Kabar Terkini Sumatera Selatan
.jpeg)
Sumsel
Pemprov Sumsel Komitmen Saber Pungli di 17 Kab/Kota
Palembang sumselprov.go.id- Pemerintah Daerah memegang amanah terbesar dalam melayani dan melakukan kebijakan-kebijakan di masyarakat. Sehingga, pemberantasan pungli sudah saatnya kita hapuskan dan tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Sumatera Selatan. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya, saat membuka kegiatan analisa dan evaluasi kegiatan operasional implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) Tahun 2018 di Graha Bina Praja, Rabu, (30/01/2019). “Pemerintah Provinsi Sumsel bersama Polda Sumsel akan merencanakan aksi sosialisasi saber pungli kepada seluruh 17 Kota/Kabupaten yang ada di Sumsel agar tidak ada lagi aparatur negara yang masih melakukan pungli,” ujar Mawardi. Ia mengatakan rencana aksi di Tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik dengan cara koordinasi antara Polda dengan inspektorat, Bupati, dan Wali Kota agar seluruh pihak terkait dapat turut mendukung sosialisasi anti pungli kepada para ASN maupun masyarakat. “Sosialisasi saber pungli kepada para pengguna anggaran, pemegang kebijakan, dan unit-unit pelayanan di Seluruh Kabupaten Kota di Sumsel diharapkan dapat mengurangi tingkat pungli di masyarakat bahkan diharapkan dapat meniadakan pungli,” katanya. Ia berharap melalui kerjasama dan koordinasi antara pihak Pemerintah Provinsi maupun daerah dengan satgas saber pungli , maka sosialisasi dan implementasi aksi sadar pungli dapat terlaksana dengan baik, serta didukung dari segi moral maupun materil. Sementara itu, Ketua pelaksana Satgas Saber Pungli Sumsel, Kombes Pol, Drs. Dody Marsidy, M. Hum., CFr.A., menjelaskan jika kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa (pungli) oleh seseorang kepada pihak lain merupakan sebuah praktek kejahatan ataupun perbuatan pidana. “Pungli menyebabkan beberapa dampak yang tidak baik bagi masyarakat diantaranya yaitu rusaknya tatanan masyarakat, menciptakan masalah sosial dan kesenjangan sosial, menghambat pembangunan yang merugikan masyarakat, dan menimbulkan k etidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah,” ungkap Dody. Ia menjelaskan terdapat beberapa pelayanan publik yang rentan pungli yaitu pelayanan surat akte kelahiran, biaya pendidikan, pencarian pekerjaan, SKEP Kepangkatan, surat nikah, pelayanan e-KTP dan sertifikat tanah, pelayanan SIM, STNK,BPKB, dan pelayanan surat kematian. Oleh sebab itu, untuk menanggulangi hal ini telah diterbitkan PERPRES No. 87 Tahun 2016 pada Tanggal 21 Oktober 2016 tentang Pembentukan Satgas Saber Pungli. “Secara nasional, setelah dua Tahun Satgas Saber Pungli bekerja, puluhan ribu pengaduan diterima, dan ribuan layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet (OTT) telah dilakukan. Capaian ini patut diapresiasi, meskipun tidak sedikit yang mengkritik lembaga ini,” katanya. Dody mengatakan kinerja Satgas Saber Pungli Sumatera Selatan telah mencapai 4 giat di Tahun 2018 yaitu asistensi pada UPP Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Musi Rawas, dan Lubuk Linggau. “Di tahun 2019 ini, akan dilakukan beberapa perbaikan untuk meningkatkan kinerja satgas saber pungli yaitu dengan berupaya untuk menggiatkan koordinasi dan komunikasi secara legal maupun verbal dengan pihak Pemprov Sumsel, Pemkab, Pemkot, hukum, dan masyarakat,” pungkasnya. Dalam kegiatan ini juga turut dilakukan pemberian penghargaan kepada UPP Satgas Pungli kepada Kab/Kota di Sumsel, yang telah berprestasi dalam melaksanakan tugas sebagai satgas saber pungli, yaitu kota Palembang, Kota Prabumulih, dan Kabupaten OKUT. Selain itu juga dilakukan pembacaan komitmen para peserta untuk saber pungli. MC Diskominfo Prov. Sumsel/ PE
Sumsel
Wagub Sumsel: Pembentukan Biro Baru Pengadaan Barang/Jasa Merupakan Atensi Dari KPK
Palembang, sumselprov.go.id - Adanya Pembentukan biro baru ini merupakan atensi dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), supaya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2019 harus dikoordinir dalam satu atap. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk satu biro baru di bawah Sekretariat Daerah, yaitu Biro Pengadaan Barang / Jasa. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya saat menyerahkan SK kepada Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumsel Muzakkir, ST MT.yang ditunjuk sebagai Plt Kepala Biro Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Sumsel, di Ruang Tamu Wakil Gubernur, Selasa (29/1/2019). “LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan ULP (Unit Layanan Pengadaan) harus satu atap tidak boleh lagi terpisah pokja-pokjanya. Di dinas atau instansi lain tidak boleh lagi,” jelas Mawardi. Wakil Gubernur menambahkan, Biro Pengadaan Barang / Jasa ini dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumsel No 1 Tahun 2019, terhitung Tanggal 14 Januari 2019. Makanya untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kedinasan pada Biro Pengadaan Barang / Jasa yang baru dibentuk ini, kita tunjuk Muzakir untuk memimpin sementara biro ini sampai dengan ada pejabat defenitif. "Saya sangat berharap Pak Muzakkir mampu melaksanakan tugas dan perintah ini secara seksama dan penuh tanggung jawab,” harap Mawardi Yahya. Sementara itu Plt Kepala Biro Pengadaan Barang / Jasa Muzakkir siap mengemban tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya. “Saat ini di samping sebagai Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumsel saya diberikan tugas sebagai Plt Kepala Biro Pengadaan Barang / Jasa, saya siap bertugas sebaik-baiknya, dengan mengkoordinir pokja-pokja yang ada, dan segera membentuk pejabat struktural sambil menunggu instruksi dari atasan,” ujar Muzakkir (dilansir dari medsos kominfo sumsel dan humas) MC Diskominfo Prov Sumsel/TM
Sumsel
Hadiri Sidang Paripurna Hut OKUS Ke-15, HD Targetkan 2019 Jalan Lintas Provinsi Rampung
OKU Selatan, Sumselprov.go.id -- Sidang Paripurna Istimewa Ke satu masa persidangan pertama di tahun 2019 dalam rangka HUT OKU Selatan Ke-15 yang dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD OKU Selatan Yohana Yuda Yanti SE. Selasa (29-01-2019). Hadir pada paripurna HUT OKU Selatan ke-15 tersebut, Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru, Ketua TP-PKK Provinsi Sumatra Selatan, Anggota DPR RI, Hana Gayatri, Bupati Ogan Ilir, Bupati Lampung Barat, Wakil Bupati OKU, Wakil Bupati OKU Timur, Waka Polda Sumsel, Anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan 5, Kepala OPD, FKPD, Seluruh Camat, Seluruh Kepala Desa, Tokoh Masyarakat,Tokoh Pemuda, Tokoh Agama dan tamu undangan lainya. Bupati OKU Selatan dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada Gubernur Sumatra Selatan dan Ketua TP-PKK Sumsel, anggota DPR RI, Waka Polda Sumsel, anggota DPRD Provinsi Sumsel dan tamu undangan lainnya. Bupati mengatakan di usianya yang ke-15 tahun Kabupaten OKU Selatan sudah banyak perkembangan yang dicapai baik di bidang pembangunan infrastruktur, gedung dan bangunan lainya. Hal tersebut bukanlah suatu yang mudah untuk dicapai, banyak perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan. Semuanya tidak terlepas dari dukungan jajaran pemerintah daerah OKU Selatan, DPRD OKU Selatan, Tokoh Agama dan khususnya masyarakat OKU Selatan. Sementara itu Gubernur Sumsel dalam sambutannya mengatakan ingin berbuat sepenuhnya untuk OKU Selatan. Membentuk OKU Selatan perlu upaya dan kerja keras, melihat dan mengingat perjuangan para tokoh masyarakat dan pemerintah daerah dalam memekarkan OKU Selatan tidaklah mudah. Di usianya ke-15 tahun banyak kemajuan dan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik pemerintahan yang sekarang maupun pemerintahan yang sebelumnya. Selain itu Gubernur Sumatera Selatan mengusulkan agar OKU Selatan mempunyai dan membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang adat istiadat untuk menjaga dan mempertahankan kearifan lokal. “Dengan kemajuan zaman yang begitu pesat dan kecanggihan teknologi, jangan sampai budaya dan kearipan lokal tergerus oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan sampai adanya perkembangan tersebut menjadi penyebab hilangnya budaya dan adat istiadat yang menjadi kearifan lokal serta menjadi kekayaan budaya”. Ujar Herman Deru. Terkait bandara Banding Agung Gubernur HD siap membantu dan akan segera mengupayakan pengoperasiannya. Selain itu target HD di tahun 2019 mengupayakan seluruh jalan lintas provinsi dapat terselesaikan. HD juga menambahkan untuk tolak ukur suksesnya suatu pemerintahan yakni berkurangnya angka kemiskinan di daerah dan hal tersebut bisa dicipatakan melalui kekompakan antar pemerintah daerah, polisi dan tokoh masyarakat. HD berpesan untuk pemerintah daerah agar dalam mengambil kebijakan bisa menyentuh masyarakat dan jangan pernah kecilkan peran perempuan karena untuk memajukan daerah tidak bisa dipungkiri pentingnya peran serta perempuan. HD juga meminta untuk Musrembang jangan hanya menjadi serimonial saja, kedepannya harus dilakukan secara kongkrit begitu juga dengan perencanaannya agar bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi sehingga mencapai Sumsel maju. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY Sumber : http://wartaterkini.news/Ayik
Sumsel
Rajawali Festival, Destinasi Pariwisata dan Kebudayaan Sumsel
Palembang sumselprov.go.id- Rajawali Festival adalah salah satu bauran iven perdana yang digelar untuk menciptakan destinasi wisata baru yang mengangkat perekonomian di daerah, dengan melibatkan seluruh masyarakat dari berbagai etnis masyarakat. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 15-17 Februari 2019 berlokasi di Sepanjang Jalan Rajawali, dengan bertemakan Tourism and Culture Unite Us. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Panitia Rajawali Festival yakni Endang W Wierono saat konferensi pers yang bertempat di Keller Williams Jalan Jenderal Sudirman Kota Palembang pada Jum’at lalu (25/1/2019). “Iven ini adalah milik kita bersama yaitu Pemerintah Provinsi Sumsel, Pemerintah Kota Palembang, dan masyarakat Sumsel yang terdiri atas para penggiat pariwisata, berbagai paguyuban, komunitas-komunitas anak muda milenial, dan sebagainya, semua akan tergabung disini,” ujarnya. Terdapat beberapa hal yang akan ditampilkan di acara ini diantaranya yaitu, food and UKM festival, oto expo, sports (Rajawali Culture Run & gowes, yoga, senam jantung sehat, dan line dance ), festival buah Sumsel (duren, duku, rambutan), Band Festival, donor darah, cek kesehatan gratis, Millenial Safety Road yang akan didukung oleh Polda Sumsel, dan aneka perlombaan menarik buat masyarakat umum. “Iven ini bukan iven komersil, melainkan suatu iven yang bersifat volunteer, dalam artian yang sifatnya mengajak semua yang tergabung untuk sama-sama membangun daerah,” kata Endang. Ia menjelaskan bahwa pada puncak acara di hari minggu 17 Februari 2019 akan ditutup dengan Karnaval Kebudayaan, yang akan dimeriahkan oleh pagelaran kebudayaan dari 17 kota/kabupaten di Sumsel serta 13 paguyuban. “Pada puncak acara, kegiatan ini akan diramaikan oleh Kepala Daerah Tingkat Provinsi dan Kota serta Kabupaten di Sumsel. Selain itu, kita juga akan bersinergi dengan Polda Sumsel dalam rangka roadshow acara Nasional Millenial Safety Road yang puncak acaranya akan dilaksanakan di Bulan Maret mendatang,” ujarnya. Terkait hal ini, Direktorat Lantas Polda Sumsel, Komisaris Besar Polisi (Kombespol) M. Taslim Chairuddin, S.I.K., M.H., mengatakan bahwa Ditlantas Polda Sumsel akan melaksanakan South Sumatera Millenial Road Safety Festival yang akan dilaksanakan tanggal 2 Februari 2019-31 Maret 2019 dengan acara puncak pada 17 Maret 2019. Hal ini sesuai dengan tayangan akun youtube promosi pelaksanaan Millenial Road Safety Festival yang telah dipublikasikan sejak 16 Januari 2019. South Sumatera Millenial Road Safety Festival adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan generasi milenial cinta lalu lintas menuju Indonesia gemilang. “Hal yang kita harapkan kepada generasi milenial melalui kegiatan ini adalah generasi milenial bersedia untuk menjadi pelopor tertib lalu lintas, untuk menjadi bagian dari lalu lintas yang berkeselamtan, dan mendukung modernisasi lalu lintas yang berkeselamatan,” ujar Taslim Sementara itu, Humas Panitia, Andyson menyampaikan bahwa kegiatan ini juga dilaksanakan bertepatan dengan Cap Go Meh karena pada waktu tersebut banyak wisatawan yang berkunjung ke Palembang untuk merayakan Cap Go Meh di Pulau Kemarau. “Sebelum mengikuti Cap Go Meh nantinya para wisatawan dapat memanfaatkan waktu siang hari untuk menyaksikan Rajawali Festival lalu dilanjutkan pada malam harinya, acara perayaan Cap Go Meh di Pulau Kemarau,” ungkap Andyson. MC Diskominfo Prov Sumsel/PE/ Foto: Panitia
Sumsel
Peran UMKM Masih Dibutuhkan Dalam Menekan Angka Kemiskinan
Palembang, Sumselprov.go.id -- Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berharap usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumsel terus berkembang pesat, hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan Komite IV DPD RI Provinsi Sumatera Selatan Siska Marleni beserta rombongan di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Senin (28/1). Dalam kesempatan tersebut ia meminta kebijakan relugasi dari para wakil rakyat baik yang ada di DPD RI agar dapat berpihak kepada para pelaky UMKM. Mengingat selama ini masih banyak kesulitan terutama dalam mendapatakan suntikan modal melalui perbankan katrena terkait dengan jaminan yang dimiliki UMKM. "Saya meminta para wakil rakyat dan instansi terkait agar dapat memberikan bantuan pada pelaku UMKM. Selama ini pemerintah telah berupaya memberikan subsidi selama itu tidak menyalani aturan. Dengan catatan pinjaman yang dikucurkan juga tidak boleh digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Jika iya maka jangan dikasih," ujarnya. Menurut Herman Deru UMKM ini memiliki peran strategis di Indonesia. Terlebih di provinsi Sumsel, mengingat sektor ini mampu menyerap tenaga kerja yang banyak dan dapat bertahan dari guncangan krisis ekonomi global. Kita akan terus berikan kesempatan yang seluas luasnya bagi pelaku UMKM di Sumsel untuk dapat ikut menggerakkan perekonomian baik dalam sektor pertanian, perkebunan dan sektor transportasi,” tambahnya. Herman Deru menambahkan, Pemprov Sumsel juga akan terus mendorong percepatan pembangunan di semua bidang dengan memperkuat SDM yang dimiliki dengan terap memanfaatkan teknologi yang ada, hal ini dilakukan dalam upaya mencapai target ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan turunnya angka kemiskinan serta angka pengangguran dapat ditekan termasuk pengendalian inflasi. "Pada saat ini jumlah UMKM yang ada di Sumsel sebanyak 161.726 unit. Harapan kita banyaknya UMKM ini akan ikut membantu menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan terutama yang ada di Sumsel,” imbuhnya. Sementara itu Wakil Ketua Komite IV DPD RI Provinsi Sumatera Selatan Siska Marleni mengatakan, sudah banyak aspirasi yang masuk ke pihaknya terkait dengan UMKM, karena itu dirinya bersama Jamkrida, otoritas jasa keuangan, dan pihak terkait bersama membantu meningkatkan kemajuan para pelaku UMKM di Sumsel. "Memang peran UMKM ini sangat strategis dalam mengatasi krisis ekonomi, moneter. Inilah yang membantu perekonomian kita. Di pusat juga relugasinya UMKM sudah cukup baik," ungkapnya MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Deru : Jangan Ikut Sensasi "Menggaruk Dak Gatal"
Palembang, Sumselprov.go.id -- Menjelang Pileg dan Pilpres 2019, Gubernur Sumsel H Herman Deru mewanti-wanti warganya untuk menjaga kedewasaan sikap dan tidak mudah ikut-ikutan terpancing sensasi yang disebutnya dengan istilah "Menggaruk yang Dak Gatal". Pernyataan itu ditegaskannya saat menghadiri Silaturahmi Kapolda Sumsel dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama se-Sumsel tahun 2019, Senin (28/1) di Ballroom Hotel Swarnadwipa. Dia mengatakan kedewasaan sikap masyarakat saat ini sangat penting untuk menjaga Sumsel dari usikan yang datang dari luar. Meskipun Sumsel sendiri diakuinya sejak dulu memang tak punya bakat terpecah belah karena masyarakatnya sudah terbiasa dengan perbedaan dengan kehadiran 9 suku yang ada. "Sumsel ini sudah aman katek yang gatel, tapi kalo digaruk-garuk lecet jadinyo. Jadi saya mintak nian janganlah ikut-ikutan sensasi menggaruk yang idak gatal itu. " ujarnya mengumpamakan. Istilah yang digunakannya itu menurutnya memiliki pengertian yang sangat luas yang ditujukan pada oknum-oknum yang suka mencari kesalahan-kesalahan yang tidak penting untuk memecah belah persatuan. "Di medsos ada banyak yang seperti itu. Mereka minta benerin jalan ini dan itu padahal mereka paham bahwa semua itu butuh proses sementara saya baru dilantik 1 Oktober. Mereka ini memancing jadi seolah-olah kita ini tidak bekerja. Saya cek itu mereka ini kadang dari kaum intelektual," jelasnya. Mengingat banyaknya oknum seperti itu, iapun meminta warga Sumsel harus mewaspadai setiap informasi yang masuk. Sedapat mungkin informasi itu harus disaring lebih dulu dengan sebaik-baiknya, karena tak menutup kemungkinan di balik itu ada kepentingan bisnis yang hanya menguntungkan sebelah pihak. " Tadi ada dua yang saya contohkan misalnya Abu Tour, First travel itukan mereka menjadikan umroh sebagai komoditas untuk keuntungan mereka sendiri. Juga broadcast-broadcast lainnya jangan mudah dipercaya yang seperti itu," jelasnya. Terkait cara silaturhami itu sendiri Herman Deru mengatakan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara. Mengingat manfaatnya yang sangat banyak dia berharap silaturahmi yang melibat tokoh agama dan tokoh masyarakat ini tidak hanya digelar di Palembang tapi juga ke seluruh Kabupaten dan Kota se Sumsel. "Saya ingin resonansi acara ini menyebar ke Polres dan Kodim di daerah. Tujuannya menyamakan orang-orang dengan niat dan arah yang sama. Pada moment ini saya juga mengajak semua tokoh agama dan masyarakat untuk menyatukan kembali pemikiran. Kita sepakat dasar negara Pancasila jadi tidak usah sibuk mempersoalkan keimanan orang lain. Saya yakin kita tidak akan terpancing konflik karena masyarakat Sumsel sudah sangat dewasa," bebernya. Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, dalam sambutannya mengajak semua elemen masyarakat bersama menjaga ketertiban masing-masing. Termasuk kerukunan beragama, suku, ras, adat dan budaya. "ini silaturahim ada dari Kepolisian Daerah Sumsel, Kodam II Sriwijaya, kemudian seluruh tokoh masyarakat dan pemuda. Ada juga tokoh agama serta Kakanwil Agama. Tujuannya untuk senantiasa kita bersatu dan mengamankan pelaksanaan Pileg dan Pilpres. Semua diikutkan untuk menjalin silaturahim bersama dalam keberagaman," tutupnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY/FS Foto Humas Prov.Sumsel
Sumsel
Wagub Sumsel Simak Pemandangan Umum Fraksi DPRD
Palembang, Sumselprov.go.id -- Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya menghadiri Rapat Paripurna LVI (56), dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap 7 Raperda usulan Pemerintah Provinsi Sumsel. Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel H. Gantanda, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel (28/01). Tujuh Raperda yang disampaikan untuk dibahas dan diteliti menjadi Perda tersebut meliputi, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023, selanjutnya Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda tentang Perubahan Keenam atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Kemudian, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Sumatera Selatan Bersatu. Serta Raperda tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan yang terakhir adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pokok. Fraksi Gerindra menilai Penjabaran visi, misi dan program kepala daerah, yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah, yang disertai kerangka pendaaan indikatif yang terukur dengan pertimbangan dari berbagai unsur pemangku kepentingan, yang diintegrasikan dengan tata ruang, kondisi, potensi daerah dan nasional. Menurutnya, RPJMD tahun 2018-2023 adalah tahapan ke-empat pelaksanaan RPJDP Provinsi Sumsel tahun 2005-2025 dengan visi, Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025. "Memantapkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan ekonomi, Memantapkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, Pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, serta Pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih dan bertanggung jawab," ungkapnya Fraksi PDI Perjuangan menuturkan, RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 tahun ke depan, yang menjadi dasar juga didalam menetapkan kebijakan pembangunan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) dan penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota Menurutnya, Terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, fraksi ini memberikan apresiasi terhadap pihak eksekutif yang berketetapan hati untuk menyusun sebuah peraturan daerah yang bertujuan untuk memberikan jaminan bagi anak usia sekolah agar dapat memperoleh kesempatan belajar di sekolah tanpa terkecuali bagi masyarakat miskin atau kurang mampu. "Karena pendidikan sejatinya merupakan instrumen penting dan strategis dalam pembinaan sumber daya manusia," tuturnya MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY/FS Foto Humas Prov.Sumsel
.jpeg)
Sumsel
Industri Jasa Keuangan di Sumsel Disinyalir Terus Berkembang
Palembang sumselprov.go.id- Pertumbuhan Industri Jasa Keuangan (IJK) mendorong pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat. Masyarakat bisa memanfaatkan skema-skema kredit yang ditawarkan perbankan untuk usaha-usaha produktif sehingga hal ini mampu menggerakan perekonomian masyarakat kalangan bawah. Hal ini diungkapakan oleh Gubernur Sumatera Selatan yang diwakilkan oleh Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Yohanes Toruan dalam kata sambutannya di acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Daerah Tahun 2019 di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Senin, 28/01/2019, yang bertemakan “Kolaborasi Membangun Optimisme Akselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan". Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaporkan kinerja seluruh IJK di seluruh Wilayah kerja Regional 7 tahun 2018 dengan prospek Tahun 2019. “Saya mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar pertumbuhan industri keuangan ini bisa memberikan manfaat kepada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” kata Yohanes. Ia mengatakan untuk memperkuat perekonomian di masyarakat kelas bawah, telah mengembangkan kur cluster yaitu penyaluran Kur yang diiringi dengan pendampingan pemasaran produk baik oleh perusahaan swasta sebagai perusahaan inti maupun oleh BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Milik Desa. “BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Milik Desa ditekankan untuk mencari modal-modal pembiayaan alternatif dan kreatif terutama untuk pembiayaan infrastruktur. Jangan hanya monoton terus, tetapi banyak skema-skema alternatif yang bisa kita pakai,” tegasnya. Ia mengungkapkan dengan adanya program-program OJK yang telah dan akan dilakukan akan mampu memberikan harapan untuk perkembangan perekonomian karena OJK didirikan untuk mempersatukan dan mengkoordinir seluruh kekuatan sektor perbankan. “Perubahan yang dikoordinir oleh OJK semua nya dapat diikoordinasikan, diawasi, dan dikembangkan dengan baik, melalui kerja sama yang baik, untuk kedepan kita juga harus memperhatikan bagaimana mengurangi kesenjangan, bagaimana menciptakan ekonomi yang lebih adil bagi masyarakat, baik dalam satu daerah antar orang, anatar kantor pengusaha besar dan kecil atau sebagainya,” jelasnya. Menurutnya, Bangsa yang maju adalah bangsa yang harmonis, dan tugas Pemprov adalah bagaimana mengharmonislan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, yang didukung oleh OJK. Sementara itu, Kepala OJK regional Sumsel Panca Hadi Suryatno, mengatakan meskipun wilayah kerjanya OJK meliputi Provinsi Lampung, Jambi, Bengkulu, namun di Provinsi-Provinsi tersebut OJK juga memiliki Kantor Perwakilan tersendiri. IJK di Provinsi tersebut diawasi langsung oleh Kantor OJK masing-masing, sedangkan untuk IJK di Provinsi Sumsel dan Bangka Belitung langsung diawasi oleh kantor OJK Regional 7 Sumsel. “IJK di wilayah kerja OJK Regional 7 Sumatera bagian Selatan tergolong cukup baik, salah satunya karena Industri perbankan di Sumatera bagian Selatan pada November 2018 mengalami perubahan positif jika dibandingkan dengan posisi Desember 2017, hal ini tercermin dalam pertumbuhan aset yang mencapai 8,38 %, dana pihak ketiga 9,49%, dan pendapatan kredit 5,13%,” jelasnya. Ia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapat penghargaan terbaik ketiga Nasional sebagai Pemerintah Daerah Provinsi pendukung program KUR pada Tahun 2018. “OJK secara konsisten terus mendorong Perbankan di Wilayah Sumatera Bagian Selatan secara individu untuk dapat menerapkan UMKM minimal sebesar 20% sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku,” ujarnya. Ia mengungkapkan bahwa kinerja perbankan dalam pertumbuhan aset dana pension, investasi dana pensiun dan kinerja industri pasar modal di Sumsel mengalami peningkatan. “Sejak 2 januari Tahun 2018, kantor-kantor OJK telah melayani 4.339 permintaan atau rata-rata per bulan sebanyak 362 permintaan informasi sistem layanan informasi keuangan dengan waktu pelayanan yang relatif singkat,” katanya. Ia menjelaskan bahwa satuan tugas persatuan investasi seluruh wilayah Sumatera Bagian Selatan telah melakukan berbagai tindakan preventif dan represif yang meliputi, sosialisasi, koordinasi, publikasi, dan satgas dengan maksud memberikan pemahaman kepada masyarakat agar terhindar dari tawaran investasi illegal dan tidak bertanggung jawab. “OJK berperan aktif dalam program kemitraan daerah. OJK bersama stakeholder telah melaksanakan program kerja untuk memperluas akses keuangan diantaranya dengan perluasan akses keuangan daerah pemberdayaan umkm dan pemberdayaan warung desa.” Ujarnya. Ia menyatakan peluang dan tantangan yang dihadapi IJK tahun 2019 memiliki peluang yang baik untuk terus bertumbuh karena Sumsel memiliki luas akumulatif yang cukup besar dan memiliki sumber daya yang baik. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Industri Jasa Keuangan (IJK) di Wilayah Kerja masing-masing pengelola jasa keuangan Sumatera bagian Selatan. Tim MC Diskominfo Prov. Sumsel
Sumsel
Isi Piringku Gizi Yang Seimbang
“4 Sehat 5 Sempurna diganti Gizi Seimbang dengan komposisi : “isi piringku” terdiri dari makanan pokok : 2/3 dari ½ piring, Lauk pauk : 1/3 dari ½ piring, Sayur : 2/3 dari ½ piring, buah : 1/3 dari ½ piring, Air Putih : 8 Gelas Sehari, Aktifitas Fisik, dan Cuci Tangan Pakai Sabun” Palembang, Sumselprov.go.id – Hari Gizi Nasional (HGN) ke-59 “Keluarga Sadar Gizi, Indonesia Sehat dan Produktif” Harta yang paling berharga adalah keluarga, mutiara tiada tara adalah keluarga. HGN ke-59 dengan mengangkat sub tema “Keluarga Sadar Gizi, Indonesia Sehat dan Produktif”. Kemudian diperkuat dengan tema “Membangun Gizi Menuju Bangsa Sehat Berprestasi”. Puncak HGN ke -59 ini diperingati setiap tanggal 25 Januari merupakan bagian penting dalam menggalang komitmen dan meningkatkan kepedulian dari berbagai pihak untuk membangun gizi menuju bangsa sehat berprestasi melalui gizi seimbang dan produksi pangan berkelanjutan. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pada puncak HGN ke-59 melaksanakan kegiatan pemeriksaan PTM (asam urat, gula darah, kolesterol, tekanan darah dan Penimbangan berat badan) pada seluruh pegawai Dinas Kesehatan Prov.Sumsel, selain itu juga dilakukan sosialisasi “isi piringku”, dan konsultasi gizi. Kegiatan dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan Prov. Sumsel, Jumat (25/01/2019). Kepala Dinas Kesehatan Prov.Sumsel melalui Sekretaris dr.H.Trisnawarman, M.Kes mengatakan bahwa “angka stunting di Sumsel di bawah angka nasional dan berharap angka ini menurun setiap tahun”, terutama pada Kabupaten Fokus yaitu Kab.Ogan Komering Ilir dan Kab.Muara Enim. Trisna menghimbau agar 17 Kab/Kota turut memperingati HGN yang tahun ini mengambil tema : “Membangun Gizi Menuju Bangsa Sehat Berprestasi dengan sub tema : “Keluarga Sadar Gizi, Indonesia Sehat dan Produktif”. Salah satu komponen terpenting dalam pembangunan kesehatan adalah terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat terutama pada periode Seribu Hari Pertama Kehidupan / 1000 HPK merupakan kesempatan emas dalam mencetak generasi berkualitas. 1000 HPK adalah selama sembilan bulan kehamilan sampai berusia dua tahun. Kekurangan gizi yang terjadi pada masa 1000 HPK menyebabkan stunting pada balita. Stunting dan masalah gizi lainnya merupakan ancaman besar bagi negara. Stunting berdampak pada perkembangan otak dan rendahnya kemampuan kognitif, yang dapat mempengaruhi prestasi belajar dan keberhasilan pendidikan. Selain itu juga berdampak pada risiko gangguan metabolik yang berujung pada kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) pada usia dewasa. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY