Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Minimnya Honor Guru RA Bikin Herman Deru Prihatin
Palembang, Sumselprov.go.id -- Pamrih guru yang tak sesuai dengan kerja kerasnya mendidik generasi bangsa menuai keprihatinan tersendiri dari Gubernur Sumsel H.Herman Deru. Hal itu diungkapkannya saat membuka musyawarah wilayah II Ikatan Guru Raudhatul Afthal (IGRA) Provinsi Sumsel, Hotel Grand INNA, Kamis (24/01) sore. Dikatakan Herman Deru, dirinya mengaku bangga dengan profesi ini, dimana para guri membaktikan diri kepada negara dengan cara yang luar biasa. Ia menganggap kerja Guru adalah kerja sosial dengan hasil yang tidak sederhana. Tugas tersebut bukan merupakan hal yang mudah karena seorang guru raudhatul athfal harus mampu mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik pada masa pertumbuhan emasnya di lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan. Kendati demikian, ia merasa sangat prihatin mengingat honor guru masih ada yang Rp300.000. "Wanita banyak, tetapi wanita yang peduli pada pendidikan tidak banyak insha Allah ibu-ibu ini akan menjadi bidadari surga. Ibu adalah ilmu awalnya anak, kurang lebih 120 hari menjadi Gubernur sejak kita bertemu di Asrama Haji waktu itu ada kertarikan dari saya yakni kerja keras Guru, pamrihnya tidak sesuai," ungkapnya Mantan Bupati OKU Timur dua periode ini mengungkapkan harapannya agar anak-anak didik ini kedepan menjadi anak yang cerdas dan berakhlak. Menurutnya, modernisasi tidak dapat dihindari tapi jangan sampai kehilangan arah, oleh sebab itu ia meminta Guru untuk menitikberatkan pula pada pengajaran ahlak. "Anak yang nantinya tahu tentang menghormati insan yang lebih tua. Kita tidak menolak modernisasi tapi kita tidak boleh kehilangan arah juga. Persoalan ahlak tidak main-main, oleh sebab itu pula ajarilah mereka dengan ahlak yang baik. Penyakit ahlak ini biasanya berwal dari tidak menghargai, Saya minta anak-anak kita sejak kecil telah tertanam saling menghargai," tambahnya Pendidikan merupakan jalan panjang sebuah bangsa dalam menghadapi tantangan membangun identitas, karakter, dan martabat negara Indonesia. Sebab itulah ia mengajak seluruh guru anggota IGRA Sumsel untuk berbenah diri menghadapi persaingan dan tantangan di masa mendatang. "Siapapun yang terpilih menjadi Ketua Organisasi ini, saya minta ada pembinaan anggotanya untuk ingat tugas dan kewajiban di keluarganya," pungkasnya Sementara Ketua Pimpinan Pusat IGRA Dra. Hj. Siti Latifah, M.Mpd menambahkan, Ikatan Guru Raudhatul athfal adalah organisasi profesi yang merupakan wadah pembinaan peningkatan kualitas bagi para guru-guru agar-agar memiliki profesionalitas dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. "IGRA merupakan organisasi profesi yang bergerak di bidang pendidikan anak dini lebih awal pada jalur formal yang bertujuan untuk membangun landasan bagi pengembangan potensi anak didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa bagi allah, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inofatif, mandiri, percaya diri, juga menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama dan bangsanya," tambahnya. Muswil ini sendiri digelar dalam rangka mewujudkan kekuatan dan peningkatan sumber daya organisasi IGRA di era globalisasi dalam bingkai Ahlakul Karimah. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY Sumber Yuan HP
Sumsel
Pertama Di Indonesia, Sinergi Membangun Perumahan ASN, TNI dan Polri
Palembang, Sumselprov.go.id – Untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kebutuhan rumah sehat untuk para aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri dilingkungan Pemprov Sumsel, Kodam II Sriwijaya dan Polda Sumsel, maka ketiga instansi ini bekerjasama dengan Developer PT Cipta Arsigriya, bersama-sama membangun satu kawasan perumahan gabungan yang merupakan kawasan pertama dan satu-satunya di Indonesia. Perumahan yang akan dibangun seluas 50 hektar ini berlokasi di kawasan terbaik di Kota Palembang yaitu di Kecamatan Alang-Alang Lebar, hal tersebut diperkuat dengan Penandatanganan MoU Bhayangkara Praja Sriwijaya Land (BPS Land) PT. Cipta Arsigriya dengan Pemprov Sumsel, Polda Sumsel dan Kodam II Sriwijaya di Griya Agung. Kamis (24/01/2019). Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengaku gagasan ini dicetuskan seminggu setelah Ia dilantik sebagai Gubernur Sumsel, dimana telah memikirkan perumahan khusus untuk pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Prajurit TNI, dan Anggota Polri. "Kami bertiga (Pemprov, Pangdam, Kapolda) berinisiatif untuk memfasilitasi para prajurit, pegawai negeri dan polri agar dapat punya kemantapan. Ini sebenarnya rumah murah tapi tidak murahan harganya berkisar Rp130 juta dengan fasilitas yang sangat baik termasuk airnya sudah PAM, listrik sudah ada dan dilengkapi rumah ibadah," ungkapnya Menurutnya, rumah merupakan kebanggaan pokok ketika seseorang memutuskan berkeluarga. Oleh sebab itu perumahan ini menjadi solusi untuk para pegawai, prajurit TNI, dan anggota Polri, dia juga meminta developer tidak usah memakai uang Down Payment (DP). "Jangan terlalu sulit untuk mendapatkan ini,terutama di proses perbankan, Karena kalau bisa dipermudah 3000 unit rumah ini Saya yakini akan menjadi kota baru, disana akan menjadi wilayah hunian baru dengan perencanaan yang matang," tuturnya Orang nomor satu di Provinsi Sumsel ini menegaskan, agar pihak developer menyediakan fasilitas umum seperti ruang publik terbuka ramah anak dan yang terpenting penyediaan rumah ibadah. "Karena ini kebutuhan untuk anak oleh sebab itu, Saya minta disediakan. Rumah ibadah paling penting jangan sampai nanti wilayah hunian baru ini tidak dilengkapi hunian ibadah," tambahnya Diakhir kata sambutannya, dia menyarankan pembangunan perumahan dimulai dengan langkah yang benar dari penataan lingkungannya, hingga masalah keagamaan dan fasilitas olahraganya. 3000 unit ini nantinya tidak berkelompok, agar tidak menjadi hunian ekslusif. "Saya yakin kalau melihat ini, bisa menjadi perumahan ini kurang karena kitakan tidak membatasi berdasarkan golongan, pangkatnya tapi ini bebas siapa saja bisa membeli yang terpenting harus berlatar belakang TNI, Polri dan ASN. Jadi saya yakin ini menjadi kota baru yang tentu juga berdampak positif bagi sekitarnya. Tadinya saya minta untuk tidak ber dp tapi nyatanya bisa diakomodir hanya untuk membayar notaris saja," pungkasnya Ditemui usai acara penandatanganan MoU, Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara dan Pangdam II Sriwijaya Mayjen Irwan menyampaikan terima kasih kepada pihak developer PT Cipta Arsigriya atas kepeduliannya untuk membangun perumahan yang diperuntukkan bagi kalangan Polri dan TNI di Sumsel ini. “Kerjasama seperti ini tentu kami sambut baik dan mendukungnya. Penyediaan perumahan bagi anggota Polri ini memang sesuatu yang dibutuhkan anggota Polri,” ujarnya. Pangdam II Sriwijaya Mayjen Irwan menambahkan, sampai saat ini memang masih cukup banyak anggota TNI di jajaran Kodam II Sriwijaya yang membutuhkan belum memiliki rumah secara pribadi. Sehingga diharapkan hadirnya BPS Land ini dapat menjawab kebutuhan itu. “Kami berharap pihak developer memberikan kemudahan dan keringanan-keringanan bagi anggota TNI yang ingin membeli rumah di BPS Land nantinya,” harap Pangdam. Ditemui di lokasi sama, Chandra Huisanto selaku Direktur Utama PT.Cipta Arsigriya mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik program ini. “Kami berterima kasih pada Pemrov Sumsel, Kodam II Sriwijaya dan Polda Sumsel yang telah mempercayakan pembangunan perumahan gabungan pertama di Indonesia ini kepada kami. Kami sangat mendukung terjadinya program mulia ini,” ungkapnya. Menurut Chandra pihaknya optimis bahwa BPS Land ini dapat menjadi solusi bagi keterbatasan persediaan hunian bagi para ASN, anggota TNI dan Polri di Sumatera Selatan ini. Sekedar informasi peyediaan perumahan ini akan menggunakan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang sudah ada yang mana untuk pembiayaan KPR akan melibatan bank BUMN seperti Bank BTN, Bank Sumsel-Babel dan juga Bank Mandiri. Selain itu juga dengan bantuan dari pemerintah pusat berupa subsidi uang muka (SBUM) diharapkan agar ASN, TNI dan Polri bisa memiliki hunian sendiri dengan syarat yang ringan. MoU ini juga dihadiri oleh Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irawan S.IP, Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs. Zulkarnain Adinegara, Kepala BNNP Jhon Turman Panjaitan, Kasdam II Sriwijaya Brigjen TNI. Syafrial. PSC., MTR (HAN), Para Staf Ahli, Para Asisten, Para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel, Para TGUPP. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY Foto Humas Prov.Sumsel
Sumsel
Sinkronisasi Program, Gubernur HD Ciptakan Gerakan Sambang Kota/Kabupaten
Palembang, sumselprov.go.id- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar silaturahmi dan sinkronisasi program pembangunan dengan Pemerintah Kota Palembang di kediaman pribadi Gubernur Sumsel Jalan Villa HD Gandus Palembang, Kamis (24/1/2019). Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi antara Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di Palembang. Dalam kata sambutannya, Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengungkapkan sejak menjabat sebagai Gubernur Sumsel ia berkeinginan membuat gerakan khusus yakni sambang kota dan sambang kabupaten yang artinya mendatangi pemerintah Kabupaten dan Kota guna mensinkronisasi program pembangunan di Sumsel. “Satu persatu akan saya datangi 17 Kabupaten dan Kota, kita ingin dengan sinkronisasi ini kebijakan yang diambil ada manfaat langsung bagi masyarakat karena saya ingin seluruh program pembangunan di Sumsel ini bermuara kepada kesejahteraan masyarakat," ungkap Herman Deru. Menurutnya, dalam membangun dan memajukan sebuah Provinsi tidak mungkin bisa terwujud jika pemerintah daerah bekerja sendiri-sendiri melainkan harus bersama sama dan komprehenship. "Saya ingin kita sepakat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya mengajak kerja nyata, pasti akan membuahkan hasil yang signifikan se-segera mungkin untuk kesejahteraan masyarakat," ujar HD. Dalam kesempatan itu, Gubernur HD juga menanggapi beberapa isu yang disampaikan Walikota Palembang terkait genangan air ketika hujan, kemacetan dan rencana penataan sungai Sekanak yang akan menjadi destinasi wisata Kota Palembang. "Kita semua tau kalau hujan lebih dari 3 jam Palembang pasti stuck. Selain upaya dari pemerintah perlu juga meningkatkan kesadaran masyarakat dengan terus memberikan edukasi, salah satunya melalui peran para ulama yang nasihatnya banyak didengar masyarakat. Ulama bisa mengedukasi untuk mengajak masyarakat khususnya yang bermukin di pinggir sungai agar tidak buang sampah sembarangan," terangnya. Sementara itu, Walikota Palembang Harnojoyo menyampaikan beberapa isu yang ada di kota Palembang yang perlu menjadi pedoman dan perlu mendapat bantuan maupun dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumsel. Pertama masalah genangan air, dimana dibeberapa titik dikota Palembang mengalami banjir ketika hujan, diketahui bersama salah satu penyebabnya pelaksanaan pembangunan LRT. Untuk itu Pemkot Palembang mengharapkan dukungan dalam penyelesaian pembangunan pompanisasi di beberapa titik di Kota Palembang. Kemudian, isu pembangunan Sungai Sekanak yang ditargetkan Pemkot Palembang pada tahun 2023 akan dicanangkan sebagai destinasi wisata kota Palembang. Sungai Sekanak akan dijadikan sebagai sarana trasnportasi, sementara, disisi kiri dan kanan sungai akan dibuat pedestrian. "Dana yang diperlukan sekitar 254 Milyar untuk merestorasi sungai sekanak yang luasnya mencapai 3.000 Hektare," ungkapnya. Menjawab isu kemacetan di Kota Palembang, Harnojoyo menjelaskan bahwa saat ini kemacetan di jembatan Ampera sudah terurai 40 persen sejak pembukaan jembatan Musi IV. "Sebagai langkah antisipasi kemacetan lainnya, Pemkor Palembang merencanakan pada tahun 2020 akan dibanungun Underpas di persimpangan Rumah Sakit Charitasn" katanya. "Selain beberapa isu tersebun, kita jiga terus melaksanakan program Sholat Subuh berjamaah untuk mengajak masyarakat memakmurkan masjid dan gotong royong setiap minggu dilaksanakan, tujuannya untuk mengajak masyarakat perduli terhadap lingkungan tempat tinggal masing-masing seperti tidak membuang sampah di sungai," terang Harnojoyo. Turut hadir dalam acara ini pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kota Palembang hadir lengkap di acara tersebut. Bahkan, hadir juga Ketua TP PKK Provinsi Sums el Hj. Febrita Lustia HD dan Ketua TP PKK Kota Palembang Hj. Selviana Harnojoyo. MC Diskominfo Provinsi Sumsel / AD / PE/ Foto : HumasPemprov
Sumsel
Menko Polhukam Ajak Kepala Daerah Antisipasi Karhutla 2019
Jakarta, Sumselprov.go.id -- Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ir Mawardi Yahya menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi dan Kewaspadaan Dini Terhadap Potensi dan Dampak Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2019. Bertempat di ruang rapat Nakula, Gd. A Lt. VI Kemenko Polhukam Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta, Rabu (23/1). Rakor tersebut dipimpin Menko Polhukam Jenderal (Purn) Wiranto. Yang dalam sambutannya memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan para kepala daerah dalam menekan terjadinya bencana alam di Indonesia. Mengingat dampak yang timbul akibat bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu memberikan dampak kerugian yang sangat besar. "Rakor ini lanjut Menko Polhukam bertujuan untuk mengingatkan kembali dan mencari formasi baru dalam meminimalisir terjadinya bencana alam khususnya Karhutla," tegasnya. Dikatakan, berkaca pada bencana kebakaran hutan dan lahan tahun 2017, pada tahun 2018 titik api jauh lebih banyak. Namun upaya yang dilakukan sebagai antisipasi telah berjalan dengan baik. Dengan menyiapkan personil dan peralatan pemadaman. Serta memberikan sosialisasi secara terpadu pada masyarakat. "Sedangkan untuk antisipasi penanganan karhutla tahun 2019 dilakukan melalui penguatan pengendalian karhutla melalui patroli secara rutin dan terpadu, sosialisasi dan pelatihan pemadaman dan penanggulangan kebakaran," tegas Wiranto. Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Siti Nurbaya memberikan gambaran kondisi hotspot 22 Januari 2019 telah terjadi kenaikan jumlah hotspot disejumlah wilayah di Indonesia. Namun jika dibanding dengan tahun 2015 masih terjadi penurunan secara signifikan jumlah titik api. Dan tidak ada terjadi gangguan asap lintas batas yang menggangu negara tetangga. "Terima kasih pada para Gubernur yang telah mampu menekan terjadinya Karhutla. Ini membuktikan telah adanya koordinasi dengan baik sesuai dengan intruksi dari Pak Presiden," tegas Siti Nurbaya. Pada tahun 2019 lanjut Siti Nurbaya ada sejumlah upaya penguatan yang perlu dilakukan pengendalian Karhutla, mengingat diprediksi iklim cuaca tahun 2019 akan lebih kering. Disamping itu sejumlah agenda besar juga akan dilakukan di Indonesia diantaranya Pileg dan Pilpres. "Karena itu dia meminta para kepala daerah untuk siaga dan mengaktifkan kembali Patroli petugas dilapangan. Sembari melakukan sosialisasi," tandasnya. Para Gubernur dan Pangdam yang hadir, dikesempatan ini secara bergantian menyampaikan laporan terkini tentang kondisi lahan di daerahnya masing-masing. Seperti halnya Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ir Mawardi Yahya menjelaskan, untuk Wilayah Sumsel, pada tahun 2018 lalu, Sumsel dinilai berhasil dalam menekan terjadinya Karhutla. Terlebih saat itu Sumsel menjadi tuan rumah Asian Games 2019. "Hanya saja pada tahun 2019 ini perlu ditambah penguatan peralatan pemadaman seperti helikopter. Ini penting untuk ditambah anggarannya," harap Mawardi Yahya. Sementara itu Pangdam II Sriwijaya Mayjen Irwan berharap pada Menko Polhukam Jenderal (Purn) Wiranto selaku pimpinan rakor, untuk mencarikan solusi terbaik di lima Provinsi di bawah kendali Kodam II Sriwijaya yang masyarakatnya rata rata berprofesi sebagai petani. "Kita telah berupaya memberikan pemahaman pada petani dalam membuka lahan jangan membakar. Disamping itu juga diterapkan sistem skatkanal, namun upaya ini masih butuh solusi yang lebih baik lagi kedepannya," harapnya. Rakoor ini melibatkan para Gubernur, Panglima Kodam, Kapolda, Kepala BMKG dan unsur terkait lainnya. Sedangkan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ir Mawardi Yahya didampingi Pangdam II Sriwijaya Mayjen Irwan, Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumsel, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumsel dan Kabag Humas Pemprov.Sumsel. Tim MC Diskominfo Prov. Sumsel Foto Humas Prov.Sumsel.
Sumsel
Sumsel Tuan Rumah Seminar International Ombudsman RI
#Undang Thailand, Belanda dan Australia PALEMBANG Sumselprov.go.id- Gubernur Sumsel H. Herman Deru menerima audiensi Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Organisasi Dr. Dwi Cipta, Rabu (23/1) berkenaan dengan pelaksanaan Seminar Internasional Dalam Rangka Hari Jadi Ombudsman ke-19. Untuk diketahui Seminar International ini akan mengusung tema “A Better Public Service Delivery in The Era Of Disruption” atau "Pelayanan Publik Yang Baik di Tengah Era Disrupsi ". Rencanannya acara digelar di salah satu Hotel 10-12 Maret mendatang, dan dihadiri para pembicara yang diundang dari negara sahabat yaitu, Thailand, Belanda dan Australia. Gubernur Sumsel Herman Deru sangat mengapresiasi kegiatan yang bersifat positif dan menambah wawasan ilmu baru, iapun berharap kegiatan seperti ini dapat berkelanjutan. Menurutnya, yang terpenting dalam penyelenggaraan nanti adalah soal pengamanan, mengingat banyak tamu-tamu dari luar negara yang akan berdatangan ke Kota Palembang. "Pemprov Sumsel mengapresiasi penuh kegiatan seminar international ini dan siap membantu apapun keperluan yang dibutuhkan, yang terpenting adalah pengawalan keamanan tamu-tamu dari luar negara," tuturnya Sementara Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Organisasi Dr. Dwi Cipta, menuturkan, Seminar internasional ini bertujuan untuk membahas topik di atas dengan asumsi bahwa pelayanan publik yang diadakan oleh birokrasi di Indonesia juga ditantang oleh situasi yang sama. Dikatakannya pembicara akan menjelaskan disrupsi apa yang terjadi selama pelaksanaan pelayanan publik di negara mereka sendiri diikuti dengan bagaimana mereka mengelola situasi yang mengganggu demi kualitas layanan publik yang lebih baik. "Acara ini diadakan bersamaan dengan kegiatan lain seperti Rapat Kerja Tahunan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2019 serta Sesi Penghargaan untuk Gubernur atau Bupati yang stafnya dinyatakan kompeten secara kelembagaan sebagai pemberi pelayanan publik untuk tahun 2018 (Survei Kompetensi Kelembagaan Pemberi Layanan 2018)," pungkasnya Untuk diketahui, Selain peserta internal Ombudsman RI, yang meliputi para Kepala Kantor Perwakilan dari 34 provinsi, para Asisten Ombudsman dan Staf Sekretariat Jenderal. Acara ini juga akan ada peserta eksternal baik dari Indonesia dan luar negeri antara lain Perwakilan Ombudsman dari negara-negara di Asia Tenggara yang relevan, Kementerian dan Lembaga dari Pemerintah Pusat yang relevan dengan masalah ini, 34 Perwakilan dari Pemerintah Provinsi, 17 perwakilan dari Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan, Akademisi dari berbagai Universitas di Sumatera Selatan, Organisasi Masyarakat Sipil, Tokoh Terkemuka dan Media Massa. Tim MC Diskominfo Prov. Sumsel Sumber : Humas Pemprov Sumsel
Sumsel
H. Herman Deru Ingatkan Para Pelajar Gunakan Kecanggihan Tehnologi Secara Positif
Palembang, sumselprov.go.id - H. Herman Deru Ingatkan Para Pelajar Gunakan Kecanggihan Tehnologi Secara Positif dan juga mengingatkan agar para siswa dan guru jangan terlalu berlebihan menggantungkan diri dengan kecanggihan teknologi saat ini, apalagi sampai terhanyut hingga melupakan kehidupan sosial yang nyata Hal ini diutarakan Gubernur Sumsel, H. Herman Deru pada saatmenghadiri Dies Natalis SMA Plus Negeri 2 Banyuasin yang ke-15, Rabu (23/1). " Silaturahmi dengan orang tua hanya pakai video call, bagusnya ketemu langsung biar etika tetap terjaga pada orang tua, Boleh kita mengikuti kecanggihan teknologi tapi jangan sampai hanyut”, ujarnya. Deru menambahkan, Kecanggihan itu baiknya digunakan untuk mempermudah bukan menghilangkan silaturahmi. Sekarang ini kita lihat sendiri hubungan orang tua dan anak menjadi renggang. Pada saat kunjungannya, Herman Deru juga mengaku sempat terkejut melihat betapa modernnya SMA Plus Negeri 2 Banyuasin. Begitu juga mengenai capaian prestasi yang berhasil ditorehkannya baik di kancah lokal maupun nasional. "Prestasi ini tak lepas dari peran semua pihak, siswa, guru, komite, orang tua dan lainnya. Ini harus dipertahankan. " tambahnya Selain itu Herman Deru juga menyinggung soal penggunaan bahasa daerah. Menurutnya bahasa daerah harus dikuatkan karena ini menjadi salah satu keistimewaan Sumsel dibandingkan daerah lain. Karena itu dia sangat berharap hal ini tetap dipertahankan. Meskipun tidak masuk dalam kurikulum, pihak sekolah kata dia bisa tetap menyelipkannya dalam pembelajaran seminggi sekali menggunakan bahasa daerah. "Ini identitas walaupun tidak masuk kurikulum paling tidak ini rutin dilakukan. Saya ingin kemajemukan Sumsel ini kuat," jelasnya. Saya punya komitmen dengan tegas utarakan bahwa di Sumsel semua pendidikan dan sekolah harus sama. Tidak boleh ada perbedaan. Itu juga yang menjadi alasan saya datang ke sekolah ini walaupun jadwal saya padat. Dikatakan Herman Deru, di antara sekitar 430 SMA yang ada di Sumsel ia punya alasan mendasar mendatangi SMAN Plus Negeri 2 Banyuasin. Hal ini karena ia tak ingin ada pembedaan pendidikan baik di perkotaan maupun sekolah-sekolah di pelosok daerah. Baginya putra-putri yang menjadi siswa di sekolah manapun semuanya adalah putra-putri terbaik dan calon pemimpin bangsa. Lebih jauh dikatakannya bangsa Indonesia adalah milik para generasi muda. Kepada para siswa inilah nasib bangsa dititipkan. Untuk itu sejak dini, anak-anak ini harus diarahkan agar dapat mengelolanya dengan baik. Baginya putra-putri yang menjadi siswa di sekolah manapun semuanya adalah putra-putri terbaik dan calon pemimpin bangsa. Pada kunjungan tersebut Pak Gubernur Sumsel mendapat hadiah unik dari Pelajar SMAN 2 Banyuasin hadiah Jam Anti Ngantuk Jam ini merupakan hasil karya pelajar SMA Plus Negeri 2 Banyuasin yang berhasil menjawarai kompetisi industrial research competition tingkat nasional yang digelar oleh Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta Sedangkan mengenai karya spektakuler pelajar SMAN 2 yakni jam anti ngantuk, dikatakan HD sangat membanggakan. Namun ia menyarankan agar jam tersebut dikemas lebih menarik misalnya menempel betul dengan jam sehingga praktis digunakan. "Ini bagus sekali ya harus teru dikembangkan. Cuma bentuknya saya pikir harus dipercantik bisa buat seperti jam atau gelang. Menurut saya ini bukan anti ngantuk, tapi anti kopi" ujarnya sambil setengah bercanda. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Plus Negeri 2 Banyuasin, Rukanto mengatakan sangat gembira atas perhatian Gubernur Herman Deru yang mau berkunjung ke sekolahnya. Sejak didirikan 15 tahun lalu kata Rukanto sekolah ini terus membangun semangat yang terbarukan untuk menghadapi tantangan untuk memenangkan persaingan era global. Sejak tahun 2016-2018 dipaparkannya banyak prestasi yang berhasil mereka torehkan seperti juara Lomba 2 Perpustakaan tingkat Provinsi, kemudian mengukuhkan diri sebagai sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi. "Selain itu 70% lulusan sekolah ini jiga diterima di berbagai PTN di Indonesia dari Aceh sampai Malang. Target kami tahun ini jadi Adiwiyata Mandiri tingkat nasional," jelasnya. (dilansir dari tribun sumsel) MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM
Sumsel
Herman Deru : Perbaikan Akses ke Lapas Merah Mata Sudah Dianggarkan
Palembang Sumselprov.go.id - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru berjanji segera memperbaiki akses jalan yang rusak menuju lembaga permasyarakatan (Lapas) Mata Merah. Hal tersebut disampaikannya saat menerima Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sumsel Dr. H. Sudirman D. Hury, SH., MM., M.SC dalam rangka silaturhami sekaligus melaporkan kinerja Kemenkumham sebagai fungsi controlling di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Rabu (23/01). Gubernur Sumsel Herman Deru mengapresiasi koordinasi yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Sumsel. Iapun mengaku tupoksi dari Kanwil Kemenkumham Sumsel sangat baik. Menyimak laporan dari Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel berkenaan dengan akses jalan yang rusak, Herman Deru menuturkan sepanjang jalan Lapas Merah Mata merupakan jalan provinsi dan sudah dianggarkan oleh Pemprov Sumsel untuk perbaikannya. "Sebagai Pemimpin daerah ini saya merasa bangga, artinya dari sektor hukum dan HAM mulai dari anak-anak binaan hingga berkenaan dengan lembaga permasyarakatan (Lapas) terinfo dengan baik. Saya ucapkan banyak terimakasih," ungkapnya Dikatakan Herman Deru, Kepala Daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di Provinsi, mengingat info yang dikoordinasikan akan menjadi acuan bahan penyampaian di hadapan awak media maupun pada pemerintah pusat. Menurutnya, kinerja Kanwil Kemenkumham Sumsel menjadi penilaian tersendiri un alÅ‚tuknya, karena makin memperjelas hubungan baik antara instansi- instansi vertikal dengan Pemprov Sumsel. "Seyogyanya ini akan menjadi acuan bagi dan menghimbau Kementerian lainnya untuk aktif karena aktif menginfokan akan menjadikan bahan penyampaiann saya di hadapan awak media maupun pusat,"tambahnya Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sumsel Dr. H. Sudirman D. Hury, SH., MM., M.SC juga melaporkan, Sehubungan dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM Indonesia Khususnya di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Dikatakannya, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada Tahun Anggaran 2017 melaksanakan pangadaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan formasi 611 orang untuk wilayah provinsi Sumsel yang saat ini telah aktif Unit Pelaksana Teknis (UPT) jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumsel. "Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2017 tersebut telah menjalani orientasi dan telah dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan dasar yang selanjutnya akan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipi (PNS) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia," tuturnya Untuk diketahui, Pada Tahun Anggaran 2018 Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia kembali melaksanakan pengadaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan formasi untuk Sumatera Selatan sebanyak 44 orang dan akan melaksanakan kegiatan Orientasi sebelum mulai aktif melaksanakan tugas di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan " Pelaksanaan kegiatan pengambilian Sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun Anggaran 2017 sebanyak 611 orang dan Pembukaan Orientasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2018 sebanyak 44 orang jajaran Kantor Wilayah Kemerterian Hukum dan HAM Sumatera Selatan direncanakan akan dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesía pada tanggal 01 Februari 2019," pungkasnya Tim MC Diskominfo Prov. Sumsel Sumber : Humas Pemprov Sumsel
Sumsel
HD Selalu Butuh Sarapan Berita
Palembang, Sumselprov.go.id -- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menerima Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumsel di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Rabu (23/1) dalam rangka mengundang Gubernur Sumsel untuk mengahadiri penyelenggaraan Konfrensi Provinsi (Konferprov) PWI Sumsel 26 Januari mendatang di Asrama Haji. Di hadapan seluruh para Ketua Lintas Daerah PWI Kabupaten/Kota se- Sumsel, Gubernur Sumsel mengatakan wartawan adalah pforesi yang membanggakan. Herman Deru mengaku keberadaan wartawan sangat penting terutama untuk menginformasikan pembangunan kepada masyarakat. Dikatakan orang nomor satu di Provinsi Sumsel ini, membangun suatu daerah tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik saja, melainkan pembangunan yang bersifat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang tidak saja didapat dari buku maupun didapat dari rumus-rumus tertentu bisa juga dari berita. "Karena masyarakat sekarang mencari tahu pemberitaaan itu sudah lebih dari mencari sarapan, kalau tidak ada sarapan berarti tidak makan. Begitu juga sama, kalau tidak dapat info dicari-cari berita itu," katanya Mengenai Ketua PWI yang lama pria yang akrab disapa Deru ini menilai bahwa mempunyai track record yang baik, karena sudah menjalin komunikasi yang sangat baik dengan pemerintah. Oleh sebab itu pula, ia menghimbau agar siapapun Ketua PWI yang terpilih, agar tetap mempertahankan apa yang sudah dilakukan ketua terdahulu. "Oktaf punya track record yang baik, pertama apa yg sudah dibina oleh oktaf dulu pertahankan komunikasi yang terjalin baik dengan pemerintah," tuturnya Suami dari Febrita Lustia Deru ini juga berharap agar Ketua PWI Sumsel menjadikan organisasi profesional dan tidak terlibat campur politik. Artinya tugas wartawan hanya mengedukasi masyarakat dengan berita-berita yang berimbang, yang terpenting adalah Azaz profesionalisme . "Jadi kita bersama-sama jadikan organisasi profesi ini, menjadi organisasi yang penuh kharisma dan bermartabat. Syukur bisa menular ke seluruh wartawan," pungkasnya Tim MC Diskominfo Prov.Sumsel
Sumsel
Wagub Sumsel: Pemprov Sumsel Apresiasi Kerja Keras Polda Sumsel Memberantas Narkoba
Palembang, sumselprov.go.id - Wagub Sumsel Mawardi Yahya didampingi Kapolda Sumsel Irjen Zulkarnain Adinegara dan Kepala Kejati Sumsel Ali Mukantoro SH memusnahkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara diblender pada giat Pemusnahan Barang Bukti Narkoba hasil ungkap Ditres Narkoba Polda Sumsel 2019 di Mapolda Sumsel, Selasa (22/1/2019). Wagub Sumsel Mawardi Yahya mewakili Gubernur Sumsel sangat mengapresiasi kerja keras aparat kepolisian dan mengucapkan terima kasih kepada Polda Sumsel dalam mengungkap kasus narkoba serta memberantas perederan narkoba khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Zulkarnain Adinegara mengelaskan narkoba yang dimusnahkan adalah 13,4 kg sabu, 5.500 butir ekstasi, dan daun ganja seluas 2 hektare dan Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari enam kasus yang ditangani sejak awal Desember 2018 sampai Januari 2019. Bahkan sabu terbanyak didapatkan dari jaringan sekeluarga asal Panukal Abab Lematang Ilir (PALI). “Hasil ungkapan kasus narkoba pada Desember-Januari atau 1,5 bulan terakhir. Tercatat ada 6 kasus dan yang menonjol ini yang pengendalinya sekeluarga. Pecatan dari Polri tahun 2016," kata Kapolda Sumsel Irjen Zulkarnain. Bahkan, di salah satu daerah di Panukal Abab Lematang Ilir, tercatat ada daerah yang mengkonsumsi sabu sampai 2 kg dalam 1 bulan. Jumlah itu pun tercatat sejak beberapa tahun terakhir "Peredaran narkoba ini saya bisa bilang sudah memprihatinkan. Ada salah satu desa di PALI, Desa Air Hitam itu bahkan dalam sebulan 2 kg sabu itu bisa habis. Ini desanya kecil, tapi banyak pemakai," kata Zulkarnain. Secara tegas Kapolda Zulkarnain mengaku banyak peredaran sabu yang dilakukan dari dalam lapas. Salah satu kasus yang ditangani yaitu jaringan satu keluarga di PALI dan pecatan anggota Polri bernama Firmansyah dan lebih jelasnya narkoba banyak dikendalikan oleh bandar dari Lapas. Maka dari itu, saya bilang ke Direktur Narkoba kalau ada bandar sikat saja, pahamlah sikat apa yang saya maksud. "Dengan pemusnahan ini, kami totalkan untuk sabu itu senilai Rp 30 miliar serta ekstasi Rp 15 miliar. Kalau dengan total keseluruhan Rp 45 miliar, artinya kami telah menyelamatkan 70 ribu jiwa," tutupnya. (dilansir dari tribun sumsel) MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM