Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Gubernur Herman Deru Sahkan UMP Sumsel 2026 Naik 7,10 Persen
Palembang — Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru secara resmi mengesahkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan Tahun 2026 yang mengalami kenaikan sebesar 7,10 persen. Penetapan tersebut dilakukan pada Jumat, 19 Desember 2025, melalui Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 963/KPTS/ Disnakertrans/2025 yang langsung ditandatangani Gubernur.Dalam keputusan tersebut, UMP Sumatera Selatan Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.942.963, naik dari UMP tahun sebelumnya sebesar Rp 3.681.561. Kenaikan ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah, serikat pekerja/buruh, dan unsur pengusaha.“Pada hari ini saya menetapkan UMP Sumatera Selatan Tahun 2026 melalui Keputusan Gubernur. Kenaikan ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha,” ujar Gubernur Herman Deru.Selain UMP, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sejumlah sektor usaha, antara lain:Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: Rp 4.116.123Pertambangan dan Penggalian: Rp 4.167.115Industri Pengolahan: Rp 4.114.298Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air: Rp 4.143.870Sektor Konstruksi: Rp 4.130.071Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor: Rp 4.110.356Pengangkutan dan Pergudangan: Rp 4.147.400Informasi dan Komunikasi: Rp 4.104.440Aktivitas Penyewaan dan Guna Usaha, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan: Rp 4.074.869Gubernur menegaskan bahwa ketentuan UMP ini berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara bagi perusahaan yang telah memberikan upah di atas ketentuan UMP, dilarang menurunkan atau mengurangi upah yang sudah ada.Menurut Herman Deru, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan berkeadilan, sekaligus memberikan rasa nyaman bagi buruh, pengusaha, dan investor yang berusaha di Sumatera Selatan.“Kita berharap keputusan ini bersifat proporsional dan dapat diterima oleh semua pihak. Mari kita bersama-sama berdoa agar kebijakan ini membawa kebaikan dan keberkahan bagi dunia usaha dan pekerja di Sumatera Selatan,” tutupnya.Penetapan UMP dan UMSP ini akan mulai berlaku efektif pada Tahun 2026.
Sumsel
Gubernur dan Wagub Sumsel Sholat Jumat bersama ASN
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru bersama Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang melaksanakan Sholat Jumat bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumsel di Masjid Al-Hayza, Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (19/12/2025).Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Herman Deru menyampaikan rasa syukur karena di penghujung tahun 2025 masih dapat melaksanakan Sholat Jumat bersama jajaran ASN. Ia mengungkapkan bahwa kondisi anggaran Pemprov Sumsel pada tahun 2026 kemungkinan belum sepenuhnya memuaskan, namun seluruh program pemerintah harus tetap berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran.Herman Deru menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Cik Ujang, pendapatan ASN dipastikan tidak akan mengalami pemotongan, termasuk pada tahun depan. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas penghasilan ASN agar tidak berdampak pada perubahan etos kerja.
Sumsel
Sekda Sumsel : Pemusnahan Barang Ilegal, Bentuk Nyata Upaya Pemerintah dalam Menjaga masyarakat, Harga dan Kualitas Barang
Palembang — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sekda Sumsel) H. Edward Candra menghadiri kegiatan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) hasil penindakan eks tegahan di bidang kepabeanan dan cukai Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini digelar di Aula Kantor Bea dan Cukai Palembang, Jumat (19/12/2025), sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia.Dalam sambutannya, Sekda Sumsel H. Edward Candra menyampaikan bahwa kegiatan pemusnahan ini merupakan salah satu bentuk nyata upaya pemerintah dalam menjaga masyarakat, sekaligus menjaga harga dan kualitas barang yang beredar di pasaran.“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Bea Cukai Kanwil Sumbagtim yang selama ini konsisten menjaga keamanan serta kualitas barang yang beredar, sekaligus mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan,” ujarnya.Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Timur (Sumbagtim) Agus Yulianto menjelaskan bahwa pemusnahan seluruh BMN ini merupakan wujud nyata akuntabilitas dan komitmen Bea Cukai dalam menjalankan fungsi community protector. Upaya tersebut bertujuan menjaga keamanan masyarakat, melindungi stabilitas industri, serta menyelamatkan potensi kerugian negara.Adapun barang yang dimusnahkan terdiri dari 10.567.628 batang rokok ilegal dan 299,45 liter minuman beralkohol ilegal. Menurutnya, penindakan dan pemusnahan ini menunjukkan konsistensi Bea Cukai dalam menekan peredaran barang kena cukai ilegal, tidak hanya demi mengamankan penerimaan negara, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari dampak peredaran barang ilegal.Kegiatan ini turut dihadiri Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan Hisar Siallagan, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan Al Fajri Zabidi, serta sejumlah pejabat dan perwakilan instansi terkait lainnya.
Sumsel
Peringati Hari Bela Negara ke-77, Wagub Sumsel Bacakan Pesan Presiden: "Bela Negara Adalah Aksi Nyata Membantu Sesama"
PALEMBANG – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Bela Negara ke-77 Tahun 2025 yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Jumat (19/12/2025). Upacara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, ASN di lingkungan Pemprov Sumsel, serta perwakilan organisasi masyarakat.Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur membacakan amanat tertulis Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Mengusung tema "Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju", Presiden menekankan bahwa bela negara merupakan kewajiban sekaligus hak seluruh warga negara tanpa terkecuali.Salah satu poin penting dalam amanat Presiden yang dibacakan Wagub adalah perhatian khusus terhadap bencana alam yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden menyebut daerah-daerah tersebut sebagai "Daerah Modal" yang memiliki kontribusi sejarah sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia."Ujian yang dihadapi saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera adalah panggilan bagi seluruh bangsa untuk hadir membantu. Inilah wujud nyata bela negara dalam konteks solidaritas nasional," ujar Wagub saat membacakan amanat tersebut.Relevansi Bela Negara di Era Modern Lebih lanjut, Presiden melalui Wagub Sumsel menegaskan bahwa bela negara di masa kini tidak lagi terbatas pada upaya angkat senjata, melainkan diwujudkan dalam berbagai bentuk kontribusi positif di masyarakat, antara lain: • Aksi Nyata: Memberikan bantuan langsung kepada sesama yang sedang tertimpa musibah. • Ruang Digital: Menjaga keutuhan bangsa dengan tidak menyebarkan hoaks atau informasi yang memecah belah di media sosial. • Ketahanan Ekonomi: Mengambil peran dalam memperkuat ekonomi di tingkat keluarga maupun komunitas. • Profesionalisme: Menunjukkan kontribusi terbaik sesuai dengan peran dan profesi masing-masing demi pembangunan nasional.Menutup upacara, Wakil Gubernur mengajak seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk menjadikan momentum Hari Bela Negara ini sebagai titik balik untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan pengabdian kepada bangsa melalui tindakan-tindakan nyata di kehidupan sehari-hari.Turut hadir Para Kepala Forkopimda Sumsel
Sumsel
H-4 Menuju Peresmian PPPK Paruh Waktu Pemprov Sumsel, Sekda Sumsel Pimpin Rapat Persiapan Bersama OPD
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Edward Candra memimpin langsung Rapat Persiapan Peresmian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) bertempat di Ruang Tamu Sekda Sumsel, Kamis (18/12/2025).Sekda Edward Candra berharap peresmian PPPK Pemprov Sumsel yang akan berlangsung pada tanggal 22 Desember 2025 dapat berjalan lancar dan aman.Turut hadir Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumsel, Zulkarnain, serta Kepala OPD Pemprov Sumsel.
Sumsel
Gubernur HD Harap Muswil PKB Sumsel Hasilkan Rekomendasi Perkuat Sinergi dalam Pembangunan Sumsel
Palembang — Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menghadiri acara Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Hotel Excelton Palembang, Kamis (18/12/2025).Dalam sambutannya, HD menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PKB atas kinerja para kader dan anggota legislatifnya yang selama ini telah berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan dan kemajuan Provinsi Sumatera Selatan.Gubernur berharap Muswil PKB Sumsel ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat dan strategis, sehingga mampu memperkuat sinergi antara partai politik dan pemerintah daerah dalam upaya bersama membangun Sumatera Selatan ke arah yang lebih baik.“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kami mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan Muswil yang berlangsung tertib dan damai. Selamat bermusyawarah untuk kepentingan internal partai, semoga hasilnya bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan Provinsi Sumatera Selatan,” ujar Gubernur.Musyawarah Wilayah PKB Sumatera Selatan ini turut dihadiri oleh Anggota DPR RI Prana Putra Sohe, Assisten I Setda Provinsi Sumsel H. Apriyadi ,Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Selatan Alfajri Zabidi, serta sejumlah pejabat dan perwakilan unsur terkait lainnya.
Sumsel
Aksi Nyata Gubernur HD: Instruksikan Seluruh PTSP se-Sumsel Buka Layanan Khusus UMKM Mulai Besok!
PALEMBANG– Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru (HD), menegaskan komitmennya untuk membawa UMKM di wilayahnya "naik kelas". Hal ini diungkapkan HD saat menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro bertajuk "Legal, Terlindungi, Berdaya" yang diselenggarakan oleh Kementerian UMKM RI di Soma Grand Ballroom Palembang, Kamis (18/12/2025).Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi terpilih dari 38 provinsi di Indonesia sebagai tuan rumah festival ini, yang bertujuan memberikan akses kemudahan legalitas bagi pelaku usaha."Saya merasa sangat terbantu dengan hadirnya para UMKM. Secara konkret, mereka terbukti mampu mengurangi angka pengangguran di daerah kita," ujar HD dengan bangga.Dalam arahannya, Gubernur HD menjelaskan ada tiga klaster utama yang menjadi modal kemajuan usaha: Keterampilan, Permodalan, dan Pemasaran. Ia menekankan bahwa di era teknologi saat ini, pemasaran adalah faktor penentu utama."Pemasaranlah yang menjadi dinding utama dalam usaha karena sekarang sudah didukung oleh kemajuan teknologi," tambahnya.Sebagai bentuk dukungan total, Gubernur HD menginstruksikan langkah strategis yang akan segera diberlakukan di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Ia akan segera menerbitkan surat edaran agar seluruh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Sumsel mengintegrasikan layanan khusus bagi UMKM."Langsung saya perintahkan, mulai besok harus ada space layanan khusus untuk pelayanan UMKM. Legalitas itu penting karena merupakan pondasi untuk naik kelas," tegas Herman Deru.Apresiasi juga datang dari pihak pusat. Asisten Deputi (Asdep) Legalitas dan Perlindungan Usaha Mikro Kementerian UMKM RI, Rahmadi, menyatakan kekagumannya atas antusiasme luar biasa di Palembang."Kegiatan di Palembang ini paling megah dan sangat ramai. Melalui festival ini, UMKM mendapatkan akses legalitas dan sertifikasi agar usaha mereka lebih aman, terjamin, dan tumbuh," ungkap Rahmadi.Adapun berbagai fasilitas pendampingan yang diberikan dalam kolaborasi ini meliputi: • Legalitas: NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Badan Usaha. • Sertifikasi: Sertifikat Halal, SP-PIRT (Izin Edar). • Hak Kekayaan Intelektual: Sertifikasi HaKI. • Standarisasi: SNI BINA-UMK dan Pelabelan HSP.Acara ini menjadi momentum kolaborasi besar antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra strategis lainnya untuk memastikan pelaku usaha mikro di Sumatera Selatan memiliki payung hukum yang kuat untuk bersaing di pasar yang lebih luas.Turut Hadir Para Kepala OPD
Sumsel
Gubernur Herman Deru Buka Rakor Tim Pembina Samsat dan TP2DD Provinsi Sumsel 2025. Tekankan pelayanan untuk Wajib Pajak
Palembang — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru secara resmi membuka Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Sumsel dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sumsel Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Grand Atyasa Palembang, Kamis (18/12/2025).Dalam arahannya, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa rapat koordinasi ini memiliki peran yang sangat penting karena sekitar 80 persen kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari pajak. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak boleh dimaknai sekadar sebagai agenda seremonial, melainkan harus menghasilkan langkah konkret dan berdampak nyata.“Ini bukan ritual atau seremonial semata. Potensi sudah disampaikan oleh Kepala Bapenda, sekarang mari kita renungkan dan refleksikan diri, khususnya kepada kabupaten dan kota yang hadir. Lihat kondisi dan kontribusi masing-masing, jangan sampai kita hanya menerima saja,” tegas Herman Deru.Gubernur juga mengingatkan pentingnya pemahaman dan pencontohan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Ia menyinggung masih banyaknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang ditemui di jalan, khususnya saat dirinya melakukan perjalanan dari Palembang ke Pagar Alam, yang diduga belum memenuhi kewajiban pajak.“Saya yakin banyak kendaraan itu belum bayar pajak. Kalau kita diamkan, itu berdosa. Jangan lupa untuk terus menghimbau masyarakat sebagai wajib pajak agar menunaikan kewajibannya membayar pajak,” ujarnya.Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumsel H. Achmad Rizwan menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam melakukan evaluasi serta menyusun strategi peningkatan pelayanan Samsat se-Sumatera Selatan. Hal ini sejalan dengan upaya mendorong transformasi digital, pendekatan hukum yang humanis, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.Ia mengungkapkan, secara kumulatif realisasi Pajak Kendaraan Bermotor hingga 17 Desember 2025 telah mencapai 97,44 persen dari target sebesar Rp3 triliun. Capaian ini menjadi indikator positif atas kolaborasi dan inovasi yang terus dilakukan.Selain itu, Provinsi Sumatera Selatan juga mendapat apresiasi sebagai salah satu provinsi terbaik di Sumatera dalam pelaksanaan TP2DD. Prestasi tersebut merupakan wujud nyata arahan Gubernur Sumsel yang diwujudkan melalui kolaborasi bersama para pemangku kepentingan.“Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari kerja sama pengembangan aplikasi, bimbingan teknis, pembangunan dashboard aplikasi kabupaten/kota se-Sumsel, hingga penciptaan aplikasi monitoring real-time untuk memantau pembayaran pajak kendaraan dan penelusuran data kendaraan bermotor di Sumatera Selatan,” jelas Rizwan.Rapat koordinasi ini turut dihadiri Sekda Kota Lubuklinggau, Sekda Ogan Ilir, Sekda Empat Lawang, para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel, serta pimpinan Jasa Raharja Sumsel Mulkan.
Sumsel
Sekda Sumsel Pimpin Rapat Percepatan Pembangunan Fly Over Perlintasan Sebidang di Muara Enim
Palembang. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Drs. H. Edward Candra, MH pimpin rapat percepatan Pembangunan Fly Over pada perlintasan sebidang di Kabupaten Muara Enim (Kamis, 18/12/2025).Melalui kegiatan rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bina Praja Prov. Sumsel, banyak hal yang dibahas oleh Sekda diantaranya Pembebasan lahan pembangunan flyover yang menjadi salah satu poin utama yang dibahas dalam rapat tersebut.Dalam arahannya Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan bahwa setelah terbitnya Keputusan Gubernur terkait percepatan pembangunan flyover di Muara Enim, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah bersurat kepada Kepala BPKP untuk meminta pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan flyover."Telah disepakati bahwa dokumen pengadaan tanah akan disusun oleh pihak yang membutuhkan tanah dalam pembangunan ini. Hal yang masih perlu mendapatkan kejelasan adalah penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) serta mekanisme pembangunan yang akan dilaksanakan", Ucap Sekda.Sementara itu Bupati Muara Enim, Edison, S.H., M.Hum menyampaikan bahwa proyek pembangunan flyover ini merupakan pekerjaan yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Ia menjelaskan bahwa dalam rapat sebelumnya telah disepakati beberapa kesimpulan terkait pembagian tanggung jawab pembangunan flyover, bahkan telah ditetapkan time schedulenya."Pemerintah Kabupaten Muara Enim siap menyiapkan panitia pengadaan tanah apabila tugas tersebut didelegasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Namun demikian, perlu diperjelas terlebih dahulu terkait pembagian kewenangan pembangunan serta kepastian ketersediaan DPPT (Dokumen Penguraian Peta dan Pengukuran Tanah) agar proses dapat segera berjalan", ungkapnya.Selain itu ia juga menyampaikan untuk mengantisipasi kemacetan selama masa pembangunan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan menyiapkan rute jalan alternatif ke arah Lubai, termasuk pembangunan jembatan penghubung, sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar."Pada prinsipnya, Pemerintah Kabupaten Muara Enim siap melaksanakan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan", tutupnya.Kegiatan rapat dihadiri juga oleh Kepala BPKP Prov. Sumsel, Supriyadi, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan, Hardy Pangihutan, Kepala BPN Prov. Sumsel, Asmawati, SH, M.Si, Direktur PT. KAI (Persero), Yudi Hartanto, Direktur Utama PT. Bukit Asam TBK, Adit Purwono & Zulfikar, Para Kepala OPD Prov. Sumsel dan Para Asosiasi Pengusaha Batubara Sumatera Selatan.