Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Resmi Dilantik, PWI Siap Bersinergi Membangun Sumsel
Palembang sumselprov.go.id- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) memiliki kesamaan khusus dalam pelaksanaan tugas. Keduanya berperan membangun Sumsel dengan kelembagaan, profesi, dan kemauan yang dimiliki masing-masing pihak. Begitu yang diungkapkan oleh Gubernur Sumsel Herman Deru saat memberikan sambutannya dalam acara pelantikan pengurus PWI Sumsel masa bhakti 2019-2024. Kegiatan ini berlangsung di Griya Agung, Selasa, (5/3/2019). Dalam kesempatan itu, Herman Deru mengucapkan selamat kepada Firdaus Komar yang telah terpilih menjadi Ketua PWI Sumsel untuk periode yang akan datang. "Saya yakin Pak Firdaus akan membawa PWI Sumsel menjadi satu visi dengan pemprov dan pemkab/kota se-Sumsel, serta membangun Sumsel dengan caranya," kata Deru. Ia meyakini bahwa kesamaan visi akan membantu Pemprov Sumsel untuk mempercepat dan mengakselerasi pembangunan di Sumsel. Melalui pelantikan ini, Herman Deru berharap agar PWI dapat terus membina hubungan baik dengan Pemprov Sumsel. Ia mengatakan komunikasi adalah salah satu cara untuk mengatasi setiap permasalahan. “Tidak ada persoalan yang tidak selesai dengan komunikasi,” tegasnya. Terkait dengan hal tersebut, Ia mengajak semua pihak untuk memanfaatkan perkembangan Teknologi dan Informasi (IT) dengan maksimal. Hal ini agar terbina komunikasi yang cepat dan mudah tanpa terhalang jarak dan waktu. Selanjutnya, Herman Deru meminta agar setiap organisasi yang berhubungan dengan wartawan dan mirip dengan PWI dapat berkumpul, bersatu dan menyamakan visi dalam penyampaian informasi yang bersifat edukatif dan informatif ke masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, maka perlu ada aturan-aturan yang mengatur media elektronik berbentuk Undang-undang tentang cyber. Sehingga setiap pihak akan memiliki kesadaran bahwa setiap profesi dan kegiatan diatur oleh hukum. “Wartawan juga bertugas menjaga persatuan dan memberi informasi sebanyak-banyaknya. Untuk mewujudkannya maka dibutuhkan persamaan persepsi,” ujarnya. Sementara itu, Ketua PWI Sumsel Firdaus Komar mengatakan PWI adalah bagian dari sumsel oleh karena itu PWI akan mendukung segala program Pemprov Sumsel. “Apa yang menjadi visi pak gubernur, itu yang akan kita dukung dan kita kontrol. Sehingga akselerasinya cepat tercapai,” ucap Firdaus. Firdaus menilai peran Pemprov Sumsel telah teruji pada pengembangan para wartawan di Sumsel. Hal ini terbukti pada dukungan yang diberikan Pemprov Sumsel saat Palembang menjadi tuan rumah HPN Tahun 2010 silam. Dalam kesempatan itu juga telah direncanakan pembangunan Sekolah Jurnalis Indonesia (SJI). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para wartawan yang ada di Sumsel bahkan tingkat nasional. “PWI akan meningkatkan kompetensi para wartawan melalui SJI maupun coaching clinic. Agar dapat terbentuk para wartawan yang lebih profesional dan berkualitas,” ujarnya. Menurutnya, setiap Perusahaan pers harus taat kepada kode etik jurnalistik. Oleh karenanya saat ini PWI telah mengadakan uji kompetensi wartawan. PWI Sumsel dengan dukungan penuh Gubernur Sumsel akan mampu menaklukan ancaman yang semakin berat terkait industri media saat ini. “Kita ingin tetap bersinergi dengan Pemprov Sumsel, yang akan bermuara untuk membangun Sumsel demi kemajuan Sumsel,” katanya. Menambahkan, Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari menyampaikan pers harus mampu membuat berita yang menghasilkan informasi yang sehat, objektif, independen dan berkualitas. “Wartawan yang baik seharusnya jangan terseret pada arus politik, melainkan yang dilihat adalah kepentingan masyarakat bukan partai dan kebutuhan politik,” ungkapnya. Ia mengajak kepada para wartawan untuk membangun suasana yang kondusif. Apapun itu maka pers harus mendorong kesuksesan pilpres dan pemilu 2019. “Melalui pelantikan ini maka diharapkan para anggotanya dapat bekerja dan menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik,” ucapnya. Dalam waktu bersamaan, diadakan juga pelantikan Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sumsel, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) masa bhakti 2019-2024 dan Pengukuhan Masyarakat Pengurus Pemilu (MAPPILU) PWI Prov. Sumsel serta peringatakan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 atau HUT PWI ke-73. Agenda kegiatan ini diisi dengan penandatanganan MoU antara PWI dengan stakeholder FKPT Sumsel, Diantaranya Yayasan Lembaga konsumen Sumsel, PT Bukit Asam, Stispol Candradimuka. Dan juga diadakan sharing session bertema "Meningkatkan Peran Media Memenuhi Kebutuhan Informasi Publik Era Revolusi 4.0". Turut hadir Ketua PN IKA Unsri yang juga anggota BPK RI narasumber sharing session DR Agung Firman Sampurna, Sekretaris Jenderal PWI Pusat Mirza, Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Sasongko Tedjo, Ketua IKWI Rahmi, Penasehat IKWI Indah Kirana Atal Depari, Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, Bupati Ogan Ilir HM. Ilyas Panji Alam, Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Iskandar SE, Plt Kadis Kominfo Sumsel Jon Kenedy S.E., M.Si, Pimred media cetak elektronik dan online se-Sumsel. MC Diskominfo Prov. Sumsel/ PE
Sumsel
Pengelola Media Center Diharapkan Mampu Mempromosikan Daerahnya Melalui Berita
Pekanbaru, sumselprov.go.id– Direktorat Jenderal (Ditjen ) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo harapkan pengelola Media Center Daerah mampu memperkenalkan dan mempromosikan dearahnya untuk lebih dikenal secara lokal, nasioanal maupun internasional melalui berita daerah yang dikirimkan ke website infopublik.id Hal tersebut disampaikian Direkutur Pengelolalaan Media, Kemenkominfo Siti Meiningsih pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) wilayah barat bagi para pengelola Media Center Daerah di Hotel Premiere Pekanbaru, Senin (4/3/2019) Siti Meiningsih mengatakan, media center merupakan salah satu simpul jaringan diseminasi informasi strategis dan lokal agar terjadi pertukaran informasi dua arah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan tujuan 3E+1N. "3E+1N adalah educating (mendidik), empowering (memberdayakan), enlightening (mencerahkan) dan nationalism (nasionalisme)," terangnya. Dia berharap para pengelola media center daerah dapat berbuat banyak terhadap daerahnya masing melalui penulisan berita dan informasi berita gambar agar masyarakat mendapatlan informasi tentang daerah tersebut. “Para Peserta Bimbingan Teknis Pengelola Media Center harus serius mengikuti pelatihan tidak hanya hadir saja tapi harus menjadi mampu sebagai pejuang informasi dari daearh nasing - masing” ucap Siti. Maka untuk itu, Tambah Siti Meiningsih, para pengelola Media Center semestinya tidak boleh digonta-ganti agar tidak susah lagi dilatih tinggal peningkatan dan benar-benar yang diutus mengikuti pelatihan tersebut adalah pengelolanya demi peningkatan dalam menulis berita dan cara memotret (photographer) yang profesioanl diharapakan pengelolanya berkelanjutan. Kepada pesrta Pengelola Media Center dapat berkontribusi pada daerahnya mempromosikan dana mengangkat nama daerah daerahnya melalui berita seperti menulis berita tentang produk unggulan dari derahnya, pelayanan publik, kearifan local yang ditonjolkan, budaya yang perlu kita angkat dan destinasi wisata yg akan dikunjungi pada daerah tersebut, kurangi berita seremonialnya. Melalui Bimtek ini, sambungnya, diharapkan kemampuan SDM media center daerah semakin berkembang. "Bimtek ini merupakan salah satu fokus yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pengembangan SDM," ujarnya. Sementara itu, Kasubdit Media Online Nurlaili dalam laporannya mengatakan, selain meningkatkan kemampuan teknis SDM, Bimtek ini juga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas berita media center daerah untuk portal berita infopublik.id. "Program media center sudah ada sejak tahun 2006. Meskipun belum semua media center daerah mendapatkan bantuan infrastruktur media center dari Kominfo, tetapi banyak media center daerah yang sudah melakukan diseminasi informasi," kata Nurlaili. Bimtek diikuti 50 media center wilayah barat itu digelar dua hari 4 sampai 6 Maret 2019 dengan tema Berita dan Foto Jurnalistik Online,menghadirkan narasumber Redaktur Berita dan Foto infopublik.id, Redaktur Senior Tempo, Redaktur Kompas.com, dan Fotografer Kompas. Bimtek diikuti juga Pengelole Media Center Dinas Kominfo Provinsi Sumsel MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM/Foto:AD
Sumsel
Gubernur Minta Angkat Guru Honorer Jadi PNS
Palembang, Sumselprov.go.id -- Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru terus berupaya memajukan dunia pendidikan disemua tingkatan dengan tetap melakukan sinerji bersama pemerintah Kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut. Hal ini diungkapkannya dihadapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, MuhajirEffendy ketika hadir dalamacara pembukaan Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kota Palembang. Yang dipusatkan di kantor Diknas Kota Palembang, Senin (4/3). Dalam kesempatan tersebut Herman Deru juga meminta Mendikbud RI untuk dapat memikirkan masa depan para guru honorer yang tersebar di Sumsel yang jumlahnya mencapai ribuan orang. "Di Sumatera Selatan ini masih banyak guru honor baik itu guru SD hingga guru SMA. Harapan kami kepada Bapak Menteri, agar nasib para guru ini difikirkan dan diangkat jadi PNS," harap Herman Deru. Lebih lanjut Gubernur mengucapkan terima kasih dan selamat datang atas kehadiran Mendikbud pada pembukaan Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kota Palembang. "Kita ucapkan selamat datang kepada Mendikbud RI, terima kasih sudah datang kesini, suatu kehormatan bagi kami di Sumsel," ucapnya. Sementara itu, Mendikbud RI, Muhajir Effendy tetap minta para guru yang belum diangkat jadi PNS untuk tetap bersabar karena Pemerintah Pusat lanjut Mendikbud tetap akan berupaya memikirikan nasib para guru honor di Sumatera Selatan. Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kota Palembang Tahun 2019 kali ini melibatkan seluruh pelajar diberbagai tingkatan mulai dari SD hingga SMU se Kota Palembang. Yang kegiatannya berisikan parade seni dan tari, pameran, bazar dan sejumlah perlobaan lainnya. Ditengah padatnya banyaknya siswa yang hadir sehingga sempat membuat macet arus lalulitas di sekitar Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang, Gubernur terpaksa menggunakan jasa ojek online untuk bisa sampai di lokasi acara. Namun orang nomor satu di Sumsel ini tetap memberikan apresiasi atas digelarnya Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 di Kota Palembang. "Apresiasi kita untuk Kota Palembang telah menyelenggarakan kegiatan ini luar biasa, dan terkhusus bagi jajaran Dinas Pendidikan Kota Palembang yang telah berupaya menyelenggarakan kegiatan ini hingga berjalan dengan baik,"katanya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY Foto Humas Prov.Sumsel
Sumsel
Payo Naek LRT..
Palembang, Sumselprov.go.id -- LIGHT Rail Transit (LRT) Palembang merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel). Kehadiran moda transportasi LRT menjadi bukti sukses pembangunan infrastruktur di provinsi ini. Dan, menjadi simbol kota modern bagi Ibukota Provinsi Sumsel, Palembang. Yang jadi masalah sekarang, kebanggaan akan LRT belum membuat warga Palembang menjadikannya bagian gaya hidup mereka. Masyarakat masih memilih menggunakan kendaraan pribadi, atau naik angkutan kota (angkot). Padahal menggunakan kendaraan pribadi lebih repot. Sudahlah kemacetan terjadi di mana-mana, cari tempat parkir juga bukan perkara gampang. Dari segi biaya tentu saja jauh lebih boros. dan lebih boros biaya. Naik angkot juga tidak praktis dan ongkosnya lebih mahal. Jangankan ada kata nyaman, keamanan juga rawan. Di antaranya rawan copet, dan rawan kecelakaan lalu lintas. LRT merupakan jawab dari semua persoalan tersebut. LRT solusi bagi semua masalah lalu lintas dan transportasi di Kota Palembang. Angkutan massal ini cepat, murah, aman, nyaman, modern, dan bermartabat. Orang sudah bisa memperkirakan waktu perjalanan mereka dari rumah ke tempat tujuan, jika menggunakan LRT sebab tidak ada kemacetan lalu lintas. Dengan 13 terminal tersebar di berbagai wilaya Kota Palembang, LRT memungkinkan masyarakat bepergian ke banyak tujuan. Apalagi kini LRT sudah terkoneksi dengan moda transportasi Bus TransMusi dan Damri. Lebih dari itu, naik LRT menyehatkan. Sebab moda transportasi ini menjadikan penggunanya terbiasa olahraga jalan kaki dan naik tangga menuju platform terminal. Mengapa kebanyakan warga Palembang masih enggan naik LRT? Pertama-tama tentu karena mereka 'belum kenal'. Masyarakat belum "well informed" tentang segala sesuatunya mengenai LRT ini. Karena tak kenal itulah, masyarakat belum tertarik. Istilahnya, tak kenal maka tak sayang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sadar betul bahwa untuk menjadikan LRT gaya hidup masyarakat Palembang bukan pekerjaan gampang. Usaha ini butuh waktu panjang, kerjasama semua pihak, serta sosialisasi intensif menggunakan berbagai acara dan media. Hari ini, Senin (4/3), Menhub membuka Sosialisasi "Payo Naek LRT" di Stasiun LRT Bumi Sriwijaya Palembang. Menurutnya paling tidak butuh 10 tahun untuk memasyarakatkan LRT Palembang ini. Ia bercermin pada pengalaman Singapura, yang butuh waktu 10-25 tahun untuk itu. Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatakan waktu dekat menerbitkan peraturan daerah yang mewajibkan PNS menggunakan angkutan umum. Dengan perda itu, para PNS dalam satu bulan harus ada naik transportasi umum. Dengan demikian, tidak ada lagi parkir kendaraan di kantor pemerintah. KITA menyambut baik langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah, untuk memasyarakatkan LRT. Sebab tujuannya sangat baik, terutama menghindarkan Palembang dari kemacetan total yang pada 2015 diramalkan terjadi mulai 2019. Hendaknya semua lapisan masyarakat mendukung kebijakan pemerintah ini. Sebab kemacetan lalu lintas berarti kerugian besar. Tim MC Diskominfo Prov.Sumsel
Sumsel
Gubernur : Semua Mahasiswa Naik LRT Ya!
Palembang, Sumselprov.go.id -- Masyarakat Palembang harus membiasakan diri dengan transportasi modern millenials LRT. Hal ini dikatakan Gubernur Sumsel H.Herman Deru saat mendampingi Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi menghadiri acara Anten-anten Samo Menhub RI dan Anggota I BPK RI bertema "Gaya Hidup Bertransportasi Modern Millenials" di Auditorium Kampus Unsri Indralaya, Senin (4/3). Pada kesempatan itu Gubernur Herman Deru mengatakan masyarakat mesti bersyukur karena Palembang sudah dipilih pemerintah pusat sebagai satu-satunya daerah yang dibangunkan LRT. Untuk itu agar transportasi massal ini lebih bermanfaat pasca Asian Games, iapun mengajak ribuan mahasiswa yang hadir terbiasa menggunakan LRT. Untuk memudahkan mahasiswa menjangkau trasnportasi modern tersebut saat ini Menhub kata Herman Deru sudah mengconnectkannya dengan bus Damri. Cukup dengan membayar Rp7000 saja, mahasiswa Unsri sudah bisa sampai ke kampus Unsri di kabupaten Indralaya. "Komitmen kami Pemprov ingin membuat penumpang nyaman. Pastinya kantong parkir sudah disediakan dan Pak Menteri respon cepat sediakan bus pengumpan atau feeder. Jadi nanti semua mahasiswa naik LRT ya!" ajak Herman Deru. Lebih jauh dikatakan Gubernur Sumsel connecting LRT dengan Bus Damri itu menghubungkan LRT dari Bandara SMB II Palembang ke Stasiun DJKA. Setelah itu mahasiswa akan diangkut ke Kampus Unsri menggunakan bus Damri yang sudah disediakan. "Ini sesuatu yang luar biasa dari Pak Menteri seperti hadiah bagi mahasiswa Unsri. Ternyata pemerintah tidak tinggal diam memikirkan mahasiswa. Semoga ini solusi pamungkas untuk menyediakan transportasi yang nyaman bagi mahasiswa. Payo Naek LRT," tambahnya. Untuk lebih memudahkan mahasiswa ke kampus tanpa macet ia juga tengah mengupayakan agar Tol Palindra bisa didiskon khusus bagi mahasiswa. " Itu kita ajukan dan ini sedang dalam proses karena tarif tol ini yang menentukan adalah perusahaan pengelola." jelasnya. Selain mengajak mahasiswa Unsri membiasakan diri naik LRT, Herman Deru juga mengaku segera mengeluarkan kebijakan khusus agar masyarakat terbiasa menggunakan LRT dalam beraktivitas sehari-hari. "Dalam waktu dekat saya akan buat kebijakan satu bulan minimal 1 hari seluruh jajaran pemerintah di Palembang untuk menggunakan moda transportasi umum satu itu. sehingga tidak ada lagi parkir di kantor pemerintah," jelasnya. Sementara itu Menhub RI Budi Karya Sumadi mengatakan, Palembang beruntung dijadikan contoh oleh pemerintah pusat soal modernisasi transportasi. Terlebih Pemprov Sumsel juga sangat antusias mengembangkan MICE. "Kalau load factornya kurang dan lain-lain itu biasa karena semua memang butuh proses. Tapi dengan adanya LRT ini Palembang tidak akan macet. Kita tambah feeder dari Bandara disambung dengan Damri. Kita secara khusus servis mahasiswa unsri. Nanti akan kasih tarif Rp7000 saja. Tapi janji naik LRT dan bus Damri," jelasnya. Dijelaskan Budi, di negara maju integrasi antar moda harus ada dalam konsep bertransportasi. Tidak mungkin hanya LRT saja tapi memang harus diconnect dengan transportasi lain. "Dengan LRT kita juga belajar culture baru gak boleh makan di LRT dan gak boleh juga coret-coret jadi nyaman," jelasnya. Di tempat yang sama Rektor Unsri Prof Anis Saggaf mengaku seperti mendapatkan penghargaan dengan tamu-tamu kehormatan yang datang. " Saya juga akan buatkan surat edaran. Jadi bukan hanya mahasiswa yang naik LRT ini tapi juga para dosen. Sehingga kita semua merasakan dan nikmati apa yang sudah disediakan pemerintah," jelasnya. Dalam kesempatan itu Anis juga mengaku sangat berterimakasih dengan bantuan 2 bus untuk perasional mahasiswa di dalam kampus. Serta launching Connecting LRT- Damri. Tak hanya Menhub dan Gubernur Sumsel Herman Deru, acara Anten-anten Samo Menhub RI dan Anggota I BPK RI bertema "Gaya Hidup Bertransportasi Modern Millenials" di Kampus Unsri itu juga dihadiri Anggota I BPK RI yang juga alumni Unsri Agung Firman Sampoerna, Bupati OI Ilyas Pandji Alam, Entrepreneur Muda (Wak Doyok) Aditya Abe dan Penyanyi Ibukota Anji. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY Foto Humas Prov.Sumsel
Sumsel
Sumsel Rugi Bila Tak Miliki Raperda Ini
Palembang, Sumselprov.go.id -- Memiliki wilayah yang berbatasan dengan Provinsi di kepulauan, Sumsel membutuhkan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil. Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Ir H MawardiYahya menegaskan, Pemerintah Provinsi akan segera merampungkan tata ruang daerah pesisir. Mengingat untuk menghindari kerugian. "Apalagi ada sejumlah pulau terluar Sumsel aktifitas masyarakatnya lebih mendekat dengan Provinsi tetangga salah satunya pulau Maspari yang lebih dengan dengan Pulau Bangka," paparnya ketika memimpin rapat asistensi perbaikan dokumen antara Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan penyusunan Raperda RZWP3K Provinsi Sumsel. Bertempat di Ruang Rapat Gubernur Sumsel, rapat ini juga dihadiri oleh 23 Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel, Senin (04/03). Wagub menjelaskan, rencana Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumsel terbagi atas tiga kawasan antara lain Kawasan Pemanfaatan Umum yang terbagi atas lima zona antara lain zona perikanan budidaya, zona perikanan tangkap, zona pelabuhan , zona pertambangan, dan zona pariwisata. "Sedangkan untuk konservasi terbagi atas taman nasional dan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan yang terakhir alur laut yang terbagi atas alur pelayaran, alur pipa atau kabel bawah laut," jelasnya. Menurut Mawardi Yahya, potensi daerah pesisir Sumsel luar biasa, namun sayang sejauh ini belum di kelola dengan baik bahkan nyaris luput dari perhatian. Seperti yang di dapatkannya dari pulau Maspari yang secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten OKI. akses menuju pulau tersebut lanjut dia, masih sangat minim bahkan nyaris belum tersentuh sama sekali. Untungnya sudah ada pelabuhan yang sejauh ini belum diketaui orang banyak. Saya kemarin langsung dari Kota Palembang naik jetpoil terus menginap di pulau maspari. Perjalanan kesana hampir memakan waktu 10 jam lebih. Coba bayangkan tanpa diduga ternyata di sana sudah ada pelabuhan yang mecolok hampir ke laut sepanjang 1,5 kilo meter,” ungkapnya Menurutnya, kalau tidak secepatnya diatur dengan tata ruang zona-zona pesisir tersebut, bukan tidak mungkin akan merugikan Provinsi Sumsel, apalagi didaerah aktifitas masyarakat di sekitar pesisir itu lebih mendekat dengan Pulau Bangka . Begitu banyak sumber daya alam dan sumber daya hayati, bukan tidak mungkin yang dirugikan adalah Provinsi Sumsel. Maka sebab itu Saya hari ini sengaja hadir rapat untuk menuntaskan dan menyelesaikan masalah ini,” tuturnya Dikatakan Mawardi, apapun yang menyangkut dengan kebijakan pemerintah daerah, jika Pemprov sendiri belum ada tata ruang akan menjadi hamabatan nantinya terutama yang terkait dengan anggaran pusat. Karena Pemerintah pusat tentunya pusat akan mengkaji terlebih lanjut dan tidak akan sembarang membantu. "Kalau tidak sesuai dengan tata ruangnya sudah pasti tidak sesuai dengan zona nya tidak akan mungkin Pemerintah Pusat akan membantu, tambahnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY Foto Humas Prov.Sumsel
Sumsel
Sektor Pertambangan Sumsel Sumbang NPL Tertinggi
Palembang, Sumselprov.go.id -- Pertambangan dan Penggalian di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun ini, ternyata memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap resiko kredit di wilayah ini. Awal Januari 2019, ungkap Kepala BI Perwakilan Sumsel Yunita Resmi, besaran angka Non Performing Loan (NPL) dari kredit pertambangan, membuatnya tembus 4,24%. "NPL kita cukup tinggi di tahun ini, dimana tembus 4,24%, dan ini jadi angka yang cukup tinggi tiga tahun terakhir, karena berada pada level yang cukup tinggi sejak bulan Oktober 2018," ungkapnya dalam kegiatan rilis, Senin (4/3/19). Yunita mengungkapkan, naiknya resiko kredit di Provinsi yang dikenal dengan tambang Batubaranya ini, lebih kepada pengaruh global, seperti penurunan harga batubara yang dialami secara nasional, dan juga permintaan yang turun namun NPL masih di bawah 5%. "Sektor ini sejak kuartal ke empat tahun lalu berkontribusi tertinggi terhadap NPL yakni 24.86 persen, dan Januari tahun ini menjadi 24.15 persen. Jadi perlu di waspadai dan perlu diingat tentang basis kredit, sehingga menyebabkan NPL," imbuhnya. Meski begitu, Yunita melihat untuk sektor konsumtif resiko kreditnya masih rendah, yakni 1,73% pada Januari 2019. Namun hal itu tetap perlu diwaspadai. "Pangsa kredit terbesar ditunjukkan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor industri pengolahan," tandasnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Kembangkan TOD, Generasi Milenial Sumsel Gunakan LRT Terintegrasi
Palembang sumselprov.go.id- Pemerintah Indonesia berupaya mengembangkan TOD untuk mengintegrasikan kawasan perkantoran, perbelanjaan, hunian dengan taman, kawasan pejalan kaki, dan menjadikan LRT sebagai angkutan massal utama. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi Dialog interaktif dengan generasi milenial kota Palembang di Gedung Swarna Dwipa Kota Palembang, Senin (4/3/2019). “LRT adalah salah satu solusi untuk permasalahan yang terkait dengan transportasi perkotaan, terutama kemacetan. Selain itu, kawasan di sekitar stasiun LRT juga dapat dikembangkan sebagai wilayah TOD” ungkap Budi. Transit Oriented Development (TOD) adalah salah satu pendekatan pengembangan kota yang mengadopsi tata ruang campuran dan maksimalisasi penggunaan angkutan massal seperti Busway atau BRT, Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), serta dilengkapi jaringan pejalan kaki atau sepeda. “Pengembangan TOD sudah sangat maju dan telah menjadi tren di kota-kota besar, salah satunya yaitu Singapura. Kota-kota tersebut telah memanfaatkan kereta api kota sebagai angkutan utama,” jelasnya. Ia mengatakan TOD akan membuat segala perjalanan didominasi angkutan umum dan terhubung langsung dengan tujuan perjalanan. Sehingga, tempat perhentian angkutan umum mempunyai kepadatan yang relatif tinggi dan biasanya dilengkapi dengan fasilitas parkir, khususnya parkir sepeda. “Kita ingin sekali Sumsel ini makin maju, oleh karena itu melalui kegiatan ini kita memberikan pembekalan kepada para generasi milenial tentang moda transportasi massal dan khususnya secara aktual tentang LRT di Kota Palembang,” ucapnya. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Pusat telah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemkot Palembang. Hal ini terkait integrasi moda transportasi LRT bersama dengan Bus Rapid Transit (BRT). “BRT mampu menjangkau sudut-sudut kota dan terintegrasi dengan moda transportasi LRT, dengan biaya Rp. 7 ribu,” jelasnya singkat. Ia mengungkapkan sosialisasi akan terus diberikan agar masyarakat lebih tahu bahwa Kementerian Perhubungan terus berkomunikasi dengan para kepala daerah untuk menyampaikan masukan-masukan untuk menggunakan moda transportasi umum, saat ini terkhusus di Sumsel. “Belajar dari Singapura, keidealan transportasi massal di Sumsel diperkirakan membutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun. Dan hal itu juga perlu diiringi dengan berbagai integrasi dengan moda transportasi lainnya,” ujarnya. Penggunaan moda transportasi massal yang terintegrasi akan mempermudah para wisatawan dalam atau luar negeri untuk mengunjungi kabupaten kota di Sumatera Selatan. “Pemerintah telah membangun jalur ganda Kereta Api Prabumulih-Kertapati dan Martapura-Baturaja. Nantinya diharapkan dapat dikembangkan ke kabupaten dan kota lainnya,” katanya. Ia mengatakan hal tersebut dapat menurunkan waktu tempuh hingga 40% dan meningkatkan frekuensi kereta api hingga dua kali dibanding saat ini. Pembangunan moda transportasi massal perlu dilakukan seiring meningkatnya kunjungan ke Kota Palembang dan juga Sumsel. Hal ini ini dapat dilihat dari pengembangan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II dan Bandara Silampari. “Kapasitas penumpang SMB II meningkat dari 3,4 juta pax/tahun menjadi 4,6 juta pax/tahun yaitu naik 33%. Sedangkan Bandara Silampari mengalami kenaikan kapasitas penumpang sebesar 536%,” jelasnya. Sementara itu, Wali Kota Palembang H. Harnojoyo mengungkapkan peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Palembang salah satunya dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur yang pesat. “Merupakan hal yang membanggakan, dari 34 Provinsi dengan berbagai Kota dan Kabupaten. Kota Palembang yang dibangunkan LRT pertama di Indonesia,” ucapnya. Ia mengajak kepada seluruh peserta yang hadir untuk dapat menggunakan moda transportasi LRT dengan bijak. “LRT adalah solusi dalam menyelesaikan kemacetan yang ada di Kota Palembang,” ujarnya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode persentasi dan dihadiri oleh para perwakilan generasi milenial se-Sumsel. Narasumber dalam acara ini yaitu Menteri Perhubungan RI, Walikota Palembang, Anggota 1 BPK RI Agung F. Sampurna, dan Putri Indonesia Sumsel 2018 Berlian permatasari. Dalam paparannya, anggota 1 BPK RI Agung F. Sampurna mengatakan bahwa kegiatan ini adalah upaya pemerintah untuk melakukan akselerasi antara masyarakat dengan kebutuhan perkembangan teknologi. Salah satunya yaitu dengan cara mendorong generasi milenial untuk beralih menggunakan moda transportasi massal. “Generasi milenial yang cerdas pasti akan memilih angkutan umum yang lebih nyaman, cepat, dan murah,” pungkasnya. MC Diskominfo Prov. Sumsel/PE/ Foto: FS
Sumsel
Herman Deru : Tanamkan Ilmu Agama pada Anak Sedini Mungkin
Sekda H Narsun Umar Tasyakuran Aqiqah Cucu Pertama PALEMBANG Sumselprov.go.id - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H Nasrun Umar menggelar Tasyakuran aqiqah cucu pertama dari anak pertamanya yakni pasangan Muhammad Bravo Swastikara, S.H dan Lizzita Kartika Sari, bertempat di Rumah Dinas Sekda Jl. Demang Raya Palembang, Ahad (03/03). Turut hadir pada Tasyaquran aqiqah Gubernur Sumsel H. Herman Deru beserta istri, Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya dan istri, Kapolda Sumsel Irjen. Pol Drs. Zulkarnain Adinegara Ketua DPRD Provinsi Sumsel H. M. A Gantada, serta sejumlah pejabat tinggi Provinsi Sumsel, keluarga besar, dan tamu hadirin yang berkesampatan hadir. Cucu Sekda H Nasrun Umar pertama yang diaqiqah tersebut berjenis kelamin laki-laki ini diberi nama Mohammad Hiraki Athariz, lahir di Kota Palembang 26 November 2018 lalu di Rumah Sakit Hermina dengan Berat Badan 3,44 Kg dan panjang 51 Cm. Gubernur Sumsel H. Herman Deru ketika didaulat menyampaikan sambutan mengaku bangga dan turut berbahagia. Menurutnya siapapun akan merasakan suka cita yang luar biasa ketika mendapatkan cucu, dari keluarga manapun dari strata manapun mereka akan merasakan ada satu rahmat karunia berkah yang diberikan oleh Allah SWT melalui sang cucu. “Kepada orangtuanya tentu akan menjadi penerus dari keberlangsungan susunan keluarga. Kegembiraan ini melibatkan kita yang terlibat saja bahagia, apalagi yang menjadi keluarga. Menjadi generasi penerus yang pertama dan menjadi kebanggaan bagi keluarga besar memenuhi semua harapan keluarga agar cucu pertama dari anak pertama ini menjadi teladan bagi adik-adiknya nanti,” ungkapnya Suami dari Febrita Lustia ini menuturkan, sebagai orang tua tentu memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan pertumbuhan anak, namun yang paling penting adalah tanggung jawab dalam memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat terutama ilmu agama . “Anak pertama membawa berkah, tanamkan sejak dini tutur bahasa yang baik, dan yang paling penting menanamkan ilmu agama sedini mungkin,” tuturnya dalam sambutan singkatnya Sementara Sekda Provinsi Sumsel Nasrun Umar mengucapkan terimakasih kepada tamu undangan yang telah hadir, menurutnya, hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia bagi keluarga besarnya beserta besan. “Suatu peristiwa yang sangat bersejarah, sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Allah SWT karena sudah banyak nikmat yang diberikan kepada kami sekeluarga besar, sehingga patut kiranya itu di syukuri,” katanya MC Diskominfo Prov. Sumsel/HP/FS