Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Pangdam II/SWJ Saksikan Kejuaraan Internasional Palembang Triathlon 2019
Palembang, Sumselprov.go.id -- Pangdam II/Swj Mayjen TNI Irwan, S.I.P., M. Hum., turut menghadiri dan menyaksikan Kejuaraan Internasional yang bertajuk Palembang Triathlon 2019 yang dibuka secara langsung oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru. Disamping peserta lokal dan Nasional, sebanyak 400 peserta dari 10 negara ikut ambil bagian dalam Event Triathlon 2019 yang digelar di Jakabaring Sport City (JSC) Kota Palembang, Minggu (10/2/2019). Adapun negara-negara yang ikut serta dalam event internasional ini, ada dari UK (United Kingdom), Belanda, Portugal, Aljazair, Australia, Singapura, Malaysia, Perancis, Indonesia sendiri dan beberapa perwakilan negara lain. Karena olahraga ini menggabungkan tiga cabang olahraga renang, bersepeda dan lari maka rute bersepeda akan menggunakan jalan mulai dari Jakabaring Sport City (JSC), Jalan. Gubernur H. Bastari, Ampera dan sebagian Jalan. Jenderal Sudirman tepatnya posisi Air Mancur sebagai arah putaran berbelok. Rute diteriskan berbalik arah ke JSC. Selain diikuti banyak negara, kejuaraan Palembang Triathlon 2019 ini juga melombakan sejumlah kategori jarak, yakni Sprint Distance dan Olympic Distance. Kedua nomor tersebut masing-masing untuk kategori Individu dan Relay. Panitia juga melombakan kategori Tag Team Relay, tetapi dengan jarak yang lebih pendek. Selain itu, kejuaraan Palembang Triathlon 2019 ini juga dihadiri sejumlah pejabat TNI dan Polri Sumsel diantaranya, Wakapolda Sumsel, para Asisten dan Kabalakdam II/Swj, Dandim Kota Palembang serta beberapa pejabat Pemkot dan Pemprov Sumsel.Hum MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY Sumbersumeks.co
Sumsel
Herman Deru Apresiasi Ditunjuknya JSC Sebagai Tuan Rumah Triathlon 2019
Palembang, Sumselprov.go.id -- Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru membuka Palembang Triathlon 2019 yang diselenggarakan oleh PT Rocca Karya dengan Start di Danau Opi Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Minggu (10/2) pagi. Ajang Palembang Triathlon 2019 mempertandingkan kategori olympic distance, sprint distance, dan mixed relay yang digelar 9-10 Februari 2019. Olahraga ini menggabungkan tiga cabang olahraga yakni renang, lari dan sepeda yang belibatkan 400 peserta utusan dari 10 negara. Diantaranya tuan rumah Indonesia serta beberapa negara di dunia seperti Italia, Australia, Belanda, dan Malaysia. Sedangkan untuk rute yang akan dilewati para atelit selain lintasan renang danau Opi Jakabaring. Dilanjutkan dengan bersepeda yang menggunakan jalan raya mulai dari jalan dalam kawasan JSC Palembang hingga jembatan ampera dengan start dan finish di kompleks JSC Palembang. Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru dalam sambutannya pada pembukaan Pelembang Triathlon 2019 ini mengucapkan apresiasinya atas dijadikannya kawasan JSC Palembang sebagai lokasi digelarnya Palembang Triathlon 2019 yang pesertanya ada juga dari manca negara. Dia juga mengucapkan selamat datang di Bumi Sriwijaya kepada seluruh atlet dan official. Serta ucapan terimakasih pada jajaran panitia yang telah bekerja dengan baik agar kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses. "Kepada suluruh atlet dan official. Saya ucapkan selamat datang di Bumi Sriwijaya semoga senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa serta dapat mengikuti pertandingan triathlon ini hingga selesai dan pada saatnya kembali ke negara masing-masing," ucap Herman Deru. Lebih lanjut Herman Deru meminta para atlet untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur olahraga serta dapat mempersembahkan prestasi terbaiknya Sementara itu sebelumnya Arlan Lukman Komisaris PT Rocca. Menegaskan demi suksesnya Palembang Triathlon 2019. Pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan yang matang mulai dari pemilihan tempat kegiatan, serta melakukan sejumlah Audensi dengan stakeholder yang terkait. Dengan jumlah peserta ditargetkan mencapai 400 orang baik dalam maupun altlet manca negara. "Kegiatan inj disebut Internasional karena pesertanya juga dari negara-negara besar. Yang akan ambil bagian dalam lomba triathlon yani cabang olahraga renang, sepeda dan lari," tegasnya. Sedangkan terkait dengan alasan Kota Palembang yang ditunjuk menjadi tuan rumah dia menegaskan, karena infrastruktur Jakabaring sudah lengkap dan siap baik untuk lomba ataupun akomodasi. Pasca digunakan pada Asian Games 2018 lalu. Turut hadir dalam pembukaan Palembang Triathlon 2019 di JSC kali ini Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Drs Denni Gapril, Ketua DPRD Kota Palembang H Darmawan, Dandim 0418 Letkol Inf Honi Havana. Duta Literasi Sumsel Hj Percha Leanpuri serta Founder Of PT. Rocca. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY Foto : Humas Prov.Sumsel
Sumsel
Herman Deru Minta Bupati/Wako Serius Ikuti Seminar Himpuni
Palembang Sumselprov.go.id - Provinsi Sumsel kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan seminar dan dialog tingkat nasional. Kegiatan nasional gelaran Himpunan Perguruan Tinggi Negeri (Himpuni) yang menghadirkan 1600 peserta ini segera digelar 12 Februari mendatang di Hotel Aryaduta. Sejumlah narasumber dan keynote speech penting akan hadir mengisi acara di antaranya Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi dan Menteri ESDM Ignatius Jonan. Hal ini terungkap saat rombongan IKA Unsri yang menjadi penyelenggara di daerah beraudiensi dengan Gubernur Sumsel H. Herman Deru di rumah dinasnya, Jumat (8/2) pagi. " Secara garis besarnya saya sudah tahu karena kebetulan beberapa hari lalu sudah ketemu Ketum Himpuni. Saya ingin seminar ini menghasilkan rekomendasi yang berguna baik untuk pusat, pemprov maupun daerah," jelasnya. Mengingat manfaatnya yang sangat besar iapun meminta panitia mengirimkan surat ke seluruh kepala daerah se Sumsel agar ikut partisipasi pada acara tersebut. "Mindset nya harus sama, seminar nasional ini penting dan daerah harus tahu itu. Kita juga akan tunjuk tim perumus karena acara-acara seperti ini perlu difollow up" jelasnya. Gubernur Sumsel Herman Deru juga mengaku akan mengupayakan hadir meski jadwalnya kegiatannga masih sangat padat. Sementara itu Ketua IKA Unsri yang juga Wakil Sekjen Himpuni Suez Amir mengatakan seminar sehari ini bertemakan Pengelolaan SDA di Era Industri 4.0. Seminar dan dialog ini menurutnya merupakan agenda tahunan Himpuni. Sebelum di Sumsel (Palembang) acara serupa juga digelar di Kota Solo. "Dialog dan seminarnya kita gelar dari pagi. Siangnya akan dilanjutkan dengan jelajah Sungai Musi dan ditutup makan malam bersama Walikota," paparnya. Meski hanya sehari dia berharap seminar ini dapat menghasilkan rekomendasi berupa kajian mengenai pengelolaan industri di era 4.0. " Targetnya ada isu lokal yang bisa ditangkap dan dibahas dalam seminar," jelasnya. Saat ini jelas Suez tahapan persiapan acara hampir rampung sepenuhnya termasuk soal kepastian kehadiran keynote speech dan narasumber. Selain menghadirkan dua menteri, sejumlah pejabat lainnya juga akan didaulat menjadi narasumber acara tersebut. Seperti Ketua IKA ITS yang juga Ketua SKK Migas, kemudian Prof Rhenald Kasali, dan Managing Director PT. SinarMas Saleh Husin. MC Diskominfo Prov. Sumsel/FS Sumber : Humas Pemprov Sumsel
Sumsel
Herman Deru Gagas Pendirian Politeknik Energi dan Minyak di Prabumulih
#Jaga Kekayaan SDA Sumsel Sumselprov.go.id Prabumulih - Mengakomodir keinginan Walikota Prabumulih Ridho Yahya sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan lulusan SMA, Gubernur Sumsel Herman Deru menggagas pendirian Politeknik Energi dan Minyak di Prabumulih. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Silaturahmi Gubernur Sumsel bersama Guru dan Siswa SMA/SMK se-Kota Prabumulih sekaligus Lomba Menulis Surat untuk Gubernur Sumsel Tingkat Pelajar bersama Duta Literasi Sumsel, Ibu Hj. Percha Leanpuri yang diselenggarakan oleh Prabumulih Pos Kamis (7/2). Dikatakan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) pendirian Politeknik ini tak lain untuk menampung siswa dan soswi SMA/SMK Prabumulih dapat melanjutkan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi. Mengingat kebutuhan yang kian mendesak ia berencana memulai proses pembangunan ini tahun depan dengan harapan lulusan Politeknik ini dapat memaksimalkan SDA minyak dan energi lainnya yang berlimpah di Sumsel. "Siswa-siswi SMA/SMK Prabumulih baik negeri maupun swasta akan menjadi target utama dalam penerimaan ini, jika siswa siswi lulusan dari Prabumulih SPP didiskon bayarnya tak sampai 70 persen, jadi ada keistimewaan khusus," ungkapnya. Selain soal pendirian Politeknik, mantan Bupati OKU Timur itu juga membahas soal gencarnya pengaruh budaya asing yang masuk dan menghampiri generasi muda di Sumsel. Ancaman ini menurutnya harus diantisipasi dengan meningkatkan kecintaan pada budaya dan adat istiadat serta kearifan lokal yang ada. Termasuk dalam hal penggunaan bahasa daerah dan mempertahankannya dalam kehidupan sehari-hari. Terkait hal itu Herman Deru juga meminta Kepala Sekolah dan dinas pendidikan terkait membuat kurikulum khusus tentang mata pelajaran terkait adat, budaya, bahasa bila memungkinkan. Tujuannya agar tetap bisa menjaga warisan leluhur terdahulu mengingat di Kota Prabumulih telah banyak kaum pendatang. "Harus kita akui, kita terhanyut dengan masuknya budaya asing seluruh masyarakat Sumsel meskipun dipenuhi datang oleh orang pendatang, saya meminta kepada anak-anak dapat mempertahankan adat budaya," ungkapnya. Menurut Gubernur dia sangat berharap adat budaya selama yang ini diwariskan para leluhur terdahulu bisa terus terjaga dengan baik, dan ketika mereka suatu saat akan merantau ini akan menjadi kebanggaan tersendiri. Sementara itu dalam surat yang disampaikan oleh peserta lomba diakuinya sangat menarik dan sangat menarik perhatiannya. Salah satunya soal keberadaan truk batubara yang melintasi jalan Prabumulih dan mengganggu kegiatannya bersekolah. "Saya tidak main mencabut Pergub soal batubara. Salah satu tujuannya itu untuk menjaga generasi. Jangan sampai masyarakat Sumsel kehilangan generasi, karena anak-anak ini penerus saya 10 tahun mendatang saat sudah pensiun," ujarnya. Walikota Prabumulih Ridho Yahya mengatakan dukungan Gubernur soal pendirian ini sangat berarti bagi masyarakat Prabumulih. Terlebih Prabumulih adalah daerah penghasil minyak gas namun selama i j tenaga pekerjanya didominasi oleh pekerja dari luaf. "Generasi mendatang Prabumulih dapat mempunyai tenaga pekerja asli dari putra-putri daerah mereka dari Politeknik ini," jelasnya. Berdirinya PEM Akamigas menggunakan putra putri dari Prabumulih, apa yang akan dilakukan semata-mata untuk generasi milineal bisa dieksis, khususnya teruntuk daerah penghasil minyak dan gas," harapnya. MC Diskominfo Prov. Sumsel/FS Sumber : Humas Pemprov. Sumsel
Sumsel
Herman Deru Lantik Paguyuban Pujasuma Muaraenim
Sumselprov.go.id MUARA ENIM- Gubernur Sumsel H Herman Deru menginginkan organisasi Pujasuma terus menjaga keaslian budaya jawa dan menjadi organisasi yang selalu mendukung keberagaman suku dan agama di Sumsel. Hal ini dikatakannya saat memberikan sambutannya pada pelantikan Pengurus Wali Daerah Paguyuban Keluarga Jawa Sumatera (PUJASUMA) Kabupaten Muara Enim bertempat di desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang, Kamis (7/2). Herman Deru mengatakan, dirinya bukan dari keturunan masyarakat jawa. Namun karena pergaulan sehari harinya dilingkungan masyarakat jawa yang kental. Maka dirinya terbiasa dengan budaya jawa dan bisa mengucapkan bahasa jawa dengan kental namun lancar. "Jujur Ayah saya bukan orang jawa. Ibu Saya juga bukan jawa. Karena karena setiap hari interaksi dengan warga jowo, jadi saya bisa bahasa jawa,” tambahnya. Saking dirinya menghargai orang jawa di OKU Timur. Ketika menjabat Bupati, dirinya memberlakuan hari khusus mengunakan bahasa jawa. Satu hari dalam satu bulan. “Dulu saat menjadi Bupati di OKU Timur, saya membuat kebijakan satu hari dalam satu bulan harus menggunakan bahasa jawa," ujarnya. Herman Deru menambahkan, dengan kearifan lokal yang ada akan menjadi modal bagi masyarakat jawa di Sumsel untuk dapat mempertahankan adat istiadatnya, meskipun goncangan dari budaya terus membayangi untuk menghilangkan budaya asli. "Saya ingin Pujasuma membawa misi adat kebudayaannya dan dapat berkumpul dengan organisasi-organsiasi yang ad di Sumsel. Para pengurus yang sudah dilantik jalakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab,” harapnya. Sementara itu Dr H Baryadi Selaku Wali Pujasuma Provinsi Sumsel mengaku bangga dan merasa bersyukur pelantikan hadiri langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru. Dia mengatakan jadi pengurus Pujasuma tidak gampang karena Pujasuma merupakan organisasi yang sifatnya paguyuban. "Disumsel banyak suku, budaya dan etnis akan tetapi tetap selalu kondusif, kepada Pujasuma marilah kita jaga kepercayaan ini dengan membuat suasana yang sudah kondusif terus berlanjut. Kita pegang teguh selalu mendukung dan membantu program pemerintah," ujarnya. MC Diskominfo Prov. Sumsel/FS Sumber : Humas Pemprov Sumsel
Sumsel
Kepatuhan Pelayanan Publik Bebaskan Negara dari KKN
Palembang sumselprov.go.id- Ombudsman adalah lembaga negara yang berwenang mengawasi kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, BHMN, dan perorangan dalam melaksanakan pelayanan publik yang sebagian atau seluruh biaya pelayanan berasal dari APBN. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan cara memastikan pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur negara bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini diungkapkan oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM.,Ph.D, dalam pembukaan Penyerahan Hasil Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumsel di Graha Bina Praja, Kamis, (7/2/2019). “Apabila suatu negara memiliki pelayanan publik yang baik ama tingkat korupsinya juga baik, dan sebaliknya, apabila suatu negara memiliki pelayanan publik yang kurang baik maka tingkat korupsi juga kemungkinan besar akan tinggi, karena pelayanan publik adalah peluang KKN terbesar,” ujar Amzulian. Ia mengungkapkan setiap elemen pelaksana pelayanan publik harus berkomitmen menjalankan tugas dan fungsi tanggung jawabnya dengan baik. Pemerintah harus mampu membuat keputusan yang menjangkau kepentingan seluruh elemen masyarakat. “Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka harus dipastikan setiap masyarakat dari setiap elemen bagian terkecil dari masyarakat antara lain kecamatan, kelurahan, puskesmas, dan lainnya benar-benar mendapatkan pelayanan publik dengan baik,” ungkapnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya, mengungkapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkomitmen bersama seluruh Walikota dan Bupati di 17 Kabupaten Kota Sumsel untuk meningkatkan pelayanan publik dengan baik serta mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Sumsel. Tingkat kemiskinan di Sumsel adalah 12,8 % dibawah nasional 9,2%, namun Pertumbuhan ekonomi di Sumsel tinggi yaitu 6,4% dan tidak pernah berada dibawah nasional. “Pertumbuhan ekonomi tidak menjanjikan berkurangnya kemiskinan jika hanya dikuasai oleh kalangan menengah ke atas tetapi tidak berdampak untuk mengurangi perekonomian masyarakat bawah,” tegasnya. Mawardi menghimbau seluruh kepala daerah di Sumsel bersama-sama merumuskan program pelayanan publik yang dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Apabila suatu daerah tidak mampu meningkatkan kesejahteraan, maka kepala daerahnya dapat dikatakan tidak berhasil memimpin daerah tersebut, karena tugas kepala daerah yaitu mensejahterakan masyarakat. Kita targetkan dapat menurunkan kemiskinan minimal 3%,” ungkapnya. Ia juga mengajak seluruh kepala daerah untuk membuat kebijakan yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang diwujudkan dengan kerjasama yang baik antara pemprov dan pemkot/pemkab. “Keterbukaan Ombudsman dalam menyampaikan penilaian pelayanan publik mudah-mudahan dapat memberikan motivasi untuk terus memperbaiki pelayanan publik, sehingga berdampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujar Mawardi. Dalam kegiatan ini juga disampaikan penilaian pelayanan publik kepada 7 kab/kota yang ada di Sumsel oleh Kepala Perwakilan Kantor Ombudsman RI Sumsel, M. Adrian. S.H., M. Hum. TIM MC Diskominfo Sumsel
Sumsel
Wagub Sumsel Minta Kabupaten/Kota Agar Fokus Dalam Pelayanan Publik
Palembang, sumselprov.go.id – Pemerintah Provinsi Sumsel bersama Bupati/Walikota se - Provinsi Sumsel telah menandatangani kesepakatan target kedepan selain meningkatkan pelayanan masyarakat/publik dan mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Sumsel yang saat ini sekitar 12, 8 %. Hal ini disampaikan Wagub Sumsel H. Mawardi Yahya pada acara penyerahan hasil penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumsel di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (07/02/2019), Menurut Wagub , pertumbuhan ekonomi yang luar biasa tidak menutup kemungkinan masyarakat masih ada yang kurang mampu, mengingat pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu hanya dikuasai oleh golongan atas, yang pada akhirnya tidak memberikan dampak bagi angka kemiskinan yang ada di Provinsi Sumsel. "Justru kadang-kadang daerah yang kaya Sumber daya alam (SDA) belum tentu msyarakatnya lebih sejahtera dibandingkan daerah dengan SDA yang terbatas, oleh sebab itu sekarang Saya mengajak Bupati/ Walikota kita mulai merumuskan bersama program-program selain untuk pelayanan publik juga mampu menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Sumsel," ungkapnya Tambah Mawardi, berdasarkan Undang-Undang yang ada tugas Kepala Daerah itu adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Wagub turut menghimbau agar kepada Kabupaten/Kota yang masih mendapat Nilai Kepatuhan Sedang (Zona Kuning) dan Kabupaten yang mendapat nilai kepatuhan rendah (Zona Merah) agar meningkatkan kualitas pelayanan publik di segala bidang dan terus fokus dalam pelayanan publik. . "Saya juga mengucapkan apresiasi kepada Kabupaten mendapat Nilai Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) yaitu Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir semoga di masa-masa yang akan datang tetap ditingkatkan dan dipertahankan pelayanan prima kepada masyarakat," pungkasnya Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Prof. Amzulian Rifai, SH, LLM. P.HD, mengapresiasi Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati/Walikota se-Provinsi Sumsel berkenaan dengan pelayanan publik. Menurut Ketua Obudsman, pelayanan publik menentukan korupsi, kolusi dan nepotisme di suatu daerah. "Ketika negara dengan pelayanan publiknya baik dapat dipastikan tingkat korupsinya rendah, sebaliknya negara yang tingkat korupsinya tinggi pasti pelayanan publiknya tidak baik.Kita semua berdoa semoga daerah kita bisa menjadi lebih baik dalam hal pelayanan publik," tambahnya Untuk diketahui, 7 kabupaten/ kota yang di survey oleh Ombudsman antaralain Kabupaten OKI yang telah dinilai sejak 2016 terus berbenah mendapat peringkat hijau dengan nilai 84,14, Kabupaten Musi Banyuasin dengan nilai 75,62 kategori kuning, Kabupaten Lahat mendapat nilai 67,38 kategori kuning, Prabumulih 2015 kategori kuning, Kabupaten OKU masuk kategori kuning, Kota Pagaralam tahun dengan nilai 48,15 kategori merah, Muara Enim kategori merah. Acara ini terselenggara terlaksana atas kerja sama antara Ombudsman Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sumsel dan dihadiri langsung oleh Ketua Ombudsman RI Prof. Amzulian Rifai, SH, LLM. P.HD, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya serta Bupati/ Walikota yang berkesempatan hadir. MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM/All Team
Sumsel
Diskominfo Sumsel Hadir di Launching SPAN-LAPOR! Versi 3.0
Surabaya, sumselprov.go.id-Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI bekerjasama dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) melaksanakan launching Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) Versi 3.0. dan mensosialisasikannya kepada seluruh Inspektorat dan Dinas Kominfo se-Indonesia. Kegiatan berlangsung di Kantor Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Jalan Ahmad Yani Surabaya, Kamis (7/2/2019). Dinas Kominfo Provinsi Sumsel yang juga fasilitator SP4N-LAPOR! Provinsi Sumsel turut hadir mengukuti sosialisasi tersebut. Hadir langsung di Surabaya, Inspektur Provinsi Sumsel, Bambang Wirawan, Kepala Bidang Pengelola Informasi Publik Diskominfo Provinsi Sumsel, Amrullah S. STP., M.Si, bersama Kepala Seksi Pelayanan Media Informasi Publik, Diskominfo Provinsi Sumsel, Azim Baidillah SH., MH. Launching aplikasi SP4N-LAPOR! Versi 3.0. dilakukan langsung Dr. M. Imanuddin, M.Si (Mewakili Deputi Pelayanan Publik, Asdep. Divisi Kebijakan dan Perumusan Sistem Pelayanan Publik Kemenpan-RB) didampingi Dadan Supardjo (Komisioner Ombudsman RI), Dr. Imam Mahdi (Narasumber Asdep. Kemenpan-RB), Ibu Dr. Ningrum Handayani (Kapuspen Kemendagri), Ibu Imelda (Ketua Panitia - Ka. Biro Humas Deputi Pelayanan Publik Kemenpan-RB), Mr. Andes Matteweus (Consultant USAID), Rizki dari KSP serta Ibu Ayu Mustika Dewi selaku Sekretaris Dinas Kominfo Jatim. Menurut Imanuddin, peluncuran versi 3.0 merupakan sistem penyempurnaan dari sistem aplikasi LAPOR! versi 2.0 tahun 2018. Aplikasi versi 3.0 lebih intensif lagi dalam pelayanan pengaduan tersebut, baik dari pengintegrasian maupun teknologinya. Hal ini merupakan amanat UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik Nasional dan juga tindak lanjutnya melalui Perpres No. 76/ 2017 tentang pengaduan online dan terimplementasi melalui Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kegiatan kegiatan yang diisi dengan diskusi panel, sosialisasi dan diakhiri tanyajawab oleh seluruh peserta yang terdiri dari seluruh Inspektorat dan Dinas Kominfo se-Indonesia. Diskusi ini dipimpin oleh Ir. Dodon dari Dinas Kominfo Jatim. Komisioner Ombudsman RI, Dadan Supardjo, menginformasikan bahwa SP4N-LAPOR combine dengan Ombudsman RI selaku lembaga pengawas dalam pelaksanaan UU No. 25/2009 dan Perpres No. 95/2018. Sementara itu, Narasumber Asdep. Kemenpan-RB, DR. Imam Mahdi mengungkapkan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan sistem yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Dengan adanya SPBE akan lebih mudah dalam pelaksanaan maupun dalam pengawasan. Kemudian, Dr. Ningrum Handayani menjelaskan bahwa UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan, mengayomi dan mengawasi jalannya pemerintahan. “Dengan adanya SP4N-LAPOR! sebagai bagian dari sinergi dalam pelayanan pengaduan dimasyarakat,” ujarnya. MC Diskominfo Provinsi Sumsel AM / AZ / AD
Sumsel
Majukan Sport Tourism..JSC Dapat Konsultan
Palembang, Sumselprov.go.id -- Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI menaruh perhatian besar atas potensi wisata yang ada di Jakabaring Sport City (JSC). Kemenpar bahkan akan segera menunjuk konsultan untuk mendukung hal tersebut. "Kemenpar sudah tetapkan Sumsel sebagai area wisata," kata Menteri Pariwisata RI Arief Yahya disela-sela kunjungannya di JSC, Rabu (6/2/2019) sore. Lebih dari itu, Arief melihat keberadaan JSC yang menjadi salah satu alasan kuat penetapan itu. Terlebih lagi sport tourism yang dimiliki melalui JSC, hanya ada di Sumatera Selatan. "Makanya kita akan mendukung bisnis skill yang paling ideal untuk JSC," sebut Arief. Menurutnya, penting untuk mencari media partner yang tepat, mengingat kawasan JSC memiliki luas lebih dari 360 hektar. "Pertama kita cari media partnernya," kata Arief. Media partner, dikatakan Arief untuk membranding (JSC) secara maksimal. Kemudian, Kemenpar tentunya akan menjalin kerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). "Supaya nanti even olahraga nasional dan internasional untuk dilangsungkan di Jakabaring," tegas Arief. Wisata itu, dijelaskan Arief terbagi dalam sport event dan tourism event. "Sekarang kita langsung jalan. Kita segera tunjuk konsultan khusus," tambahnya. Sementara Direktur Utama PT JSC Meina Fatriani Paloh mengucapkan terimakasih atas kunjungan dan perhatian Menteri Pariwisata. "Tujuannya agar JSC ini disahkan menjadi sport tourism & mice integrated resort area," jelasnya. Menurut Meina, hal ini menjadi pencerahan bagi JSC untuk terus maju ke depan. "Kita ajak Poltekpar segera MoU buat kalender even. Seperti kata pak Menteri, kita segera jalan," tandasnya. Tim MC Diskominfo Prov.Sumsel