi General Manager OKU Timur Pos, Purwadi didampingi sejumlah Manager koran harian JPNN lainnya dengan Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, Senin (19/11.2019). Pemprov Sumsel bersama awak media lokal Sumatera Selatan yang dikoodinir oleh koran lokal (Sumatera Ekspers Group) bersama Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo Prov. Sumsel, Humas dan instansi terkait gelar rapat teknis (Ratek) yang dipimpin Ahmad Najib Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Bina Prajam Senin 14/1/2019) didampingi Kepala OPD terkait diantaranya Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel. Jon Kennedy, SE, M.SI Sesuai arahan Gubernur Sumsel, kita wajib menindak lanjuti optimis agar acara Lomba Menulis Surat Untuk Gubernur dapat berjalan dengan baik. “Ini adalah program Gubernur Sumsel bagi siswa sekolahagar dapat mengasah dan mengembangkan bakatnya dalam menulis sekaligus menimbulkan minat serta ketertarikan siswa dalam bidang sastra”, ujar Najib Gubernur juga mengutarakan saat audiensi sebelumnya "Desa akan kita anjurkan langganan koran supaya masyarakat terus mendapatkan informasi yang utuh. Meskipun online sudah banyak, tapi koran itu lebih legitimate," tambahnya. Dengan berlangganan koran diharapkan masyarakat di pelosok Sumsel secara rutin dapat mengakses informasi berkaitan dengan segala program yang sudah dilakukan pemerintah provinsi Sementara itu, Purwadi mengutarakan Lomba Menulis Surat Untuk Gubernur akan dimasukkan ke Rekor Muri dengan pengiriman Surat Terbanyak Melalui Kertas KoranTerbanyak Se Sumsel Menurut Purwadi, kegiatan ini mereka gelar menyikapi merosotnya minat remaja khususnya pelajar membuat surat atau cerpen bernilai sastra seiring perkembangan zaman dan teknologi. "Minat menulis di kalangan siswa-siswi khususnya di Sumatera Selatan mulai pudar. Karena itu penting sekali upaya-upaya untuk meningkatkan minat siswa dalam menulis surat atau cerpen," jelas Purwadi. Peserta yang mengirim surat ini terdiri dari pelajar SMP/Mts, SMA/SMK/MA sedereajat se - provinsi Sumatera Selatan yang dikoodinir oleh koran lokal (Sumatera Ekspers Group) bersama Dinas Pendidikan di masing masing kabupaten / kota dengan t target 150 ribu lembar surat via kertas koran dengan ketentuan Setiap siswa menulis surat di kertas koran daerah masing – masing yang telah disediakan disediakan(koran asli /tidak boleh foto copy) edisi terbit 1 februari 2019. Surat yang ditulis BEBAS TEMA diutamkan menggunakan bahasa indonesia. (EYD), gunting dan tempel prangko pada kolom tersedia. Lalu kirim melalui kantor Pos ,Dengan PO BOX ; HDMY Pengiriman Cap Pos terakhir tertanggal 28 Februari 2019 Semakin banyak mengirim surat koran, Semakin besar peluang mendapat hadiah utama ( Satu Nama Boleh Mengirim Lebih Dari Satu Surat) “Adapun hadiahnya ujar Purwadi, pemenang bakal mendapatkan tiket liburan yang istimewa di pusat pariwisata dalam negeri”, tutupmya MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM/Cley/FS
Sumsel
Provinsi Sumsel Apresiasi Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI
Palembang, Sumselprov.go.id – Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili Asisten I Setda Prov.Sumsel Achmad Najib menerima Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Sosialisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-undang (RUU) Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015 – 2019 ke Provinsi Sumatera Selatan tanggal 14 – 17 Januari 2019. Acara berlangsung di Ruang Rapat Binapraja Kantor Gubernur Sumatera Selatan. Senin (14/01/2019). Dalam sambutannya Asisten I mengucapkan selamat datang kepada ketua dan anggota di Bumi Sriwijaya. Hadir bersama menerima kunjungan Pimpinan dan rombongan Tim Prolegnas DPR RI adalah FKPD, Forkominda, Perwakilan dari Mapolda Sumsel, Kodam II Sriwijaya, Kejati Sumsel, seluruh jajaran baik dari perguruan tinggi yang hadir disisni, dari Kementerian KUM dan HAM, OPD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Civitas Akademika, Universitas Sriwijaya dan Universitas Muhammadiyah. “Selain saran dan masukan kami juga ada beberapa program yang berkaitan dengan legislasi nasional agar ketua maupun anggota memberikan informasi kepada kami dalam rangka kunjungan tersebut”, ujar Achmad Najib yang juga menjabat Plt. Kadis Pariwisata Prov.Sumsel. Sementara Ketua Tim/Ketua Baleg Dr.Supratman Andi Agtas, SH.MH. menyampaikan maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan perubahan Prolegnas Tahun 2015 – 2019 kepada seluruh komponen masyarakat. Adapun tujuan adalah agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan hukum yang akan mengatur peri kehidupan masyarakat dan dalam proses pembentukan hukum tersebut. Masyarakat dapat memberikan masukan-masukan, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan apresiasi masyarakat. Dijelaskan pula oleh Supratman Andi Agtas sasaran dari kegiatan ini, yang pertama adalah terjalinnya komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait proses pembentukan hukum yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015 – 2019 yang dilakukan Badan Legislasi bersama Pemerintah dan DPD RI Yang kedua sasaran kegiatan ini adalah terserapnya aspirasi masyarakat di daerah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa atau keseluruhan RUU yang ada dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015 – 2019. Sementara sasaran ketiga dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pembahasan RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015 – 2019 yang sesuai dengan arah kebijakan nasional dan sasaran keempat adalah terwujudnya undang-undang yang aspiratif dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat. Sedangkan metode sosialisasi dari kegiatan ini melalui kunjungan kerja ke daerah-daerah dan audiensi atau rapat dengar pendapat umum secara khusus dengan beberapa kelompok masyarakat baik profesi maupun lainnya yang memiliki kepentingan terhadap RUU. “Kegiatan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015 – 2019 dilaksanakandi 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Bali, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur”, pungkas Supratman Andi Agtas. Pada sesi diskusi Plt. Kadis Komunikasi dan Informatika Prov.Sumsel Jon Kennedy, SE., M.Si membahas mengenai RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber yang secara teknis merupakan tupoksi Dinas Kominfo. Kegiatan ini ditutup dengan bertukar cindera mata dan foto bersama. MC Diskominfo Prov. Sumsel/CleY
Sumsel
Sriwijaya FC Harus Tetap Milik Masyarakat Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru menegaskan kembali bahwa dirinya sama sekali tidak setuju jika keberadaan club sepakbola Sriwijaya FC yang selama ini telah menjadi kebanggan masyarakat Sumatera Selatan dibubarkan, ganti nama, atau dijual. “Saya tegaskan bahwa kita harus mencari solusi, sebab SFC tidak boleh bubar, SFC tidak boleh ganti nama, SFC harus tetap di Palembang karena SFC terlahir memang untuk masyarakat Sumatera Selatan," tegas Herman Deru dihadapan para peserta urun rembuk club sepak bola Sriwijaya FC yang digelar di Hotel Horison Ultima, Senin malam (14/1/2019). Urun rembuk tersebut selain dihadiri masyarakat peduli sepak bola (perseorangan, perusahaan, organisasi, investor, suporter, media, founder juga dihadiri sejumlah tokoh diantarnya anggota DPD RI Hendri Zainudin, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel H. Nasrun Umar, Direktur Utama PT. SOM Muddai Madang, Kapolresta Palembang Kombespol Wahyu Bintono, serta para tokoh masyarakat, tokoh sepak bola dan para supporter Sriwijaya FC. Hadir juga Asisten I Setda Provinsi Sumsel H. Ahmad Najib dan sejumlah kepala OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel diantaranya Kadispora Sumsel Akhmad Yusuf Wibowo, Kadis Kominfo Sumsel Jon Kennedy dan kepala OPD lainnya. Herman Deru mengakui Sriwijaya FC merupakan club sepak bola profesional yang telah bayak menorehkan prestasi dan membanggakan masyarakat Sumsel, karena itu dirinya selaku Gubernur merasa perlu capur tangan dalam penyelamatan SFC pasca terdegradasi ke liga 2. Mekipun campur tangan tersebut tidak boleh terlalu dalam. "Sebelumnya, Saya mengatakan bahwa sebelum tanggal 15 Januari kita harus memutuskan sesuatu untuk langkah kedepan SFC. Tidak ada drama-dramaan disini, Saya tidak ingin moril masyarakat Sumsel dijadikan sandiwara, Saya ingin SFC menjadi club yang nyata meskipun harus turun tingkat," ungkapnya Suami Hj Febrita Lustia ini menegaskan, proses panjang telah dilalui SFC selama di bumi sriwijaya, mulai dari berproses mendirikan hingga punya prestasi tinggi dalam sejarah, SFC terlahir memang untuk masyarakat Provinsi Sumsel sampai kapanpun tidak boleh bubar ataupun berganti nama. "Saya tegaskan disini, kita harus menemukan sesuatu solusi dari rembuk ini, cuma satu jalan keluar yang tidak boleh yakni SFC tidak boleh bubar, SFC tidak boleh ganti nama, SFC harus tetap di Palembang karena SFC terlahir memang untuk masyarakat Sumsel," tuturnya Menurutnya, hasil rembuk klub sepak bola Sriwijaya FC akan dirumuskan dan ditindaklanjuti sebagai sebuah keputusan untuk pembangunan dan pengembangan Sriwijaya FC kedepan sebagai club yang profesional dan modern menuju industri sepak bola yang maju. Dalam urun rembuk yang juga dihadiri Direktur Utama PT Sriwijaya Optimis Mandiri (SOM) Muddai Madang terebut H Herman Deru atas nama Gubernur Sumsel dan atas nama pribadi meminta agar Muddai Madang mundur dan melepas sahamnya. "Sebagai pribadi, sebagai Gubernur Sumsel, bantulah agar masyarakat tetap bangga tanpa melibatkan kepentingan pribadi dan politik bagi personal kita masing-masing. Tepat pukul 20: 33 Wib, sebagai pribadi kalau memang ini baik, Pak mudai Saya minta dengan kerendahan hati Pak Muddai mundur dari manajemen ini," tegasnya. Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel H Narun Umar menambahkan, penyelesainya legal aspek sudah terjadi yakni penyerahan kunci dari Manajemen SFC yang selama ini dipegang oleh PT SOM kepada Gubernur Sumsel Herman Deru secara Pribadi. Dikatakannya, kunci keputusan sudah diambil, kemudian setelah ini baru menindaklanjuti tentang legal aspek, serah terima harta bergerak, harta tidak bergerak, hutang dan lain sebagainya. "Selaku Gubernur Sumsel Pak Herman Deru karena kesibukan dan tupoksinya sebagai Gubernur sumsel akan menyerahkan kepada siapa manajemen yang akan memimpin SFC ini. Kita tunggu disertai lagi seperti disarankan oleh pak Baryadi kalau dari PT SOM tentu ke PT lagi, serah terima harta nya seperti apa dan lain sebagainya, itu semua akan diikuti sebagai legal formal," tuturnya Nasrun Umar tetap mengharapkan seluruh yang hadir pada urun rembuk untuk dapat sama-sama hadir kembali pada pertemuan yang akan datang . Satu tujuan adalah SFC tetap eksis, rembukan ini diharapkan akan membawa kembali SFC menuju liga 1 kasta tertinggi dalam Sepak Bola di Indonesia. MC Diskominfo Provinsi Sumsel / AD Sumber : Humas Pemprov. Sumsel
Sumsel
Gubernur Sumsel Terima Anugerah Nirwasita Tantra Tahun 2018 dan Anugerah Adipura
Jakarta, Sumselprov.go.id – Gubernur Sumatera Selatan Bapak H. HERMAN DERU menerima penghargaan NIRWASITA TANTRA (GREEN LEADERSHIP) TAHUN 2018 (Anugerah Kepada Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dengan Orientasi Green Leadership Tahun 2018. Penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bapak H. MAWARDI YAHYA dan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Bapak H.MA Gantada SH MHum, di Gedung Manggala Wanabhakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Senin (14/01/2019). NIRWASITA TANTRA (GREEN LEADERSHIP) adalah Penghargaan dari Pemerintah yang diberikan kepada Kepala Daerah atas kepemimpinannya bersama DPRD dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan, dan/atau program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya. Sumatera Selatan telah berkomitmen dalam perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan, dengan berbagai inovasi membangun jejaring dengan semua stakeholder, pengembangan energi baru terbarukan dan secara spesifik penguatan institusi pelaksana urusan Lingkungan Hidup terkhusus melalui pengembangan laboratorium lingkungan Hidup. Setiap tahun penilaian dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diawali dalam Penyajian data dan informasi pencapain Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang setiap tahun meningkat. Setelah melalui penapisan dokumen dan penilaian oleh Tim Independen, maka Gubernur Sumatera Selatan terpilih untuk mendapatkankan Penghargaan NIRWASITA TANTRA (Green Leadership) Tahun 2018 bersama Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Sumatera Barat, 3 dari 34 provinsi di Indonesia, dan penghargaan yang sama juga diterima oleh Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Pembangunan berkelanjutan semakin dikuatkan dengan Visi Gubernur Sumatera Selatan H. HERMAN DERU dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. MAWARDI YAHYA, yakni SUMATERA SELATAN MAJU UNTUK SEMUA , dimana salah penjelasan visi dimaksudkan sebagai keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah maka dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam tersebut dalam misi Gubernur dikelola secara arif dan bertanggungjawab terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), terutama yang berkaitan dengan kekayaan tambang, sumber daya energi berupa gas alam, gas metan, minyak bumi, batu bara dan energi terbarukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; Dalam waktu dan tempat yang sama juga akan diberikan Penganugerahan Adipura 2017-2018, Bupati dan Walikota dari Provinsi Sumatera Selatan yang menerima penghargaan tersebut adalah sebagai berikut : a. Walikota Palembang (Kategori Kota Metropolitan) b. Bupati Lahat (Kategori Kota Sedang) c. Bupati Ogan Komering Ulu (Kategori Kota Kecil) d. Bupati Ogan Komering Ilir (Kategori Kota Kecil) e. Bupati Musi Banyuasin (Kategori Kota Kecil) f. Bupati Muara Enim (Kategori Kota Kecil) g. Bupati Ogan Komering Ulu Timur (Kategori Kota Kecil) h. Walikota Prabumulih (Kategori Kota Kecil) Adipura adalah Penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY